Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

p-Index From 2021 - 2026

0.92

P-Index

This Author published in this journals

All Journal MLJ Jurnal Kolaboratif Sains Jurnal Kolaboratif Sains

Hasmin, Moh. Yusuf

Universitas Muhammadiyah Palu

Author-ID : 4209352

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2

PENYALAHGUNAAN FASILITAS BEBAS VISA KUNJUNGAN SINGKAT OLEH WARGA NEGARA ASING Andi Ika Malfiyanti; Osgar S. Matompo; Yusuf Hasmin
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 1 No. 1: Oktober 2018
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya kantor imigrasi Kelas I Palu dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan fasilitas bebas visa kunjungan singkat oleh warga Negara asing serta untuk mengetahui kendala yang dihadapi kantor imigrasi Kelas I Palu dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan fasilitas bebas visa kunjungan singkat oleh warga Negara asing. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris. Adapun hasil penelitian ini adalah untuk mencegah penyalahgunaan Bebas Visa Kunjungan Singkat oleh warga negara asing di Provinsi Sulawesi Tengah, maka Kantor Imigrasi Kelas I Palu melakukan berbagai upaya diantaranya yaitu membentuk Tim Pengawasan Orang Asing (timpora) diseluruh Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, melakukan sosialisasi-sosialisasi kepada perusahaan-perusahaan di Provinsi Sulawesi Tengah serta melakukan penindakan baik penindakan secara yuridis maupun penindakan secara administrat serta terdapat beberapa kendala yang mengakibatkan masih ditemukannya warga negara asing yang menyalahgunakan izin bebas kunjungan singkat di Provinsi Sulawesi Tengah yaitu masalah sumber daya manusia, Minimnya saran dan Prasana serta lemahnya koordinasi di antara instansi terkait sehingga masih banyaknya warga negara asing yang menyalahgunakan izin bebas kunjungan singkat yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada 169 negara di dunia.

FUNGSI PELAYANAN OLEH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) TERHADAP ANGGOTA DPRD KOTA PALU MENURUT PERATURAN WALIKOTA PALU NOMOR 6 TAHUN 2017 Heriati Sakaria; Osgar S. Matompo; Moh. Yusuf Hasmin
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 1 No. 1: Oktober 2018
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Penyelenggaraan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan dibutuhkan organisasi yang kuat agar Pimpinan DPRD dan Anggotanya dapat menunjukkan kinerja yang baik sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dalam kedudukannya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Tujuan dalam penelitian ini untuk Untuk mengetahui fungsi pelayanan sekretariat DPRD Kota Palu terhadap Anggota DPRD sudah sesuai dengan Peraturan Walikota Palu Nomor 6 tahun 2017 dan Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi pelayanan sekretariat DPRD terhadap Anggota DPRD Kota Palu. Metode dalam penelitian ini adalah menggunakan metode empiris, hasil dalam penelitian ini adalah fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, seperti misalnya dalam hal penyelenggaraaan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta dalam Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Palu dalam Penyediaan dan pengordinasian tenaga ahli untuk DPRD masih belum optimal Pentingnya peran sekretariat DPRD Kota Palu dalam memberikan pelayanan untuk menunjang tugas dan fungsi DPRD belum maksimal hal ini disebabkan oleh beberapa kendala yaitu, kualitas sumber daya manusia, rendahnya tingkat disiplin pegawai kesekretariatan DPRD Kota Palu serta minimnya sarana dan prasarana

TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN SERTIFIKAT TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIGI Nurhayati Nurhayati; Osgar S. Matompo; Moh. Yusuf Hasmin
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 1 No. 1: Oktober 2018
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Tugas terpenting dari setiap instansi pemerintah termasuk BPN adalah memberikan pelayanan, karena pada dasarnya pembentukan instansi-instansi pemerintah ditujukan sebagai perangkat utama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Good Governance dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan pendaftaran sertifikat tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi dan Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi dalam menerapkan prinsip Good Governance guna memberikan pelayanan pendaftaran sertifikat tanah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris. Adapun hasil penelitian ini adalah upaya meningkatkan kualitas pelayanan sertifikat tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi, menerapkan beberapa prinsip-prinsip good governance di antaranya prinsip transparansi, prinsip pelayanan prima dan prinsip akuntabilitas dalam setiap pelayanan sertifikat tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi, Untuk menerapkan good governance dalam setiap pelayanan sertifikat tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi tidak selamanya berjalan dengan baik terdapat beberapa kendala dalam penerapan good governance yaitu diantaranya masih minimnya sumber daya manusia, Melekatnya stigma negatif dari masyarakat terkait pelaksanaan pelayanan sertifikat tanah serta Masih minimnya sarana dan prasarana Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi

OPTIMALISASI PERATURAN PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM KOTA PALU Rabiatul Adawiyah; Syamsul Haling; Moh. Yusuf Hasmin
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 1 No. 1: Oktober 2018
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Pelaksanaan retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Palu belum optimal sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Dan kendala yang dihadapi pemerintah sampai saat ini adalah juru parkir yang terdaftar saat ini tidak sebanding dengan jumlah pengawas dilapangan ataupun legalitas tempat parkir yang belum memadai. Saran penelitian ini adalah Pemerintah Kota Palu dalam hal ini Dinas Perhubungan lebih aktif dalam mensosialisasikan peraturan daerah tentang parkir, pembentukan kembali UPTD perparkiran serta peningkatan sumber daya manusia yaitu tim satgas parkir sebagai unsur pendukung pelaksanaan peraturan daerah tentang parkir dalam melakukan pengawasan di lapangan. Dan untuk mengatasi kendala-kendala yang terjadi dalam penyelenggaraan pelayanan parkir di tepi jalan umum perlu dibuat peraturan walikota tentang pelayanan parkir di tepi jalan umum agar penyelenggaraan pelayanan parkir di tepi jalan umum kedepan dapat berjalan optimal.

PERANAN JURUSITA PENGGANTI DALAM PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA (Studi Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu) Dian S. Puspita; Osgar S. Matompo; Moh. Yusuf Hasmin
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 2 No. 1: Oktober 2019
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan Penelitian secara Yuridis Empiris. Penelitian ini bertujuan : (1) Untuk mengetahui Peranan Jurusita Pengganti dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara Palu (2) Untuk mengetahui kendala terhadap Peranan Jurusita Pengganti dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara Palu. Hasil Penelitian ini adalah (1) Jurusita Pengganti memiliki peranan yang cukup penting di Pengadilan TUN, dengan tugas dan fungsi diantaranya menyampaikan surat panggilan pemberitahuan pengadilan, melaksanakan pengiriman salinan putusan pengadilan kepada tergugat dan melaksanakan upaya paksa terhadap tergugat yang tidak mau secara sukarela melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (2) Kendala dalam pelaksanaan peran Jurusita Penggganti di Pengadilan TUN Palu diantaranya yaitu belum adanya Peraturan pelaksana terkait upaya paksa dan Minimnya laporan perkembangan pelaksanaan Dan permohonan pelaksanaan suatu Pengadilan TUN yang telah berkekuatan hukum tetap. Saran dalam Penelitian ini adalah (1) Sebaiknya pemerintah melakukan revisi kembali terhadap Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena telah menimbulkan celah yang menyebabkan suatu putusan pengadilan TUN yang telah berkekuatan hukum tetap belum bisa dilaksanakan secara efektif dan memasukan secara eksplisit tugas dan fungsi jurusita pengganti ke dalam Undang-Undang tersebut (2) Sebaiknya pemerintah perlu membuat peraturan pelaksana terkait dengan pelaksanaan upaya paksa terhadap pejabat TUN yang tidak mau melaksanakan keputusan pengadilan, agar menjadi pedoman bagi Jurusita Pengganti untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga putusan PTUN dapat dilaksanakan dengan baik Kata Kunci : Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara. Peranan Jurusita Pengganti

Co-Authors Andi Ika Malfiyanti Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad Ardin Ardin Arumbela Bangun Negara Dian S. Puspita Heriati Sakaria I Wayan Gamariel Umbarayasa Malfiyanti, Andi Ika Matompo, Osgar S. Muh. Akbar Muh. Yusuf Mustari Muhammad Rus’an Yasin Muliadi Muliadi Nurhayati Nurhayati Nurhayati Nurhayati Osgar S Matompo Osgar S. Matompo Osgar S. Matompo Rabiatul Adawiyah Sakaria, Heriati Syamsul Haling, Syamsul

Title

Found 15 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 15 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 15 Documents
Search