<![CDATA[Abstrak Artikel ini membahas tentang Ketetapan Ekonomi DSN-MUI dari segi dalil hukum dan implikasi sosial dan hukumnya. Dari 82 fatwa tersebut, 17 di antaranya dibahas, antara lain: perbankan, asuransi, pasar modal, dan fatwa gadai, namun penulis lebih fokus pada pasar modal syariah. Metode analisis yang digunakan adalah seperangkat konsep teoritis dan/atau hukum yang membahas pokok permasalahan hukum dari pendekatan konseptual, yang hasilnya disajikan dalam bentuk deskripsi kualitatif. Kajian ini menemukan bahwa fatwa DSN selalu mengacu pada Al-Qur'an dan hadits, dan terkadang pada ijmak, qiyas, dan pendapat ulama. Namun di sisi lain, harus dicatat bahwa fatwa ini terlalu mengesankan untuk "mengkonfirmasi" instrumen perbankan tradisional apa pun melalui penggunaan hlah dan akad murakkab yang dilarang oleh Nabi. Studi ini juga menemukan dampak keputusan DSN terhadap peraturan perundang-undangan pemerintah. Kata Kunci: DSN-MUI, Fatwa, Hukum Islam, Pasar Modal Syariah. Abstract This article discusses the DSN MUI Economic Decree from the perspective of legal arguments and its social and legal implications. Of the 82 statutes, the 17 that will be discussed include: Banking, Insurance, Capital Markets and Mortgage Statutes, but the author focuses more on Islamic capital markets. A collection of theories and/or legal concepts that are the subject of legal issues from the conceptual approach is used as a method of analysis, the results of which are presented in the form of a qualitative description. The study found that DSN fatwas always refer to the Quran and Hadith, and sometimes to Ijmak, Qiyas, and the opinions of scholars. On the other hand, however, it should be noted that these fatwas are too impressive to provide "confirmation" to traditional banking instruments through the use of hlah and akad murakkab prohibited by the Prophet. This study also identifies the impact of DSN mandates on state laws and regulations. Keywords: DSN-MUI, Fatwa, Islamic Capital Market, Islamic Law.]]>
