Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.947
P-Index
This Author published in this journals
All Journal MLJ Omnibus Law Journal Law Development Journal Jurnal Kolaboratif Sains Sambulugana
Muliadi Muliadi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
PENGAWASAN DANA DESA OLEH MASYARAKAT DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi Pada Desa Tangkulowi Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi) Ahmat Badrun; Osgar S. Matompo; Muliadi Muliadi
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 2 No. 1: Oktober 2019
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (159.734 KB) | DOI: 10.56338/jks.v2i1.708

Abstract

             Keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana desa di desa Tangkulowi Kecamatan Sigi dilakukan dari tahapan perencanaan yang dituangkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) sampai dengan proses pelaksanaan kegiatan tersebut masyarakat harusnya terlibat secara aktif dalam proses tahapan-tahapan penggunaan anggaran sampai dengan pelaksaannya. Penggunaan Dana Desa di desa Tangkulowi Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi belum sepenuhnya berjalan efektif hal ini disebabkan tidak efektifnya pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat diakibatkan beberapa faktor Kurangnya partisipasi masyarakat desa Tangkulowi dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa, Rendahnya sumber daya manusia (human resources) dan Koordinasi Yang kurang Baik Antara BPD dan Masyarakat Desa.Kata  Kunci : Desa, Dana Desa. Pengawasan
ANALISIS UNSUR DELIK TRADING IN INFLUENCE DALAM UNDANG – UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI Ahmad Supanji; Andi Purnawati; Muliadi Muliadi
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 2 No. 1: Oktober 2019
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (268.101 KB) | DOI: 10.56338/jks.v2i1.713

Abstract

Analisis Unsur Delik Trading In Influence Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah normtif tipe penulisan seperti ini merupakan tipe penelitian yang berusaha mengkaji aspek-aspek yuridis. Serta bahan hukum yang di peroleh dari data primer dan sekunder.Hasil penelitin ini bahwa ada 3 macam bentuk Trading In Influence yang sangat berpengaruh dalam pembaharuan hukum pidana di indonesia yakni model Trading In Influence  secara vertikal, dengan calo, dan model Trading In Influence secara horizontal, adapula metode pembaharuan hukum terhadap delik trading in influence di Indonesia yakni Metode Evolusioner/Evolutionary Approach, Metode Global/Global Approach, dan Metode Kompromis/Compromise Approach.adapun keterkaitan delik trading dengan delik suap dalam tindak pidana korupsi adalah kedua delik tersebut hampir sama akan tetapi dari segi jangkauan delik trading influence lebih luas karena menyangkut “penyalahgunaan pengaruh yang ada atau dianggap ada (real or supposed influence), bukan berbuat atau tidak berbuat” sesuai dengan kemauan pemberi suap dan juga memperdagangkan pengaruh merupakan bentuk bilateral relationship dan trilateral relationship hal ini bebrbeda dengan tiindak pidana suap yang merupakan bentuk bilateral relationship karena terjadi antara pemberi suap dan penerima suap. Adapun saran penulis seharusnya pemerintah indonesia harus segera melakukan tindakan legislatif yakni dengan membuat Undang-Undang pemberlakuan baik bersifat perubahan maupun Undang-Undang baru yang menggantikan seluru ketentuan Undang-Undang dalam hal ini mentransfotmasikan ketentuan dalam KAK 2003.  Bahwa perlu ditambahkan redaksional pasal tentang trading in influence dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi supaya tidak ada kekosongan hukum apabila terjadi kasus terkait perdanganan pengaruh.Kata Kunci : UNCAC 2003, Trading In Influence, Korupsi   
SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DI KECAMATAN TAWAELI Muliadi Muliadi; Rukhayati Rukhayati; Maisa Maisa
Sambulu Gana : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2022): Mei 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (786.926 KB) | DOI: 10.56338/sambulu_gana.v1i2.2431

Abstract

Sampah berasal dari berbagai tempat seperti sampah yang berasal dari pemukiman penduduk, sampah yang dihasilkan oleh satu keluarga yang tinggal di suatu bangunan atau asrama. Jenis sampah yang dihasilakan organik atau sampah yang berasal dari sisa buah, sayur,makanan dan sampah an organik seperti pelastik pembungkus makanan, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan pengabdian ini adalah untuk membantu masyarakat dalam penyelesaian permasalahan sampah melalui peningkatan pengetahuan pengelolaan sampah, sistem pelaksanaan pengelolaan sampah, melalui pengumpulan, pengangkutan dan tempat pembuangan sampah sementara, adapun metode pelaksanaan kegiatan melalui proses dan analisis kebutuhan masyarakat, penyusunan program bersama masyarakat, hasil analisis tingkat keberhasilan program dapat dilihat dari pencapaian indikator yang ditetapkan.
UPAYA MENGURANGI PENGANGGURAN TERHADAP REMAJA DI KECAMATAN SIRENJA MELALUI PELATIHAN PEMBUATAN ES TEBU Budimah Budimah; Rukhayati Rukhayati; Muliadi Muliadi
Sambulu Gana : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 3 (2022): September 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/sambulu_gana.v1i3.2888

Abstract

Kecamatan Sirenja memiliki potensi dengan tanaman tebu, karena banyak petani yang menanami lahan mereka dengan tanaman tebu. Tetapi di Kecamatan Sirenja tebu hanya digunakan sebagai bahan dasar pembuatan gula saja, oleh karena itu pelatihan ini selain bisa mengurangi pengangguran di kalangan remaja juga bisa memanfaatkan tanaman tebu untuk dijadikan es tebu. setelah mereka mengikuti Pelatihan Pembuatan Es tebu ini mereka bisa mendapatkan pekerjaan dengan berwirausaha atau membuat kelompok kerja. Diketahui bahwa Tebu mengandung senyawa Saccharant yang berfungsi sebagai anti diabetes, sehingga aman dikonsumsi oleh penderita diabet (kencing manis). Selain itu, meminum dari tebu juga mencegah kerusakan gigi, membantu pemulihan pencernaan serta menyembuhkan pegal linu.
Constitutional Regulation of Party-Driven Recall and Democratic Accountability in Indonesia’s Parliament Moh. Yusuf; Muliadi Muliadi; Muhammad Akbar; Abdullah Abdullah
Law Development Journal Vol 8, No 2 (2026): June 2026
Publisher : Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/ldj.8.2.1148-1162

Abstract

This article critically examines party-driven recall in Indonesia’s parliamentary system, situating it within constitutional law, representation theory, and democratic accountability. The study addresses growing concerns that recall mechanisms, rather than strengthening democracy, may reinforce party control over elected representatives. It aims to analyze how recall, regulated through statutory provisions and internal party rules, affects legislative independence and the balance between party sovereignty and popular sovereignty. Using a normative legal methodology, the research combines doctrinal analysis, comparative approaches, and legal hermeneutics. Primary sources include the 1945 Constitution, relevant legislation, party constitutions, and judicial decisions, enabling an evaluation of recall within Indonesia’s asymmetric bicameral structure. The findings show that recall functions primarily as an instrument of party discipline rather than democratic accountability. Political parties use it to control legislators who deviate from party lines, thereby weakening parliamentary autonomy and shifting accountability away from constituents. This effect is intensified by the dominance of the People’s Representative Council (DPR) and the interaction between statutory and party-based rules. The study concludes that Indonesia’s recall system undermines representative democracy by prioritizing party sovereignty over voter accountability, highlighting the need for reforms aligned with democratic principles.
Co-Authors Abdullah Abdullah Agus Majid Ahmad Supanji Ahmat Badrun Andi Purnawati Ardin Ardin Budimah Budimah Erma Erma Ghazali Abdullah Hasmin, Moh. Yusuf Imam Basofi Usman Irmawati Ambo Maisa Maisa Moh Ihsan Moh. S. Zilal Moh. Yusuf Muh. Akbar Muhammad Akbar Muhammad S. Faisal Osgar S Matompo Osgar S. Matompo Rukhayati