Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.619
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum PRO JUSTITIA FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum JIAL (Journal of Indonesian Adat Law) International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC) International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) International Journal of Social Science, Educational, Economics, Agriculture Research, and Technology (IJSET) Ius Poenale Jurnal Impresi Indonesia AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Hukum Indonesia JUDGE: Jurnal Hukum Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy Jurnal Pengembangan Ketenagakerjaan Jurnal Cendekia Ilmiah INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIETY REVIEWS (INJOSER)
Catharina Dewi Wulansari
Universitas Katolik Parahyangan
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Social Sciences Other

Published : 40 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 40 Documents
Search

 1   2   3   4 
Sociological Analysis of Restorative Justice in Rehabilitative Law Enforcement for Drug Abuse Cases Hermawan, Malsal Jajuli Haerudin; Wulansari, Catharina Dewi
Ius Poenale Vol. 5 No. 1 (2024)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/ip.v5i1.3283

Abstract

The escalating trend in drug abuse, particularly among the youth, necessitates a unified approach from all law enforcement entities to address this shift in paradigm. It is essential to view drug addicts and victims of drug abuse not only as perpetrators but also as victims, warranting the incorporation of rehabilitation as an alternative form of punishment. The severity of narcotics crime in Indonesia poses a profound threat not only to individual health both physical and mental but also to societal well-being and national development, potentially compromising state security and sovereignty. This paper explores the enforcement of narcotics law in Indonesia as dictated by Law Number 35 of 2009 and examines the application of restorative justice, a concept often referred to in criminal law enforcement, which emphasizes recovery and atonement for the perpetrator or their family towards the victim, facilitating out-of-court reconciliatory efforts. By examining the legal sociological perspective, this research advocates for resolving narcotics-related criminal cases through means that prioritize restoration over retribution. It argues for a restorative justice approach, where the focus shifts from imprisonment to alternatives like medical and social rehabilitation, aiming for a resolution that restores harmony and agreement between involved parties, thereby aligning legal outcomes with societal values and needs.
Studi SDM dan Hukum Ketenagakerjaan pada Usaha Konveksi Mikro di Wilayah Kabupaten Bandung Shabira, Marshanda Faza; Wulansari , Catharina Dewi
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1775

Abstract

Penelitian ini membahas bagaimana pengelolaan sumber daya manusia dilakukan pada usaha konveksi kecil, dengan mengambil contoh Elhasna Hijab Indonesia di Kabupaten Bandung. Penelitian dilakukan secara kualitatif melalui wawancara, observasi, dan pengumpulan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perekrutan tenaga kerja masih mengandalkan kerabat dan lingkungan sekitar, sementara pelatihan dilakukan secara mandiri tanpa dukungan dari pihak luar. Pembagian kerja sudah cukup jelas, namun tetap fleksibel sesuai kebutuhan produksi. Sistem pengupahan menggunakan dua cara, yaitu borongan untuk bagian tertentu dan gaji bulanan untuk bagian lainnya. Tantangan utama muncul dalam hal kedisiplinan pekerja karena sebagian besar berasal dari keluarga dan tetangga. Untuk mengatasinya, pemilik usaha menerapkan sistem peringatan serta penghargaan. Dari sisi hukum ketenagakerjaan, praktik yang dijalankan umumnya sudah sesuai aturan, meskipun masih ada hal-hal yang perlu diperhatikan seperti standar upah minimum dan pengaturan jam kerja. Penelitian ini menekankan bahwa dukungan pelatihan serta kebijakan pemerintah sangat dibutuhkan agar pengelolaan tenaga kerja di konveksi mikro bisa lebih profesional.
Analisis Ancaman Faktor Psikopatologis terhadap Potensi Radikalisme pada Siswa SMA di Kota Bandung Amanjaya, Iguh; Wulansari, Catharina Dewi; Josef, Hari Kusnanto
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 1: Desember 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i1.12650

Abstract

Radikalisme di kalangan remaja merupakan ancaman serius di Indonesia yang berpotensi berkembang menjadi tindakan terorisme dan mengancam keamanan nasional1. Kerentanan emosional remaja serta tingginya akses informasi melalui internet menjadikan kelompok ini sasaran utama penyebaran ideologi radikal2. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara faktor psikopatologis dan potensi radikalisme pada siswa SMA di Kota Bandung serta mengeksplorasi peran intelijen dalam deteksi dini dan pencegahan dini terhadap ancaman tersebut3. Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed-method dengan pengumpulan data kuantitatif melalui kuesioner berbasis SCATI (Social-Cognitive and Affective Theory Inventory) dan ARIS (Attitudes toward Radical Ideology Scale) yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya4. Sampel kuantitatif diambil secara simple random sampling sebanyak 138 siswa SMA di Kota Bandung dan dianalisis menggunakan SPSS 26, sedangkan data kualitatif diperoleh dari wawancara mendalam dengan narasumber yang relevan dan dianalisis dengan teknik analisis tematik menggunakan NVIVO5. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi psikopatologis responden berada dalam kategori sedang 6, di mana mereka cenderung menunjukkan gejala psikopatologis yang konsisten tetapi belum mendominasi aktivitas sehari-hari7. Potensi radikalisme juga berada pada kategori sedang 8, di mana responden memiliki pandangan dan sikap yang cenderung mengarah pada radikalisme namun belum sepenuhnya terbentuk sebagai keyakinan atau tindakan radikal eksplisit9. Analisis regresi linear Spearman-rank menunjukkan bahwa faktor psikopatologis berkontribusi sebesar 45% terhadap potensi radikalisasi (p<0,01)10. Hubungan negatif signifikan ditemukan antara kedua variabel tersebut (r = -0,42; p<0,01), yang menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat psikopatologis, semakin rendah potensi radikalisasi11. Penelitian ini menegaskan pentingnya pemahaman terhadap faktor psikopatologis dalam pencegahan radikalisasi pada remaja12. Peran intelijen dalam deteksi dini dan pencegahan radikalisme melalui kolaborasi dengan dinas pendidikan, sekolah, dan orang tua sangat krusial untuk memitigasi risiko tersebut13. Disarankan adanya program intervensi yang terfokus pada kesehatan mental siswa dan peningkatan kesadaran tentang bahaya ideologi radikal14.
Legal Consciousness Publik Terhadap Putusan Pengadilan Berbasis Analisis Media Daring Tiktok Hermawan, Raden Qaulika Shafa; Wulansari , Catharina Dewi
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 05 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i05.1925

Abstract

Penelitian ini menganalisis legal consciousness atau kesadaran hukum publik terhadap putusan pengadilan pidana melalui media daring TikTok. Pendekatan yuridis empiris dengan metode kualitatif deskriptif digunakan untuk memahami bagaimana masyarakat, khususnya generasi Z, membentuk persepsi hukum secara kolektif di ruang digital. Data penelitian diperoleh melalui observasi daring terhadap konten TikTok yang membahas putusan pengadilan pidana serta studi literatur terarah terhadap jurnal nasional yang relevan dengan kesadaran hukum, media sosial, dan opini publik. Data dianalisis melalui analisis konten dengan tahapan reduksi data, kategorisasi tema, dan interpretasi sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa TikTok berperan signifikan dalam membentuk opini publik melalui video pendek, kolom komentar, dan interaksi sosial antar pengguna. Fenomena “No Viral No Justice” memperlihatkan bahwa viralitas mempengaruhi persepsi publik terhadap legitimasi putusan pengadilan. Namun demikian, penggunaan TikTok sebagai ruang diskursus hukum juga menghadirkan tantangan, seperti penyebaran hoaks, simplifikasi hukum, dan dominasi bias emosional dalam penilaian publik. Penelitian ini menegaskan bahwa partisipasi publik di TikTok mencerminkan evolusi kesadaran hukum dalam masyarakat modern yang dipengaruhi oleh interaksi digital, moral kolektif, dan budaya partisipatif.
Negara Hukum dalam Masyarakat Komunal Pada Praktik Hukum Indonesia Eunike, Vinne; Catharina Dewi Wulansari
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 05 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i05.1965

Abstract

Indonesia secara konstitusional menegaskan dirinya sebagai negara hukum yang menjunjung kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa banyak komunitas masih beroperasi dengan pola hubungan komunal bercirikan solidaritas mekanis sebagaimana dijelaskan Émile Durkheim. Dalam masyarakat dengan solidaritas mekanis, nilai adat, ikatan kolektif, dan otoritas tokoh lokal seringkali lebih dominan dibandingkan mekanisme hukum formal. Akibatnya, penyelesaian persoalan melalui adat, musyawarah damai, tekanan kelompok terhadap korban atau pelaku, hingga tindakan main hakim sendiri masih menjadi praktik umum yang menggeser peran institusi hukum negara. Dominasi mekanisme komunal ini menimbulkan dilema serius: di satu sisi memperkuat identitas budaya lokal, namun di sisi lain berpotensi melemahkan supremasi hukum, mengabaikan hak individu, dan menciptakan ketidakpastian hukum. Ketegangan antara keadilan sosial versi komunitas dan keadilan legal versi negara memperlihatkan adanya ketidaksinkronan struktural antara ideal negara hukum dan realitas masyarakat komunal. Oleh karena itu, kajian terhadap solidaritas mekanis menjadi penting untuk memahami tantangan dalam mewujudkan negara hukum yang efektif di Indonesia.
Kapita Selekta Hukum Ketenagakerjaan: Analisis Perlindungan Hak Pekerja Dalam Era Globalisasi Christiani, Vannessa Mayliana; Susanti, Ida; Wulansari, Catharina Dewi
Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 5 No. 2 (2026): JURNAL LOCUS: Penelitian dan Pengabdian
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/locus.v5i2.5540

Abstract

Globalisasi membawa perubahan signifikan terhadap sistem ketenagakerjaan di Indonesia, terutama melalui fleksibilitas hubungan kerja seperti kontrak jangka pendek, outsourcing, dan kerja paruh waktu. Fleksibilitas tersebut dianggap meningkatkan efisiensi perusahaan, namun di sisi lain menciptakan ketidakpastian dan kerentanan bagi pekerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lemahnya perlindungan hukum terhadap pekerja dalam konteks globalisasi, dengan menyoroti faktor struktural, kelembagaan, dan politik hukum yang memengaruhi efektivitas regulasi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan sifat deskriptif-analitis, menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menginterpretasikan dan membandingkan norma hukum dengan praktik di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki perangkat hukum seperti UU Ketenagakerjaan, UU Serikat Pekerja, dan UU Perlindungan Pekerja Migran serta telah meratifikasi sejumlah konvensi ILO, implementasinya masih jauh dari optimal. Kasus-kasus seperti pemutusan hubungan kerja sepihak, represi terhadap kebebasan berserikat, dan eksploitasi pekerja migran menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pengawasan ketenagakerjaan, revisi kebijakan yang lebih berpihak pada pekerja, serta peningkatan peran serikat pekerja dan dialog sosial tripartit. Upaya tersebut diharapkan dapat membangun sistem perlindungan hukum yang lebih adil, manusiawi, dan berkelanjutan bagi pekerja di era globalisasi.
LAW AS A TOOL OF SOCIAL CONTROL IN THE CASE OF THUG RATION Tomy Ahmad Bustomi; Catharina Dewi Wulansari
International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Vol. 5 No. 4 (2025)
Publisher : CV. RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/ijerlas.v5i4.3475

Abstract

Discussion of law as a means of social control is related to methods and disciplines in sociology. The use of various disciplines against law is very important when we discuss it as a tool of social control. One of the crucial points in this topic is the need for law to meet the real needs of society, so that the law can function properly. Another important aspect is the supremacy of the application of the law or the rule of law itself. The rule of law is needed to realize the function of law as a tool of social control by fully considering the sociological aspects of law enforcement. In this case, the author wants to try to study the sociology of law as a social control over the political phenomenon of crime. It is undeniable that it often happens in Indonesia as CSOs have penetrated the business world and of course with the franchise system, with deals that have been agreed in such a way, CSOs have evolved into fields.
SOCIOLOGY OF LAW AS A MEANS OF SOCIAL ENGINEERING IN RELATION TO CYBER CRIME Andreas Kevin Simanjorang; Catharina Dewi Wulansari
International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Vol. 5 No. 5 (2025)
Publisher : CV. RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/ijerlas.v5i5.4268

Abstract

The existence of law can be a tool for organizing, influencing, and renewing community life. Community thought patterns and behavior can be guided in a righteous and constructive direction if the law can be empowered as a strategic force to influence them.Law has become a crucial instrument for controlling and countering social engineering, particularly in the digital 4.0 era, where cybercrime is on the rise. This paper aims to examine the role of law as a tool for social change in everyday life. This paper utilizes a literature review (library research) method.
THE ROLE OF LAW ENFORCEMENT IN GOOD AND JUST LAW ENFORCEMENT AS SEEN FROM THE ASPECTS OF LEGAL SOCIOLOGY Simon Adhirasi; Catharina Dewi Wulansari
International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : CV. RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/ijerlas.v5i2.4295

Abstract

Law is a set of rules containing norms and sanctions designed to regulate human behavior, create public order, and ensure justice. In this context, law can be used as a social engineering tool to regulate societal behavior. Law enforcement plays a crucial role in enforcing the law.Law enforcement is the most important factor in law enforcement efforts, as they are authorized by statutory regulations to undertake law enforcement efforts or a series of activities. This study addresses the impact of poor integrity among law enforcement officers and how to improve their integrity. The purpose of this study is to examine the impact of law enforcement officers lacking integrity in law enforcement and to provide solutions related to efforts that can be made to improve the integrity of law enforcement officers.
LEGAL SOCIOLOGY STUDY OF PREVENTION EFFORTS AND OVERCOMING DOMESTIC VIOLENCE (DOM) AGAINST WOMEN Anton Liberto; Catharina Dewi Wulansari
International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Vol. 5 No. 5 (2025)
Publisher : CV. RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/ijerlas.v5i5.4345

Abstract

Indonesia is a country based on law, as enshrined in the 1945 Constitution. The concept of a state based on law states that the necessities of life within the state must be based on applicable legal rules in policy decision-making. According to Jimly Asshiddiqie, one of Indonesia's characteristics as a country based on law is the regulation of human rights. This regulation aims to protect humans from degrading their dignity. One form of degrading dignity is domestic violence (KDRT). Domestic violence, including physical, psychological, sexual, and economic violence, is a criminal act that occurs within a household where the perpetrator and victim are from the same household. The government has regulated sanctions for criminal acts of domestic violence in Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. This regulation demonstrates the government's attention to human rights, gender, non-discrimination, and protection. Victims of domestic violence. Although there is a law regulating domestic violence, cases of domestic violence continue to increase. The results of this study indicate that domestic violence occurs due to internal and external factors. In an effort to address the problem of domestic violence, the author provides two solutions using legal media and coordination between the community, social institutions, and law enforcement..
Co-Authors Abda Abda Achmad Benyamin Daniel Amanjaya, Iguh Andreas Kevin Simanjorang Andreas Kevin Simanjorang Anton Liberto APHA, Journal Manager Ariel Patrick Raphello Azizah Dzakiah Nurhakiki Bobby Wijanarko Christiani, Vannessa Mayliana Eunike, Vinne Hermawan, Malsal Jajuli Haerudin Hermawan, Raden Qaulika Shafa Hernadi, Henry Sugiharto Ida Susanti Indra Alika Putri, Sri Jacelyn Valencia Chiam Jonathan Christian Josef, Hari Kusnanto Jupri Nababan Lia Christine Marshanda Faza Shabira Martua Marpaung, Rohendi Sahat Muhammad Triardya Wiratama Nugroho, Aji Rizkika Hasma Rachma Veda Zainsyah Raden Qaulika Shafa Hermawan Raden Qaulika Shafa Hermawan Sentosa Sembiring Shabira, Marshanda Faza Simon Adhirasi Subiakto, Yuli Tabita Denes Febrian Teguh Ferdiansyah Chusnein Tomy Ahmad Bustomi Tresnawati Tresnawati Vannessa Mayliana Christiani Vinne Eunike Widya Sari Nurcahyanti Yenny Yorisca