Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.182
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Akta Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Pendidikan dan Konseling Local History & Heritage
Irwansyah Irwansyah
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM-PROGRAM ISLAMI DI DESA SEI KAMAH 1 KECAMATAN SEI DADAP Irwansyah Irwansyah; Eriza Ricki Rahmayani Lubis; Winda Santika; Sherina Afriyanti; Hairunnisa Siagian
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 5, No 9 (2022): Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jpm.v5i9.3239-3247

Abstract

Kesejahteraan sosial malibatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani maupun rohani manusia itu sendiri. Program yang telah ditentukan oleh pemerintah hendaknya terus dilaksanakan agar nantinya dapat memajukan kesejahteraan masyarakat yang ada diwilayah tersebut. Program yang ada hendaknya selalu berkesinambungan langsung dengan kehidupan dan kepentingan masyarakat di suatu wilayah dengan terus menerus melakukan pengembangan dan pemberdayaan.Metode penelitian yang digunakan dalam  penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Yang dimana dilakukannya penelitian secara langsung di lokasi tujuan tempat penelitian. Mengobservasi dan mewawancara langsung masyarakat yang ada di lokasi survei. Teknik dalam pengumpulan data ini menggunakan beberapa metode, diataranya ialah wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Fokus penelitian pada jurnal ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan masyarakat di Desa Sei Kamah 1 Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan melalui program-program Islami.Program-program kegiatan yang dilakukan KKN-10 ini diantaranya adalah pertama, mengajar ngaji untuk anak-anak. Kedua, mengajar di Lembaga Pendidikan. Ketiga, mengunjungi para UMKM yang ada di desa Sei Kamah 1. Di Indonesia UMKM merupakan salah satu solusi untuk memajukandan mensejahretakan system perekonomian di Indonesia. Hal ini terjadi disebabkan banyaknya UMKM yang terus muncul dari kalangan masyarakat dengan tujuan memperbaiki taraf hidup untuk lebih baik. Sepanjang tahun 2021 perekonomian Indonesia terus  membaik salah satunya karena terus maraknya UMKM disegala wilayah yang merupakan cara terbaik dalam memajukan perekonomian Indonesia. Dan membuat pelatihan (seperti pelatihan tahsin dan hukum-hukum Islam), melakukan gotong-royong di beberapa dusun, mengajak masyarakat untuk selalu bershalawat, mengikuti kegiatan perwiritan ibu-ibu, dan kegaiatan-kegiatan lainnya.
Kesultanan Serdang dan Jejak Peninggalannya Fivi Herviyunita; Irwansyah Irwansyah; Rina Devianty
Local History & Heritage Vol. 1 No. 2 (2021)
Publisher : Medan Resource Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1077.543 KB) | DOI: 10.57251/lhh.v1i2.97

Abstract

This article aims to discuss the history of the Serdang Sultanate Palace. The Serdang Sultanate is one of the Malay Sultanates of East Sumatra, a fraction of the Deli Sultanate, which is centered in the Province of North Sumatra. The establishment of the Serdang Sultanate Palace began when Tuanku Umar Johan Pahlawan Alam Shah Vocational Junjungan built the Tanjung Puteri Palace. Tuanku Umar was the first Sultan of Serdang to build the Tanjung Puteri Palace in 1750. The Serdang Sultanate Palace is a relic of the Sultanate that was previously built to be a resting place or throne for the Serdang Sultanate at that time, in addition to being a resting place, the Serdang Sultanate Palace was also a place to perform various activities. Activities and government systems in carrying out any activities that are closely related to the Sultanate. This research uses the historical method with an archaeological approach. The historical method is used to describe events that occurred in the past. The archaeological approach is used to find information about the relics of the Serdang Sultanate Palace as historical relics. According to Grahme Clark, who wrote his theory in Archeology and Society, archeology is a systematic study of ancient objects as a tool to reconstruct the past.
Perlindungan dan Jaminan Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Terhadap Hilangnya Hak Politik Pada Kontestasi Pemilu Persfektif Fiqh Siyasah Nurainun Harahap; Irwansyah Irwansyah
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 11, No 01 (2023): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/am.v11i01.3984

Abstract

Melalui UU No. 7 tahun 2017 tentang pemilu, penyandang disabilitas memperoleh hak politik yang sama dengan warga negara lain yaitu hak dipilih dan memilih, oleh karena itu pada penelitian ini akan dikaji terkait bagiamana perlindungan dan jaminan hak politik disabilitas berdasarkan UU No.7 tahun 2017 beserta problem pelaksanaanya di lingkungan masyarakat, dan kajiannya menurut Fiqh Siyasah. Hasilnya menunjukkan bahwa UU No.7 tahun 2017 belum secara maksimal memberikan jaminan terhadap hak politik disabilitas, hal ini dikarenakan Pasal 5 UU No. 7 tahun 2017 jika ditinjau secara  mekanisme pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang tertera pada UU No.12 tahun 2011, redaksi dari pasal ini masih bersifat masif terhadap asas kejelasan tujuan, karena tidak adanya upaya  lanjut berupa regulasi penjelas dari peraturan pemerintah maupun turunannya yaitu peraturan KPU mengenai prosedur pendaftaran calon legislatif dari kalangan difabel. Permasalahan hilangnya hak politik bagi penyandang disabilitas juga banyak terjadi dibeberapa daerah, yaitu  ditandai dengan masih rendahnya angka partisipasi pemilu penyandang disabilitas yang dipengaruhi oleh kurangnya sosialisasi serta akses penyelenggaraan pemilu yang sulit di jangkau oleh para difabel. Dalam kajian fiqh siyasah penyandang disabilitas disebut dzawil ahat, dalam penerapannya Rasulullah ﷺ pernah memberikan jabatan kepada orang buta yaitu Abdullah Ibn Ummi Maktum untuk menjadi pelaksana tugas pemerintah di Madinah.
Proteksi Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Dalam Persfektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Fadhlan Fahmi Tarigan; Irwansyah Irwansyah
Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Vol. 5 No. 2 (2023): Jurnal Pendidikan dan Konseling
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jpdk.v5i2.13282

Abstract

Eksploitasi terhadap anak merupakan pelanggaran hukum, karena eksploitasi tersebut akan menghilangkan sebagian atau seluruh hak anak. Oleh karena itu, langkah-langkah khusus perlu diambil untuk menanggulangi masalah eksploitasi anak. . Riset ini dimaksudkan untuk memberikan proteksi hukum terhadap eksploitasi anak dan juga untuk mengetahui bagaimanmana persfektif  hukum positif dan Islam hukum islam terhadap masalah tersebut. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris atau termasuk penelitian deskriptif dengan pendekatan non-doktriner yang memandang hukum sebagai fenomena sosio-eksperimental yang dapat diamati secara empiris. Oleh karena itu, tidak hanya dikaji dalam aspek normatif, tetapi juga mengkaji hukum sesuai dengan yang ada dalam aspek kenyataannya. Menurut persfektif hukum positif dan hukum Islam, ada beberapa kewajibsn dan hak anak  yang mutlak harus diberikan agar anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang dengan baik
Fenomena Judi Online di Kalangan Remaja dan Faktor penyebab Maraknya Serta Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam (Maqashid Syariah) Fidyan Hamdi Lubis; Melisa Pane; Irwansyah Irwansyah
Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Vol. 5 No. 2 (2023): Jurnal Pendidikan dan Konseling
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jpdk.v5i2.13284

Abstract

Fenomena maraknya judi online khususnya di kalangan remaja kini juga berkembang di lingkungan pelajar. Tujuan dari penelitian  ini ialah untuk mengetahui bagaimana hukum bermain judi online di Indonesia perspektif  hukum Positif dan hukum  Islam (Maqashid Syariah) dan faktor apa saja yang menyebabkan maraknya judi online di kalangan anak muda termasuk pelajar. Jenis penelitian ini  ialah penelitian Hukum Normatif, yaitu penelitian hukum dengan pendekatan sastra yang bertujuan untuk melihat bagaimana hukum Indonesia mengatur masalah perjudian. Ditambahkan dengan memakai data Primer dan Sekunder untuk mendapatkan data terpercaya yang dapat dijadikan sumber dalam penelitian ini. Topik yang diangkat adalah peran Hukum  Positif di Indonesia dan Hukum Islam (maqashid syariah) dalam mengatasi dampak kecanduan dan judi online pada generasi muda saat ini. Kecanduan judi online memiliki banyak dampak negatif, baik secara psikologis, fisik maupun sosial. Dari segi psikologis, orang yang kecanduan judi online dapat mengalami banyak hal seperti depresi, stres, perasaan putus asa, tidak berdaya bahkan kemampuan untuk merugikan diri sendiri dan orang lain. Satu-satunya alasan mengapa judi online harus diberantas adalah judi online merugikan pikiran masyarakat terutama generasi muda (remaja), dan membuat orang yang menggunakan judi online menjadi malas dan mendapatkan keuntungan tanpa kerja keras. Dan dalam kasus perjudian ini sebenarnya sudah diatur dalam KUHP pasal 303 dan 303 bis tentang delik terhadap akhlak yang baik.
Peresepsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Terhadap Pergaulan Bebas Dalam Persfektif Hukum positif dan Hukum Islam Abdul Hadi Musthofa; Irwansyah Irwansyah
Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Vol. 5 No. 2 (2023): Jurnal Pendidikan dan Konseling
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jpdk.v5i2.13285

Abstract

Persepsi merupakan suatu proses dimana seseorang memahami lingkungan sekitarnya , karena setiap individu mempersepsikan suatu stimulus, orang yang berbeda akan melihat peristiwa yang sama dengan cara yang berbeda. Berdasarkan diagram di bawah pandangan  mahasiswa UIN Sumatera Utara terhadap pergaulan bebas.penelitian mengunakan penelitian kuantitatif. Pengolahan data mengunakan metode deskriptif. Penelitian ini mengunakan 40 responden. Pergaulan bebas sendiri merupakan suatu bentuk perilaku menyimpang di mana kebebasan itu diyakini melampaui batas normal dan melangral norma. Pergaulan bebas yang sering kami jumPAI adalah narkotika, seks bebas, minum-minuman keras, judi. Menurut hukum positf pergaulan bebas adalah pergaulan yang melawan norma- norma hukum, penetapan sangksi berdasarkan KUHP dan undang-undang sedangkan menurut hukum islam pergaualn bebas adalah perbuatan yang tercela dan sangat di larang oleh agama serta terdapat sangksi bagi mereka yang melanggar.
The Principle of Contrarius Actus in the Dispute Over the Appointment of the Acting Regent of Padang Lawas Regency Andrew Amanah Carnegie Hasibuan; Irwansyah Irwansyah
JURNAL AKTA Vol 10, No 2 (2023): June 2023
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v10i2.33383

Abstract

This research discusses the Principle of Contrarius Actus in the Appointment Dispute for the Regent of Padang Lawas. This research uses the observation method. The observation method is a process of observing the five senses, interviews are to get answers by asking questions and answers, documentation is past notes and literature study is collecting the required documents. The research approach used is an empirical juridical approach aimed at obtaining primary data and secondary data through field research and library research. Researchers obtain sources through literature studies in the form of articles, journals, document studies in the form of photographs and field studies by means of interviews and observations. In the discussion, we know a lot that the New Order government and regions could not develop optimally because the political and economic system built by the New Order government was very centralized. On November 24 2021, a problem arose between the regent and the deputy regent of Padang Lawas regarding the issuance of a letter issued by the Governor of North Sumatra number 132/12201/2021 regarding the deputy regent of Padang Lawas as acting Regent of Padang Lawas, where the contents of the letter lacked careful consideration and it seemed like they were in a hurry, proven by the fact that the regent's health was not checked. The publication of the letter issued by the Governor of North Sumatra resulted in the regent no longer being able to carry out his duties, authority and functions as Regent of Padang Lawas comprehensively. The occurrence of a conflict between the Regent and Deputy Regent of Padang Lawas resulted in the loss of rights and obligations in carrying out their duties and authority as regent.
Co-Authors Abdul Hadi Musthofa Andrew Amanah Carnegie Hasibuan Eriza Ricki Rahmayani Lubis Fadhlan Fahmi Tarigan Fidyan Hamdi Lubis Fivi Herviyunita Hairunnisa Siagian Melisa Pane Nurainun Harahap Rina Devianty Sherina Afriyanti Winda Santika