Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.048
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Pardi Pardi
untan
Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search
Journal : PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara

 1 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI TERHADAP PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU(PPDB) DI SMPN KOTA PONTIANAK E1012131100 Fitri Gunawan; Sugito Sugito; Pardi Pardi
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 1 (2020): PUBLIKA, EDISI MARET 2020
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v9i1.2751

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang menyebabkan Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Penerimaan Perserta Didik Baru (PPDB) di SMPN Kota Pontianak belum optimal. Dalam penelitian ini di fokuskan pada aspek faktor yang mempengaruhi keberhasilan Implementasi menggunakan metode penelitian deskriptif eksploratif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti memperoleh informasi dengan teknik wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menggunakan teori Van Meter dan Van Horn Budi Winarno, 2007 Hal 155, ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru di SMPN Kota Pontianak adalah 1) Ukuran dan Tujuan, dinilai belum optimal dikarenakan daya tampung sekolah tidak memadai. Secara garis besar ukuran dan tujuan dari Permendikbud No 44 Tahun 2019 sudah cukup baik namun sebelum menjalankan sistem zonasi tersebut, sebelum melakukan pemerataan pendidikan yang hanya terfokus pada siswa, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk memenuhi standar nasional pendidikan haruslah merata di seluruh sekolah dan membangun sekolah-sekolah Negeri baru di wilayah-wilayah zonasi yang sekolah negerinya minim
PENGARUH MOTIVASI KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA PEGAWAI DI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT E1011161072 Astriningsih; Joko Triyono; Pardi Pardi
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 4 (2020): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2020
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v9i4.2806

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan hubungan antara motivasi kerja terhadapproduktivitas kerja pegawai di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Baratsecara signifikan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori indikator motivasikerja sebagai variabel independen oleh Claude S. George yang dikutip Malayu S.P Hasibuan(2017, 163) yaitu meliputi: (1). Upah yang layak. (2).Kesempatan untuk maju/promosi.(3).Keamanan. (4).Tempat kerja yang baik. (4).Penerimaan oleh kelompok dan (5).Perlakuanyang wajar. Serta menggunakan teori pengukuran produktivitas kerja sebagai variabel dependenoleh Agus Dharma (2003, 355) yaitu meliputi: (1).Kuantitas kerja. (2).Kualitas kerja dan(3).Ketepatan waktu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menyebarkanangket kepada 95 responden. Data yang diperoleh kemudian diolah menggunakan programSPSS V.23. Hasil penelitian ini adalah ada pengaruh positif antara motivasi kerja terhadapproduktivitas kerja pegawai di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat.Koefisien korelasi dari kedua variabel penelitian ini yaitu sebesar 0,420 yang termasuk padakategori sedang yakni antara 0,40-0,599. Nilai koefisien determinasi menunjukkan bahwa adapengaruh motivasi kerja terhadap produktivitas kerja pegawai di Dinas Perpustakaan danKearsipan Provinsi Kalimantan Barat sebesar 17,6%, sedangkan 82,4% sisanya dipengaruhioleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Analisis regresi sederhanavariabel motivasi kerja sebesar 0,329 yang menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilaimotivasi kerja, maka nilai produktivitas kerja pegawai bertambah sebesar 0,329. Adapun sarandari penelitian ini adalah agar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Baratuntuk dapat terus berupaya melaksanakan serta mempertahankan dan dapat terus meningkatkanproduktivitas kerja.
IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) DI DESA PAKUMBANG KECAMATAN SOMPAK KABUPATEN LANDAK E1013161004 APRIADI KRISMON; Pardi Pardi; Abdul Rahim Abdul Rahim
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 1 (2020): PUBLIKA, EDISI MARET 2020
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v9i1.2741

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Desa Pakumbang Kecamatan Sompak Kabupaten Landak. Masalah dalam penelitian ini adalah Permasalahan dalam Implementasi Program JKN Kartu Indonesia Sehat ini diantaranya kurannya komunikasi yang dilakukan para pelaksana mengakibatkan masyarakat kurang mengerti, terbatasnya kuota penerima program JKN KIS PBI di Desa Pakumbang Kecamatan Sompak. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan desain penelitian analisis deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori Van Meter Van Horn (dalam Agustino 2008:142) yang terdiri dari: yaitu 1) Ukuran dan tujuan kebijakan, dalam Implementasi Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Desa Pakumbang Kecamatan Sompak Kabupaten Landak belum berjalan secara optimal. 2) Sumber daya manusia yang masih kurang dan belum memadai dibanding dengan kondisi wilayah dan jumlah peserta program JKN KIS PBI 3) Karakteristik agen pelaksana, Kepala Desa Pakumbang Kecamatan Sompak Kabupaten Landak bisa dikatakan sudah cukup baik dalam menjalankan komitmenya namun pelayanan harus diperbaiki dikareakan sering dirumah. 4) Sikap para pelaksana, Sikap antar agen pelaksana, sosialisasi kepada masyarakat sangat kurang tentang program JKN Kartu Indonesia Sehat PBI. 5) Komunikasi antar organisasi, harus di bicarakan satu meja,sehingga tidak menjadi kesalahpahaman antara pembuatan anggaran dan kuota penerima KIS PBI di Desa Pakumbang Kecamatan Sompak Kabupaten Landak. 6.)Lingkungan sosial ekonomi dan politik. Untuk dimasa pandemi ini kemungkinan Lingkungan Ekonomi, Sosial, Politik Sekarang sangat tidak stabil dikarenakan banyak sekali anggaran yang dipangkas agar dapat menyelesaikan permasalahan covid 19 ini. Sehingga mengakibatkan proses pengimplementasian pun terganggu.
PENGELOLAAN KEBUN RAYA SAMBAS OLEH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN SAMBAS E1011131076 Delima; Pardi Pardi; Tri Hutomo
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 1 (2020): PUBLIKA, EDISI MARET 2020
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v9i1.2737

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana pengelolaan Kebun Raya Sambas oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Sambas. Metode yang digunakan yaitu jenis penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan ialah teori dari T. Hani Handoko (2012:79) yang terdiri dari empat indikator, yaitu: 1) menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. Tujuan pembangunan Kebun Raya Sambas secara umum sudah ditetapkan, Master Plan nya juga sudah ada, jadi gambaran secara umum pembangunan Kebun Raya Sambas sudah bisa ditetapkan; 2) merumuskan keadaan saat ini. Kebun Raya Sambas sebagai Kawasan penyangga vegetasi dan konservasi hal itu penting, karena di sekeliling Kebun Raya Sambas sudah ditanami atau dimanfaatkan untuk perkebunan kelapa sawit; 3) mengidentifikasikan segala kemudahan dan hambatan. Adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan Kebun Raya Sambas merupakan bentuk dukungan dari Pemerintah Daerah untuk memudahkan proses pembangunan Kebun Raya Sambas sedangkan factor penghambat pengelolaan Sarana dan prasarana masih kurang memadai, sehingga akses jalan menuju Kebun Raya Sambas memakan waktu yang lumayan lama, serta kondisi jalan menuju lokasi masih tidak baik; 4) serta mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan agar sesuai dengan rencana masih dilakukan dengan saling mengingatkan saja dikarenakan Unit Pelaksana Teknis belum dibentuk Sehingga untuk menjalankan pengelolaan sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing masih sulit dilakukan, hanya pengelolaan secara teknis saja. Saran penulis agar meningkatkan keahlian sumber daya serta penambahan anggaran untuk proses pembangunan jalan Kemudian membentuk Unit Pelaksana Teknis
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDUDUK MUSIMAN KELURAHAN BANSIR DARAT KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA KOTA PONTIANAK TAHUN 2022 Zahid Zahid; Dedi Kusnadi; Pardi Pardi
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 11, No 2 (2022): PUBLIKA, EDISI JUNI 2022
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v11i2.2956

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Proses Implementasi Kebijakan Kartu Penduduk Musiman (KIPEM) Kelurahan Bansir Darat Kecamatan Potianak Tenggara Kota Pontianak Tahun 2022. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Charles O. Jones (dalam Agustino 2016: 154), dengan tiga variabel yaitu: 1). Organisasi; Merupakan kesatuan orang-orang yang melakukan pekerjaan dalam ruang lingkup administrasi. Dalam ruang lingkup yaitu DISDUKCAPIL, Kelurahan, dan RT/RW. Itulah yang menjadi bagian dari organisasi structural dalam mengkordinir pembuatan KIPEM. Interpretasi; 2). Ialah usaha untuk mengerti apa yang dimaksud oleh pembentuk kebijakan dan mengetahui betul apa dan bagaimana tujuan akhir itu harus diwujudkan atau direalisasikan. Dengan demikian interpretasi dari para pelaksana kebijakan harus mengetahui dengan baik mengenai substansi kebijakan, makna kebijakan dan tujuan kebijakan agar penafsiran ini tidak menyimpang dari kebijakan dalam proses pembuatan Kartu Penduduk Musiman (KIPEM). Aplikasi; 3). Penerapan secara rutin belum sepenuhnya dilakukan oleh Instansi DISDUKCAPIL, kepada penduduk musiman di Kelurahan Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, dalam mensosiaslisasikan pembuatan Kartu Penduduk Musiman (KIPEM). Sehingga masih banyak penduk musiman di Kelurahan Bansir Darat yang masih belum membuat Kartu Identitas Penduduk Musiman. Saran yang diberikan peneliti adalah agar Sosialisasi dapat dilaksanakan secara lebih terjadwal supaya kebijakan bisa terealisasi dengan optimal dan penduduk Musiman bisa Tertib Administrasi.Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Kipem
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2018 TENTANG PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN DI KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA PONTIANAK Suriani Nofita Aprilia; Zulkarnaen Zulkarnaen; Pardi Pardi
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 11, No 1 (2022): PUBLIKA, EDISI MARET 2022
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v11i1.2941

Abstract

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memberi pemahaman mengenai pelaksanaan Peraturan Menteri Agrarian dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Pontianak dengan fokus penelitian yaitu Tata Cara Pemberian. Mengingat tanah adalah tempat dimana tiap-tiap manusia hidup, tumbuh, dan berkembang, serta segala urusan berada di atasnya maka penting bagi kita untuk mengetahui standar kebijakan, pelayanan, serta tujuan dari kebijakan yang dilaksanakan. Dimana pelayanan yang diberikan harus sesuai dengan kebijakan dan SOP yang ada. Pada tata cara pemberian dalam pelayanan administrasi di kantor pertanahan dimaksudkan untuk: tidak merugikan kepentingan umum, tidak saling menggangu penggunaan dan pemanfaatan tanah di sekitarnya, memenuhi azaz keadilan, memenuhi ketentuan peraturan perundangan. Masalah yang dikaji dalam skripsi ini adalah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 TentangPertimbangan Teknis Pertanahandi Kota Pontianak. Untuk menjawab masalah yang di kaji dalam penulisan skripsi ini peneliti menggunakan Teori Van Meter dan Van Horn sebagai landasan penelitian, dan penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti memperoleh kesimpulan bahwa impelemtasi Peraturan Menteri Agrarian dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Pontianak telah berhasil.Kata Kunci: Pelayanan Publik, Administrasi, Pertanahan, Implementasi.
Co-Authors Abdul Rahim Abdul Rahim Dedi Kusnadi E1011131076 Delima E1011161072 Astriningsih E1012131100 Fitri Gunawan E1013161004 APRIADI KRISMON Joko Triyono Sugito Sugito Suriani Nofita Aprilia Tri Hutomo Zahid Zahid Zulkarnaen Zulkarnaen