Articles
<![CDATA[LEMAHNYA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI PEMERINTAHAN DESA (Studi Desa Tegalwangi Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang) ]]>
<![CDATA[Romli, Ombi]]>;
<![CDATA[Nurlia, Elly]]>
<![CDATA[ CosmoGov Vol 3, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (634.481 KB)
|
DOI: 10.24198/cosmogov.v3i1.12635
<![CDATA[Selama ini yang terjadi proses pelaksanaan pemerintahan desa di Indonesia lebih terfokus pada kepala desa dan perangkat desa. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dinyatakan bahwa yang menjalankan fungsi pemerintahan desa bukan hanya Kepala Desa, tetapi juga Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Keadaan ini terjadi karena secara umum Badan Permusyawaratan Desa masih lemah dalam melaksanakan fungsi pemerintahan desa jika dibandingkan dengan kepala desa dan perangkatnya. Seperti yang terjadi di desa Tegalwangi Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor lemahnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tegalwangi dalam melaksanakan fungsi pemerintahan desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif dengan pendekatan kualitiatif, sedangkan  pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka. Hasilnya menunjukan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan lemahnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tegalwangi adalah : Pertama kurangnya kapasitas Sumber Daya Manusia BPD, kedua,  sarana pendukung kerja Badan Permusyawaratan Desa kurang memadai, ketiga, pendapatan atau tunjangan anggota BPD yang kecil, dan keempat; belum adanya kebijakan yang dapat menguatkan posisi BPD dalam melaksanakan fungsinya]]>
<![CDATA[Kepemimpinan Perempuan di Pemerintah Daerah: Kajian Kepemimpinan Perempuan Walikota Tangerang Selatan ]]>
<![CDATA[Luki Oka Prastio]]>;
<![CDATA[Abdillah Abdillah]]>;
<![CDATA[Elly Nurlia]]>;
<![CDATA[Tati Tati]]>
<![CDATA[ Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal Vol 3 No 2 (2021): JGLP, NOVEMBER 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pancasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47650/jglp.v3i2.261
<![CDATA[Penelitian ini di latar belakangi kepemimpinan perempuan yang dianggap mampu membawa perbaikan terhadap hal-hal yang jarang mendapat perhatian. Salah satunya yaitu lemahnya perhatian, rentannya perlindungan, dan masih minimnya kebijakan yang berpihak terhadap perempuan dan anak-anak. Merujuk pada fokus penelitian bahwa Walikota Tangerang Selatan berusaha memperbaiki kondisi degradasi terhadap perempuan dan anak-anak yang kerap kurang mendapat perhatian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-eksploratif dengan pendekatan Naratif yang berhubungan dengan kepemimpinan perempuan di Kota Tangerang Selatan. Analisis data menggunakan tools Nvivo 12 Pro untuk membantu peneliti mengeksporasi permasalahan. Hasil penelitian ini menunjukan Walikota Tangerang Selatan merupakan pemimpin yang mengarahkan jajarannya dalam memenuhi kebutuhan perempuan dan anak-anak. Di samping memiliki kedekatan dengan masyarakat Walikota Tangerang Selatan menfasilitasi dengan membentuk satgas perlindungan perempuan dan anak sebagai bentuk dukungan dalam mangakomodir dan meminimalisir permasalahan yang kerap terjadi pada perempuan dan anak di Kota Tangerang Selatan.]]>
<![CDATA[THE AWARENESS OF HOUSEWIVES IN CONSUMING HALAL FOOD IN MURUY VILLAGE PANDEGLANG DISTRICT ]]>
<![CDATA[Elly Nurlia]]>
<![CDATA[ International Journal Mathla’ul Anwar of Halal Issues Vol. 2 No. 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Mathla’ul Anwar Banten ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Indonesia is a country with the largest Muslim population, thus food quality needs to be considered in accordance with existing Islamic law. This study aims to determine how the level of awareness of housewives in Muruy village, Pandeglang Regency in consuming halal food and how the behavior of housewives in choosing halal food. This research method used qualitative in the form of a case study. The data were collected through in-depth interviews with housewives who are active in diversity activities in Muruy Village, Pandeglang Regency. The results showed that the level of awareness of housewives in consuming halal food is quite good, but there is still a lack of attention to the awareness of the ingredients in food products. In addition, several behaviors were found that motivate housewives in choosing halal food products.]]>
<![CDATA[INKONSISTENSI DAN DAMPAK KETIADAAN KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (Studi Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Periode 2014-2019): Array ]]>
<![CDATA[Elly Nurlia]]>;
<![CDATA[Ali Nurdin]]>
<![CDATA[ Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 7 No 2 (2021): Mei 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (226.671 KB)
|
DOI: 10.25157/moderat.v7i2.2446
<![CDATA[This research is based on the weak dynamics of implementing the legislative function in Garut Regency which results from chaotic inconsistencies due to the absence of a DPRD code of ethics as a guideline for implementing regional government in accordance with the mandate of the legislation. This has an impact in the form of the lack of regulations issued by the Garut Regency DPRD which leads to real needs, in addition to the many violations that are actually recorded in the DPRD code of ethics. This research uses qualitative methods with descriptive studies. The determination of informants was selected from the actors who intersect with the dynamics of governance by the Regional Representative Council (DPRD) of Garut Regency. Data collection used in-depth interviews, observation and documentation techniques. The results of the study reveal the fact that the implementation of regional government by the Garut Regency DPRD for the 20142019 period is still very far from the essence and expectations of the community. It can be seen from the magnitude of the inconsistency of the members of the legislative body, because during one period of office there was a utopia of establishing a code of ethics. Apart from the abnormal and weak function of the Honorary Board (BK) in maintaining the proper manner and relationship between DPRD. The domio effect of consistency and the absence of a code of ethics can be seen from the weak articulation of the aspirations of the community because of the 97 Regional Regulations produced during the five years (2014-2019 period) Garut DPRD only produced two regional regulations.]]>
<![CDATA[AKSELERASI PARIWISATA BERKELANJUTAN DI KOTA PALEMBANG ]]>
<![CDATA[Eka Hermawanto]]>;
<![CDATA[Elly Nurlia]]>
<![CDATA[ Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 7 No 4 (2021): November 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (227.259 KB)
|
DOI: 10.25157/moderat.v7i4.2547
<![CDATA[This research is based on the background of tourism management in the city of Palembang which is still traditional and has not been managed properly. The complete tourism potential in terms of history, nature, and man-made attractions in the city of Palembang still does not bring prosperity to the community. In addition to sustainable tourism-based management is still far from expectations, this condition is exacerbated by the low involvement of the active role of stakeholders as a driver of tourism progress. This study aims to examine the government's efforts in creating sustainable tourism in the city of Palembang by focusing on four aspects, namely tourism infrastructure, information and communication technology (ICT), education, and socio-economic development. The study used qualitative methods, with purposive techniques, where the validity of the data was obtained through triangulation of sources. The results of the study show that tourism infrastructure has not been maximally developed and connectivity between stakeholders is still weak. Then from the ICT aspect, it shows that there is still a lack of use of ICT as a basis for tourism marketing in the current global era. Based on the aspect of education, it can be seen from the cooperation between the Palembang City government and the world of education, and the development of a positive trend of improvement in the economy and people's mindsets that go hand in hand with the government's efforts]]>
<![CDATA[Penyuluhan Program Dulur Penting (Donatur Telur Peduli Stunting) di Desa Muruy, Menes, Pandeglang ]]>
<![CDATA[Shanty Kartika Dewi]]>;
<![CDATA[Anis Fuad]]>;
<![CDATA[Elly Nurlia]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Vol 8 No 4 (2023): Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Mathla'ul Anwar Banten ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30653/jppm.v8i4.543
<![CDATA[Lahirnya Perpres Nomor 72/2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting oleh Presiden Joko Widodo, memberikan harapan baru akan strategi dan arah kebijakan dalam mengakselerasi penurunan angka prevalensi stunting di Indonesia, melalui lima pilar strategi nasional serta lima sasaran prioritas. Penanganan stunting menjadi lebih komprehensif yang dilaksanakan dari hulu hingga hilir. Tidak hanya berfokus pada upaya kuratif pada balita stunting, penanganan juga dilakukan secara terpadu yang dimulai dari sasaran keluarga sebagai bentuk upaya preventif, promotif dan rehabilitatif. BKKBN diberikan amanat langsung oleh Presiden untuk mengawal penurunan stunting dengan ditunjuk sebagai ketua pelaksana. BKKBN Perwakilan Banten membuat gagasan inovasi dalam bentuk Program “Dulur Penting”. Istilah “Dulur Penting” diambil dari akronim Donatur Telur Peduli Stunting. “Dulur Penting” pada dasarnya mengembangkan sistem rantai pasok, dengan melibatkan berbagai pihak sebagai donatur, penampung dan penyalur telur. Kegiatan pengabdian menggunakan metode Ceramah Sosialisasi dan kegiatan participatory memberikan bantuan telur ke kelompok sasaran. Program Studi Ilmu Pemerintahan, Untirta dan BKKBN Perwakilan Banten bekerjasama dalam mengimplementasikan “Dulur Penting” ini. Materi pentingnya Pemberian gizi seimbang untuk Balita menjadi penting bagi pengetahuan para orangtua di Desa Muruy Pandeglang. Telah tersampaikan 500 butir telur atau 50 paket telur kepada 50 penderita stunting dan keluarga beresiko stunting di lima titik posyandu di desa Muruy. The rise of Perpres Number 72/2021 concerning the Acceleration of Stunting Reduction by President Joko Widodo provides new hope for strategies and policy directions in accelerating the reduction in stunting prevalence in Indonesia, through five pillars of the national strategy and five priority targets. Stunting handling has become more comprehensive. Not only focusing on curative efforts for stunting toddlers but the handling is also carried out in an integrated manner starting from family targets as a form of preventive, promotive, and rehabilitative efforts. The President gave BKKBN a direct mandate to oversee the reduction of stunting by being appointed chief executive. BKKBN Banten Representative made an innovative idea through the "Dulur Penting" Program. "Dulur Penting" is taken from the acronym Donatur Telur Peduli Stunting. "Dulur Penting" develops a supply chain system involving various parties as donors, reservoirs, and distributors of eggs. Service activities using the Socialization method and participatory activities provide egg assistance to the target group. The government Science Study Program, Untirta, and BKKBN Banten Representative collaborated in implementing this "Dulur Penting." Providing balanced nutrition for toddlers is important for parents' knowledge in Muruy Village. 500 eggs have been delivered to 50 stunted sufferers and families at risk of stunting at five Posyandu points in Muruy village.]]>
<![CDATA[Pendampingan Sertifikasi Halal Terhadap UMKM di Wilayah Pesisir: Membangun Gerakan “DASAR PAHALA” (Desa Sadar Pangan Halal) di Labuan, Pandeglang ]]>
<![CDATA[Elly Nurlia]]>;
<![CDATA[Mahpudin Mahpudin]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Vol 8 No 4 (2023): Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Mathla'ul Anwar Banten ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30653/jppm.v8i4.580
<![CDATA[. Sertifikasi telah menjadi syarat bagi pengusaha untuk memasarkan dan menyediakan produk yang dimiliki agar sesuai dengan undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Namun persoalannya kebanyakan pelaku usaha masih abai dan tidak memahami tentang urgensi sertifikasi halal pada produk mereka, padahal aspek ini menjadi vital karena menyangkut hak-hak konsumen yang tercantum dalam undang-undang perlindungan konsumen, disebutkan di pasal 4 huruf c bahwa konsumen memilik hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur dan mengenai kondisi jaminan barang/ jasa. Rendahnya kesadaran pelaku UMKM terhadap produk halal juga banyak ditemukan di wilayah pesisir Desa Labuan. Dengan ini sepatutnya UMKM sebagai produsen berkewajiban untuk memberikan informasi kepada konsumennya bahwa makanan tersebut merupakan makanan halal atau haram untuk di konsumsi. Tujuan dari Program Pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk memberikan edukasi terkait urgensi produk halal agar mampu meningkatkan kesadaran halal bagi para pelaku usaha di Desa Labuan serta pendampingan dan fasilitasi terhadap pelaku UMKM untuk proses pengajuan sertifikasi halal. Metode yang digunakan dalam program pengabdian pada masyarakat ini dilakukan dengan sosialisasi dan paraktik langsung kepada masyarakat Desa Labuan. Kesimpulannya kegiatan pendampingan berjalan lancar. Secara keseluruhan masyarakat di desa Labuan Kabupaten memiliki kesadaran untuk mengkonsumsi makanan halal setelah dilakukan sosialisasi. Para pelaku UMKM yang ada di desa Labuan antusias dalam mendaftarkan produk makanannya untuk di sertifikasi halal. Kendala yang dihadapi dalam proses pendampingan sertifikasi halal yaitu para pelau UMKM yang masih gagap teknologi. Para pelaku umkm di Desa Labuan sampai saat ini ada 20 umkm yang mendaftarkan diri untuk di sertifikasi halal dan masih dalam proses verifikasi dan perbaikan-perbaikan data terutama di bahan-bahan makanan yang keliru dalam memasukan datanya dalam aplikasi sihalal. Certification has become a requirement for entrepreneurs to market and provide their products in accordance with Law Number 33 of 2014 concerning halal product guarantees. However, the problem is that most business actors are still ignorant and do not understand the urgency of halal certification for their products, even though this aspect is vital because it concerns consumer rights as stated in the consumer protection law, it is stated in article 4 letter c that consumers have the right to obtain correct, clear and honest information regarding the guarantee conditions for goods/services. Low awareness of MSME actors regarding halal products is also often found in the coastal area of Labuan Village. With this, MSMEs as producers are obliged to provide information to their consumers whether the food is halal or haram for consumption. The aim of this Community Service Program is to provide education regarding the urgency of halal products in order to increase halal awareness for business actors in Labuan Village as well as assistance and facilitation for MSMEs in the process of applying for halal certification. The method used in this community service program is carried out through direct outreach and practice to the people of Labuan Village.In conclusion, the mentoring activities ran smoothly. Overall, the community in the village of Labuan Regency has the awareness to consume halal food after socialization. MSMEs in Labuan village are enthusiastic about registering their food products for halal certification. The obstacle faced in the process of assisting with halal certification is that MSMEs are still technologically illiterate. To date, 20 MSMEs in Labuan village have registered for halal certification and are still in the process of verifying and correcting data, especially for food ingredients where they entered their data incorrectly in the halal application.]]>
<![CDATA[Menelusuri Pola Pemahaman Pemilih Pemula: Perbandingan Antara Pengguna dan Non-Pengguna Media Sosial Twitter dalam Pemilihan Umum 2024 di Kota Serang ]]>
<![CDATA[Farrir Ilallah]]>;
<![CDATA[Faiha Zayyan]]>;
<![CDATA[Dinda Pebriani]]>;
<![CDATA[Rahmah Nur Sya'bani]]>;
<![CDATA[Dewi Erlina]]>;
<![CDATA[Elly Nurlia]]>
<![CDATA[ Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 2 No. 4 (2024): Desember : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[STAI YPIQ BAUBAU, SULAWESI TENGGARA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59059/mandub.v2i4.1955
<![CDATA[This research aims to analyze the factors that affect the political participation of novice voters from generation Z in the 2024 General Election. The main focus of the research is to understand the motivation, perceptions, and challenges faced by novice voters in exercising their voting rights for the first time. The research method used is a qualitative approach to phenomenology. The research category includes 4 novice voters who have just participated and become the same experience because of the first time. Data is collected through direct interviews and analyzed using analysis from several predetermined categories. Research results show that there is a comparison of the participation of new voters of generation Z through the use of social media between twitter and non-twitter users supported by the lack of political literacy which has the most significant positive influence on the level of participation.]]>
<![CDATA[Kemunduran Demokrasi di Asia Tenggara: Analisis Fenomena Authoritarian Backsliding di Indonesia dan Thailand ]]>
<![CDATA[Ria Amelia]]>;
<![CDATA[Elly Nurlia]]>;
<![CDATA[Amealiea Prihatiningsih Malandy's]]>;
<![CDATA[Azalia Salsabila]]>;
<![CDATA[Siti Alya Aryanti]]>
<![CDATA[ Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik Vol. 2 No. 4 (2025): Desember : Presidensial : Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publ ]]>
Publisher : <![CDATA[Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62383/presidensial.v2i4.1202
<![CDATA[This study aims to analyze the phenomenon of authoritarian backsliding or democratic regression in Southeast Asia, focusing on Indonesia and Thailand. Conceptually, backsliding refers to the gradual weakening of democracy through formal and legal mechanisms by political actors within the system itself. The research employs a literature study method, analyzing academic sources and international reports relevant to the topic. The findings indicate that both Indonesia and Thailand have experienced democratic decline characterized by the consolidation of executive power, the weakening of oversight institutions, and restrictions on civil liberties. In Indonesia, democratic regression occurs primarily through executive aggrandizement and strategic manipulation of elections, while in Thailand, it manifests through promissory coups under military dominance. The study concludes that democratic decline in Southeast Asia often occurs not through overt authoritarian takeovers but through a subtle erosion of democratic institutions that undermines popular sovereignty.]]>
