Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PADA MASYARAKAT PANYABUNGAN KOTA KABUPATEN MANDAILING NATAL DITINJAU DARI UUP NO. 1 TAHUN 1974 DAN KHI Zuhdi Hasibuan
AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : UIN SU

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (181.115 KB)

Abstract

Abstract: Tujuan dari Penelitian Tesis ini adalah untuk mengetahui konsep UUP No.1 Tahun 1974 dan KHI tentang pembagian Harta bersama, kemudian untuk mengetahui pembagian Harta bersama Di Kecamatan Panyabungan Kota, dan kemudian untuk mengetahui faktor yang mendasari pembagian harta bersama di Kecamatan panyabungan Kota tersebut. Sedangkan metode Penelitian yang digunakan penulis merupakan penelitian lapangan (fieldresearch), dimana semua data diperoleh dari lapangan. Dalam metode pendekatan ini, penelitian dilakukan dalam situasi alamiah akan tetapi didahului oleh semacam intervensi (campur tangan) dari pihak peneliti. Penelitian yang akan penulis lakukan ini tepatnya berlokasi di Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal. Artikel ini mengajukan temuan bahwa pemahaman masyarakat kecamatan Panyabungan Kota tentang pembagian harta bersama secara umum belum paham tentang masalah harta bersama hanya tokoh masyarakatnya sajalah yang paham terhadap pembagian harta bersama itupun hanya sebagaian saja, dan untuk pelaksanaan Pembagian harta bersama yang ada di Kecamatan Panyabungan masih banyak yang tidak yang melakukan pembagian harta bersama, akan tetapi sebagian masyarakat ada juga yang melakukan pembagian harta bersama, akan tetapi dalam sistem pembagian harta bersama yang ada di kecamatan ini masih jauh dari apa yang sudah di ada dalam peraturan masyarakat masih lebih dominan membagiakan harta bersama ini tergantung siapa yang paling banyak atau yang selalu mencari nafkah dalam rumah tangga tersebut, maka bagian dialah yang paling banyak. Faktor penyebabnya pelaksanaan pembagian harta bersama di masyarakat kecamatan panyabungan kota disebabkan masyarakatnya secara umum tidak paham terhadap pembagian harta bersama, faktor keadilan, dan kemudian faktor ekonomi.Kata Kunci: Kata Kunci: harta bersama, hukum Islam, KHI, Mandailing
Environmental Education Berbasis Konsep Islam dalam Mereduksi Aktivitas Kerusakan Ekologis di Kec. Hutabargot Kab. Mandailing Natal Paisal Rahmat; Marlian Arif Nasution; Zuhdi Zuhdi; Muhammad Irsan Barus
ABDI: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Vol 4 No 2 (2022): Abdi: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat
Publisher : Labor Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/abdi.v4i2.360

Abstract

The PKM STAIN Mandailing Natal team carried out a workshop with the theme “Environmental Education Based on Islamic Concepts in Reducing Ecological Damage Activities in Kec. Hutabargot Kab. Mandailing Natal". This workshop activity aims to provide education to the community regarding good environmental management according to Islamic concepts. The idea of implementing this workshop activity refers to the problem of low ethics and public understanding in managing the environment, excessive exploitation of nature through illegal gold mining activities so that the environment is polluted and low attention to environmental hygiene. The method used in this service is the Participatory Action Research (PAR) method, which is in the form of a workshop to socialize Environmental Education through a community movement that cares about the environment to strengthen public understanding in managing the environment. Based on the evaluation of activities, the results obtained, first, the formation of cooperation between the environmental service and the district government. Hutabargot to form a waste bank management team; second, the establishment of an environmental care movement in every village to promote the importance of a healthy and clean environment; third, the creation of cooperation with religious leaders in each village to include environmental education materials in their da'wah activities as an effort to educate the community in a sustainable manner.
THE VALIDITY OF A MARRIAGE COVENANT BY TELEPHONE: AN APPROACH OF MASLAHAH AL-MURSALAH AND LAW NO. 1 OF 1974 CONCERNING MARRIAGE Zuhdi Hsb
JURNAL DARMA AGUNG Vol 30 No 2 (2022): AGUSTUS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/ojsuda.v30i2.3037

Abstract

Law No. 1 of 1974 is part of the Islamic law transformation included in Indonesia's legislation. The law accommodates various aspects in the scientific context of Islamic law (Fiqh) regarding Marriage. One of the substantial definitions of Marriage put forward by the fuqaha is that axiologically Marriage is a way that is legalized by sharia to convey the character of human lust, which is placed in a noble place and is worth worship. One thing that must be answered from time to time by contemporary Fiqh, in this case, is the problem of Marriage which will continue to develop and be dynamic in line with current technological developments such as Marriage via telephone. This Marriage raises societal issues regarding its validity in contemporary jurisprudence and law No. 1 of 1974 concerning Marriage. This research was conducted qualitatively and through a literature search. The results of this study are that maslahah mursalah is essential as a method of ijtihad to answer challenges and legal phenomena that are dynamic following technological developments. Marriage via the telephone can be carried out and is legally valid even though it is not in one assembly if it meets the requirements and does not conflict with maqashid assyariah.
For the Sake of Protecting Physcal Needs: Maqasid Sharia Perspective Toward Judges Consideration on Child Custody Zuhdi Hasibuan
AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol. 13 No. 1 (2023): June
Publisher : State Islamic University (UIN) of Sunan Ampel

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/alhukama.2023.13.1.76-92

Abstract

In Islamic law, for a child who has not been mumayyiz, their custody falls in the hands of the mother. If the child has been mumayyiz, then the child is given the right to choose and determine who has the right to care for him. However, the judge of Panyabungan Religious Court decides the custody of a child who has not been mumayyiz to the father. This study aims to analyze the judge’s considerations in determining the custody of a child who has not been mumayyiz to the father. Using a normative and philosophical approach by using Maqasid Sharia theory, this study employs a qualitative methodology to examine the judge’s consideration. As for the results of this study, firstly, in consideration of the judge stipulating the custody of the child who has not been mumayyiz to the father is to maintain the child’s physical growth. Second, the author believes that a judge who determines to whom child custody is granted should prioritize the existence of religion over the existence of the soul. It means that child custody is given priority to one of the parents with better religion, behavior, and association than prioritizing the child's physical needs.
Sosialisasi terhadap penetapan batas usia perkawinan dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan pada masyarakat Panyabungan Asrul Hamid; Andri Muda Nst; Idris Idris; Zuhdi Hsb; Ilham Ramadan Siregar; Suryadi Nasution; Akhyar Akhyar; Raja Ritonga; Syaipuddin Ritonga; Resi Atna Sari Siregar; Lailan Nahari
SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Vol 8, No 1 (2024): March
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jpmb.v8i1.22170

Abstract

AbstrakPerubahan batas usia perkawinan yang awalnya 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk Perempuan menjadi 19 tahun baik untuk laki-laki dan perempuan sesuai yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan upaya pemerintah untuk menekan tingginya angka perkawinan di bawah umur dengan memperhatikan kemaslahatan. Tujuan pengabdian ini dilakukan untuk mensosialisasikan perubahan aturan hukum tersebut sehingga timbul kesadaran di masyarakat. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan kepada masyarakat desa binaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal dengan latar belakang usia dan pendidikan yang berbeda dengan jumlah 100 orang. Metode dilakukan dengan beberapa tahapan; pertama, tahap persiapan dengan mengumpulkan peserta dan melakukan pretest secara sederhana kepada peserta untuk memahami sejauh mana tingkat pemahaman mereka terhadap materi sosialisasi, kedua, tahap pelaksanaan dengan memberikan materi sosialisasi, menjelaskan materi tersebut dengan baik, setelah itu dilakukan diskusi interaktif dengan peserta, ketiga,  tahap evaluasi dengan melakukan postest kepada peserta dan dari hasil postest tersebut dijadikan bahan evaluasi terhadap perbaikan pendampingan berikutnya. Hasil kegiatan pasca sosialisasi ini memberikan trend positif terlihat dari antusiasme dan kepuasan peserta mencapai 85% Puas dan 0% Tidak Puas, hal ini menunjukkan kegiatan berjalan dengan baik. Pemahaman peserta juga meningkat menjadi 45% dari sebelumnya 5%, namun karena masih ada dari peserta yang masih Tidak Paham 13% sehingga pendampingan yang berkelanjutan harus dilakukan dengan memberikan akses secara kontinu dengan berbagai media komunikasi untuk keberlanjutan dari kegiatan sosialisasi. Kata kunci : batas usia perkawinan; masyarakat panyabungan; undang-undang perkawinan. AbstractChanges to the marriage age limit from 19 years for men and 16 years for women to 19 years for both men and women as stated in Law Number 16 of 2019. Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage are The government's efforts to reduce the high number of underage marriages by paying attention to welfare. The aim of this service is to socialize changes to legal regulations so that awareness arises in society. This outreach activity was carried out among the village community assisted by the Mandailing Natal State Islamic College with different age and educational backgrounds totaling 100 people. The method is carried out in several stages; first, the preparation stage by conducting a pretest on participants to understand the extent of their understanding of the socialization material, second, the implementation stage by providing socialization material, explaining the material well, after that an interactive discussion is held with the participants, third, the evaluation stage by conducting a posttest to participants and the results of the posttest are used as evaluation material for subsequent improvements in mentoring. The results of this post-socialization activity provided a positive trend as seen from the enthusiasm and satisfaction of participants reaching 85% Satisfied and 0% Dissatisfied, this shows that the activity went well. Participants' understanding also increased to 45% from the previous 5%, however, because there were still 13% of participants who did not understand, ongoing assistance must be carried out by providing continuous access to various communication media for the continuity of socialization activities. Keywords: marriage age limit; panyabungan community; marriage law.
PENGARUH PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR TERHADAP TINGKAT PERCERAIAN STUDI KASUS DESA MOMPANG JULU KABUPATEN MANDAILING NATAL Dedisyah Putra; Zuhdi Hasibuan; Rahmat Linur
TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 5, No 02 (2023): Juli-Desember 2023
Publisher : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30821/taqnin.v5i02.16078

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini akan membahas seputar praktik pernikahan di bawah umur yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Mompang Julu, Kabupaten Mandailing Natal. Permasalahan ini akan dianalisis melalui metode penelitian yang mengadopsi pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam fenomena pernikahan di bawah umur yang terjadi pada masyarakat Mompang Julu dilakukan sebelum anak mencapai usia 18 tahun sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang No.1/1974 Juncto UU No. 16/2019 Tentang Perkawinan. Faktor-faktor yang mendukung masyarakat desa Mompang Julu melakukan pernikahan di bawah umur antara lain faktor ekonomi dan faktor kebosanan dalam kehidupan keseharian yang mereka anggap menoton. Adapun penyebab percerian yang terjadi dalam praktik pernikahan di bawah umur meliputi aspek fisik, kognitif, bahasa, sosial, dan emosional. Kelima aspek ini menjadi penyebab ketidakharmonisan dan keretakan dalam pernikahan pada usia dini. Solusi untuk mengatasi fenomena pernikahan di bawah umur masyarakat desa Mompang Julu dapat dilakukan melalui berbagai upaya pencegahan sejak dini oleh pihak orang tua, tokoh agama, dan organisasi masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui sosialisasi tentang perkawinan yang disesuaikan dengan tuntutan zaman melalui integrasi teknologi, seperti pelatihan dan penyeluhuan, pemberdayaan usia remaja, advokasi hukum dan pendekatan multisektoral bahwa pencegahan praktik pernikahan di bawah umur ini merupakan tanggung jawab semua pihak.Kata Kunci: Pernikahan di bawah Umur, Masyarakat Mompang Julu, Batas usia pernikahan Abstract: This study will talk about the practise of child marriage that some mompang julu people in Mandailing Natal Regency's Panyabungan sub-district engage in. Through the use of qualitative research techniques, this issue will be examined. The findings of the study demonstrate that, in accordance with the rules outlined in Law No. 1/1974 Juncto Law No. 16/2019 Concerning Marriage, the phenomena of underage marriage that exists in the Mompang julu Village community is carried out before the child reaches the age of 18. Economic concerns and boredom from their routine everyday lives are two elements that encourage the Mompang julu village population to participate into underage marriages. Physical, cognitive, linguistic, social, and emotional factors can all lead to divorce when underage marriage is practised. These five factors are the root of discord and rupture in young marriages. Through a variety of early prevention initiatives by parents, religious leaders, and community organisations, the problem of underage marriage in the Mompang village community can be resolved. This can be accomplished by using technology to adapt outreach about marriage to the needs of the time, including training and counselling, youth empowerment, legal advocacy, and a multi-sectoral approach that recognises that everyone has a role to play in ending the practise of underage marriage.Keywords: Age restriction for marriage, Mompang community, underage marriage
Dekonstruksi Spekulasi Hukum: Kajian terhadap Wasiat Beda Agama dari Sudut Pandang Hukum Islam Asrul Hamid; Lailan Nahari; Zuhdi Hsb; Raja Ritonga; Andri Muda Nst
BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam Vol 5 No 1 (2024): BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M), Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36701/bustanul.v5i1.1349

Abstract

This study aims to find out the will law of different religions according to Islamic law so that it can be used as a comprehensive reference in solving the problems of will law of different religions. This research is a descriptive literature research that describes matters relating to testaments of different religions by tracing the literature according to the research theme. Sources of data used are journals, books and research results. The analytical method uses qualitative analysis and is then analyzed comprehensively in finding research results. The results of this study indicate that although there are differences of opinion among scholars regarding the will of different religions, if you look at the Qur'an there are no verses that prohibit inheritance from different religions. A testament to different religions must be seen as a form of helping fellow human beings as a form of human brotherhood regardless of their belief background.
Sosialisasi Dan Edukasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Sebagai Upaya Peningkatan Pemahaman Naposo Nauli Bulung Tentang Perkawinan Andri muda Nst; Asrul Hamid; Zuhdi Hasibuan; Idris; AmrarMahfuzh; Nur Saniah
Journal of Community Dedication and Development (Pengabdian Kepada Masyarakat) Vol. 3 No. 1 (2023): Januari-Juni 2023
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan data di Pengadilan Agama Panyabungan, selama tiga tahun (2020,2021,2022) ada 159 kasus permohonan dispensasi nikah, selain itu karena berbagai hal di masyarakat masih banyak pasangan Suami Istri yang menikah dibawah umur tanpa menempuh administrasi di Kantor Urusan Agama (KUA) atau nikah dibawah tangan. Guna menekan angka perkawinan dibawah umur dikalangan masyarakat, maka dibutuhkan adanya tindakan sosialisasi serta edukasi bagi masyarakat khususnya remaja (Naposo Nauli Bulung), Sosialisasi dan edukasi ini ditekankan pada aspek hukum yaitu perihal legalitas batas minimum usia untuk menikah baik bagi laki-laki maupun perempuan serta resiko ataupun akibat dari praktik perkawinan dibawah umur. sasaran sosialiasi adalah Naposo Nauli Bulung desa Sigalapang Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal. Berdasarkan hasil pretest dan postest yang dilakukan kepada peserta, terjadi peningkatan pemahaman terkait batas usia minimal untuk melaksanakan perkawinan sebesar 72% (tujuh puluh dua persen). Mandailing Natal Regency based on data from the Panyabungan Religious Court, for three years (2020, 2021, 2022) there were 159 cases of marriage dispensation applications, besides that due to various things in the community there are still many husband and wife couples who marry underage without taking administration at the Office of Religious Affairs (KUA) or underhand marriage. In order to reduce the number of underage marriages among the community, it is necessary to have socialisation and education actions for the community, especially adolescents (Naposo Nauli Bulung), this socialisation and education is emphasised on legal aspects, namely regarding the legality of the minimum age limit for marriage for both men and women and the risks or consequences of underage marriage practices. the target of the socialisation is Naposo Nauli Bulung, Sigalapang village, Panyabungan sub-district, Mandailing Natal district. Based on the results of the pretest and posttest conducted to participants, there was an increase in understanding related to the minimum age limit to carry out marriage by 72%.
ISLAMIC PERSPECTIVES ON ENVIRONMENTAL CONSERVATION AND GOVERNMENT POLICIES ON MITIGATING THE NATURAL DISASTER IN INDONESIA Putra, Dedisyah; Hasibuan, Zuhdi; Edi, Sabrun
MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman Vol 47, No 2 (2023)
Publisher : State Islamic University North Sumatra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30821/miqot.v47i2.1103

Abstract

Abstract: This article will find policy considerations in disaster mitigation planning by looking at disasters that have occurred before and Islam contributes to caring for the environment before, during and after disasters. This research uses a qualitative approach with a literature study method. Data were obtained from secondary sources to explore conceptual and comparative perspectives. The results of this study are three, namely; Islamic teachings in the Qur'an and Hadith show guidelines for humans to preserve nature to prevent natural disasters early on. Government policy also plays an important role in preventing all possibilities that have the potential to trigger natural disasters. Finally, two factors, namely Islamic teachings and government policies in terms of preventing disasters, must create the prevention of natural disasters.Keywords: Environment, Conservation, Islam, Indonesian policy, Mitigating
Portion of Married Daughters in Inheritance Share among Angkola Batak Community Ritonga, Raja; Harahap, Sumper Mulia; Asrul Hamid; Andri Muda; Zuhdi Hsb
AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Vol. 19 No. 1 (2024)
Publisher : Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/al-lhkam.v19i1.7342

Abstract

It is believed that Islamic law provides a fair share for inheritance among men and women or among sons and daughters. However, it does not always happen that way like what occurs in Angola Batak community with Muslims as its majority at the South Tapanuli. This article focuses on married daughters’ gain in inheritance share. The problems discussed are: First, what are the types of married daughters’ inheritance gain in Angkola Batak’s customs? Second, what are triggering factors beyond the types of married daughters’ inheritance gain? Third, how does the sharing practice imply to the Islamic law? This field research relies on primary data obtained from both observation and interviews. Research informants were selected based on relevance criteria to the research subject, Angkola Batak women who get the inheritance share from their birth families and some relevant parties. Additionally, it also used secondary data from a literature study employing a sociological approach to reveal the reality vividly. The interpretative data analysis was through several stages starting from data collection and reduction and then drawing conclusions. It reveals four types of married daughters’ share in inheritance: (1) in contrast to the share of sons, (2) the share is collectively distributed among fellow sisters, (3) the share is temporary, and (4) no inheritance gain at all. Second, the four types stem from both socially constructed considerations as well as divinely given factors. Third, the share implies either improvisation, deviance, as well as local values embed in Islamic law.