Articles
<![CDATA[Implementasi Kebijakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Camat Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya ]]>
<![CDATA[E1012141017 Kriswanto Eko Saputro]]>;
<![CDATA[Dedi Kusnadi]]>;
<![CDATA[Tri Hutomo]]>
<![CDATA[ PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 3 (2020): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v9i3.2795
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilanImplementasi Kebijakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Camat Sungai Raya KabupatenKubu Raya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif jenis penelitiandeskriptif. Menurut George C. Edward III (Dalam Agustino 2007:149) bahwa variabel terpenting gunaberhasilnya proses implementasi kebijakan adalah: a) Komunikasi: kesimpulannya adalah Komunikasidalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai SipilNegara pada kantor Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya belum optimal, masih banyaknyapegawai yang melakukan pelanggaran Peraturan disipin kerja. b) Sumber Daya: kesimpulannya adalahKuantitas sumber daya manusia sudah mencukupi hal ini dari strata pendidikan yang di tempuh olehpegawai Kantor Camat Sungai Raya mulai jenjang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sampaiS2 terdapat di Kecamatan Sungai Raya., sehingga pegawai mudah untuk dikoordinasikan dalammenyelesaikan pekerjaan, sehingga pekerjaanpun dapat terseleaikan dengan tepat sasaran dan tepatwaktu yang ditentukan. c) Disposisi: kesimpulannya adalah Komitmen implemtor dalam menerapkanPeraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 belum sepenuhnya dilaksanakan artinya ada aturan yangdiikuti/dilaksanakan dan ada yang tidak ikuti/tidak dilaksanakan hal tersebut disebabkan karena jarakdan angaran yang tidak memadai/tidak mencukupi sehingga terpaksa melakukan penyimpangan namuntidak menjadi permasalahan yang krusial. Dan d) Struktur Birokrasi: kesimpulannya adalah strukturbirokrasi Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PegawaiSipil Negara pada pada Kantor Kecamatan Sungai Raya dalam menjalankan tidak sesuai struktur.]]>
<![CDATA[KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DALAM PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DIGITAL DI UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK ]]>
<![CDATA[E101161087 Hanifa Salsabila]]>;
<![CDATA[Dedi Kusnadi]]>;
<![CDATA[Dhidik Apriyanto]]>
<![CDATA[ PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 4 (2020): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v9i4.2813
<![CDATA[ Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Kompetensi Sumber Daya Manusia Dalam Pengembangan Perpustakaan Digital di Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Universitas Tanjungpura Pontianak, penelitian dilakukan didasarkan permasalahan mengenai kompetensi sumber daya manusia dalam mengelola perpustakaan digital yang berpengaruh pada pelayanan yang diberikan oleh perpustakaan universitas tanjungpura. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian desktiptif. Penelitian ini menggunakan teori kompetensi menurut Wibowo (2014:271) dengan menggunakan Indikator menurut Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia di Perpustakaan Universitas Tanjungpura dapat dilihat dari: (1) Skill (kemampuan) pegawai dalam pelayanan sudah sesuai dengan SOP (Standart Operasional Prosedur) tetapi dalam melakukan pelayanan e-resource masih belum banyak yang bisa mengaksesnya. (2) Knowledge (Pengetahuan) pegawai belum sepenuhnya menguasai menguasai Teknologi Informasi dan Komunikasi terutama dalam mengelola perpustakaan digital, dan (3) Attitude (sikap) pegawai dalam memberikan pelayanan yang kurang ramah terhadap pengunjung, selain itu pengembangan perpustakaan digital terhambat karena kurangnya sarana dan prasarana yang memadai. Rekomendasi yang dapat peneliti sampaikan yaitu Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Universitas Tanjungpura Pontianak perlu meningkatkan kompetensi pegawainya dengan mengikut sertakan dalam diklat, seminar/workshop yang berkaitan dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung dalam pengembangan perpustakaan digital. sikap pegawai harus ramah dan menjaga emosi tetap stabil dalam melayani kebutuhan pengunjung perpustakaan.]]>
<![CDATA[DISIPLIN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS ]]>
<![CDATA[E1011171008 Eli Lestari]]>;
<![CDATA[Dedi Kusnadi]]>;
<![CDATA[Tri Hutomo]]>
<![CDATA[ PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 4 (2020): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v9i4.2801
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kerja pegawai negeri sipil di Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas. Adapun metode penelitian menggunakan jenis penelitian deskriptif dalam pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan adalah teori faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin yang dikemukakan oleh Singodimedjo (dalam Sutrisno, 2017:89-92) terdiri dari besar kecilnya kompensasi, ada tidaknya keteladanan pemimpin, ada tidaknya aturan, keberanian pemimpin, ada tidaknya pengawasan pemimpin, perhatian pemimpin, dan kebiasaan yang mendukung disiplin. Dari penelitian ini diketahui bahwa 1) Besar kecilnya kompensasi, tidak ada kompensasi tambahan sebagai bentuk penghargaan kepada pegawai yang disiplin. 2) Ada tidaknya keteladanan pemimpin, pimpinan sudah memberikan teladan yang baik. 3) Ada tidaknya aturan pasti, sudah ada aturan pasti yang menjadi pegangan pegawai. 4) Keberanian pemimpin, menjadi faktor yang mempengaruhi kedisiplinan pegawai di Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas. 5) Ada tidaknya pengawasan pemimpin, kurang ketegasan dalam pengawasan pimpinan terhadap pelaksanaan disiplin pegawai . 6) Ada tidaknya perhatian kepada karyawan, memberikan pengaruh sebagai motivasi kepada pegawai untuk meningkatkan disiplin. 7) Diciptakan kebiasaan-kebiasaan yang mendukung tegaknya disiplin, juga merupakan faktor yang mempengaruhi disiplin. Adapun saran yang direkomendasikan sebaiknya atasan melakukan pengawasan yang rutin untuk meminimalisir tingkat pelanggaran disiplin yang terus dilakukan oleh pegawai dan hendaknya pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas lebih meningkatkan disiplin pegawai dengan cara menegakkan peraturan dan memberikan sanksi pelanggaran disiplin. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Disiplin Kerja di Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas belum optimal.]]>
<![CDATA[PENGARUH KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI TERHADAP KEPUASAN LAYANAN DI KANTOR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUBU RAYA ]]>
<![CDATA[E1011131161 Ade Dwinanda Rahmaniar]]>;
<![CDATA[Dedi Kusnadi]]>;
<![CDATA[Dhidik Aprianto]]>
<![CDATA[ PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 1 (2020): PUBLIKA, EDISI MARET 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v9i1.2762
<![CDATA[Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan administrasiterhadap kepuasan layanan di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten KubuRaya. Sudah seharusnya jika Kantor Dinas memiliki tingkat kualitas pelayanan yang baik.Pembentukan serta perkembangan kepuasan itu sendiri didukung oleh banyak factor, salahsatunya adalah kualitas pelayanan perusahaan serta para pegawainya itu sendiri. Penelitian inimenggunakan teori dari Hessel Nogi S (2005:208) dengan menggunakan dua variabel yaitukualitas pelayanan dan kepuasan layanan. Jenis dari penelitian adalah penelitian asosiatifmenggunakan pendekatan kuantitatif, dengan jumlah populasi sebanyak 2.160 orang. Denganmenggunakan rumus Slovin dan taraf kesalahan 10%, diperoleh sampel sebanyak 96 orang.Penelitian ini menggunakan angket tertutup, dan google form sebagai media untukmenyebarkan angket serta program SPSS versi 23.0 sebagai media analisis data. Berdasarkanhasil perhitungan dengan menggunakan Uji T diperoleh hasil signifikansi 0,000 , jumlahtersebut lebih kecil dari probabilitas 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan terdapatpengaruh yang signifikan antara kualitas pelayanan terhadap kepuasan layanan.]]>
<![CDATA[PELAYANAN AIR BERSIH OLEH PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA RAYA KABUPATEN KUBU RAYA ]]>
<![CDATA[E1012151009 Edi Mansyah Manzani]]>;
<![CDATA[Dedi Kusnadi]]>;
<![CDATA[Hairil Anwar]]>
<![CDATA[ PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 3 (2020): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v9i3.2796
<![CDATA[Skripsi ini membahas tentang pelayanan air bersih yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis Pelayanan Air Bersih Oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Raya Kabupaten Kubu Raya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori dari Kotler dan Keller (2010:56) dalam dimensi kualitas pelayanan publik harus memenuhi aspek-aspek sebagai berikut : 1)bukti langsung (tangible) kesimpulanya adalah sudah terpenuhinya sarana dan prasarana untuk mendukung kerja pegawai dan kenyamanan konsumen atau pelanggan. Namun secara nyata pelayanan PDAM masih kurang dikarenakan air masih sulit disalurkan kepada konsumen hal ini disebabkan oleh kemacetan dan kebocoran pipa sehangga terhambatnya pelayanan; 2) kehandalan (reliability), kesimpulanya adalah dari segi kecepatan pegawai dalam merespon masalah atau keluhan pelanggan yang masih kurang cepat sehingga pelanggan masih sering menunggu apakah air telah dialirkan oleh PDAM; 3)daya tanggap (responsiviness), kesimpulanya adalah pegawai pdam masih kurang tanggap dalam menangani keluhan pelanggan sehingga pelanggan masih sering menunggu apakah masalah yang dilaporkan telah ditangani atau belum]]>
<![CDATA[PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA SEMPARUK KECAMATAN SEMPARUK KABUPATEN SAMBAS ]]>
<![CDATA[E1011161053 Agustiani]]>;
<![CDATA[Dedi Kusnadi]]>;
<![CDATA[Indah Sulisdiani]]>
<![CDATA[ PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 2 (2020): PUBLIKA, EDISI JUNI 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v9i2.2777
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses perencnaan pembangunan Desa diDesa Semparuk, Kecamatan Semparuk, Kabupaten Sambas. Permasalahan mengenaiperencanaan pembangunan Desa di Desa Semparuk yaitu Pembangunan Jembatan yangtidak sesuai dengan keinginan masyarakat serta perencanaan belum partisipatif dalampenetapan program pembangunan Penelitian ini menggunakan jenis penelitiandeskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan harapan dapat memberikangambaran mengenai proses perencanaan pembangunan Desa di Desa Semparuk.Peneliti menggunakan teori proses perencanaan yang dikemukakan olehListyaningsih ( 2014, 114-115), bahwa proses penyusunan dapat dibagi dalamempat tahap yaitu: 1).Evaluasi Kinerja, 2).Penyusunan Rencana, 3).PenetapanRencana, dan 4).Pengendalian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranpemerintah Desa dalam mengevaluasi kinerja pembangunan desa belummaksimal, karena banyak masyarakata sudah ikut berpartisipasi dalam kegiatanMusyarawah Rencana Pembangunan desa, akan tetapi usulan program masyarakattidak begitu di dengarkan. Kurangnya keterlibatan masyarakat dalampengendalian pelaksanaan perencanaan pembangunan Desa. Jadi, disarankankepada pemerintah Desa Semparuk untuk menjaring aspirasi masyarakat sesuaidengan kebutuhan utama masyarakat dan lebih melibatkan masyarakat dalamtiap proses perencanaan pembangunan Desa di Desa Semparuk.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDUDUK MUSIMAN KELURAHAN BANSIR DARAT KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA KOTA PONTIANAK TAHUN 2022 ]]>
<![CDATA[Zahid Zahid]]>;
<![CDATA[Dedi Kusnadi]]>;
<![CDATA[Pardi Pardi]]>
<![CDATA[ PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 11, No 2 (2022): PUBLIKA, EDISI JUNI 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v11i2.2956
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Proses Implementasi Kebijakan Kartu Penduduk Musiman (KIPEM) Kelurahan Bansir Darat Kecamatan Potianak Tenggara Kota Pontianak Tahun 2022. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Charles O. Jones (dalam Agustino 2016: 154), dengan tiga variabel yaitu: 1). Organisasi; Merupakan kesatuan orang-orang yang melakukan pekerjaan dalam ruang lingkup administrasi. Dalam ruang lingkup yaitu DISDUKCAPIL, Kelurahan, dan RT/RW. Itulah yang menjadi bagian dari organisasi structural dalam mengkordinir pembuatan KIPEM. Interpretasi; 2). Ialah usaha untuk mengerti apa yang dimaksud oleh pembentuk kebijakan dan mengetahui betul apa dan bagaimana tujuan akhir itu harus diwujudkan atau direalisasikan. Dengan demikian interpretasi dari para pelaksana kebijakan harus mengetahui dengan baik mengenai substansi kebijakan, makna kebijakan dan tujuan kebijakan agar penafsiran ini tidak menyimpang dari kebijakan dalam proses pembuatan Kartu Penduduk Musiman (KIPEM). Aplikasi; 3). Penerapan secara rutin belum sepenuhnya dilakukan oleh Instansi DISDUKCAPIL, kepada penduduk musiman di Kelurahan Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, dalam mensosiaslisasikan pembuatan Kartu Penduduk Musiman (KIPEM). Sehingga masih banyak penduk musiman di Kelurahan Bansir Darat yang masih belum membuat Kartu Identitas Penduduk Musiman. Saran yang diberikan peneliti adalah agar Sosialisasi dapat dilaksanakan secara lebih terjadwal supaya kebijakan bisa terealisasi dengan optimal dan penduduk Musiman bisa Tertib Administrasi.Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Kipem]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA TANAP KECAMATAN KEMBAYAN KABUPATEN SANGGAU ]]>
<![CDATA[Vinsensius Roni]]>;
<![CDATA[Dedi Kusnadi]]>;
<![CDATA[Arifin Arifin]]>
<![CDATA[ PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 11, No 2 (2022): PUBLIKA, EDISI JUNI 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v11i2.2946
<![CDATA[Penelitian implementasi kebijakan dana desa di Desa Tanap ini bertujuan untuk meneliti mengenai implementasi kebijakan dana desa yang dilakukan Pemerintah Desa Tanap terutama faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan Dana Desa. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini memuat faktor-faktor yang mempengaruhi pengimplementasian kebijakan dana desa di Desa Tanap kemudian didapatkan faktor-faktor yang mempengaruhi pengimplementasian kebijakan dana desa Tanap yaitu ada empat faktor. Faktor-faktornya adalah (1) faktor komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi. Saran yang dapat disampaikan yaitu diharapkan dana desa di Desa Tanap dapat dimanfaatkan lebih maksimal oleh Pemerintah Desa Tanap serta dikomunikasikan dengan baik kepada masyarakat desa, serta penelitian ini dapat dijadikan referensi tambahan untuk peneliti selanjutnya dalam kajian ilmu administrasi publik khususnya mengenai kebijakan dana desa.Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Dana Desa]]>
<![CDATA[EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAANPASAR RAKYAT TENGAH DI KOTA PONTIANAK ]]>
<![CDATA[Santi Santi]]>;
<![CDATA[Dedi Kusnadi]]>;
<![CDATA[Arifin Arifin]]>
<![CDATA[ PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 11, No 1 (2022): PUBLIKA, EDISI MARET 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v11i1.2933
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis hasil kebijakan pengelolaan pasar tradisional yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2017. Penelitian ini didasarkan atas permasalahan mengenai Keberadaan pasar rakyat yang menjadi pusat kegiatan perdagangan yang potensial dalam menggerakkan aktifitas perekonomian masyarakat, namun pelaksanaan kebijakannya belum berjalan dengan optimal dan menyebabkan eksistensi pasar tradisional atau pasar rakyat menjadi menurun. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori evaluasi menurut Dunn(2003:611), yaitu 1).Efektivitas. hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan oleh dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan belum terlaksana dengan baik, dimana kurangnya pengawasan terhadap pedagang kaki lima diarea pasar. 2) Efisiensi.hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan belumlah efisien dalam hal sumber daya manusia, dimana masih kekurangan tenaga kerja untuk mengelola pasar. 3) Kecukupan. hasil penelitian menunjukkan kurangnya sosialisasi dan pengawasankepada para pedagang oleh petugas pengelola belum berjalan dengan maksimal. 4) Perataan. hasil penelitian menunjukkan bahwa kurang tegasnya pihak pengelola terhadap pedagang yang tidak mematuhi aturan. 5) Responsivitas. hasil penelitian menunjukkan partisipasi masyarakat sangat rendah dalam mentaati aturan yang ada.6) Ketepatan. hasil penelitian menunjukkan hambatan yang di hadapi yaitu kurang disiplinnya pedagang hingga belum bisa merubah pola pelayanan lama. Adapun saran yang direkomendasikan oleh peneliti yaitu diharapkan pihak pengelola lebih tegas dan aktif dalam melakukan pengawasan dan sosialisasi terhadap para pedagang guna meningkatkan keadaan pasar dan penataan pasar yang lebih baik.Kata Kunci:Evaluasi, Kebijakan, Penataan Pasar Rakyat Tengah]]>
<![CDATA[EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM SERTIFIKASI PADA KINERJA GURU DI MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 KECAMATAN MEMPAWAH TIMUR ]]>
<![CDATA[Wini Nopitasari]]>;
<![CDATA[Dedi Kusnadi]]>;
<![CDATA[Aliyah Nuraini Hanum]]>
<![CDATA[ PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 11, No 2 (2022): PUBLIKA, EDISI JUNI 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v11i2.2948
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses evaluasi kebijakan program sertifikasi terhadap kinerja guru di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kecamatan MempawahTimur. Judul ini dipilih berdasarkan fenomena yang berkaitan dengan evalusi kebijakan program sertifikasi terhadap kinerja guru baik itu dalam perencanaan proses program belajar dan pelaksanakan proses belajar mengajar yang berdampak terhadap kinerja guru yang belum optimal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori Dunn (2003: 608) yang terdiri dari beberapa indikator yaitu; 1). Efektivitas Kebijakan dan 2). Ketepatan Program. Hasil penelitian menunjukan bahwa evaluasi kebijakan program sertifikasi terhadap kinerja guru di Madarsah Aliyah Negeri 1 sudah berjalan dengan baik diantaranya yaitu, motivasi mengajar guru meningkat, guru lebih variatif dan kreatif dalam metode mengajar, meningkatkan kesejahteraan guru, peningkatan kinerja guru. Adapun kendala yang dialami diantaranya Kendala evaluasi sertifikasi guna meningkatan kinerja guru di Madrasah Aliyah Negeri 1, sarana prasarana madrasah yang masih terbatas, dan keaktifan siswa kurang. Dampak evaluasi program sertifikasi pada kinerja guru yang belum tersertifikasi kurang jam mengajar.Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Kinerja Guru, Sertifikasi]]>
