Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Azrita Mardhalena
untan
Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM JABATAN PUBLIK DI KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA PONTIANAK E1012161058 Septriyana Yultina; Azrita Mardhalena; Deni Darmawan
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 3 (2020): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2020
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v9i3.2789

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui kepemimpinan perempuan dalam jabatan publik di Satpol PP Kota Pontianak. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori analisis SWOT menurut Rangkuti (2013:57), yaitu: 1) Strategi SO: meningkatkan gaya kepemimpinan yang tegas demi terciptanya kinerja yang profesional dan serius; 2) Strategi WO: menciptakan hubungan antara pimpinan dan bawahan demi membawa Satpol PP ke arah yang lebih baik; 3) Strategi ST: meningkatkan penerapan gaya kepemimpinan yang tegas agar pegawai selalu disiplin dan mengikuti SOP yang berlaku; 4) Strategi WT: berfokus pada sikap kepemimpinan yang tegas demi menciptakan pegawai yang disiplin. Berdasarkan keempat strategi tersebut, hal yang menjadi perhatian utama bagi Satpol PP Pontianak adalah mengenai ketegasan kepemimpinan Kepala Satpol PP, hal ini dikarenakan Kepala Satpol PP harus dapat mengatur bawahan secara profesional dan disiplin. Saran dalam penelitian ini adalah Kepala Satpol PP Kota Pontianak dapat lebih tegas dalam mengatur dan mengawasi bawahan tanpa terkecuali demi terciptanya kinerja yang profesional dari Satpol PP untuk melayani masyarakat sesuai visi dan misi organisasi.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UU NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG IZIN TRAYEK ANGKUTAN UMUM DI KABUPATEN SINTANG Mian Firdianta; Azrita Mardhalena
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 10, No 3 (2021): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2021
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v10i3.2848

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis proses Implementasi Kebijakan Tentang Izin Trayek Angkutan Umum  dalam menerapkan kebijakan Izin Trayek Angkutan Umum Di Kabupaten Sintang khususnya oplet sebagai mobil penumpang umum. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi dalam penelitian ini yaitu Kabupaten Sintang. Dalam penelitian ini, dilihat dari teori yang dikemukakan oleh Charles O. Jones (dalam Widodo, 2006:90) yang menyatakan ada 3 tahapan dalam keberhasilan suatu proses implementasi kebijakn yaitu : 1). Tahapan Pengorganisasian, kurangnya peran implementor dan organda dalam mengurus angkutan umum, 2). Tahapan interpretasi, sudah dijalankan susuai ketetapannya 3). Tahapan Aplikasi, terdapat angkutan umum yang sudah tidak layak tetapi masih tetap beroperasi. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa kurangnya kerjasama antara implementor dan organda sehingga peran organda dalam mengurus oplet juga sudah tidak berjalan, sehingga terdapat beberapa oplet yang sudah tidak layak untuk beroperasi, ini sangat membahayakan pengguna angkutan umum. Kebijakan Perbup Nomor 26 Tahun 2014 sudak tidak optimal lagi, apabila ingin efektif, pastinya diukur dari banyak kendaraan oplet yang layak beroperasi, patuh mengikuti uji KIR dan masyarakat yang masih menggunakan oplet juga merasa mendapat perbedaan akan kondisi oplet saat ini. Saran yang berkenaan dengan hasil penelitian ini adalah diharapkan untuk para petugas DISHUB  Kabupaten Sintang harus ada tindakan tegas seperti pengecekan  uji kelayakan angkutan umum, dan pengecekan kelengapan surat-surat untuk pengemudi untuk dikenakan biaya rutin, sehingga oplet-oplet yang beroperasi di Kabupaten Sintang dapat berjalan sesuai dengan prosedur.
Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembangunan Pelabuhan Kijing Kabupaten Mempawah E1011161154 Jumratul Aswa; Azrita Mardhalena; Rasidar Rasidar
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 10, No 1 (2021): PUBLIKA, EDISI MARET 2021
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v10i1.2828

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui interaksi masyarakat dengan pemerintahan desa dengan PT Pelindo dan mengetahui partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Permasalahan penelitian ini adalah terdapat sebagian masyarakat tidak menghadiri rapat maupun diskusi dalam musyawarah pengambilan keputusan dan terdapat beberapa masyarakat menolak pembebasan lahan pada proses pembangunan Pelabuhan Kijing di Desa Sungai Kunyit Laut Kabupaten Mempawah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan teknik analisis kualitatif. Adapun teori yang peneliti digunakan dalam penelitian ini adalah teori yang dikemukakan oleh Cohen dan Uphoff (dalam Dwiningrum, 2011:61-62) ada empat (4) bentuk partisipasi dalam pengambilan keputusan yaitu: 1) Kehadiran dalam rapat, dinyatakan rendah yang dipengaruhi oleh waktu rapat yang bersamaan dengan waktu bekerja bagi masyarakat dan ketidaktahuan masyarakat terkait informasi rapat. 2) Diskusi, masyarakat masih mempertahankan hak mereka dan hanya sebagian dan hanya sebagian dari masyarakat hadir.
IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN NGABANG KABUPATEN LANDAK Aprila Ellisa; Azrita Mardhalena; Aliyah Nuraini Hanum
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 11, No 3 (2022): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2022
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v11i3.2971

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses yang menyebabkan Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak. Kondisi pengelolaan sampah di Kota Ngabang khususnya di kawasan permukiman, masih belum terkelola dengan baik, masyarakat masih membuang sampah tidak pada tempatnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori O. Jones (dalam Widodo 2019:89), bahwa Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak dilihat dari : 1) Interpretasi, hasil menunjukkan bahwa masih banyak sekali masyarakat yang kurang sadar dan perduli tentang kebijakan yang ada, masih banyaknya masyarakat yang membuang sampah tidak sesuai jam yang sudah di tetapkan oleh pemda dan tidak membuang sampah pada tempatnya. 2) Organisas, dalam proses implementasi pengelolaan sampah organisasi didalamnya dapat dikatakan sudah cukup memadai dari segi sumber daya manusia, selain itu struktur organisasinya juga sudah jelas, serta kondisi sarana dan prasarananya cukup memadai, hanya saja ada beberapa yang perlu diganti dan ditambahkan. 3) Proses Penerapan dikatakan belum sepenuhnya terlaksana karena pada kenyataannya dilapangan sanksi yang diberikan baru pada tahap peringatan-peringatan dan teguran-teguran yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak kepada masyarakat khususnya masyarakat Kecamatan Ngabang.Kata Kunci : Implementasi, Pengelolaan, Peraturan Daerah, Sampah
IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI SANGGAU TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH DIDESA SOSOK KECAMATAN TAYAN HULU KABUPATEN SANGGAU Handri Wiranata; Azrita Mardhalena; Dhidik Apriyanto
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 11, No 4 (2022): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2022
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v11i4.2990

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses Implementasi Peraturan Bupati Sanggau Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah di Desa Sosok Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau, adapun metode penelitian ini menggunakan jenis metode kualitatif dengan jenis penelitian pendekatan deskriptif. Dalam penelitian ini menggunakan teori Jones (dalam subarsono 2006:46) yang membahas tiga tahapan dalam proses implementasi yaitu 1). Pengorganisasian, yaitu menyangkut pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit dan metode untuk menjadikan program. Pengorganisasian disini adalah birokrasi sebagai alat pembaharuan yang melaksanakan tujuan-tujuan pembangunan sosial, ekonomi di mana pemerintah harus mempunyai pranata yang mudah menerima inovasi baru yang bermanfaat bagi pembangunan. 2). Interpretasi, yaitu menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan. Di samping itu interpratasi juga dapat diartikan sebagai penafsiran dalam memahami apa yang terjadi pada setiap tahapan dalam pembuatan kebijakan. 3). Aplikasi/penerapan, yaitu ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan program atau penerapan yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan lain yaitu sebuah proses yang rumit karena berhubungan dengan kebijakan lainnya. Saran yang direkomendasikan oleh peneliti adalah pelaku-pelaku program Jamkesda harus dapat menjalankan peranannya dengan baik seperti pelayanan terhadap pasien sesuai dengan ketentuan program, seperti pelaksanaan pendataan data terhadap penduduk miskin haruslah berdasarkan prinsip transparan, akuntabel, efisien, efektif, dan partisipatif, sehingga pelaksanaan program Jamkesda menjadi tepat sasaran. Kata Kunci: Implementasi, Program, Jamkesda
Co-Authors Aliyah Nuraini Hanum Aprila Ellisa Darmawan, Deni Dhidik Apriyanto E1011161154 Jumratul Aswa E1012161058 Septriyana Yultina Handri Wiranata Mian Firdianta Rasidar