Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

ANALISIS PROGRAM RESTRUKTURISASI KREDIT DEBITUR UMKM YANG TERDAMPAK COVID-19 DI BRI KCP CIHAMPELAS BANDUNG Adi Winardi; Atik Rochaeni; Entang Adhi Muhtar
Management and Entrepreneurship Journal Vol 4 No 2 (2021): Oktober
Publisher : Universitas Nurtanio Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56244/manners.v4i2.412

Abstract

ABSTRAKTujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis program restrukturisasi kredit UMKM yang terdampak Covid-19 di BRI KCP Cihampelas. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penulis mengambil data dengan melakukan wawancara di BRI KCP Cihampelas. Untuk mengetahui program restrukturisasi kredit UMKM, penulis menggunakan teori dari Ismail (2015) mengenai restrukturisasi kredit dan dari Sugiyono tentang metode penelitian kualitatif. Terdapat empat skema restrukturisasi kredit UMKM yang terdampak Covid-19 di BRI KCP Cihampelas. Skema perpanjangan waktu dan pengurangan bunga merupakan skema yang paling banyak digunakan di BRI KCP Cihampelas. 35 dari 44 debitur UMKM yang mengikuti program restrukturisasi kredit yang terdampak Covid-19 dapat merasakan manfaat dari program ini sedangkan 9 debitur lainnya tidak mendapatkan manfaat dari program program tersebut, sehingga dapat dikatakan bahwa program restrukturisasi kredit UMKM yang terdampak Covid-19 berpengaruh dalam menanggulangi kredit macet. Untuk penelitian selanjutnya peneliti lain yang ingin meneliti tentang efektivitas restrukturisasi kredit dapat melakukan penelitian di bank syariah, BPR, ataupun perusahaan leasing.Kata kunci: Restrukturisasi, kredit, UMKM
Effectiveness of Online Job Seeking Card (AK-1) Production Services at the Bandung District Employment Office Raya Mustiraya; Atik Rochaeni
Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 22 No. 2 (2024): Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Pengurus Pusat Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia (PIANI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63309/dialektika.v22i2.273

Abstract

This study investigates the effectiveness of the Online Job Seeker Card (Ak-1) services at the Bandung Regency Manpower Office. The urgency of this research stems from the need to enhance public awareness and the efficiency of service delivery. The objectives are to identify the effectiveness, obstacles, and efforts related to these services. The research employs a qualitative approach with a case study method. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and document analysis. Findings indicate that despite timely service delivery, poor program socialization has led to low public awareness and suboptimal service impact, such as inefficient job distribution. Recommendations include increasing socialization efforts, improving inter-agency coordination, and upgrading the service platform to mobile applications to enhance accessibility for job seekers
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALIH FUNGSI LAHAN RESAPAN AIR MENJADI PEMUKIMAN DI KAWASAN BANDUNG UTARA (Kelurahan Cipageran Dan Kelurahan Citeureup) , Noer Apptika Fujilestari; Atik Rochaeni; Mafrihatul Khasanah
Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 10 No 2 (2024): Mei 2024
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v10i2.3871

Abstract

This research needs to be carried out to find out how policy implementation occurs in the North Bandung area, especially in Cipageran Village and Citeureup Village, where in practice so far, the implementation of policies related to land conversion is not always in line with what has been planned with there still being a large amount of land being converted. but it is not in accordance with the Cimahi City regional spatial plan. Referring to Cimahi City Regional Regulation Number 4 of 2013 concerning Cimahi City Regional Spatial Planning for 2012-2032, the essence of this regional regulation is regarding the direction of spatial use in the North Bandung area, including protected areas and cultivation areas. The research method used in this research is a qualitative approach with descriptive research methods. The results of research on the implementation of the policy on changing the function of water catchment land, starting from policy planning and operational implementation, have been carried out in accordance with the regulations, but the facts on the ground show that the implementation of policies related to land use change has not been effective. So the policy to control the conversion of water catchment land in the Cipageran Village and Citeureup Village areas is very difficult to implement, but the government continues to take various actions as a preventive measure by providing strict implementation of the rules and strictness of the sanctions given.
Implementasi Kebijakan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) di Kecamatan Arcamanik Kota Bandung Silviana Dewi; Atik Rochaeni; Dadan Kurnia
MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang Vol. 21 No. 2 (2024): Oktober: Jurnal MIMBAR ADMINISTRASI
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/mia.v21i2.2077

Abstract

One of the efforts by the Bandung City Government to alleviate poverty is through the Regional Innovation and Empowerment Development Program (PIPPK). This program aims to promote equitable development in neighborhood units (RW), PKK groups, Karang Taruna, and Community Empowerment Institutions. In practice, the budget absorption in Arcamanik District has reached 85.02% overall. Preliminary observations indicate that the implementation of PIPPK in Arcamanik District is not yet optimal. The aim of this research is to analyze the implementation of PIPPK policies, the challenges faced, and the efforts made by Arcamanik District. The study uses Thomas B. Smith's policy implementation theory, which includes: 1) Legal Framework; 2) Implementing Organization; 3) Target Groups; and 4) Environmental Factors. The research employs a descriptive qualitative design suitable for the issues to be discussed, as well as the local context in which the study is conducted. Data collection is carried out through interviews, document analysis, and observations, all of which are recorded in field notes. The implementation of the Regional Innovation and Empowerment Development Program (PIPPK) in Arcamanik District faces significant challenges in legal understanding, organizational coordination, target group identification, and environmental conditions. The Arcamanik District Government has taken steps such as training, socialization, and improving coordination to address these challenges. However, ongoing evaluation and monitoring are necessary to ensure the program's maximum benefit and achievement of its goals.
PERANAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM PELAYANAN PUBLIK DESA DI ERA DIGITAL 4.O (Studi Kasus Pemerintah Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung) Bayu Septiansyah; Widuri Wulandari; Wawan Gunawan; Atik Rochaeni
Jurnal Academia Praja Vol 6 No 2 (2023): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jap.v6i2.1734

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang semakin pesat dalam usaha mengefektifkan layanan kepada masyarakat harus dilakukan sampai pada tingkat Desa. Teknologi informasi yang tercanggih sekalipun tidak ada yang mengoperasikan, maka akibatnya sistem informasi tidak berjalan maksimal. Penelitian dengan pendekatan metode kualitatif dengan lokasi penelitian di Desa Ciburial di Kabupaten Bandung. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik di era digital 4.0 di Desa Ciburial berupaya dilakukan semaksimal mungkin walaupun belum mampu berdampak ke masyarakat secara signifikan dan masih mengalami beberapa hambatan, salah satunya yaitu belum integrasinya data. Diperlukan kerja sama antara pemerintah daerah dengan aparat desa sehingga menghasilkan sistem yang terintegrasi satu sama lainnya. Sistem yang sekarang dapat menjadi dasar untuk pengembangan sesuai dengan perubahan peraturan dari peraturan yang lama menjadi baru.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERENCANA DI KECAMATAN ARJASARI KABUPATEN BANDUNG Atik Rochaeni; Endah Christianingsih
Jurnal Caraka Prabu Vol 6 No 1 (2022): Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jcp.v6i1.1050

Abstract

Penelitian tentang Implementasi Kebijakan Program Kampung Keluarga Berencana Di Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung dilakukan untuk mengetahui secara pelaksanaan kebijakan tersebut dengan menggali berbagai sumber informasi primer dan sekunder dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan mendeskripsikan keadaan tertentu dari fakta yang terjadi pada proses penelitian berupa persepsi, perilaku, motivasi, serta tindakan dan yang lainnya dengan tidak memanipulasi fenomena yang telah diamati. Dimensi yang menjadi alat ukur implementasi yaitu: terkait ukuran dasar serta tujuan yang meliputi kebijakan, sumber-sumber kebijakan, komunikasi antar organisasi dan berbagai kegiaan pelaksanaan, karakteristik dari badan-badan pelaksana, berbagai kondisi ekonomi, sosial dan politik, dan kecenderungan pelaksana (Implementors). Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Program Kampung Keluarga Berencana Di Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung, ukuran ideal pencapaian standar sasaran program belum tercapai secara optimal, sumber daya manusia cukup memadai, sedangkan sumberdaya finansial serta sumber daya fasilitas masih relatif kurang, komunikasi dengan transmisi/ penyaluran informasi sudah berjalan dengan baik, jelas dan konsisten, struktur organisasi dapat bekerja dengan baik, Standar Operasional Prosedur (SOP) yang lengkap dan jelas, namun dalam sisi kerja sama masih harus ditingkatkan, pengaruh program terhadap kondisi ekonomi dan sosial, terhadap opini publik cukup positif, dukungan elit politik yang baik, respon, pemahaman dan sikap yang serius dari agen pelaksana yang sudah baik namun perlu ditingkatkan.
STRATEGI MILITER MENGENAI SIBER UNTUK KEUNGGULAN DUNIA MAYA DALAM PERANG ELEKTRONIK Indra Kristian; Atik Rochaeni
Jurnal Caraka Prabu Vol 6 No 2 (2022): Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jcp.v6i2.1176

Abstract

Dalam Penelitian ini, Peneliti mengusulkan strategi militer siber yang tangguh dan operasional untuk keunggulan dunia maya dalam perang elektronika. Kami mempertimbangkan tenaga kerja pasukan siber, kemampuan intelijen siber, dan organisasi kekuatan siber untuk meningkatkan strategi militer perang elektronika. Di bidang kekuatan- kekuatan siber, kita harus membina pribadi-pribadi yang dapat melakukan operasi komputer jaringan dan menguasai teknologi keamanan siber seperti pengumpulan intelijen siber, serangan siber, pertahanan siber, dan forensik siber. Kemampuan intelijen siber mencakup pengawasan/pengintaian siber, tatanan pertempuran siber, dan penilaian kerusakan siber. Sebuah organisasi kekuatan perang elektonika harus mengubah struktur pohon menjadi struktur jaringan dan harus mengatur tugas atau organisasi sentris fungsional. Strategi militer dunia maya yang kami usulkan memberikan keputusan tindakan sebelumnya untuk mengoperasikan efek yang diinginkan di dunia maya.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERTIBAN UMUM DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KECAMATAN CIMAHI SELATAN KOTA CIMAHI Alfi Rizqi Nugraha; Atik Rochaeni; Siti Munawaroh
Jurnal Caraka Prabu Vol 7 No 2 (2023): Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jcp.v7i2.1924

Abstract

The aim of this research is to describe and analyze the implementation of the Public Order Policy in controlling street vendors by Civil Service Police Units in South Cimahi District, Cimahi City. The research method used in this study is descriptive with a qualitative approach. Data collection techniques through library research and field studies include observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that the implementation of public order policies for controlling street vendors has not been properly implemented. Based on the dimensions of communication, it has not been implemented optimally. This can be seen from the inability of Satpol PP officials to provide socialization and clarity of information to street vendors. In the resource dimension, it has fully competent human resources. It's just that the resource of the equipment that belongs to its existence is outdated. On the dimensions of the disposition, it is good enough. It can be seen from the members owned by Satpol PP, who are fully responsible for carrying out their duties and understand a policy. On the dimensions of the bureaucratic structure, it is completely good. This can be seen in every implementation of the tasks carried out, which are always in accordance with the SOP and applicable regulations.
PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT DI MAL PELAYANAN PUBLIK (MPP) KOTA CIMAHI Dina Eka Fauzia; Atik Rochaeni; Siti Munawaroh
Jurnal Caraka Prabu Vol 8 No 1 (2024): Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jcp.v8i1.2249

Abstract

Berdasarkan hasil SKM pelayanan perizinan serta administrasi kependudukan di DPMPTSP dan DISDUKCAPIL Kota Cimahi terdapat unsur pelayanan kurang baik, salah satunya unsur waktu penyelesaian pelayanan lambat, sehingga kepuasan masyarakat dinilai kurang diduga disebabkan karena aparatur pemerintah seringkali menunda pekerjaan dalam pemberian pelayanan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan serta menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan masyarakat baik secara simultan maupun parsial. Penelitian ini menggunakan teori kualitas pelayanan publik menurut Zeithaml, et.al (1990:26) seperti Reliability, Tangibles, Responsiveness, Assurance, dan Emphaty, serta teori kepuasan masyarakat menurut Hawkins dan Looney (dalam Tjiptono, 2015:101), kesesuaian harapan, minat berkunjung kembali, dan kesediaan merekomendasi. Jenis penelitian mixed-method, dengan metode sekuensial eksplanatori melalui penyebaran kuesioner kepada penerima layanan di MPP Kota Cimahi, populasi 16.293 dan sampel 100 responden, serta melalui observasi non-partisipan di lokasi penelitian. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji simultan dan parsial, dan koefisien determinasi yang diolah menggunakan SPSS for windows ver26.00. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Kualitas Pelayanan di MPP dikategorikan baik dengan nilai 4,168, serta terdapat pengaruh signifikan baik secara simultan maupun parsial dari Kualitas Pelayanan yang terdiri dari Reliability (X1), Tangibles (X2), Responsiveness (X3), Assurance (X4), dan Emphaty (X5) terhadap Kepuasan Masyarakat di MPP Kota Cimahi, dengan hasil nilai koefisien 0,557 atau sebesar 55,7%, sedangkan sisanya 0,443 atau 44,3% dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
IMPLEMENTASI PENGGUNAAN PRODUK DENGAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA E-KATALOG PADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH Imanuddin Azhari; Atik Rochaeni
Jurnal Caraka Prabu Vol 9 No 2 (2025): Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jcp.v9i2.4338

Abstract

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan penggunaan produk dengan TKDN di Kemendikdasmen dilaksanakan, serta bagaimana dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi mempengaruhi keberhasilan pelaksanaannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam implementasi kebijakan penggunaan produk dengan TKDN dalam pengadaan barang/jasa secara e-katalog di Kemendikdasmen. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara mendalam terhadap informan di lingkungan Kemendikdasmen yang terlibat dalam proses pengadaan berbasis e-katalog. Model implementasi kebijakan George C. Edward III digunakan sebagai kerangka analisis yang mencakup empat dimensi utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum implementasi kebijakan TKDN telah berjalan, namun belum optimal pada semua aspek. Pada dimensi komunikasi, penyampaian informasi dan kejelasan kebijakan telah tersedia, tetapi pemahaman teknis di tingkat pelaksana masih bervariasi. Pada dimensi sumber daya, ditemukan keterbatasan kompetensi SDM, alokasi anggaran yang belum fleksibel, serta sarana prasarana yang belum merata di seluruh satuan kerja. Dimensi disposisi menunjukkan adanya komitmen positif dari para pelaksana terhadap kebijakan, namun tingkat kepatuhan masih dipengaruhi oleh hambatan administratif dan teknis. Sementara itu, dimensi struktur birokrasi telah menunjukkan pembagian tugas yang jelas dan praktik koordinasi antarinstansi yang cukup aktif.