Claim Missing Document
Check
Articles

Found 38 Documents
Search

ZAKAT MADU DALAM PERSPEKTIF IMAM SYAFI’I DAN YUSUF QARDHAWI Andri Muda Nasution
HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam Vol 3, No 2 (2020)
Publisher : STAI Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55403/hukumah.v3i2.226

Abstract

Madu murni pada saat sekarang ini sudah menjadi Komoditas yang cukup banyak memperoleh penghasilan, tentunya sudah menjadi persoalan yang tidak begitu saja diabaikan oleh para ulama Fiqih dalam kaitannya dengan Masalah Zakat. Para Ulama dalam menetapkan Hukum Zakat madu terjadi perbedaan pendapat, perbedaan itu disebabkan oleh keumuman Nash yang dijadikan dasar dalam persoalan ini. Disamping  juga karena perbedaaan Metode Istinbath yang dipakai oleh Imam Mazhab dan Ulama Kontemporer. Imam Abu Hanifah dan pengikutnya serta Imam Ahmad Bin Hanbal menetapkan bahwa Madu Wajib dikeluarkan Zakatnya dengan syarat lebahnya tidak bersarang di tanah Kharajinya, karena tanah Kharaji sudah dipungut pajaknya, sesuai ketentuan bahwa dua kewajiban tidak bisa sama- sama terdapat dalam satu kekayaan oleh satu sebab yang sama. Imam Malik dan Syafi’i berpendapat tidak ada zakat pada Madu. Sedangkan Yusuf Qardhawi Mewajibkan Zakat pada Madu. Penelitian ini adalah tentang bagaimana hukum Zakat madu dalam perspektif Imam Syafi’i dan Yusuf Qardhawi, seperti apa Istinbath Hukum yang dipakai dan bagaimana analisa terhadap hukum dan metode istinbath yang dipakai Imam Syafi’i dan Yusuf Qardawi dalam masalah zakat madu. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), dan dari segi sifatnya termasuk kedalam penelitian Deskriptif Analisis. Hasil akhir dari penelitian ini menunjukkan bahwa menurut Imam Syafi’I tidak wajib Zakat Madu melainkan hanya sebatas sedekah Sunnah saja. Sedangkan menurut Yusuf Qardhawi wajib Zakat Madu dengan mengeluarkan sepersepuluh setelah mencapai Nisab dan Haul. Metode yang digunakan Imam Syafi’I adalah Qiyas yaitu dengan mengqiyaskan Madu dengan susu dan telur, sama –sama keluar dari hewan. Analisa Penulis setelah mengkomparatifkan kedua pendapat tersebut, penulis lebih cenderung dengan pendapat Yusuf Qardhawi, karena pendapat tersebut lebih sesuai dengan keadaan saat ini, melihat dari fenomena sekarang, madu merupakan usaha yang banyak diminati oleh para pengusaha serta menghasilkan keuntungan yang banyak.
Dinamika Maslahat dalam Kewarisan Islam Raja Ritonga; Andri Muda; Jannus Tambunan; Akhyar Akhyar
Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Vol 8 No 1 (2022): Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1040.367 KB) | DOI: 10.35326/pencerah.v8i1.1888

Abstract

Masalah waris sangat urgen dalam ajaran islam, sebab di antara tujuan kewarisan islam adalah memberikan hak-hak para ahli waris sesuai dengan porsinya. Karena itu peralihan hak dari pewaris kepada ahli waris menjadi pembahasan yang sangat serius. Sebagian rumus baku dalam kewarisan islam dapat berubah sesuai dengan konteks yang ada. Kajian ini akan menguraikan dinamisasi maslahat kewarisan dalam ajaran islam, sedangkan metode yang digunakan adalah studi kepustakaan. Dalam pengumpulan data-datanya dilakukan melalui sejumlah penelusuran pada kitab-kitab dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan tema penelitian. Kemudian seluruh data-data dianalisis dalam bentuk deskriptif. Adapun hasil temuan dalam kajian ini adalah bahwa proses kewarisan dalam islam banyak dipengaruhi sejumlah tujuan syariat islam dan lebih didominasi oleh pertimbangan dhoruriyah ketimbang tahsiniyah dan hajiyah. Sehingga nilai-nilai kewarisan yang diterapkan akan berdampak kepada asfek hifzu an-nafs, hifzu al-mal dan hifzu al-‘ird wa an-nasal.
Kearifan Lokal Dalihan Na Tolu sebagai Pilar Toleransi Beragama pada Masyarakat Tapanuli Selatan Asrul Hamid; Syaipuddin Ritonga; Andri Muda Nst
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 13 No 1 (2024)
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jish.v13i1.74809

Abstract

Kearifan lokal Dalihan Na Tolu bukan hanya sekedar sistem kekerabatan melainkan juga merupakan pilar yang dijadikan pedoman oleh masyarakat Tapanuli Selatan dalam mewujudkan nilai-nilai toleransi beragama dalam berbagai kegiatan horja siriaon (pesta) dan siluluton (musibah). Dalihan Na Tolu dijadikan sebagai pengerat rasa persaudaraan meskipun berbeda etnis ataupun agama. Penelitian ini bertujuan menguraikan implementasi kearifan lokal dalam membentuk nilai toleransi pada masyarakat Tapanuli Selatan yang dikenal dengan multi etnis dan agama. Penelitian ini merupakan field research yang bersifat deskriptif analitis dengan menggambarkan dengan tepat kondisi, sifat dan gejala sosial dalam masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah antropologi budaya dengan model deskriptif etnografi. Pengumpulan data digunakan menggunakan metode interview, observasi dan dokumentasi kemudian dianalisis dengan metode kualitatif dengan menggali nilai-nilai kearifan lokal Dalihan Na Tolu dalam bentuk kualitas (deskriptif) bukan dengan angka. Hasil penelitian didapatkan bahwa implementasi Dalihan Na Tolu sangat efektif dalam mewujudkan toleransi beragama dengan mengedepankan nilai filosofis Dalihan Na Tolu yaitu Hombar do Adat Dohot Ibadat (berdampingan adat dengan ibadat) dengan mendasarkan holong (kasih sayang) sehingga tidak ada masyarakat yang merasa diabaikan dan dikesampingkan. Toleransi beragama yang didasarkan pada kearifan lokal Dalihan Na Tolu sudah berlangsung turun-temurun sehingga dapat beradaptasi dengan perubahan sosial yang terus berubah.
Dekonstruksi Spekulasi Hukum: Kajian terhadap Wasiat Beda Agama dari Sudut Pandang Hukum Islam Asrul Hamid; Lailan Nahari; Zuhdi Hsb; Raja Ritonga; Andri Muda Nst
BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam Vol 5 No 1 (2024): BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M), Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36701/bustanul.v5i1.1349

Abstract

This study aims to find out the will law of different religions according to Islamic law so that it can be used as a comprehensive reference in solving the problems of will law of different religions. This research is a descriptive literature research that describes matters relating to testaments of different religions by tracing the literature according to the research theme. Sources of data used are journals, books and research results. The analytical method uses qualitative analysis and is then analyzed comprehensively in finding research results. The results of this study indicate that although there are differences of opinion among scholars regarding the will of different religions, if you look at the Qur'an there are no verses that prohibit inheritance from different religions. A testament to different religions must be seen as a form of helping fellow human beings as a form of human brotherhood regardless of their belief background.
Kolaborasi Mahasiswa STAIN Madina Dan Naposo Nauli Bulung Desa Parupuk Jae Dalam Menyemarakkan Peringatan Hari Besar Islam Andri muda Nst; Abdul Hanif Sir; Muhammad Safa'at; Nur Ainun; Mhd Ali Hasan; Eka Anugerah; Hopipah Hasibuan; Nanda Wahyuni Nst; Riska Ramadani; Dewi Usnaini
Journal of Community Dedication and Development (Pengabdian Kepada Masyarakat) Vol. 3 No. 1 (2023): Januari-Juni 2023
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bulan muharram adalah bulan yang mulia dalam agama Islam, bulan ini menjadi istimewa disebabkan dalam sejarah banyak peristiwa penting yang terjadi dibulan Muharram, keutamaan paling besar pada bulan muharram terjadi di hari 10 muharram sering disebut sebagai hari ‘Asyura. Pada hari ‘Asyuro ummat muslim disunnahkan berpuasa sebagaimana disunnahkan dalam hadits nabi Muhammad SAW, dibeberapa daerah ada istilah bubur Asyura (membubur sekampug untuk bukaan puasa). Kegiatan ini baru pertama kali dilaksanakan di desa Parupuk Jae, Dalam kegiatan ini menggunakan metode PAR (Participatory Action Research); yaitu berangkat dari permasalahan yang ada di masyarakat kemudian dilakukan pemecahan masalah bersama. Dari hasil kegiatan pengabdian ini masyarakat merasa senang dan bangga dengan adanya kegiatan ini dibuktikan dengan antusiasnya mereka dalam menyemarakkan 10 muharram ini serta kegiatan ini diharapkan menjadi awal untuk kegiatan dalam menyemarakkan hari hari besar ummat islam sehingga bisa menumbuhkan kesadaran serta semangat beragama guna pengamalan agama yang lebih tinggi di masyarakat. Muharram month is a noble month in Islam, this month becomes special because in history many important events that occur in the month of Muharram, the greatest virtue in the month of Muharram occurs on the 10th day of Muharram often referred to as the day of 'Ashura. On the day of 'Ashuro Muslims are advised to fast as recommended in the hadith of the prophet Muhammad SAW, in some areas there is a term bubur Asyura (burying sekampug for fasting). This activity was carried out for the first time in the village of Parupuk Jae, in this activity using the PAR (Participatory Action Research) method; namely, departing from the problems that exist in the community and then solving problems together. From the results of this community service activity, the community feels happy and proud of this activity as evidenced by their enthusiasm in enlivening the 10th of Muharram and this activity is expected to be the beginning of activities to enliven the holidays of Muslims so that it can foster religious awareness and enthusiasm for higher religious practice in the community.
Sosialisasi Dan Edukasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Sebagai Upaya Peningkatan Pemahaman Naposo Nauli Bulung Tentang Perkawinan Andri muda Nst; Asrul Hamid; Zuhdi Hasibuan; Idris; AmrarMahfuzh; Nur Saniah
Journal of Community Dedication and Development (Pengabdian Kepada Masyarakat) Vol. 3 No. 1 (2023): Januari-Juni 2023
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan data di Pengadilan Agama Panyabungan, selama tiga tahun (2020,2021,2022) ada 159 kasus permohonan dispensasi nikah, selain itu karena berbagai hal di masyarakat masih banyak pasangan Suami Istri yang menikah dibawah umur tanpa menempuh administrasi di Kantor Urusan Agama (KUA) atau nikah dibawah tangan. Guna menekan angka perkawinan dibawah umur dikalangan masyarakat, maka dibutuhkan adanya tindakan sosialisasi serta edukasi bagi masyarakat khususnya remaja (Naposo Nauli Bulung), Sosialisasi dan edukasi ini ditekankan pada aspek hukum yaitu perihal legalitas batas minimum usia untuk menikah baik bagi laki-laki maupun perempuan serta resiko ataupun akibat dari praktik perkawinan dibawah umur. sasaran sosialiasi adalah Naposo Nauli Bulung desa Sigalapang Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal. Berdasarkan hasil pretest dan postest yang dilakukan kepada peserta, terjadi peningkatan pemahaman terkait batas usia minimal untuk melaksanakan perkawinan sebesar 72% (tujuh puluh dua persen). Mandailing Natal Regency based on data from the Panyabungan Religious Court, for three years (2020, 2021, 2022) there were 159 cases of marriage dispensation applications, besides that due to various things in the community there are still many husband and wife couples who marry underage without taking administration at the Office of Religious Affairs (KUA) or underhand marriage. In order to reduce the number of underage marriages among the community, it is necessary to have socialisation and education actions for the community, especially adolescents (Naposo Nauli Bulung), this socialisation and education is emphasised on legal aspects, namely regarding the legality of the minimum age limit for marriage for both men and women and the risks or consequences of underage marriage practices. the target of the socialisation is Naposo Nauli Bulung, Sigalapang village, Panyabungan sub-district, Mandailing Natal district. Based on the results of the pretest and posttest conducted to participants, there was an increase in understanding related to the minimum age limit to carry out marriage by 72%.
Character Transformation of Naposo Nauli Bulung in Religious Practice in South Tapanuli Regency Putra, Dedisyah; Hamid, Asrul; Nst, Andri Muda; Edi, Sabrun
TSAQAFAH Vol. 19 No. 2 (2023): Tsaqafah Jurnal Peradaban Islam
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/tsaqafah.v19i2.9206

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memahami transformasi karakter Naposo Nauli Bulung sebagai refleksi pengamalan keagamaan di Kabupaten Tapanuli Selatan. Penelitian ini merupakan grounded research dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, pengumpulan data dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi dengan teknis analisa interpretif. Hasil penelitian ditemukan bahwa transformasi karakter Naposo Nauli Bulung yang terjadi pada masyarakat Tapanuli Selatan dipengaruhi dinamika perubahan sosial yang disebabkan oleh era globalisasi dan keterbukaan informasi serta maraknya media sosial dan game online sehingga mengakibatkan rendahnya pengamalan keagamaannya, seperti rendahnya minat membaca Alquran, sholat berjamah, dan pengajian dalam majelis ta’lim. Untuk mengantisipasi hal tersebut diperlukan integrasi nilai-nilai agama ke dalam adat kebiasaan masyarakat serta melalui pendidikan dan motivasi dari orang tua, keluarga, tokoh adat ataupun agama dan seluruh masyarakat sehingga tercipta akhlakul karimah yang tercermin dalam sikap dan perilaku Naposo Nauli Bulung dalam mengamalkan praktik keagamaan sesuai dengan nilai-nilai qur’ani.
Portion of Married Daughters in Inheritance Share among Angkola Batak Community Ritonga, Raja; Harahap, Sumper Mulia; Asrul Hamid; Andri Muda; Zuhdi Hsb
AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Vol. 19 No. 1 (2024)
Publisher : Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/al-lhkam.v19i1.7342

Abstract

It is believed that Islamic law provides a fair share for inheritance among men and women or among sons and daughters. However, it does not always happen that way like what occurs in Angola Batak community with Muslims as its majority at the South Tapanuli. This article focuses on married daughters’ gain in inheritance share. The problems discussed are: First, what are the types of married daughters’ inheritance gain in Angkola Batak’s customs? Second, what are triggering factors beyond the types of married daughters’ inheritance gain? Third, how does the sharing practice imply to the Islamic law? This field research relies on primary data obtained from both observation and interviews. Research informants were selected based on relevance criteria to the research subject, Angkola Batak women who get the inheritance share from their birth families and some relevant parties. Additionally, it also used secondary data from a literature study employing a sociological approach to reveal the reality vividly. The interpretative data analysis was through several stages starting from data collection and reduction and then drawing conclusions. It reveals four types of married daughters’ share in inheritance: (1) in contrast to the share of sons, (2) the share is collectively distributed among fellow sisters, (3) the share is temporary, and (4) no inheritance gain at all. Second, the four types stem from both socially constructed considerations as well as divinely given factors. Third, the share implies either improvisation, deviance, as well as local values embed in Islamic law.
Transaksi Down Payment dalam Fiqih Hanabilah: Kajian Klasik dan Implementasi dalam Praktik Modern Andri Muda Nst; Zuhdi Hsb; Idris; Asrul Hamid
Islamic Circle Vol. 5 No. 1 (2024): Islamic Circle
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah STAIN Mandailing Natal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56874/islamiccircle.v5i1.1941

Abstract

Transaksi Down Payment dalam Fiqih Hanabilah: Kajian Klasik dan Implementasi dalam Praktik Modern. Latar belakang kajian ini adalah permasalahan mengenai kelayakan konsep jual beli panjar (Down Payment) dalam Fiqih Hanabilah melalui pendekatan kontekstualisasi Maqashid as-Syari’ah. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana konsep jual beli dengan panjar menurut Fiqih Hanabilah, serta bagaimana penerapannya dalam konteks modern. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan pendekatan normatif. Data dikumpulkan melalui teknik pengolahan berupa editing dan organizing, yang kemudian dianalisis secara deskriptif untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan. Kajian ini juga membahas perbedaan pandangan antara Fiqih Syafi’i, yang menyatakan transaksi panjar tidak sah, dan Fiqih Hanbali yang membolehkannya. Maqashid as-Syari’ah, sebagai metodologi pengambilan hukum dalam menghadapi masalah kontemporer, menjadi landasan utama dalam mempertimbangkan transaksi ini. Dalam Fiqih Hanabilah, transaksi down payment diakui melalui konsep maslahah dharuriyyah yang menekankan penjagaan harta (hifzh al-mal) baik bagi penjual maupun pembeli. Analisis qiyas digunakan untuk menjelaskan ‘illat yang terdapat dalam hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Umar, mendukung kelayakan transaksi panjar dalam praktik ekonomi modern. Kata kunci: Down Payment, Fiqih Hanabilah, Maqashid as-Syari’ah Abstract: Down Payment Transactions in Hanbali Fiqh: A Classical Study and Its Implementation in Modern Practice. This study is motivated by the issue of the validity of down payment (Bay' al-'Urbun) transactions in Hanbali Fiqh, examined through the contextualization of the Maqashid al-Shari'ah approach. The research aims to explore how the concept of down payment is interpreted in Hanbali Fiqh and how it is applied in contemporary contexts. The methodology employed is a library-based study utilizing a normative approach. Data is gathered through techniques of editing and organizing, followed by descriptive analysis to gain insight into the phenomena experienced by the subjects, such as their behaviors, perceptions, motivations, and actions. The study also investigates the differing views between Shafi'i Fiqh, which deems down payment transactions invalid, and Hanbali Fiqh, which permits them. Maqashid al-Shari'ah, as a legal methodology for addressing contemporary issues, serves as the central framework for evaluating the legitimacy of this transaction. In Hanbali Fiqh, down payment transactions are justified through the concept of maslahah daruriyyah, which emphasizes the protection of wealth (hifzh al-mal) for both the buyer and seller. The study employs qiyas (analogical reasoning) to explain the legal reasoning ('illah) derived from a hadith narrated by Umar, thus supporting the validity of down payment transactions within modern economic practice. Keyword:, Down Payment, Hanbali Fiqh, Maqashid al-Shari’ah
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Di Padangsidimpuan Idris; Andri Muda Nst; Sri Utami
Islamic Circle Vol. 3 No. 2 (2022): Islamic Circle
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah STAIN Mandailing Natal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56874/islamiccircle.v3i2.1052

Abstract

Permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum sangatlah merisaukan, untuk itu diperlukanya suatu sistem pradilan yang menjamin perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang melakukan tindak pidana atau yang anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak baik menurut perundang-undagan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.Proses penanganan anak dapat menimbulkan permasalahan karena mereka harus ditangani secara hukum.Tingkah laku yang demikian disebabkan karena dalam masa pertumbuhan sikap dan mental anak belum stabil, dan juga tidak terlepas dari lingkungan tempat anak bergaul. Pendekatan ini dilakukan dengan meneliti data sekunder yang berhubungan dengan obyek penelitian, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian langsung dilapangan.Selanjutnya data yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak sudah diimplementasikan oleh Polres Padangsidimpuan dalam kasus pencurian yang dilakukan oleh anak, Polres Padangsidimpuan tidak melakukan penangkapan dan penahanan sepanjang ada orang tua/keluarga yang bisa menjamin. Dalam penanganan perkara ini Polres Padangsidimpuan juga berhasil dalam mengupayakan proses diversi.