Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.789
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Administrasi Publik (JAP) Sawala : Jurnal Administrasi Negara Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM) Jurnal Adhyasta Pemilu Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Sosial-Politika Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Journal of Management and Economics Innovation
Mahpudin Mahpudin
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
Gowaslu sebagai Electoral Technology: Keterlibatan Publik dalam Pengawasan Partisipatif Berbasis Daring Mahpudin Mahpudin
Jurnal Adhyasta Pemilu Vol. 4 No. 2 (2021): Jurnal Adhyasta Pemilu
Publisher : Badan Pengawas Pemilihan Umum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (379.081 KB) | DOI: 10.55108/jap.v4i2.53

Abstract

The Gowaslu application is an election technology that exists to expand public involvement in online participatory surveillance. Public involvement in election supervision is important amid the limitations of Bawaslu in supervising the practice of election violations and fraud. This article attempts to capture how effective the Gowaslu application is in strengthening public involvement in participatory monitoring. The research method used is qualitative with a descriptive analysis approach. Data collection is secondary through a search of a number of literatures. The findings of this research reveal that the Gowaslu application is an innovation by Bawaslu by utilizing digital technology in the context of election monitoring. However, this application has not been substantively effective in expanding public involvement in participatory monitoring. The problems found are that the follow-up reports have not been submitted openly, the content is not interesting and not interactive because it is only one way, there is no voter education to ensure the quality of the report. In addition, the Gowaslu application has not been used massively by the public, referring to the very small number of application users and reports of alleged election violations which are still low compared to Bawaslu's findings
Kewarganegaraan yang Dimediasi: Kemunculan Broker Perempuan dalam Menyediakan Akses ke Layanan Publik Mahpudin Mahpudin
Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Vol. 9 No. 1 (2023): Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jiis.v9i1.58542

Abstract

Pengalaman kewarganegaraan di negara-negara belahan dunia selatan seperti Indonesia lebih banyak dipengaruhi oleh praktik informalitas. Interaksi warga dan negara dimediasi oleh seorang broker yang bertugas membantu klien mereka – utamanya warga miskin – dalam pemenuhan hak-hak kewargaan. Artikel ini memfokuskan pada agensi broker perempuan dalam konteks kewarganegaraan yang dimediasi. Hal ini merujuk pada kenyataan empiris bahwa desa-desa di Indonesia umumnya terdapat perempuan yang terlibat aktif menjalankan peran sebagai mediator seperti membantu warga mengurus pembuatan dokumen kependudukan, layanan kesehatan, bantuan sosial, dan akses terhadap keuntungan sumber daya negara lainnya. Makalah ini memilih Desa Sukamenak, Kabupaten Serang, Provinsi Banten sebagai lokus penelitian. Dimensi yang ingin dipotret yaitu: mengapa perempuan menjadi broker dan bagaimana mereka berinteraksi dengan klien, pemerintah, dan sesama broker. Riset ini menunjukkan bahwa kemunculan broker perempuan sebagai respon atas kinerja pemerintah yang penuh ketidakpastian dan tidak efektif. Broker mengandalkan pengalaman personal mereka dalam mengakses pelayanan publik dan membangun koneksi personal dengan birokrat. Hubungan broker perempuan dengan klien terpelihara dengan rapi melalui mekanisme “moral ekonomi”. Pada beberapa kasus terjadi kompetisi dan kompromi antar broker perempuan dalam memperebutkan klien yang tinggal di wilayah yang sama.
Demokrasi Desa yang Cacat: Disfungsi Peran BPD sebagai Institusi Representasi Politik Desa Mahpudin Mahpudin
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM) Vol 4, No 2 (2023)
Publisher : FISIP Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jspm.v4i2.9970

Abstract

This paper analyses the role of the Village Consultative Body (BPD) as a political representation institution at the village level. The BPD is here to guard village democracy and ensure that village governance runs in an accountable, inclusive, and participatory manner. However, the BPD is often unable to carry out its role due to various obstacles, especially the domination of the village head. Using the context of Sukamenak Village, Serang Regency as the unit of analysis, this article attempts to answer the question: Why is the BPD weak and controlled by the village head? What is the impact on village governance? The results showed that the mechanism for selecting BPD members greatly influenced the power relations between the BPD and the village head. The village head and the BPD are bound by a kinship relationship that hinders the working relationship between the two from running professionally. The village head is too dominating, thereby weakening the role of the BPD. The weak role of BPD causes channels of formal representation to become clogged. Residents have lost channels to express their complaints and aspirations to the BPD. The dysfunction of the BPD's role results in a closed, exclusive, and elitist village government regime.Tulisan ini menganalisa peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga representasi politik di level desa. BPD hadir untuk mengawal demokrasi desa dan memastikan tata kelola pemerintahan desa berjalan secara akuntabel, inklusif, dan partisipatif. Namun, BPD seringkali tidak mampu menjalankan perannya karena berbagai hambatan, terutama faktor dominasi kekuasaan Kepala Desa. Menggunakan konteks Desa Sukamenak, Kabupaten Serang sebagai unit analisa, artikel ini berusaha menjawab pertanyaan: Mengapa BPD lemah dan dikontrol oleh Kepala Desa? Apa dampaknya terhadap tata kelola pemerintahan desa? Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pemilihan anggota BPD sangat berpengaruh terhadap relasi kuasa BPD dan Kepala Desa. Kepala Desa dan BPD terikat dalam hubungan kekerabatan sehingga menghambat relasi kerja diantara keduanya berjalan secara profesional. Kepala Desa terlalu dominatif sehingga melemahkan peran BPD. Lemahnya peran BPD menyebabkan saluran representasi formal menjadi tersumbat. Warga kehilangan saluran untuk mengekspresikan keluhan dan aspirasi mereka kepada BPD. Disfungsi peran BPD menghasilkan rezim pemerintahan desa yang tertutup, eksklusif, dan elitis. 
Pendampingan Sertifikasi Halal Terhadap UMKM di Wilayah Pesisir: Membangun Gerakan “DASAR PAHALA” (Desa Sadar Pangan Halal) di Labuan, Pandeglang Elly Nurlia; Mahpudin Mahpudin
Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Vol 8 No 4 (2023): Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat
Publisher : Universitas Mathla'ul Anwar Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30653/jppm.v8i4.580

Abstract

. Sertifikasi telah menjadi syarat bagi pengusaha untuk memasarkan dan menyediakan produk yang dimiliki agar sesuai dengan undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Namun persoalannya kebanyakan pelaku usaha masih abai dan tidak memahami tentang urgensi sertifikasi halal pada produk mereka, padahal aspek ini menjadi vital karena menyangkut hak-hak konsumen yang tercantum dalam undang-undang perlindungan konsumen, disebutkan di pasal 4 huruf c bahwa konsumen memilik hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur dan mengenai kondisi jaminan barang/ jasa. Rendahnya kesadaran pelaku UMKM terhadap produk halal juga banyak ditemukan di wilayah pesisir Desa Labuan. Dengan ini sepatutnya UMKM sebagai produsen berkewajiban untuk memberikan informasi kepada konsumennya bahwa makanan tersebut merupakan makanan halal atau haram untuk di konsumsi. Tujuan dari Program Pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk memberikan edukasi terkait urgensi produk halal agar mampu meningkatkan kesadaran halal bagi para pelaku usaha di Desa Labuan serta pendampingan dan fasilitasi terhadap pelaku UMKM untuk proses pengajuan sertifikasi halal. Metode yang digunakan dalam program pengabdian pada masyarakat ini dilakukan dengan sosialisasi dan paraktik langsung kepada masyarakat Desa Labuan. Kesimpulannya kegiatan pendampingan berjalan lancar. Secara keseluruhan masyarakat di desa Labuan Kabupaten memiliki kesadaran untuk mengkonsumsi makanan halal setelah dilakukan sosialisasi. Para pelaku UMKM yang ada di desa Labuan antusias dalam mendaftarkan produk makanannya untuk di sertifikasi halal. Kendala yang dihadapi dalam proses pendampingan sertifikasi halal yaitu para pelau UMKM yang masih gagap teknologi. Para pelaku umkm di Desa Labuan sampai saat ini ada 20 umkm yang mendaftarkan diri untuk di sertifikasi halal dan masih dalam proses verifikasi dan perbaikan-perbaikan data terutama di bahan-bahan makanan yang keliru dalam memasukan datanya dalam aplikasi sihalal. Certification has become a requirement for entrepreneurs to market and provide their products in accordance with Law Number 33 of 2014 concerning halal product guarantees. However, the problem is that most business actors are still ignorant and do not understand the urgency of halal certification for their products, even though this aspect is vital because it concerns consumer rights as stated in the consumer protection law, it is stated in article 4 letter c that consumers have the right to obtain correct, clear and honest information regarding the guarantee conditions for goods/services. Low awareness of MSME actors regarding halal products is also often found in the coastal area of ​​Labuan Village. With this, MSMEs as producers are obliged to provide information to their consumers whether the food is halal or haram for consumption. The aim of this Community Service Program is to provide education regarding the urgency of halal products in order to increase halal awareness for business actors in Labuan Village as well as assistance and facilitation for MSMEs in the process of applying for halal certification. The method used in this community service program is carried out through direct outreach and practice to the people of Labuan Village.In conclusion, the mentoring activities ran smoothly. Overall, the community in the village of Labuan Regency has the awareness to consume halal food after socialization. MSMEs in Labuan village are enthusiastic about registering their food products for halal certification. The obstacle faced in the process of assisting with halal certification is that MSMEs are still technologically illiterate. To date, 20 MSMEs in Labuan village have registered for halal certification and are still in the process of verifying and correcting data, especially for food ingredients where they entered their data incorrectly in the halal application.
Pengaruh Self-Agency Perempuan Pengolah Bakso Ikan Terhadap Tingkat Ketahanan Pangan Keluarga di Desa Muara, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak Shanty Kartika Dewi; Mahpudin Mahpudin; Wawan
Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 11 No. 2 (2023): Jurnal Sawala Administrasi Negara
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/sawala.v11i2.7560

Abstract

In the view of feminism, women who are in a subordinate position have an influence on the formation of women's gender identity. This limits women in making decisions in their own lives. Thus, women become vulnerable to poverty, underdevelopment, and violence. Nevertheless, women fish ball processors in Muara Village, Wanasalam Sub-district, Lebak Regency are able to be empowered and choose to take on multiple roles. They become Self-Agencies as fish ball artisans motivated by economic factors. In the perspective of food security, income is one of the indicators that determine the level of household food security. This study examines the effect of Self-Agency of Women Fish Meatball Processors (X) on the Family Food Security Level (Y) in Muara Village, Wanasalam District, Lebak Regency. With a quantitative research method with a Guttman scale model and purposive sample technique. The results of the hypothesis test showed that there was an effect of Self-Agency of women fish ball processors on family food security by 25%. And the regression test results that the regression coefficient value of X is 0.351 (b) and the consistent value of the family food security variable is 14.521 (a). So that the conclusion obtained is that every additional 1% value of X value, the value of Y increases. Thus, the direction of the influence of X on Y is positive.
Anti-Science Politics and The Leadership Crisis in Handling The Covid-19 Pandemic in Indonesia Mahpudin Mahpudin
Jurnal Administrasi Publik Vol 15, No 1 (2024): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31506/jap.v15i1.24345

Abstract

Anti-science has become a socio-political phenomenon that spreads in various worlds. Politicians and citizens behave in refusing information from experts for various reasons. In the context of a pandemic, the government or citizens often show doubts and rejection of intellectuals about the Covid-19 virus. This article attempts to explain the anti-science attitude of the Indonesian government in handling the pandemic which has implications for the occurrence of a political leadership crisis. This research uses qualitative methods while collecting data through literature studies (secondary data) from various sources such as journals, books, online articles, and others. The results of the study reveal that the government's attitude that tends to be anti-science has led to the absence of the political decision-making process and the formulation of evidence-based policies. The implication is that the government is experiencing difficulties in dealing with the COVID-19 pandemic and has a negative impact on people's lives at large. The pandemic outbreak has shown the government's stutter in managing the country and its citizensAnti-science has become a socio-political phenomenon that spreads in various worlds. Politicians and citizens behave in refusing information from experts for various reasons. In the context of a pandemic, the government or citizens often show doubts and rejection of intellectuals about the Covid-19 virus. This article attempts to explain the anti-science attitude of the Indonesian government in handling the pandemic which has implications for the occurrence of a political leadership crisis. This research uses qualitative methods while collecting data through literature studies (secondary data) from various sources such as journals, books, online articles, and others. The results of the study reveal that the government's attitude that tends to be anti-science has led to the absence of the political decision-making process and the formulation of evidence-based policies. The implication is that the government is experiencing difficulties in dealing with the COVID-19 pandemic and has a negative impact on people's lives at large. The pandemic outbreak has shown the government's stutter in managing the country and its citizens
Mobilisasi Identitas Keagamaan Dalam Gerakan Penolakan Kandang Ayam di Cibetus Padarincang Mahpudin Mahpudin; Ahmad Alimun Ali Musa Firdaus; Ferry Fernando; Ahmad Beny Avicenna
Journal Social Politica Vol 7 No 1 (2026)
Publisher : Jurnal Sosial-Politika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54144/gq6xdz79

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana identitas keagamaan direkonstruksi dan dimobilisasi oleh aktivis dalam gerakan penolakan pembangunan kandang ayam skala besar di Desa Cibetus, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, Banten, serta menjelaskan peran agama sebagai kerangka moral, sumber daya simbolik, dan bahasa politik dalam konflik lingkungan di tingkat lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi untuk menangkap pengalaman hidup dan pemaknaan subjektif para aktivis yang terlibat langsung dalam pendampingan warga yang terdampak pencemaran lingkungan, ancaman kesehatan, dan kriminalisasi. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan aktivis dari berbagai organisasi, observasi terhadap praktik keagamaan dan aksi penolakan, serta analisis dokumen gerakan dan pemberitaan media. Hasil penelitian menunjukkan bahwa identitas keagamaan bukanlah pemicu awal perlawanan, tetapi menjadi semakin sentral seiring eskalasi konflik dan tertutupnya jalur formal politik serta hukum yang dianggap tidak responsif terhadap keluhan warga. Praktik keagamaan seperti pengajian, istighosah, doa bersama, dan ceramah berfungsi sebagai ruang refleksi moral dan konsolidasi sosial yang memungkinkan aktivis mentransformasikan persoalan lingkungan dan kesehatan menjadi narasi ketidakadilan moral, kewajiban keagamaan, dan tanggung jawab kolektif untuk menjaga ciptaan Tuhan. Melalui proses tersebut, agama memberikan legitimasi moral bagi perlawanan, memperkuat solidaritas kolektif, serta membentuk batas antagonistik yang jelas antara “kami” sebagai komunitas warga beriman yang memperjuangkan kehidupan, kesehatan, dan lingkungan, dan “mereka” sebagai negara serta korporasi yang diasosiasikan dengan logika pembangunan berorientasi modal. Penelitian ini menegaskan bahwa identitas keagamaan merupakan sumber daya diskursif yang dinamis dan kontingen dalam mobilisasi gerakan sosial, sekaligus menantang wacana pembangunan dominan dalam konteks Indonesia kontemporer
Pemberdayaan Nelayan Tanjungjaya Melalui Pelatihan Teknologi Pemantauan Laut Berbasis Ko-Kreasi Mahpudin Mahpudin; Rahmi Hidayati; Prakas Santoso; Kania Asri Liany; Devi Faustine Elvina Nuryadin; Ivan Issa Fathony
Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 6 No. 1 (2026): Januari 2026 - Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : Indonesian Scientific Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59395/altifani.v6i1.1017

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas literasi saintek dan pemanfaatan teknologi tepat guna bagi Nelayan Tanjungjaya, Kecamatan Panimbang, Provinsi Banten. Permasalahan utama mitra adalah keterbatasan akses informasi kelautan, minimnya pemahaman terhadap teknologi pemantauan laut, serta belum optimalnya pemanfaatan data dalam menentukan waktu dan lokasi melaut. Program ini dilakukan melalui tahapan analisis kebutuhan, pelatihan, demonstrasi teknologi, pendampingan, serta evaluasi menggunakan pre-test dan post-test. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan signifikan pengetahuan peserta, dengan nilai rata-rata pre-test 42% dan post-test 87%, menggambarkan efektivitas pelatihan dalam memperkuat literasi teknologi. Dampak kegiatan terlihat dari meningkatnya kemampuan warga dalam mengenali dan memanfaatkan produk saintek untuk aktivitas melaut, serta penggunaan data untuk menentukan waktu melaut secara lebih tepat dan aman. Hal ini membantu mengurangi risiko gagal tangkap, menekan biaya operasional, dan meningkatkan efisiensi bahan bakar. Selain itu, program ini mendorong terbentuknya peran warga sebagai produsen sekaligus pengguna pengetahuan (citizen science) dalam pengelolaan sumber daya pesisir.
Rent Seeking dan Tata Kelola Informal dalam Ekonomi Politik Bisnis Hiburan Malam di Kota Serang Opi Sulistiya; Mahpudin Mahpudin
Journal of Management and Economics Innovation Vol. 1 No. 2 (2025): Oktober 2025
Publisher : Catalist Indo Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64670/jmei.v1i2.73

Abstract

This study aims to analyze rent-seeking practices and informal governance arrangements within the political economy of the nightlife business in Serang City. Although Serang is widely known as a “Santri City,” the persistence of nightlife establishments indicates a gap between formal regulatory frameworks and actual economic–political practices. This research adopts a qualitative approach using a single instrumental case study design. Data were collected through in-depth interviews and document analysis, and examined using rent-seeking theory within political economy and institutional economics. The findings reveal that rent seeking operates through institutionalized informal transactions, including concealed fees in the licensing process and informal protection provided by certain law enforcement officers and local bureaucrats. Capital-intensive nightlife entrepreneurs emerge as central actors, forming mutually beneficial relationships with members of the municipal police unit and the national police. These arrangements enable businesses to continue operating despite regulatory violations. The study concludes that rent-seeking practices have produced an informal governance system that weakens formal institutions, encourages selective law enforcement, and creates economic inefficiencies and regulatory distortions. Consequently, institutional quality deteriorates and public trust declines. Overall, the nightlife sector functions as an economic activity but as an arena of power relations shaping outcomes.
Pemberdayaan Citizen journalism Kepada Komunitas Adat Kasepuhan untuk Meningkatkan Literasi sebagai Upaya Melestarikan Adat Mahpudin Mahpudin; Elly Nurlia; Rahmi Hidayati
Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia Vol 8, No 2 (2026): April 2026
Publisher : Universitas Al Azhar Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jpm.v8i2.4681

Abstract

Polemik mengenai hak ulayat di Indonesia mencerminkan ketegangan berkelanjutan antara komunitas adat, pemerintah, dan korporasi, terutama terkait kebijakan agraria dan proyek pembangunan. Kondisi ini juga dialami masyarakat adat Kasepuhan Citorek di Kabupaten Lebak, Banten, yang menghadapi ancaman kehilangan wilayah leluhur akibat ekspansi tambang, pengembangan pariwisata, dan pengelolaan hutan negara. Menyikapi situasi tersebut, program pengabdian masyarakat ini dirancang untuk memperkuat literasi media melalui pelatihan jurnalisme warga sebagai strategi advokasi hak ulayat sekaligus pelestarian budaya. Kegiatan dilaksanakan dengan pendekatan Participatory Action Research (PAR) pada 2 Agustus 2025 di Desa Citorek Timur, diikuti 25 peserta yang terdiri atas tokoh adat, pemuda, dan perempuan. Materi pelatihan meliputi praktik jurnalisme warga, etika jurnalistik, penulisan berita, dokumentasi visual, literasi digital, serta strategi advokasi. Evaluasi menunjukkan hasil yang signifikan: 84% peserta mencapai tingkat pemahaman baik hingga sangat baik setelah pelatihan, meningkat tajam dari 28% sebelum kegiatan. Temuan ini menegaskan bahwa jurnalisme warga bukan hanya instrumen efektif untuk meningkatkan kesadaran publik, tetapi juga menjadi sarana penting dalam memperkuat kapasitas masyarakat adat dalam mempertahankan hak ulayat serta menjaga keberlanjutan identitas dan budaya lokal.Kata kunci: Hak Masyarakat Adat, Hak Ulaya, Jurnalisme Warga, Kasepuhan Citorek, Literasi Media.
Co-Authors Ahmad Alimun Ali Musa Firdaus Ahmad Beny Avicenna Devi Faustine Elvina Nuryadin Elly Nurlia Ferry Fernando Ivan Issa Fathony Kania Asri Liany Opi Sulistiya Prakas Santoso Rahmi Hidayati Shanty Kartika Dewi Wawan