Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI DAN MANAJEMEN PERTANAHAN NASIONAL (SIMTANAS) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG I Gusti Agung Ayu Yuliartika Dewi; Anak Agung Gede Oka Wisnumurti; I Made Sumada
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 1 (2017): Juli 2017
Publisher : Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/pi.2.1.2017.22-26

Abstract

The purpose of this research is to find out the Implementation of the Policy of Information System and National Land Affairs Management (SIMTANAS) to public services in the Land Affairs Office of Badung Regency. The quality of the service given in the Land Affairs Office of Badung Regency has not yet maximum and there are still many complaints from the people. Based on the reality, the problem proposed are that how the Implementation of the Policy of Information System and National Land Affairs Management (SIMTANAS), and how effective and efficient of the implementation affect to the land affairs service quality in the Land Affairs Office of Badung Regency. In order to answer these problems, the research was qualitative research method with descriptive research type. The data obtained through observation and comprehend interview processes, secondary data and also utilizing documentary results. Informant selection was carried out by purposive sampling. Data analysis process was performed by using the Donald Van Meter and Carl Van Horn theories, categorizing and combining data that was obtained, and also determining some relevance correlations with those data. Data validation was carried out with triangulation of data source so data served are valid data. Result of this research shows that there has been improvement of land affairs service quality in Land Affairs Office of Badung Regency after implementing the SIMTANAS policy, although not yet maximal and it need system information and management development so that the land affairs service quality that given will enjoyed by all of the society.
KOLABORASI TRIPLE HELIX DALAM PROGRAM INOVASI DESA (Studi Kasus : Desa Sanur Kaja, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar) I Gusti Agung Ayu Yuliartika Dewi; I Nyoman, Mangku Suryana
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 15 No. 02 (2024): Volume 15 No. 02 Juni 2024
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v15i02.13762

Abstract

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan solusi dalam pembangunan desa di Indonesia agar desa dapat bertindak sebagai aktor atau subyek utama dalam proses pembangunan desa, yang dapat mengubah dari desa tertinggal menjadi desa berkembang dan mandiri. Untuk menjadi desa yang mandiri dibutuhkan adanya pengembangan desa inovasi (PDI) melalui program-program inovasi yang dibuat oleh pemerintah desa. PDI hadir sebagai upaya untuk mendorong peningkatan kualitas pemanfaatan dana desa dengan memberikan banyak referensi dan inovasi-inovasi pembangunan desa serta merevitalisasi peran pendamping dalam pengembangan potensi ekonomi lokal. Dengan demikian, dana desa dapat dimanfaatkan secara konsisten dalam mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat (pelayanan sosial dasar) dan produktivitas ekonomi masyarakat desa. dikembangkanlah suatu desa inovasi sebagai strategi mewujudkan kemandirian ekonomi dan daya saing desa. Desa inovasi adalah desa yang mampu memanfaatkan sumber daya desa dengan cara yang baru berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal untuk kesejahteraan masyarakat, kemajuan desa, dan peningkatan taraf hidup masyarakat dengan melibatkan segenap unsur desa. Desa Sanur Kaja merupakan salah satu desa inovasi karena pemerintah Desa Sanur Kaja terus berusaha mewujudkan kemandirian desa sesuai dengan indikator pembangunan, diantara aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat, kemanan dan ketertiban termasuk partisipasi masyarakat dengan terus berinovasi membuat program-program inovatif untuk masyarakat. Untuk memperkuat program inovasi desa yang sudah dibentuk oleh pemerintah Desa Sanur Kaja dibutuhkan kolaborasi triple helix yakni kolaborasi dari beberapa pihak diperlukan dalam rangka pengembangan desa inovasi ini, antara lain masyarakat Desa, sebagai pelaku utama inovasi yang menghasilkan finished product, Pemerintah Desa, sebagai penyusun rencana pengembangan (roadmap) inovasi desa beserta masyarakat, Penggerak (Pemuda Desa dan Akademisi), sebagai pendamping kegiatan inovasi dan menerapkan IPTEK di perdesaan, Lembaga Ekonomi (BUMDes, UMKM, Pelaku Usaha), sebagai pengguna, pengelola, dan pemasar produk inovasi, pemerintah kabupaten/kota, provinsi, dan pusat, berperan dalam memberi insentif teknologi inovasi, fasilitasi, dan pembinaan pengembangan inovasi di perdesaan. Kata Kunci: Kolaborasi Triple Helix, Program Inovasi Desa
IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI KEUANGAN DESA ADAT (SIKUAT) DALAM MEWUJUDKAN GOOD LOCAL GOVERNANCE DI BALI Anak Agung Gede Oka Wisnumurti; I Gusti Agung Ayu Yuliartika Dewi; Nyoman Sumawidayani
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 16 No. 02 (2025): Volume 16 No. 2 Juni 2025
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v16i02.13594

Abstract

Bali memiliki dua bentuk desa, yaitu Desa Dinas dan Desa Adat dari kedua bentuk Desa di Bali saat ini yang rnenjadi sorotan adalah Desa Adat. Desa Adat rnerupakan lernbaga adat yang dapat rnenarnpung kegiatan sosial, budaya dan keagarnaan rnasyarakat Hindu di Bali, desa adat menjadi sorotan karena saat ini desa adat rnendapatkan alokasi dana,sehingga dalam pengelolaan keuangan desa adat harus dapat dilaksanakan secara transparan dan Akuntabel. Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali masih menggalami permasalahan seperti terjadi kasus korupsi dalam pengelolaa dana desa adat, hal ini menunjukkan bahwa keberadaan Sistem Informasi Keuangan Desa Adat (SIKUAT) di Bali belum dapat mewujudkan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa adat di Bali. Berdasarkan permasalahan tersebut sehingga perlu adanya pengkajian lebih dalam mengenai implementasi dari aplikasi SIKUAT. Penelitian ini bertujuan menemukan faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi aplikasi SIKUAT dan bertujuan untuk menemukan strategi pengembangan SIKUAT dalam mewujudkan Good Local Governance di Bali. Metode penelitian yang digunakan, yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif,