Articles
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Transaksi Jual Beli Online (Studi Jual Beli Online Di Bengkel Knalpot Burnout Exhaust) ]]>
<![CDATA[Aldi Ferdiansyah]]>;
<![CDATA[Eti Mul Erowati]]>;
<![CDATA[Wiwin Muchtar Wiyono]]>
<![CDATA[ Wijayakusuma Law Review Vol 1, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (270.556 KB)
|
DOI: 10.51921/wlr.v1i1.53
<![CDATA[Abstract To find out how the form of Juridical Review of Legal Protection for Consumers Online Buy and Sell Transactions, and to explore various aspects of issues that have been formulated in the formulation of problems. To achieve these objectives the author uses a normative juridical approach. The research specifications used are descriptive research. The data method is presented in the form of descriptions which are arranged systematically. The condition of e-commerce on the one hand brings benefits mainly due to efficiency, but on the other hand brings doubt especially to legal issues regarding legal certainty of Consumer Protection and the validity of business transactions. as stipulated in Article 1 paragraph 1 of Act No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection which states that "Consumer protection is any effort that guarantees legal certainty to provide protection to consumers", in transactions that typically use paperbased economy, but in transactions through electronic media it turned into a digital electronic economy the need for special handling in the eyes of the law itself. Article 1320 of the Civil Code should be based on the legal force owned by consumers in conducting transactions. In the Electronic Information and Transaction Law Article 5 paragraph 1 and 2 which states that "Electronic Information and / or Electronic Documents and / or their printouts are valid legal evidence. And rather than consumer rights to obtain legal protection and can be a good start for legal certainty for consumers.Keywords: Online Buying and Selling, Legal Protection, and Consumers  AbstrakKajian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah bentuk Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Transaksi Jual Beli Online, dan untuk mendalami berbagai aspek tentang permaslahan-permasalahan yang telah di rumuskan dalam perumusalan masalah. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis mengunakan metode pendekatan secara Yuridis Normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian secara deskriptif. Metode data disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang disusun secara sistematis. Kondisi e-commerce di satu pihak membawa keuntungan terutama karena efisiensi, namun di pihak lain membawa keraguan terutama untuk permasalahan hukum mengenai kepastian hukum Perlindungan Konsumen dan keabsahan transaksi bisnis. sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumenâ€, dalam transaksi yang biasanya menggunakan paperbased economy, akan tetapi dalam transaksi melalui media elektronik berubah menjadi digital electronic economy perlunya penanganan khusus dalam kacamata hukum itu sendiri. KUHPerdata Pasal 1320 kiranya berbasis pada kekuatan hukum yang dimilki oleh konsumen dalam melakukan transaksi. Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 5 ayat 1 dan 2 yang menyebutkan bahwa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Dan daripada hak-hak konsumen untuk mendapatkan perlindungan hukum dan sudah dapat menjadi awal yang baik bagi kepastian hukum untuk konsumen.Kata Kunci: Jual Beli Online, Perlindungan Hukum, dan Konsumen]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 ]]>
<![CDATA[Bing Waluyo]]>;
<![CDATA[Wiwin Muchtar Wiyono]]>;
<![CDATA[Aris Priyadi]]>
<![CDATA[ Collegium Studiosum Journal Vol 6 No 1 (2023): Collegium Studiosum Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM STIH Awang Long ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56301/csj.v6i1.763
<![CDATA[In Article 2 paragraph 1 of the Marriage Law it is stated that marriage is valid if it is carried out according to the laws of each religion and belief. In the Explanation of Article 2 paragraph 1 of the Marriage Law it is stated that no marriage is outside the law of each religion and belief in accordance with the 1945 Constitution. Thus according to law, marriage must take place according to the law of each religion and belief. If the marriage is carried out outside or contrary to the laws of each religion and belief, then the marriage is invalid. The words "the laws of each religion and its beliefs" do not mean that each party is subject to different religious laws, but that it only shows or distinguishes the religions that are adhered to by the people of Indonesia, therefore Article 2 of the Law Marriage will only be effective if the prospective husband and wife adhere to the same religion. Now the problem is if the prospective husband and wife who want to get married adhere to different religions, which party's religious law will apply to legalize the marriage, while neither party wants to give in to submit to the other party's religious law. It should be pointed out that no marriage may be legalized by two different religions at the same time, because each religion has its own principles and different marriage rules from one another, which of course have different consequences.]]>
<![CDATA[Perkawinan Secara Online Dalam Perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam ]]>
<![CDATA[Suryati Suryati]]>;
<![CDATA[Wiwin Muchtar Wiyono]]>
<![CDATA[ Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 25, No 2 (2023): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51921/chk.v25i2.248
<![CDATA[This study aims to determine the validity of online marriages in the perspective of Law No. 1 of 1974 concerning Jo Marriage. Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law. The writing of this law uses a normative juridical approach using secondary data as the main data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials obtained via the internet. The data is then analyzed qualitatively. The results of this study are that online marriage has no regulation in Law Number 1 of 1974 concerning marriage which has been revised by Law Number 16 of 2019. This is a legal vacuum that can cause uncertainty in people's lives. Marriages conducted online according to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage are legal if carried out in accordance with Article 2 paragraph (1) and (2) as well as Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 2008 concerning Information and Electronic Transactions because marriages carried out online use electronic media which are regulated in the law, which in this case clearly regulates electronic signatures. Meanwhile, according to Islamic law, the scholars agree that the condition for marriage is one assembly, but there are differences of opinion regarding this one assembly. According to Imam Hanafi, one assembly means one time, meaning that consent and acceptance cannot be interrupted. However, according to Imam Syafi'i, an assembly is one place because this relates to the duties of a witness who must see clearly with his own eyes and head the party making the consent and qabul. So marriages carried out online are valid if the conditions and harmony of a marriage have been met. Keywords: Marriage, Online, Law No. 1 of 1974 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan pernikahan yang dilakukan secara online dalam perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder sebagai data utama yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh melalui internet. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini adalah perkawinan secara online tidak ada pengaturannya dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah direvisi oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Hal ini merupakan kekosongan hukum yang dapat menimbulkan ketidak pastian dalam kehidupan masyarakat. Perkawinan yang dilakukansecara online menurut Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sah hukumnya apabila dilakukan sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan (2) demikian juga pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik karena pernikahan yang dilakukan secara online ini menggunakan media elektronik yang diatur dalam undang-undang tersebut dimana dalam hal ini diatur jelas tentang tanda tangan elektronik. Adapun menurut hukum Islam, para ulama bersepakat bahwa syarat pernikahan yaitu satu majelis namun ada perbedaan pendapat mengenai satu majelis ini. Menurut Imam Hanafi satu majelis berarti satu waktu artinya tidak boleh terputus antara ijab dan qabul. Namun satu majelis menurut Imam Syafi’i adalah satu tempat karena ini berkaitan dengan tugas saksi yang harus melihat dengan jelas oleh mata dan kepalanya sendiri pihak yang melakukan ijab dan qabul. Jadi pernikahan yang dilakukan secara online tersebut sah apabila sudah terpenuhi syarat dan rukunnya sebuah pernikahan. Kata Kunci: Perkawinan, Online, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Terhadap Cara Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Studi Kasus Di KSPPS Nururrohmah Al Barokah) ]]>
<![CDATA[Haris Kusuma Wardana]]>;
<![CDATA[Wiwin Muchtar Wiyono]]>;
<![CDATA[Emy Handayani]]>
<![CDATA[ Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 25, No 2 (2023): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51921/chk.v25i2.246
<![CDATA[The purpose of this writing is to find out how to solve problematic murabahah financing/ bad loans at KSPPS Nurrurrohmah Al Barokah. To achieve this goal the authors use the approach method used is empirical juridical. With the method of collecting observation data and interviews. descriptive data analysis technique, where the researcher describes the description of the conditions and situation at KSPPS Nururrohmah Al Barokah. The method for solving troubled murabahah financing/ bad credit at KSPPS Nurrurrohmah Al Barokah is a telephone notification to customers who are late in making payments; issuance of billing letter I; direct billing by the manager (if the first billing letter is not successful); billing by the Management is not successful, the customer will be asked to come to the office and meet the management so that the problem can be resolved properly through negotiations. The last method carried out by the BMT is through collateral confiscation. Keywords: Settlement Method, Troubled Financing, Murabahah Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui cara penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah/ kredit macet di KSPPS Nurrurrohmah Al Barokah. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis empiris. Dengan metode pegumpulan data observasi dan wawancara. teknik analisis data deskriptif, dimana peneliti menggambarkan tentang gambaran kondisi dan situasi di KSPPS Nururrohmah Al Barokah. Cara penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah/ kredit macet di KSPPS Nurrurrohmah Al Barokah adalah Pemberitahuan melalui telepon kepada nasabah yang telat melakukan pembayaran; pemberian surat penagihan I; penagihan langsung oleh pengelola (apabila surat penagihan pertama tidak berhasil); penagihan oleh Pengurus tidak berhasil, nasabah akan diminta untuk datang ke kantor dan menemui pengurus agar permasalahan dapat terselesaikan dengan baik-baik melalui perundingan. Cara terakhir yang dilakukan oleh pihak BMT adalah melalui sita jaminan. Kata Kunci: Cara Penyelesaian, Pembiayaan Bermasalah, Murabahah]]>
<![CDATA[Diskriminasi terhadap perempuan korban kekerasan seksual di Kabupaten Banyumas dalam prespektif religiusitas ]]>
<![CDATA[Elisabeth Febrianan Daniputri Harnowo]]>;
<![CDATA[Elly Kristiani Purwendah]]>;
<![CDATA[Wiwin Muchtar Wiyono]]>;
<![CDATA[Ikama Dewi Setia Triana]]>
<![CDATA[ Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak Vol. 18 No. 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) IAIN Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24090/yinyang.v18i2.7844
<![CDATA[The rate of sexual violence is increasing every year. Many cases of sexual violence stop midway or are only resolved at the mediation level. Even though normatively this has been completed, the victim's right to protection does not apply to living his or her life again in society. This research focuses on the response and role of religious figures in handling cases of sexual violence. This research uses a Normative Sociological approach method. The assumption that the victim's way of dressing and behaving was the trigger for this action this continued until discrimination emerged against women victims of sexual violence.]]>
<![CDATA[Tinjaun Yuridis Terhadap Kesiapan Kewajiban Spin Off Bagi Unit Usaha Syariah (UUS) Menjadi Bank Umum Syariah (BUS) ]]>
<![CDATA[Wiwin Muchtar Wiyono]]>
<![CDATA[ Wijayakusuma Law Review Vol 6, No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51921/wlr.v6i1.275
<![CDATA[Abstract Law Number 21 of 2008 concerning Sharia Banking in Article 68 paragraph 1 and Article 40 Article 40 PBI No. 11/10/PBI/2009 mandates that every Sharia Business Unit (UUS) which is a sharia unit in a Conventional Commercial Bank (BUK) to separate itself (spin-off). and it is explained that UUS is obliged to separate into BUS if the value of UUS assets has reached 50% (fifty percent) of the total asset value of its parent BUK. The spin-off time is no later than 15 (fifteen) years from the enactment of the law, namely 2023. The aim of this writing is to determine the impact of the spin-off on UUS by analyzing the solutions that can be offered. The research results show that it is necessary to review Law Number 21 of 2008 concerning Sharia Banking by considering the financial condition of UUS. Apart from that, UUS which has carried out a spin-off by becoming a new BUS can optimize the use of Third Party Funds in the form of financing and other services. In order to encourage BUS growth, support from the government is needed, such as providing tax incentives and simplifying regulations on capital participation. Apart from that, the new BUS needs to carry out various innovations by adding financing products and developing existing products. This research aims to determine the readiness of the Spin Off obligation for UUS to become a BUS and the issue of readiness to fulfill the obligations of UUS to become a BUS in July 2023. Keywords: Spin-off Obligations, Sharia Business Units (UUS), Sharia Commercial Banks (BUS) Abstrak Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pada Pasal 68 ayat 1 dam Pasal 40 Pasal 40 PBI No. 11/10/ PBI / 2009 mengamanahkan bahwa setiap Unit Usaha Syariah (UUS) yang menjadi unit syariah pada Bank Umum Konvensional (BUK) untuk memisahkan diri (spin-off). serta dijelaskan bahwa UUS wajib memisahkan menjadi BUS apabila nilat aset UUS telah mencapai 50% (lima puluh persen) dari total nilai aset BUK induknya. Waktu spin-off paling lambat 15 (lima belas) tahun sejak undang-undang tersebut diberlakukan yakni pada tahun 2023. Tujuan dari penulisan untuk mengetahui dampak spin-off bagi UUS dengan menganalisis solusi yang dapat ditawarkan. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa perlu dilakukannya peninjauan kembali terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dengan mempertimbangkan kondisi finansial UUS. Selain itu UUS yang telah melaksanakan spin-off dengan menjadi BUS baru dapat mengoptimalkan pemanfaatan Dana Pihak Ketiga dalam bentuk pembiayaan dan layanan lainnya. Dalam rangka mendorong pertumbuhan BUS maka dibutuhkan dukungan dari pemerintah seperti pemberian insentif pajak dan penyederhanaan regulasi pada penyertaan modal. Selain itu, BUS baru perlu melakukan berbagai inovasi dengan penambahan produk pembiayaan maupun pengembangan produk yang telah dijalankan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran tentang kesiapan kewajiban Spin Off bagi UUS menjadi BUS dan persoalan yang menyangkut kesiapan untuk memenuhi kewajiban UUS untu menjadi BUS di bulan Juli tahun 2023. Kata Kunci: Kewajiban Spin-off, Unit Usaha Syariah (UUS, Bank Umum Syariah (BUS)]]>
<![CDATA[Penyuluhan Hukum Tentang Pencegahan Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal: Di Desa Jeruk Agung Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen ]]>
<![CDATA[Wiyono, Wiwin Muchtar]]>;
<![CDATA[Supriyo , Doni Adi]]>;
<![CDATA[Krisnawati , Feryani]]>
<![CDATA[ WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 4 No. 1 (2025): WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Wijayakusuma Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56681/wikuacitya.v4i1.341
<![CDATA[Online loans or Pinjol are something new with increasingly advanced technological developments. Online loans are very popular with the public because they are easy to get. Just by downloading the application, it is very easy for people to make loans. However, with the rise of online loans, there are illegal online loans (pinjol). It is said that Pinjol is illegal because its existence is not regulated by the Financial Services Authority Regulations. For illegal online loan borrowers, there are many problems suffered by borrowers, many violations occur such as terror, sexual harassment and even personal data being disseminated, this of course violates human rights. As a result of this, there are borrowers who take shortcuts by committing suicide. In general, these illegal loans are offered via SMS. Through legal education on the prevention of illegal online loans (pinjol), the aim is to make people more careful in choosing online loans which have been supervised by the Financial Services Authority. Currently the regulations issued by the Government are Regulations on Peer to Peer Lending, Financial Services Authority Regulation Number 77/POJK.01/2016 concerning Information Technology Based Lending and Borrowing and SEOJK Number 18/SEJOK.01/2017 concerning Information Technology Governance and Risk Management Information Technology-Based Money Lending and Borrowing Services and the legal protection of personal data are regulated in Article 26 of the ITE Law. Keywords: Prevention, Illegal Online Loans, Legal Protection]]>
<![CDATA[Penyuluhan Hukum Tentang Pencegahan Anti Bullying Bagi Siswa-Siswi SD N 1 Di Desa Podoluhur Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen ]]>
<![CDATA[Wiyono, Wiwin Muchtar]]>
<![CDATA[ WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 4 No. 1 (2025): WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Wijayakusuma Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56681/wikuacitya.v4i1.348
<![CDATA[Bullying is an act of physical and verbal violence, where the perpetrator humiliates and intimidates the victim so that they cannot fight back. The perpetrator of the bullying seeks pleasure that he cannot get and takes it out by making other people suffer. The impact of bullying will hinder children from actualizing themselves because bullying behavior will not provide a sense of security and comfort, and will make victims of bullying feel afraid and intimidated, low self-esteem, worthless, difficult to concentrate on studying, and unable to socialize with their environment. The purpose of this community service is to find out efforts to prevent bullying against students at SD Negeri 1 Podoluhur Village, Klirong District, Kebumen Regency in terms of Positive Law. If someone commits an act that violates the law, then punishment can be imposed on the perpetrator of the crime. The perpetrator may be punished with any punishment, as long as with this punishment the punisher's goal can be achieved, namely to deter the perpetrator and make others afraid of committing criminal acts. So that bullying does not occur, it can be used as an alternative effort to prevent bullying behavior. So it is recommended for every party to prevent bullying by holding outreach activities and seminars that discuss bullying, and putting up banners in every corner of the school so that students remember that bullying is not justified. Keywords: Prevention, Bullying, Legal Protection]]>
<![CDATA[Sertifikasi Halal Produk Makanan Olahan Ketela oleh UMKM Desa Krebengan Berbasis Kewajiban Peraturan Hukum Positif ]]>
<![CDATA[Wiwin Muchtar Wiyono]]>;
<![CDATA[Aris Priyadi]]>;
<![CDATA[Teguh Anindito]]>
<![CDATA[ Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Vol. 2 No. 3 (2025): Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62383/demokrasi.v2i3.1112
<![CDATA[This study aims to analyze the understanding of halal certification among UMKM cassava product actors in Kebrengan Village. This study was conducted using a sociological juridical approach method and was conducted using a qualitative descriptive approach. Data collection was carried out by interviews and documentation of related sources. Respondents were 26 people. The results of this study show that the understanding of halal certification in Kebrengan Village, Mojotengah District, Wonosobo Regency is still relatively low due to the lack of understanding and socialization activities. The role of the government is needed to improve the understanding of UMKM by organizing socialization activities and assistance to facilitate obtaining halal certification in Kebrengan Village]]>
<![CDATA[Legal Protection for Children Using Paracetamol Syrup Products from the Perspective of Maslahah (A Case Study of Atypical Progressive Acute Kidney Injury) ]]>
<![CDATA[Handayani, Fitri]]>;
<![CDATA[Wiyono, Wiwin Muchtar]]>;
<![CDATA[Erowati, Eti Mul]]>;
<![CDATA[Purwendah, Elly Kristiani]]>
<![CDATA[ Jurnal Syariah dan Hukum Komparatif Volume 4 Issue 2 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24090/el-aqwal.v4i2.13739
<![CDATA[This study examines the legal accountability and consumer protection frameworks in Indonesia concerning the widespread health crisis caused by the consumption of contaminated paracetamol syrup, which led to cases of Atypical Progressive Acute Kidney Injury (AKI) in children. Using a normative juridical method, the research analyzes relevant statutory regulations, such as Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection and Law No. 36 of 2009 on Health, alongside Islamic legal principles, particularly maslahah (public interest). The discussion focuses on the obligations of pharmaceutical companies and the regulatory role of the Indonesian Food and Drug Authority (BPOM) in ensuring the safety and quality of pharmaceutical products. Findings reveal that both the manufacturers and BPOM failed to fulfill their legal duties, leading to significant material and immaterial losses for affected consumers. From an Islamic legal perspective, the concept of maslahah underscores the moral and legal imperative to protect life and public welfare, supporting the need for stricter enforcement and accountability. The study concludes that a more robust legal and ethical framework is essential to protect children as vulnerable consumers, and it advocates for an integration of national law and Islamic principles to ensure justice, transparency, and the prevention of similar incidents in the future.]]>
