Articles
<![CDATA[PEMBERDAYAAN KARANG TARUNA TUNAS TALINO DALAM MENGEMBANGKAN POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN SUMBER DAYA ALAM DI DESA PAK UTAN KECAMATAN TOHO KABUPATEN MEMPAWAH ]]>
<![CDATA[E1011161033 Dwi Guban]]>;
<![CDATA[Zulkarnaen Zulkarnaen]]>;
<![CDATA[Dra Kartika Ningtias]]>
<![CDATA[ PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 3 (2020): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v9i3.2788
<![CDATA[ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh Karang Taruna Tunas Talino dalam mengembangkan potensi sumber daya manusia dan alam di Desa Pak Utan, Kecamatan Toho, Kabupaten Mempawah. Permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini yaitu kualitas sumber daya manusia hingga tata kelola Karang Taruna masih kurang diberdayakan dengan maksimal. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori Ismawan (Priyono, 1996) dalam Mardikanto dan Soebiato (2019:170) yang mengatakan bahwa strategi dalam pemberdayaan terbagi menjadi 5 (lima), akan tetapi penulis hanya menggunakan 3 (tiga) strategi yang relevan dengan masalah dalam penelitian. Adapun ketiga strategi tersebut yaitu: (1) Pengembangan sumber daya manusia, upaya untuk memberikan pelatihan terhadap sumber daya manusia tersebut belum terlaksana; (2) Pengembangan kelembagaan kelompok, kurang berhasilnya pemberdayaan SDM pada tahun sebelumnya serta pengurus dari lembaga/kelompok Karang Taruna juga kurang mengerti tupoksi dari masing – masing bidangnya; dan (3) Pengembangan usaha produktif, sejauh ini usaha yang dilakukan bukan berasal dari Karang Taruna itu sendiri, melainkan bersumber dari perseorangan dan juga BUMDes Desa Pak Utan. Adapun saran berdasarkan hasil penelitian ini yaitu pengurus Karang Taruna diharapkan dapat terus mengembangkan potensi sumber daya manusia dan alam agar dapat meningkatkan produktivitas masyarakat, kemudian pemerintah setempat juga diharapkan dapat berperan secara langsung untuk mendampingi Karang Taruna dalam hal menjaring investor, masyarakat Desa Pak Utan juga diharapkan dapat terus berpartisipasi dalam berbagai agenda yang diadakan oleh Karang Taruna agar terciptanya sinergi yang baik dari berbagai pihak terkait.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI NO 3 TAHUN 2015 TENTANG PENDAMPING LOKAL DESA DI DESA TELUK KAPUAS KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA ]]>
<![CDATA[E1012171025 Dea Putri Herdiyanti]]>;
<![CDATA[Zulkarnaen Zulkarnaen]]>;
<![CDATA[Martinus Martinus]]>
<![CDATA[ PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 2 (2020): PUBLIKA, EDISI JUNI 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v9i2.2769
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Menteri No 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa di Desa Teluk kapuas Kecamatan Sungai Raya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif jenis penelitian deskriptif. Menurut Van Metter dan Van Horn (dalam Agustino (2008:142) bahwa variabel terpenting guna berhasilnya proses implementasi kebijakan adalah: 1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan: Kesimpulananya adalah bentuk pendampingan dan pemberdayaan masyarakat, meskipun proses pendampingan dan pemberdayaan telah dilaksanakan, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan yang dilaksanakan belum maksimal. 2) Sumberdaya: kesimpulannya sumber daya yang ada belum memadai dalam Pendamping Desa di Desa Teluk kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. 3) Karakterisitik Agen Pelaksana: kesimpulannya adalah adalah dalam pelaksanaan peran oleh Pendamping Desa Teluk Kapuas dalah menjadi faktor penghambat dalam Implementasi Peraturan Menteri No 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa di Desa Teluk kapuas Kecamatan Sungai Raya, pedampingan yang dilaksanakan berjalan kurang maksimal karena keterbatasan waktu dan jarak antar desa dampingan berjauhan.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PENANGANAN DAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA ]]>
<![CDATA[E1012171021 Olanda]]>;
<![CDATA[Zulkarnaen Zulkarnaen]]>;
<![CDATA[Martinus Martinus]]>
<![CDATA[ PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 2 (2020): PUBLIKA, EDISI JUNI 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v9i2.2780
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor - faktor yang mempengaruhi implementasi pasal 20 Ayat (1) Peraturan Bupati Kabupaten Kubu Raya No. 31 tahun 2014 tentang jadwal pembuangan sampah di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif jenis penelitian deskriptif. Menurut George C. Edward III(Dalam Agustino 2007:149) bahwa variabel terpenting guna berhasilnya proses implementasi kebijakan adalah: a) Komunikasi: kesimpulannya adalah proses komunikasi Peraturan Bupati Kabupaten Kubu Raya Nomor 31 Tahun 2014, telah diinformasikan kepada seluruh para pelaksana yang ada dalam struktur organisasi yaitu dari Pemerintah Daerah, Dinas terkait, Kecamatan, Desa sampai ke RT/RW, akan tetapi informasi yang diberikan belum dapat ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga masyarakat belum memahami kebijakan tersebut. b) Sumber Daya: kesimpulannya adalahKeberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. kurangnya sarana pendukung utama menjadi faktor penghambat, seperti minimnya jumlah kendaraan yang tersedia untuk operasional, pengawasan dan penertiban dalam Penanganan Dan Penyelenggaraan Jadwal Pembuangan Sampah. ]]>
<![CDATA[IMPLEMENTATING THE SANGGAU REGENCY REGIONAL REGULATION POLICY NO 5 OF 2013 ON THE IMPLEMENTATION OF CHILD PROTECTION ]]>
<![CDATA[E1011161012 Dhenie Yelsie]]>;
<![CDATA[Zulkarnaen Zulkarnaen]]>;
<![CDATA[Tri Hutomo]]>
<![CDATA[ PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 10, No 1 (2021): PUBLIKA, EDISI MARET 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v10i1.2829
<![CDATA[This study aims to describe the process of implementing the Sanggau Regency Regional RegulationPolicy No. 5 of 2013 on the Implementation of Child Protection. This study used a qualitativeresearch approach. The research location was in the Department of Social Affairs, Women'sEmpowerment, Child Protection and Family Planning of Sanggau Regency. The researcher used thetheory of Jones, Charles O (Agustino, 2017:154) which explains three indicators of programimplementation or policy implementation and there are three kinds of activities that need to beconsidered carefully. The three implementation indicators consist of: 1) Organization, it can beconcluded that in order to facilitate the implementation of child protection policies and gather allOPDs in protecting and realizing children's rights and making Sanggau Regency a Child FriendlyCity; 2) Interpretation, it can be concluded that the Implementor at the Office of Social Affairs,Women's Empowerment, Child Protection and Family Planning has understood the objectives of thechild protection policy well; 3) Application,]]>
<![CDATA[PENGELOLAAN WISATA CAGAR BUDAYA KERADJAAN KOEBOE DI KECAMATAN KUBU KABUPATEN KUBU RAYA ]]>
<![CDATA[E1011161156 Fitri Juliana Kusuma]]>;
<![CDATA[Zulkarnaen Zulkarnaen]]>;
<![CDATA[Deni Darmawan]]>
<![CDATA[ PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 4 (2020): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v9i4.2809
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk mengkaji pembangunan dalam pengelolaan wisata cagar budaya Keradjaan Koeboe saat ini yang dilakukan oleh DISPORAPAR dan pihak Keradjaan Koeboe sendiri. Metode penelitian adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara kepada staff bidang ekonomi kreatif DISPORAPAR Kubu Raya, staff bidang pariwisata DISPORAPAR Kubu Raya, Raja Keradjaan Koeboe beserta keluarga kerajaan, dan investor PT. MAR Kecamatan Teluk Pakedai dan donatur yang merupakan sahabat raja, serta masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wisata cagar budaya Keradjaan Koeboe belum optimal dan dapat dilihat dari indikator pengelolaan objek dan daya tarik wisata budaya yaitu : (1) pembangunan objek, perehapan istana asli masih belum terlaksana, dan penambahan bangunan istana belum ada, sarana dan prasarana belum memadai karena Keradjaan Koeboe tidak ada penginapan pribadi, serta steher yang merupakan tempat persinggahan alat angkutan air sudah rusak dan rapuh, (2) pengelolaan objek, lingkungan sekitar istana yang merupakan tanah kosong yang tidak memiliki taman maupun bangunan pelengkap, kurangnya pelestarian dan perawatan bangunan Keradjaan Koeboe oleh pihak DISPORAPAR Kubu Raya karena belum adanya pendanaan untuk perawatan, dan perawatan benda pusaka milik Keradjaan Koeboe di rawat oleh Raja Kubu sendiri, dan (3) penyelenggaraan pertunjukan seni budaya acara adat robok-robok dan haul akbar oleh pihak Keradjaan Koeboe selalu diadakan rutin setiap tahunnya walaupun tidak mendapatkan dana bantuan dari dinas terkait..]]>
<![CDATA[PENGAWASAN BEA DAN CUKAI TIPE PRATAMA DI DAERAH PERBATASAN KECAMATAN JAGOI BABANG KABUPATEN BENGKAYANG ]]>
<![CDATA[Alkisan Farisy]]>;
<![CDATA[Zulkarnaen Zulkarnaen]]>;
<![CDATA[Tri Hutomo]]>
<![CDATA[ PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 11, No 2 (2022): PUBLIKA, EDISI JUNI 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v11i2.2966
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis tentang pengawasan kepabeanan yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang. Metode Kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori Sutarto (2010: 90) Pengawasan Kepabeanan terdiri dari : 1) Pemeriksaan Pabean, 2) Pengawasan dengan Manajemen Risiko dan IT, 3) Audit Kepabeanan. Kesimpulan dari penelitian adalah dalam rangka meningkatkan pengawasan oleh Kantor Bea dan Cukai Jagoi Babang diperlukannya penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) dan diperlukannya penambahan alat-alat yang diperlukan oleh Kantor Bea dan Cukai Jagoi Babang guna meningkatkan pengawasan dan juga mempermudah petugas dalam mengawasi setiap barang yang masuk ke darah pabean. Adapun saran yang direkomendasikan oleh peneliti yaitu dalam rangka meningkatkan pengawasan oleh Kantor Bea dan Cukai Jagoi Babang maka diperlukannya penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kantor Bea dan Cukai Jagoi Babang agar jumlah aparat yang melaksankan pengawasan dapat sebanding dengan luasnya wilayah yang menjadi kewenangan Kantor Bea dan Cukai Jagoi Babang kemudian diperlukannya penambahan alat-alat yang diperlukan oleh Kantor Bea dan Cukai Jagoi Babang guna meningkatkan pengawasan dan juga mempermudah petugas dalam mengawasi setiap barang yang masuk ke daerah pabean.Kata Kunci : Bea, Cukai, Pengawasan, Perbatasan]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMEKARAN DESA SUNGAI RENGAS KECAMATAN SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA ]]>
<![CDATA[Riko Sanjaya]]>;
<![CDATA[Zulkarnaen Zulkarnaen]]>;
<![CDATA[Ori Fahriansyah]]>
<![CDATA[ PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 11, No 1 (2022): PUBLIKA, EDISI MARET 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v11i1.2927
<![CDATA[Skripsi ini bertujuan menguraikan bagaimana proses pemekaran wilayah Desa Sungai Rengas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya dan faktor – faktor yang mempengaruhi proses pemekaran wilayah Desa Sungai Rengas. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan dasar penelitian survei. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, yaitu pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti, wawancara dimana peneliti mengadakan tanya jawab langsung dengan informan sehubungan dengan masalah yang diteliti serta ditunjang oleh data sekunder. Adapun yang menjadi penelitian ini adalah unsur penyelenggara pemekaran desa Sungai Rengas dan Tokoh masyarakat di Desa Sungai Rengas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, kemudian hasil dari data tersebut di analisa secara kualitatif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa ada tiga (3) proses tahap dalam proses pemekaran Desa Sungai Rengas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya yaitu tahap pertama, proses penjaringan aspirasi dimana masyarakat duduk bersama melakukan musyawarah untuk menghasilkan kesepakatan untuk memekarkan diri. Tahap kedua, pembentukan panitia pemekaran yaitu setelah mendapatkan kesepakatan untuk memekarkan diri masyarakat menentukan panitia pemekaran yang bertugas untuk membuat proposal usulan pemekaran ke Bupati. Tahap ketiga yaitu proses penyusunan Raperda. Adapun Faktor–factor yang mempengaruhi proses pemekaran Desa Sungai Rengas yaitu Faktor Pendukung dan faktor Penghambat. Dari semua tahap proses pemekaran desa Sungai Rengas jika di tinjau dari aspek otonomi daerah, dimana otonomi daerah yang dimaksud adalah kemandirian dan demokrasi telah terlaksana karena dari semua tahap proses pemekaran desa masyarakat selalu terlibat dan senantiasa dilaksanakan dengan musyawarah.Kata kunci : Organisasi, Interpretasi, dan Penerapan. ]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG BANGUNAN GEDUNG KOTA PONTIANAK ]]>
<![CDATA[Almira Maulidya Admizan]]>;
<![CDATA[Zulkarnaen Zulkarnaen]]>;
<![CDATA[Ully Nuzulian]]>
<![CDATA[ PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 11, No 2 (2022): PUBLIKA, EDISI JUNI 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v11i2.2967
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menggambarkan dan menganalisa Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 tahun 2008 tentang Bangunan Gedung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori kebijakan Edwards III (dalam Suharno, 2010: 188-189) yang terdiri dari : 1) Komunikasi, kesimpulannya pemerintah Kota Pontianak berusaha menjalin komunikasi yang baik dengan calon investor dan warga masyarakat kota Pontianak melalui penyuluhan atau sosialisasi mengenai regulasi terkait yang diberikan oleh Pejabat Kantor DPMTKPTSP Kota Pontianak kepada beberapa perwakilan masyarakat sebagai cara dalam mengimplementasikan kebijakan mengenai perizinan pembangunan hotel di Kota Pontianak dan dalam pengambilan keputusan pengeluaran izin oleh kantor DPMTKPTSP Kota Pontianak, yakni komunikasi dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat. 2) Sumberdaya, kesimpulannya sumberdaya yang dimiliki kantor DPMTKPTSP Kota Pontianak sudah sangat memadai dan sudah memberikan pelayanan dan fasilitas terbaik untuk membantu warga masyarakat Kota Pontianak dalam melakukan proses pendaftaran izin. 3) Sikap Para Pelaksana, kesimpulannya dalam pelaksanaannya sering mendapat keluhan dari masyarakat terkait dampak-dampak pengeluaran izin tersebut, pegawai Kantor DMPTKPTSP Kota Pontianak selaku pelaku pelaksana kebijakan selalu menerima dan menimbang serta meninjak lanjuti keluhan dari masyarakat-masyarakat untuk diperbaiki dan menjadikan kinerja yang lebih baik sehingga menghasilkan yang baik pula untuk masyarakat Kota Pontianak. Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Perizinan.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2018 TENTANG PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN DI KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA PONTIANAK ]]>
<![CDATA[Suriani Nofita Aprilia]]>;
<![CDATA[Zulkarnaen Zulkarnaen]]>;
<![CDATA[Pardi Pardi]]>
<![CDATA[ PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 11, No 1 (2022): PUBLIKA, EDISI MARET 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v11i1.2941
<![CDATA[Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memberi pemahaman mengenai pelaksanaan Peraturan Menteri Agrarian dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Pontianak dengan fokus penelitian yaitu Tata Cara Pemberian. Mengingat tanah adalah tempat dimana tiap-tiap manusia hidup, tumbuh, dan berkembang, serta segala urusan berada di atasnya maka penting bagi kita untuk mengetahui standar kebijakan, pelayanan, serta tujuan dari kebijakan yang dilaksanakan. Dimana pelayanan yang diberikan harus sesuai dengan kebijakan dan SOP yang ada. Pada tata cara pemberian dalam pelayanan administrasi di kantor pertanahan dimaksudkan untuk: tidak merugikan kepentingan umum, tidak saling menggangu penggunaan dan pemanfaatan tanah di sekitarnya, memenuhi azaz keadilan, memenuhi ketentuan peraturan perundangan. Masalah yang dikaji dalam skripsi ini adalah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 TentangPertimbangan Teknis Pertanahandi Kota Pontianak. Untuk menjawab masalah yang di kaji dalam penulisan skripsi ini peneliti menggunakan Teori Van Meter dan Van Horn sebagai landasan penelitian, dan penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti memperoleh kesimpulan bahwa impelemtasi Peraturan Menteri Agrarian dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Pontianak telah berhasil.Kata Kunci: Pelayanan Publik, Administrasi, Pertanahan, Implementasi.]]>
<![CDATA[PENGELOLAAN KAWASAN WATERFRONT CITY DI KOTA PONTIANAK ]]>
<![CDATA[Marsia Rita Cm]]>;
<![CDATA[Zulkarnaen Zulkarnaen]]>;
<![CDATA[Indah Sulisdiani]]>
<![CDATA[ PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 10, No 4 (2021): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v10i4.2909
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mendeskkripsikan koordinasi yang dilaksanakan Kelurahan Benua Melayu Laut dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penertiban pedagang kawasan Waterfront city di Kota Pontianak. Permasalahan mengenai koordinasi pihak pengelola kawasan Waterfront city ini kurangnya komunikasi yang dilakukan Kelurahan dan Satpol PP kepada pedagang kaki lima yang masih meletakan dagangan di atas fasilitas Waterfront, lambatnya pengambilan keputusan dalam menindak pedagang di kawasan Waterfront serta kurangnya koordinasi Kelurahan dan Satpol PP terkait pengawasan pedagang di kawasan Waterfront Kota Pontianak. Jenis penelitian adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menggunakan teori Hasibuan (2016,88) Kelurahan dan Satpol PP melaksanakan koordinasi dalam penertiban pedagang kaki lima menunjukan bahwa : 1) Pembagian kerja, Kelurahan dan Satpol PP sudah menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan bagian-bagian tugasnya masing-masing, setiap pengelola sudah berupaya melaksanakan pembagian kerja untuk kelancaran aktivitas di waterfront. 2). Komunikasi, Kelurahan dan Satpol PP belum optimal menyampaikan pentingnya mematuhi aturan pemerintah demi kepentingan masyarakat dan pengunjung, fasilitas waterfront city semestinya merupakan fasilitas umum tidak untuk tempat berjualan oleh pedagang kaki lima, dalam upaya penyampaian larangan kepada pedagang kaki lima tentu di sertai tindakan tegas kepada pedagang yang melanggar. 3). Kesatuan tindakan, Kelurahan dan Satpol PP sudah pada kesatuan tindakan yang sama dalam pengelolaan kawasan waterfront. 4). Disiplin, Pihak pengelola kawasan waterfront belum melakukan tindak disiplin kepada pedagang kakppi lima maupun pada pihak pengelola sendiri sangat jarang melaksanakan operasi lapangan di area waterfront dalam upaya penertiban kepada pedagang. Kata Kunci : Disiplin, Kesatuan tindakan, Komunikasi, Koordinasi, Pembagian kerja.]]>
