Garuda - Garba Rujukan Digital

PENGARUH PARIWISATA TERHADAP PERALIHAN FUNGSI TANAH PEKARANGAN DESA (PKD) (STUDI DI DESAPAKRAMAN PADANGTEGAL, UBUD, GIANYAR) Mendrawan, Gusti Ngurah; Wita, I Nyoman; Atu Dewi, A. A. Istri
Kertha Desa Vol. 02, No. 02, Mei 2014
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (28.444 KB)

The land is importan for the society, economic value of land is very high at tourism object area. Customary village of Padang Tegal is famous tourism object with natural environment and its culture. From this background can be formulated the issues asfollows: how is position and function of village land (PKD) at customary village of Padangtegal? How is effect of tourism toward function change of village land PKD) at customary village of Padangtegal. The research method have been applied wasempirical research that are law research which concepted as emperical symptom which can be seen in reality life. Analysis was conducted in qualitative and presented analysis descriptively. Conclusion of this study as follows: position of land at customary village of Padangtegal practically have very strong position and function of land at customary village of Padangtegal have function of religious. Existence of tourism have effect toward function change of village land (PKD). From function change have effect to public economic and social.

PENGARUH PARIWISATA TERHADAP PERALIHAN FUNGSI TANAH PEKARANGAN DESA (PKD) (STUDI DI DESAPAKRAMAN PADANGTEGAL, UBUD, GIANYAR) Mendrawan, Gusti Ngurah; Wita, I Nyoman; Ari Atu Dewi, A. A. Istri
Kertha Desa Vol. 02, No. 02, Mei 2014
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (28.444 KB)

The land is importan for the society, economic value of land is very high at tourismobject area. Customary village of Padang Tegal is famous tourism object with naturalenvironment and its culture. From this background can be formulated the issues asfollows: how is position and function of village land (PKD) at customary village ofPadangtegal? How is effect of tourism toward function change of village land PKD) atcustomary village of Padangtegal. The research method have been applied wasempirical research that are law research which concepted as emperical symptom whichcan be seen in reality life. Analysis was conducted in qualitative and presented analysisdescriptively. Conclusion of this study as follows: position of land at customary villageof Padangtegal practically have very strong position and function of land at customaryvillage of Padangtegal have function of religious. Existence of tourism have effecttoward function change of village land (PKD). From function change have effect topublic economic and social.

KEDUDUKAN DAN TUGAS KEPALA DESA SEBAGAI HAKIM PERDAMAIAN DESA DI DESA PAKRAMAN TAMAN-TANDA KECAMATAN BATURITI KABUPATEN TABANAN Anom Rai Putra, Dewa Nyoman; Wita, I Nyoman
Kertha Desa Vol. 02, No. 02, Mei 2014
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (41.394 KB)

In this period there are most of conflict problem usually to turn up in the sociallife. As like the problem of economy,politic,and etc. That happened would to appearimportance,it is usually we are found in social life. It's specialy in the baturtiti village,tabanan regency. To do the finished of matter we are seen usually it's done in front ofhead social life. We just call them by the justice of peace in village. The head of villageas the justice of peace, there are the task from pakraman village header. To done andbuilt up the peaceful of matters have been happen in the social life. That recognize inthe region system. How the position and task of header village as the justice of peaceand how to do. By the punctual of yuridis,empiris and how to done the problem,thatonly one way to get the finished as like to share the problem with other heads andpeople of the village and take the solutions. As be the law norm that happened in sociallife to get the peace in village.

UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA PENANAMAN MODAL YANG TIMBUL ANTARA PEMERINTAH DENGAN INVESTOR DOMESTIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL Desak Putu Wulan Purnamasari; I Made Dedy Priyanto; I Nyoman Wita
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 02, Februari 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (57.449 KB)

Tulisan ini berjudul Upaya Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Yang Timbul Antara Pemerintah Dengan Investor Domestik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Adapun yang melatarbelakangi tulisan ini untuk mengetahui bagaimana upaya penyelesaian sengketa penanaman modal yang timbul antara pemerintah dengan investor domestik berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Jenis metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan (the statue approacch). kesimpulan penelitian ini yaitu upaya penyelesaian sengketa penanaman modal yang timbul antara pemerintah dengan investor domestik adalah dapat diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat, arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa dan pengadilan.Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Penanaman Modal, Investor

ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN BAKU I Putu Dianda Ega Dinanda; I Nyoman Wita
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 9 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (215.767 KB)

Perjanjian baku biasanya dibuat oleh sebuah perusahaan yang mengadakan kerjasama dengan pihak lain, dan untuk kepentingan dalam bekerja sama tersebut, perusahaan dalam melakukan kerjasama menentukan syarat-syarat secara sepihak. Tulisan ini berjudul asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian baku. Permasalahannya yaitu mengenai keberlakuan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian baku. Metode penulisan yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Perjanjian baku sebagai sebuah perjanjian yang berlaku di Indonesia pasti mengandung asas-asas yang salah satunya adalah asas kebebasan berkontrak sebagaimana ditentukan dalam pasal 1330 dan 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang menjelaskan tentang kebebasan berkontrak. Kata Kunci : perjanjian, perjanjian baku, kebebasan berkontrak, asas hukum

PENYELESAIAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DALAM HAL DEBITUR WANPRESTASI PADA SUZUKI FINANCE CABANG DENPASAR I Komang Sugiharta Wardana; I Nyoman Wita
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 03, Juni 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (28.3 KB)

Related to rampant cases of defaults that occurred in recent years, particularly between the debtor and consumer finance companies. Thus it will be discussed what criteria can be used by a consumer finance company in determining the debtor is in default and how the process of resolving the problem of default. The method used is an empirical legal research with interview data collection techniques. The conclusion of this study indicate that the process of settlement of the problem of default that occurred on Suzuki Finance Branch Denpasar already done as it should be based on criteria that have been set.

PENERAPAN TENTANG BATASAN WAKTU PEKERJA ASING UNTUK BEKERJA PADA PT. HARUM INDAH SARI TOUR & TRAVEL DI DENPASAR DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 Luh Intan Putri Wulandari; I Nyoman Wita
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 3 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (538.024 KB)

Tujuan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil dan professional di bidang tertentu yang belum dapat diisi oleh tenaga kerja Indonesia serta mempercepat proses pembangunan nasional dengan jalan mempercepat alih ilmu pengetahuan dan teknologi. Serta meningkatkan investasi asing sebagai penunjang pembangunan di Indonesia. Namun dalam prakteknya ternyata pemanfaatan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang juga mendatangkan masalah. Masalah tersebut kerap muncul di lapangan dengan melihat bahwa banyak sekali warga negara asing yang melanggar aturan ketenagakerjaan, seperti kasus yang paling sering terjadi adalah mengenai batasan waktu kerja.Pembatasan mengenai waktu kerja penggunaan tenaga kerja asing dimaksudkan agar pengguna tenaga kerja asing dilaksanakan secara selektif dalam rangka pemberdayaan tenaga kerja Indonesia secara optimal. Untuk menegakkan ketentuan di dalam perizinan yang telah diatur sangat diperlukan pengawasan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis penelitian hukum empiris Dalam penelitian hukum empiris mengenal 2 (dua) jenis pendekatan yang dapat dijadikan acuan, dalam penulisan ini yang digunakan diantaranya: Pendekatan perundang-undangan (The Statute Aproach) dan Pendekatan Fakta (The Fact Approacch).Hasil dari penelitian ini adalah implementasi Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengenai batasan waktu kerja di PT. Harum Indah Sari Tour & Travel belum maksimal dikarenakan terdapat beberapa pegawai Tenaga Kerja Asing (TKA) yang melanggar perpanjangan izin dan pembatasan waktu kerja tersebut tetapi masih bekerja dalam PT. Harum Indah Sari dan kebutuhan PT. Harum Indah Sari akan TKA memang menjadi faktor utama dalam tidak maksimalnya implementasi Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan karena masih aterdapat pelanggaran-pelangaran yang tidak diketauhi/belum dijalankan masalah perpanjangan izin dan batasan pekerja asing.Kata Kunci: Ketenagakerjaan, Tenaga Kerja Asing, Batasan Waktu Kerja, Implementasi Hukum.

PENYELESAIAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DALAM HAL DEBITUR WANPRESTASI PADA SUZUKI FINANCE CABANG DENPASAR I Komang Sugiharta Wardana; I Nyoman Wita
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 03, Juni 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (28.3 KB)

Related to rampant cases of defaults that occurred in recent years, particularly between the debtor and consumer finance companies. Thus it will be discussed what criteria can be used by a consumer finance company in determining the debtor is in default and how the process of resolving the problem of default. The method used is an empirical legal research with interview data collection techniques. The conclusion of this study indicate that the process of settlement of the problem of default that occurred on Suzuki Finance Branch Denpasar already done as it should be based on criteria that have been set.

KEABSAHAN JASA PENGANGKUTAN OJEK ONLINE DI INDONESIA Putu Ari Sagita; I Nyoman Wita
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 11 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Perkembangan Teknologi saat ini menghasilkan sebuah ide baru yakni Gojek dengan sebuah layanan yang diberikan berupa Ojek berbasis online. Aplikasi Gojek dapat di unduh pada masing-masing smarthphone. Gojek menawarkan berbagai macam pelayanan khususnya jasa angkutan orang dan barang. Pada saat Gojek berkembang pada Tahun 2015, Hal ini menimbulkan sebuah pertanyaan terkait apakah Ojek online merupakan transportasi yang sah atau tidak. Tujuan dibuatnya penelitian ini untuk memahami dan mengetahui dasar hukum keberadaan ojek online di Indonesia serta keabsahan jasa pengangkutan ojek online di Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Terdapat dasar hukum keberadaan ojek online di Indonesia dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), PP No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, Permenhub Republik Indonesia No. 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek, Permenhub Republik Indonesia No. 12 Tahun 2019 tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat. Kemudian, dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Ojek online sah berlaku jika digunakan untuk mengangkut orang, dan tidak sah jika digunakan untuk mengangkut barang. Kata Kunci : Ojek, online, dasar hukum, keabsahan pengangkutan.

PENANAMAN MODAL (INVESTASI) TERKAIT PENGEMBANGAN MASYARAKAT LOKAL DI INDONESIA Gitarus Apriliandini; I Nyoman Wita
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (148.788 KB)

Investasi mempunyai peranan yang sangat penting bagi masyarakat lokal karena investasi tersebut memberikan pengaruh dalam kehidupan masyarakat setempat. Untuk mengurangi pengaruh buruk dari adanya investasi maka diperlukan suatu pengaturan yang mewajibkan suatu perusahaan untuk melakukan pengembangan masyarakat lokal. Jurnal ini menggunakan metode penelitian normatif yang bertujuan untuk mengetahui apakah dasar hukumnya dan dalam bidang apa saja dapat dilakukan pengembangan masyarakat lokal oleh penanam modal di Indonesia. Dasar hukumnya terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan juga pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum. Bentuk-Bentuk dari pengembangan masyarakat lokal dapat dilakukan dalam berbagai bidang yaitu pendidikan, kesehatan, pertanian, sosial budaya, dan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.

Title

Found 17 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 17 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 17 Documents
Search