Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

ANALYSIS OF SHARIA MAQASHID ON THE STATUS OF CHILDREN OUT OF MARRIAGE Nur Saniah
Proceeding International Seminar of Islamic Studies INSIS 3 (February 2022)
Publisher : Proceeding International Seminar of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This article discusses the analysis of maqashid sharia on the nasab status of children out of wedlock. In the midst of society there is still a lot of confusion about the lineage status of children out of wedlock, so this paper discusses the determination of the lineage of children out of wedlock and what is the purpose of sharia in determining it. This paper is a literature study using the istinbat al-law maqasidus shari'ah method. The research data were collected from the literature relevant to these problems. Then analyzed using descriptive analysis and content analysis. The results of the study concluded that children out of wedlock according to the perspective of Islamic law are linked only to their mother and mother's family based on the hadith of the Prophet SAW. According to the maqasid as-shari'ah perspective, the purpose of establishing the law is to maintain the existence of marriage and prohibit adultery and punish adulterers and all the consequences arising from these actions are daruriyah needs in maintaining offspring.Keywords: nasab, child out of wedlock, maqas (is shariah)
Zakat Profesi Perspektif Tafsir Ayat Ahkam (Analisis Terhadap Surat Al_-Baqarah Ayat 267) Nur Saniah
Al-Kauniyah Vol. 2 No. 2 (2021): Al-Kauniyah
Publisher : Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir STAIN Mandailing Natal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1030.218 KB) | DOI: 10.56874/alkauniyah.v2i2.709

Abstract

Pada zaman sekarang banyak profesi yang mendatangkan sejumlah besar harta dalam waktu yang singkat. Selama ini, masyarakat mengenal zakat hanya terbatas teks secara ekplisit saja, seperti emas, perak, perdagangan, pertanian, peternakan, barang tambang dan rikaz. Sedangkan penghasilan sebagai konsultan, dokter, pengacara, pengusaha dan penghasilan seorang pegawai seperti maraknya sekarang ini tidak banyak dibahas pada ulama salaf terdahulu. Untuk menjawab masalah tersebut, dilaksanakan penelitian, dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi segala sesuatu yang berkaitan dengan judul penelitian. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan analisis kualitatif menggunakan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian ditemukan bahwa Kewajiban zakat atas kekayaan yang diperoleh dari hasil suatu profesi didasarkan pada nash yang bersifat umum yaitu pada Surat al-Baqarah ayat 267. Terdapat khilafiyah (perbedaan pendapat) Ulama dalam masalah zakat profesi. Ada sebagian yang mewajibkan zakat profesi, namun ada sebagian yang tidak setuju dan tidak mewajibkan zakat profesi. Dasar hukum kalangan ulama yang mewajibkan zakat profesi, Ta’mim al makna (perluasan makna lafaz) lafaz yang terdapat dalam Firman Allah, dalam Al Baqarah ayat 267. Kata “مَا كَسَبْتُمْ” dalam ayat tersebut pada dasarnya lafazd ‘am, untuk menetapkan hukum zakat profesi, lafaz umum tersebut dikembalikan kepada keumumannya sehingga cakupannya meluas yakni “meliputi segala usaha yang halal yang menghasilkan uang atau kekayaan bagi setiap muslim”. Dengan demikian zakat profesi dapat ditetapkan hukumnya wajib berdasarkan keumuman ayat tersebut.
Sosialisasi Dan Edukasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Sebagai Upaya Peningkatan Pemahaman Naposo Nauli Bulung Tentang Perkawinan Andri muda Nst; Asrul Hamid; Zuhdi Hasibuan; Idris; AmrarMahfuzh; Nur Saniah
Journal of Community Dedication and Development (Pengabdian Kepada Masyarakat) Vol. 3 No. 1 (2023): Januari-Juni 2023
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan data di Pengadilan Agama Panyabungan, selama tiga tahun (2020,2021,2022) ada 159 kasus permohonan dispensasi nikah, selain itu karena berbagai hal di masyarakat masih banyak pasangan Suami Istri yang menikah dibawah umur tanpa menempuh administrasi di Kantor Urusan Agama (KUA) atau nikah dibawah tangan. Guna menekan angka perkawinan dibawah umur dikalangan masyarakat, maka dibutuhkan adanya tindakan sosialisasi serta edukasi bagi masyarakat khususnya remaja (Naposo Nauli Bulung), Sosialisasi dan edukasi ini ditekankan pada aspek hukum yaitu perihal legalitas batas minimum usia untuk menikah baik bagi laki-laki maupun perempuan serta resiko ataupun akibat dari praktik perkawinan dibawah umur. sasaran sosialiasi adalah Naposo Nauli Bulung desa Sigalapang Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal. Berdasarkan hasil pretest dan postest yang dilakukan kepada peserta, terjadi peningkatan pemahaman terkait batas usia minimal untuk melaksanakan perkawinan sebesar 72% (tujuh puluh dua persen). Mandailing Natal Regency based on data from the Panyabungan Religious Court, for three years (2020, 2021, 2022) there were 159 cases of marriage dispensation applications, besides that due to various things in the community there are still many husband and wife couples who marry underage without taking administration at the Office of Religious Affairs (KUA) or underhand marriage. In order to reduce the number of underage marriages among the community, it is necessary to have socialisation and education actions for the community, especially adolescents (Naposo Nauli Bulung), this socialisation and education is emphasised on legal aspects, namely regarding the legality of the minimum age limit for marriage for both men and women and the risks or consequences of underage marriage practices. the target of the socialisation is Naposo Nauli Bulung, Sigalapang village, Panyabungan sub-district, Mandailing Natal district. Based on the results of the pretest and posttest conducted to participants, there was an increase in understanding related to the minimum age limit to carry out marriage by 72%.
Implementation of Communication and Maqāṣid al-Sharī‘ah in Increasing Economic Independence to Prevent Stunting Nur Saniah; Marlina Marlina; Ade Khadijatul Z. Hrp; Rahmat Rahmat
Bulletin of Indonesian Islamic Studies Vol. 4 No. 2 (2025): Bulletin of Indonesian Islamic Studies
Publisher : KURAS Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51214/biis.v4i2.1617

Abstract

This study aims to analyze the contribution of communication and the principles of Islamic law (maqāṣid al-sharī‘ah) in efforts to increase community economic independence, identify factors that influence multisectoral communication in stunting prevention, and explore the relationship between economic independence and stunting prevention. The locus of this research is Mandailing Natal Regency and Padangsidimpuan City, two areas in North Sumatra with high stunting rates. Maqāṣid al-sharī‘ah, which emphasizes the protection of religion, life, mind, descendants, and property, can provide a new approach to reducing stunting through increasing economic independence. A qualitative approach was used in this study, using the Focus Group Discussion (FGD) method to explore the views of the community and stakeholders. Increased economic independence contributes significantly to improving the nutritional status and health of children. Economic independence allows better access to nutritious food and health services, and increases parental knowledge about nutrition. Economic empowerment programs that focus on women can improve their social and economic status, which has a positive impact on childcare. Furthermore, greater economic independence improves families' ability to pay for health services and invest in children's education. The results of the study indicate that the synergy between communication activities and emphasizing the values ​​of Islamic law (maqāṣid al-sharī‘ah) in efforts to increase economic independence can contribute to reducing stunting rates. The application of communication principles and the maqāṣid al-sharī‘ah (Islamic principles) in economic empowerment programs focuses not only on stunting reduction but also on improving overall community welfare. Therefore, this research is expected to provide new insights into the importance of a holistic approach to stunting prevention that involves various sectors and sharia values.
Sosialisasi Dan Edukasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Sebagai Upaya Peningkatan Pemahaman Naposo Nauli Bulung Tentang Perkawinan Andri muda Nst; Asrul Hamid; Zuhdi Hasibuan; Idris; AmrarMahfuzh; Nur Saniah
Journal of Community Dedication and Development (Pengabdian Kepada Masyarakat) Vol. 3 No. 1 (2023): Januari-Juni 2023
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan data di Pengadilan Agama Panyabungan, selama tiga tahun (2020,2021,2022) ada 159 kasus permohonan dispensasi nikah, selain itu karena berbagai hal di masyarakat masih banyak pasangan Suami Istri yang menikah dibawah umur tanpa menempuh administrasi di Kantor Urusan Agama (KUA) atau nikah dibawah tangan. Guna menekan angka perkawinan dibawah umur dikalangan masyarakat, maka dibutuhkan adanya tindakan sosialisasi serta edukasi bagi masyarakat khususnya remaja (Naposo Nauli Bulung), Sosialisasi dan edukasi ini ditekankan pada aspek hukum yaitu perihal legalitas batas minimum usia untuk menikah baik bagi laki-laki maupun perempuan serta resiko ataupun akibat dari praktik perkawinan dibawah umur. sasaran sosialiasi adalah Naposo Nauli Bulung desa Sigalapang Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal. Berdasarkan hasil pretest dan postest yang dilakukan kepada peserta, terjadi peningkatan pemahaman terkait batas usia minimal untuk melaksanakan perkawinan sebesar 72% (tujuh puluh dua persen). Mandailing Natal Regency based on data from the Panyabungan Religious Court, for three years (2020, 2021, 2022) there were 159 cases of marriage dispensation applications, besides that due to various things in the community there are still many husband and wife couples who marry underage without taking administration at the Office of Religious Affairs (KUA) or underhand marriage. In order to reduce the number of underage marriages among the community, it is necessary to have socialisation and education actions for the community, especially adolescents (Naposo Nauli Bulung), this socialisation and education is emphasised on legal aspects, namely regarding the legality of the minimum age limit for marriage for both men and women and the risks or consequences of underage marriage practices. the target of the socialisation is Naposo Nauli Bulung, Sigalapang village, Panyabungan sub-district, Mandailing Natal district. Based on the results of the pretest and posttest conducted to participants, there was an increase in understanding related to the minimum age limit to carry out marriage by 72%.