Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.873
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum PRO JUSTITIA FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum JIAL (Journal of Indonesian Adat Law) International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC) International Journal of Social Science, Educational, Economics, Agriculture Research, and Technology (IJSET) Ius Poenale AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Hukum Indonesia JUDGE: Jurnal Hukum Jurnal Pengembangan Ketenagakerjaan Jurnal Cendekia Ilmiah
Catharina Dewi Wulansari
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Automotive Engineering Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
Analisis Ancaman Faktor Psikopatologis terhadap Potensi Radikalisme pada Siswa SMA di Kota Bandung Amanjaya, Iguh; Wulansari, Catharina Dewi; Josef, Hari Kusnanto
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 1: Desember 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i1.12650

Abstract

Radikalisme di kalangan remaja merupakan ancaman serius di Indonesia yang berpotensi berkembang menjadi tindakan terorisme dan mengancam keamanan nasional1. Kerentanan emosional remaja serta tingginya akses informasi melalui internet menjadikan kelompok ini sasaran utama penyebaran ideologi radikal2. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara faktor psikopatologis dan potensi radikalisme pada siswa SMA di Kota Bandung serta mengeksplorasi peran intelijen dalam deteksi dini dan pencegahan dini terhadap ancaman tersebut3. Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed-method dengan pengumpulan data kuantitatif melalui kuesioner berbasis SCATI (Social-Cognitive and Affective Theory Inventory) dan ARIS (Attitudes toward Radical Ideology Scale) yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya4. Sampel kuantitatif diambil secara simple random sampling sebanyak 138 siswa SMA di Kota Bandung dan dianalisis menggunakan SPSS 26, sedangkan data kualitatif diperoleh dari wawancara mendalam dengan narasumber yang relevan dan dianalisis dengan teknik analisis tematik menggunakan NVIVO5. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi psikopatologis responden berada dalam kategori sedang 6, di mana mereka cenderung menunjukkan gejala psikopatologis yang konsisten tetapi belum mendominasi aktivitas sehari-hari7. Potensi radikalisme juga berada pada kategori sedang 8, di mana responden memiliki pandangan dan sikap yang cenderung mengarah pada radikalisme namun belum sepenuhnya terbentuk sebagai keyakinan atau tindakan radikal eksplisit9. Analisis regresi linear Spearman-rank menunjukkan bahwa faktor psikopatologis berkontribusi sebesar 45% terhadap potensi radikalisasi (p<0,01)10. Hubungan negatif signifikan ditemukan antara kedua variabel tersebut (r = -0,42; p<0,01), yang menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat psikopatologis, semakin rendah potensi radikalisasi11. Penelitian ini menegaskan pentingnya pemahaman terhadap faktor psikopatologis dalam pencegahan radikalisasi pada remaja12. Peran intelijen dalam deteksi dini dan pencegahan radikalisme melalui kolaborasi dengan dinas pendidikan, sekolah, dan orang tua sangat krusial untuk memitigasi risiko tersebut13. Disarankan adanya program intervensi yang terfokus pada kesehatan mental siswa dan peningkatan kesadaran tentang bahaya ideologi radikal14.
Analisis Undang-Undang Cipta Kerja sebagai Alat Rekayasa Sosial Perlindungan Hak Pekerja Perempuan Nurcahyanti, Widya Sari; Wulansari, Catharina Dewi
AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis Vol. 6 No. 1 (2026): AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis
Publisher : Perhimpunan Sarjana Ekonomi dan Bisnis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37481/jmh.v6i1.1892

Abstract

Female workers play a strategic role across various industrial sectors in Indonesia and significantly contribute to productivity and corporate development. Nevertheless, they remain vulnerable to discrimination and criminal acts due to biological, social, and structural factors that persist within society and the workplace. Previous labor regulations revealed substantial gaps in protecting female workers, particularly regarding night work, sexual violence, and reproductive health rights. The Job Creation Law (Undang-Undang Cipta Kerja/UUCK) was enacted to address these deficiencies and to strengthen legal protection for female workers. This study aims to examine the effectiveness of the UUCK in safeguarding female workers from discrimination and violence, as well as its capacity to shape a corporate culture that upholds workers’ rights. The research employs an interdisciplinary approach that integrates legal studies and sociology to provide a comprehensive analysis. It is analytical in nature and applies a normative legal research method based on a literature review. The data used are secondary data, consisting of primary legal materials such as the 1945 Constitution and labor-related laws, secondary materials including scholarly writings and scientific journals, and tertiary materials such as legal dictionaries and online sources. The analysis is conducted through statutory, conceptual, and comparative approaches. The findings indicate that, despite regulatory improvements, workplace sexual violence remains largely underreported due to stigma and inadequate protection mechanisms. Therefore, the study emphasizes the need to incorporate empirical data and female workers’ perspectives in evaluating the UUCK as a tool of social engineering to create a safe, fair, and equitable working environment.
Negara Hukum dalam Masyarakat Komunal Pada Praktik Hukum Indonesia Eunike, Vinne; Catharina Dewi Wulansari
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 05 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i05.1965

Abstract

Indonesia secara konstitusional menegaskan dirinya sebagai negara hukum yang menjunjung kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa banyak komunitas masih beroperasi dengan pola hubungan komunal bercirikan solidaritas mekanis sebagaimana dijelaskan Émile Durkheim. Dalam masyarakat dengan solidaritas mekanis, nilai adat, ikatan kolektif, dan otoritas tokoh lokal seringkali lebih dominan dibandingkan mekanisme hukum formal. Akibatnya, penyelesaian persoalan melalui adat, musyawarah damai, tekanan kelompok terhadap korban atau pelaku, hingga tindakan main hakim sendiri masih menjadi praktik umum yang menggeser peran institusi hukum negara. Dominasi mekanisme komunal ini menimbulkan dilema serius: di satu sisi memperkuat identitas budaya lokal, namun di sisi lain berpotensi melemahkan supremasi hukum, mengabaikan hak individu, dan menciptakan ketidakpastian hukum. Ketegangan antara keadilan sosial versi komunitas dan keadilan legal versi negara memperlihatkan adanya ketidaksinkronan struktural antara ideal negara hukum dan realitas masyarakat komunal. Oleh karena itu, kajian terhadap solidaritas mekanis menjadi penting untuk memahami tantangan dalam mewujudkan negara hukum yang efektif di Indonesia.
Kapita Selekta Hukum Ketenagakerjaan: Analisis Perlindungan Hak Pekerja Dalam Era Globalisasi Christiani, Vannessa Mayliana; Susanti, Ida; Wulansari, Catharina Dewi
Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 5 No. 2 (2026): JURNAL LOCUS: Penelitian dan Pengabdian
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/locus.v5i2.5540

Abstract

Globalisasi membawa perubahan signifikan terhadap sistem ketenagakerjaan di Indonesia, terutama melalui fleksibilitas hubungan kerja seperti kontrak jangka pendek, outsourcing, dan kerja paruh waktu. Fleksibilitas tersebut dianggap meningkatkan efisiensi perusahaan, namun di sisi lain menciptakan ketidakpastian dan kerentanan bagi pekerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lemahnya perlindungan hukum terhadap pekerja dalam konteks globalisasi, dengan menyoroti faktor struktural, kelembagaan, dan politik hukum yang memengaruhi efektivitas regulasi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan sifat deskriptif-analitis, menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menginterpretasikan dan membandingkan norma hukum dengan praktik di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki perangkat hukum seperti UU Ketenagakerjaan, UU Serikat Pekerja, dan UU Perlindungan Pekerja Migran serta telah meratifikasi sejumlah konvensi ILO, implementasinya masih jauh dari optimal. Kasus-kasus seperti pemutusan hubungan kerja sepihak, represi terhadap kebebasan berserikat, dan eksploitasi pekerja migran menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pengawasan ketenagakerjaan, revisi kebijakan yang lebih berpihak pada pekerja, serta peningkatan peran serikat pekerja dan dialog sosial tripartit. Upaya tersebut diharapkan dapat membangun sistem perlindungan hukum yang lebih adil, manusiawi, dan berkelanjutan bagi pekerja di era globalisasi.
Disguised Employment Relationship Towards Platform-Based Drivers: Indonesian and United Kingdom Law Perspective Christine, Lia; Daniel, Achmad Benyamin; Tresnawati, Tresnawati; Wulansari, Catharina Dewi
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 20 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v20no1.4833

Abstract

Digital technology has created non-conventional employment through platform applications, exemplified by platform-based drivers in Indonesia. Their relationship with App Provider Companies is governed by partnership agreements, resulting in unclear legal status and limited labour protection. This study examines the legal vacuum that leaves drivers without social security and workers’ rights, despite fulfilling employment elements; work, wages, and control. Using a juridical normative approach, it finds that partnership agreements may disguise employment to evade employer obligations. The UK Uber case supports recognising drivers as workers entitled to protection. Special regulations are needed to formalise their status and safeguard rights and welfare in the digital economy.
Co-Authors Abda Abda Amanjaya, Iguh Andreas Kevin Simanjorang APHA, Journal Manager Christiani, Vannessa Mayliana Christine, Lia Daniel, Achmad Benyamin Eunike, Vinne Hermawan, Malsal Jajuli Haerudin Hernadi, Henry Sugiharto Ida Susanti Josef, Hari Kusnanto Martua Marpaung, Rohendi Sahat Nugroho, Aji Rizkika Hasma Nurcahyanti, Widya Sari Raden Qaulika Shafa Hermawan Subiakto, Yuli Tresnawati Tresnawati Yenny Yorisca