Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Community Services Journal (CSJ) Jurnal Analogi Hukum
I Nyoman Putu Budiartha
Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Pemerdayaan Masyarakat Adat dan Penyuratan Awig-Awig Desa Pakraman Siangan-Gianyar-Bali Indonesia A.A.Gede Oka Wisnumurti; I Wayan Wesna Astara; I Made Suwitra; I Wayan Rideng; I Nyoman Putu Budiartha; I Made Minggu Widyantara; I Ketut Irianto
Community Service Journal (CSJ) Vol. 1 No. 2 (2019)
Publisher : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/csj.1.2.2019.32-37

Abstract

Tujuan penyuratan awig-awig di Desa adat Siangan adalah sebagai implementasi dari kehendak Peraruran Daerah Nomor 3 tahun 2001 tentang Desa Pakraman, setiap Desa adat/Pakraman menyuraktan awig-awig. Selain itu, yang sangat urgen adalah kehendak masyarakat adat Siangan untuk merevisi awig-awig yang tidak sesuai dengan perkembangan jaman. Hal yang sangat penting dilaksanakan penyuratan awig-awig adalah untuk menghindari konflik tapal batas desa, atas dasar yang saling seluk dengan tetangga desa adat yang bersebelahan, dan juga untuk menghindari saling klaim wilayah yang berpotensi ekonomis. Dalam hukum adat secara sosiologis, bahwa hukum adat sifatnya tidak tertulis. Namun mulai diberlakunya Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor: 06 tahun 1986 tentang kedudukan, Fungsi dan Peranan Desa Adat dalam Propinsi Tingkat I Bali, desa Adat, diperintahkan untuk penyuratan awig-awig di seluruh desa adat di Bali. Dalam penyuratan awig-awig sosialisasi sangat penting untuk menjaring masukan dari tokoh-tokoh masyarakat, prajuru adat, kelompok yang berkepentingan berkaitan dengan isi awig-awig tidak boleh bertentangan dengan asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan serta ideologi Pancasila.
Perlindungan Hukum Bagi Profesi Perawat Terhadap Pelaksanaan Praktik Keperawatan Anak Agung Istri Mahaputri; I Nyoman Putu Budiartha; Anak Agung Sagung Laksmi Dewi
Jurnal Analogi Hukum Vol. 1 No. 3 (2019): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.1.3.2019.277-281

Abstract

Tujuan nasional Bangsa Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia salah satunya yaitu dapat terwujudnya derajat kesehatan setinggi-tingginya. Pelayanan kesehatan yang optimal membutuhkan tenaga kesehatan yang baik dokter dan perawat sebagai pemberi pelayanan kesehatan memiliki tugas dan wewenang yang berbeda, tidak semua tugas dokter menjadi tugas perawat, sehingga dalam penelitian ini perlu untuk membahas mengenai (1) Bagaimana pengaturan hukum profesi perawat dalam pelaksanaan praktik keperawatan sesuai pelimpahan wewenang oleh dokter? dan (2) Bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum profesi perawat akibat malpraktik atas dasar pelimpahan wewenang oleh dokter? Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitiuan hukum normatif dengan pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang yang berlaku dan pendekatan konseptual, sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan bahan hukum kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) dalam pelaksanaan praktik keperawatan perawat boleh melaksanakan tindakan medis yang menjadi tugas dokter apabila terdapat pelimpahan wewenang secara tertulis oleh dokter baik berupa delegatif ataupun mandat hal tersebut tertuang dalam pasal 29 dan pasal 32 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (2) dalam melaksanakan praktik keperawatan apabila terjadi malpraktik atas dasar pelimpahan wewenang oleh dokter maka perawat dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, perdata maupun administratif.
Depenalisasi Sebagai Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pecandu Narkotika I Gede Agus Purna Jaya; I Nyoman Putu Budiartha; Anak Agung Sagung Laksmi Dewi
Jurnal Analogi Hukum Vol. 1 No. 3 (2019): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.1.3.2019.306-310

Abstract

Apart from depenalization, actually the legal product for drug users in Indonesia has been published since 1971, in the form of a Presidential Instruction that still combines the prevention of narcotics hazards with other matters considered threatening state security. Up to several times the issuance of legal products, in the end Law No. was born. Concerning Narcotics UU no. 35 of 2009 concerning Narcotics is the addition of violence from the two previous Narcotics Laws. The formulation of the problem in this study is as follows: how is the regulation of depenization of narcotics addicts in positive criminal law at this time and how to regulate depenalization in the future for narcotics addicts. The type of research used in this study is normative legal research. The conclusions in this study are as follows: Criminal Code and Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics as a positive law in Indonesia has not accommodated the depenalization of narcotics addicts explicitly, because there are several articles which are multi-interpreted. In Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics ensnare narcotics addicts with criminal sanctions as determined in Articles 117 and 127 and actions in the form of mandatory rehabilitation specified in Article 54 of Law No. 35 of 2009. Where there will be a need to improve the RKUHP and Law No. 35 of 2009 by emphasizing the existence of provisions regarding depenalization of narcotics addicts. In conclusion, it can be accommodated in BOOK II CHAPTER XVII concerning criminal acts of Narcotics and Psychotropic abuse in the Criminal Procedure Code.
Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat pada Data Polis Asuransi I.G.A Bela Indah Komala Yusianadewi; I Nyoman Putu Budiartha; Made Minggu Widiantara
Jurnal Analogi Hukum Vol. 2 No. 3 (2020): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.2.3.2020.341-345

Abstract

Abstract—The crime of forgery of a letter is a criminal offence that resulted in the implication of truth and trust of the people. The offender wears a fake letter aims to gain an advantage for him. The crime of forgery of a letter that often occurs is the falsification of data insurance policy. An insurance policy is an agreement or insurance coverage is consensual (agreements), should be made in writing in a deed between the parties to the Treaty. As for the problem formulations used in this study are 1. How are the criminal sanctions arrangements for forgery of insurance policy data? 2. What is the legal responsibility of the insurance company for forgery of insurance policy data? this research using the normative legal research that aims to examine the legal certainty based on the result of the study of literature or the positive law in force. Legal materials collection technique begins by reading the law on counterfeiting a letter and by the method of record keeping. From the results of research and discussion of known forgeries of his own letters are listed in section 263 subsection (1) of the criminal code and section 263 subsection (2) of the criminal code which set about a criminal offence the use of fake letters, whereas the type of letter itself is regulated in article 264 of the criminal code and Act No. 40 of the year 2014 about perasuransian.
Co-Authors Anak Agung Gede Oka Wisnumurti Anak Agung Istri Mahaputri Dewi, A.A Sagung Laksmi I Gede Agus Purna Jaya I Ketut Irianto I Made Minggu Widyantara I Made Suwitra I Wayan Rideng I Wayan Wesna Astara I.G.A Bela Indah Komala Yusianadewi Made Minggu Widiantara