Garuda - Garba Rujukan Digital

IMPLEMENTATION OF MINIMUM SERVICE STANDARDS POLICY AT THE REGIONAL PLANNING AND DEVELOPMENT AGENCY OF SANGGAU REGENCY NIM. E1011151059, Irma Sri Wahyuni; *, Sugito; *, Deni Darmawan
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 8, No 3 (2019): PublikA, Edisi September 2019
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v8i3.2485

This undergraduate thesis research aims to provide an understanding of the Implementation of Minimum Service Standards Policy at the Regional Planning and Development Agency of Sanggau Regency, with a focus of research on factors that influence the Implementation of the Minimum Service Standards Policy at the qualitative research method and a descriptive approach. The location of this study was at the Regional Planning and Development Agency (BAPPEDA) of Sanggau Regency. In Implementing the Minimum Service Standars Policy at the Regional Planning and Development Agency of Sanggau Regency, seen from the theory by Van Meter and Van Horn, there are 6 (six) veriables that influence the Minimum Service Standars Policy, namely standars and objectives of the policy, Resources, Characteristics of implementing agencies, Attitudes / dispositions of implementers, Communicating between organizations and implementing activities, Social and political economic environment. The results of this study show that there is still a lack of quantity and quality of the resources of the planner apparatus in providing services as well as an understanding of the apparatus resources towards minimum service standard policy which is still inefficient due to the lack of internal coordination within the Regional Planning and Development Agency. Keywords: Implementation, Public Policy, Minimum Service Standars

PELAKSANAAN PENGAWASAN DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SAMBAS NIM. E1011151128, Yuniarti; *, H Martoyo; *, Deni Darmawan
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 8, No 3 (2019): PublikA, Edisi September 2019
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v8i3.2494

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pola pengawasan dalam mengukur keberhasilan kinerja pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas. Di identifikasi dengan data Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) yang sudah berhasil. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelilitian deskriptif. Subjek penelitian dalam penelitian ini terdiri dari: Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, Kepala Inspektorat Kabupaten Sambas dan Kepala bagian Disiplin dan Pengawasan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sambas. Hasil penelitian yang penulis peroleh dilapangan diketahui bahwa pola pengawasan yang dilakukan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas sudah dijalankan, baik itu pengawasan langsung maupun pengawasan tidak langsung. Indikator pengawasan langsung yaitu inspeksi langsung, observasi ditempat dan laporan ditempat. Sedangkan pengawasan tidak langsung yaitu laporan tertulis dan laporan lisan. Dari indikator tersebut keberhasilan kinerja dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas diukur dari pencapaian hasil standar kerja yang telah ditetapkan yaitu capaian indikator kinerja pegawai. Sarannya, dapat mendukung peningkatan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas. Kata Kunci: Pengawasan, Efektivitas Kerja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten SambasÂ IMPLEMENTATION OF SUPERVISION IN INCREASING THE EFFECTIVENESS OF EMPLOYEE IN POPULATION AND CIVIL REGISTRATION OFFICE SAMBAS REGENCY Written by: Yuniarti 1* NIM. E1011151128 Dr. H. Martoyo, MA2 , Deni Darmawan, SE, M.Si2 *Email: Yuniarti2402@gmail.com Abstrak This study aims to find out the pattern of supervision in measuring the performance of employee in Population and Civil Registration Office Sambas Regency. It was identified with a successful performance accountability report of government institution. This study used qualitative approach with descriptive method. The research subject were the secretary of Population and Civil Registration Office Sambas Regency, the Head of Inspectorate of Sambas Regency, and the Head of Subdivision of Discipline and Supervision of Regional Staffing Office Sambas Regency. The result shows that the supervision pattern has been well implemented by the head of Population and Civil Registration Office Sambas Regency both directly and indirectly, on-site observation, and on-site report. The indicators of direct supervision were direct inspection,on-site observation, and on-site report, while the indicators of indirect supervision were written report and oral report. From these indicators, the performance of the employee in Population and Civil Registration Office Sambas Regencywas measured by achieving these performance standard. This study suggests to support the improvement of the performance by Population and Civil Registration Office Sambas Regency. Keyword: Supervision, Effectiveness, Population and Civil Registration Office Sambas Regency

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ELEKTRONIFIKASI DANA OPERASIONAL RT/RW DI KELURAHAN BENUA MELAYU DARAT KECAMATAN PONTIANAK SELATAN KOTA PONTIANAK Rika NIM. E1011141085; Thamrin *; Deni Darmawan *
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 8, No 3 (2019): PublikA, Edisi September 2019
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v8i3.2471

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman mengenai proses Implementasi Kebijakan Elektronifikasi Dana Operasional RT/RW di Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak. Persoalan mengenai Kebijakan Elektronifikasi Dana Operasional RT/RW yang terjadi didaerah tersebut cukup menarik untuk diteliti mengingat masih ada penerima yang belum mengambil dana operasional RT/RW dan kurangnya pemahaman RT/RW terkait perubahan mekanisme pembayaran dari Tunai menjadi Non Tunai melalui Kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan model penelitian deskriptif. Peneliti mencari informasi melalui teknik wawancara dengan narasumber, observasi ke wilayah penelitian, dan teknik dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan proses Implementasi Kebijakan Elektronifikasi Dana Operasional RT/RW di Kota Pontianak belum sepenuhnya berhasil mengingat keefektifan Sosialisasi, Delivery activities / penyaluran dana belum sepenuhnya terserap kepada RT/RW, dan pemahaman Pemanfaatan Policy output. Saran, dengan hasil penelitian ini diharapkan Pemerintah Kota Pontianak agar lebih meningkatkan sosialisasi elektronifikasi penyaluran dana operasional RT/RW agar penerima dana operasional memahami serta bisa menerapkan sistem elektronifikasi dalam transaksi pembayaran, Pemerintah Kota Pontianak melakukan controlling terhadap RT dan RW yang belum dan sudah mengambil dana operasional agar lebih objektif dan kedepan tidak ada lagi RT/RW yang belum mengambil dana operasional dan Kebijakan elektronifikasi penyaluran dana operasional RT/RW harus bisa membawa dampak yang lebih baik dalam rangka mewujudkan Smart city. Kata kunci : Implementasi, Kebijakan, Elektronifikasi, RT /RW dan Smart city.

KINERJA DINAS SOSIAL KOTA PONTIANAK DALAM MENANGANI PENGEMIS DI KOTA PONTIANAK RIZKY ADITYA FERANANDA NIM. E1011141073; Dedi Kusnadi *; Deni Darmawan *
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 8, No 4 (2019): PublikA, Edisi Desember 2019
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Penelitian ini dilakukan karena masih banyaknya jumlah pengemis di Kota Pontianak yang membuat masyarakat merasa tidak nyaman dalam melakukan aktivitasnya, hal ini dikarenakan kinerja Dinas Sosial yang masih belum maksimal dalam mengurangi jumlah pengemis seperti razia yang dilakukan oleh petugas masih belum rutin, masih banyaknya pengemis sehingga kinerja dianggap masih rendah dan tidak adanya panti rehabilitas khusus pengemis sehingga pengemis hanya dibina melalui pendataan saja. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah Kasi Palayanan Disabilitas Lansia dan Orang Terlantar Dinas Sosial Kota Pontianak, pegawai honorer, pengemis dan tokoh masyarakat Kota Pontianak. Hasil penelitian yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa kinerja Dinas Sosial Kota Pontianak dalam menangani pengemis dinilai sudah optimal walaupun hasil yang didapatkan masih kurang maksimal dengan alasan anggaran dana belum cukup untuk mengembangkan program-program yang sudah ada. Saran yang dapat direkomendasikan dalam penelitian ini adalah membangun panti rehabilitas khusus pengemis, pembinaan yang dilakukan berkelanjutan tidak hanya sekedar pendataan saja, mengadakan razia rutin untuk mengurangi jumlah pengemis dengan melakukan pengawasan di beberapa tempat lainnya, penulis mengharapkan Dinas Sosial melakukan sosialisasi ke masyarakat tentang larangan memberi uang ke pengemis dan menerapkan sanksi Peraturan Daerah yang berlaku agar ada efek jera sehingga Dinas Sosial dapat cepat mengembangkan program-program yang sudah ada sehingga jumlah pengemis dapat berkurang. Kata kunci : Kinerja, Penanganan, Pengemis ABSTRAK Rizky Aditya Ferananda : Pontianak City Social Service Performance in Handling Beggars in Pontianak City. Thesis, Public Administration Study Program, Faculty Of Social and Political Sciences, Tanjungpura University. Pontianak. 2019. This research was conducted because there are still many beggars in the city of Pontianak that make people feel uncomfortable in carrying out their activities. This is because the Social Service’s performance is still not optimal in reducing the number of beggars. Raids conducted by officers is still not routine. There are still many beggars so that performance is considered low and there are not special rehabilitation homes for beggars so that beggars are only fostered through data collection only. This research was as descriptive study using qualitative methods. Subjects in this study ware Head Of Disability Services for Elderly and Displaced People of Pontianak City Social Service , honorary employees, beggars and community leaders in Pontianak. The results of research conducted by researchers showed that the performance of the Pontianak City Social Service in handling beggars was considered to be optimal even though the result obtained were still not optimal due to the insufficient budget funds to develop existing programs. Suggestions that can be recommended in this research are builfing special rehabilitation centers for beggars, ongoing trainning is not much just data collection, conducting routine raids to reduce the number of beggars by conducting surveillance in several other places, the authors expect the Social Service to disseminate to the public about the prohibition of giving money to beggars and apply applicable regional regulations so that there is a deterrent effect so that the Social Services Office can quickly develop existing programs so that the number of beggars can be reducd. Keyword : Performance, Handling, Beggars

IMPLEMENTASI PROGRAM BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA TEBAS KUALA KECAMATAN TEBAS KABUPATEN SAMBAS Tari E1012161086 Sera; Rusdiono Rusdiono; Deni Darmawan
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 10, No 1 (2021): PUBLIKA, EDISI MARET 2021
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai hasil implementasi program BUMDes yang dikelola oleh Pemerintah Desa Tebas Kuala. Permasalahan dalam penelitian ini adalah implementasi program BUMDes belum memberikan hasil yang optimal disebabkan karena pelaksananaan program BUMDes di desa Tebas Kuala belum sesuai dalam Peraturan Peraturan Desa Tebas Kuala Nomor 4 Tahun 2017. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, dengan desain penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori Rondinelli dan Cheema (dalam Subarsono 2010, 101) yang terdiri dari : 1) Kondisi Lingkungan. Kurangnya dukungan dan partisipasi dari masyarakat yang ada di desa Tebas Kuala karena unit yang dipilih tidak sesuai yang dibutuhkan masyarakat; 2). hubungan antar organisasi. Hubungan yang terjalin antar pelaksana BUMDes kurang efektif, dapat dilihat dari hanya beberapa pelaksana yang dapat hadir dalam musyawarah untuk membahas permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan program BUMDes; 3). Sumberdaya Organisasi. Sumber daya manusia yang tersedia tidak bisa memanfaatkan peluang usaha dengan optimal dan unit yang dipilih terlalu banyak sehingga dana yang tersedia tidak mencukupi; 4). Karakteristik dan kapabilitas instansi pelaksana. Kurangnya pelatihan yang diikuti pelaksana pengelola BUMDes. Tidak transparan kepada masyarakat Desa Tebas Kuala mengenai program yang dijalankan dan laporan keuangan. Adapun saran yang direkomendasikan oleh peneliti adalah masyarakat ikut serta dalam program BUMDes, menjalin hubungan baik antar pelaksana, konsisten dalam menjalankan unit usaha yang ada dan pelaksana operasional mengikuti pelatihan untuk mewujudkan berhasilnya program BUMDes di Desa Tebas Kuala. Kata kunci : Implementasi, Hasil Program BUMDes.

PELAKSANAAN PENEMPATAN PEGAWAI DALAM JABATAN STRUKTURAL PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SANGGAU Agung Hari Nugroho NIM: E1011141081; Azrita Mardhalena, *; Deni Darmawan *
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 8, No 3 (2019): PublikA, Edisi September 2019
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v8i3.2493

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan penempatan pegawai struktural yang dilaksanakan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sanggau. Adanya permasalahan dalam pelaksanaan penempatan pegawai struktural di Kantor Badan Pertanahan Nasional ini menjadi daya tarik untuk diteliti karena masih ada masalah yang terjadi di dalamnya. Seharusnya Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sanggau ini mampu melaksanakan penempatan pegawai sesuai dengan kebutuhan, keahlian dan profesionalitas organisasi. Akan tetapi, masih ada penempatan pegawai yang belum sesuai dengan profesional dengan kualifikasi yang telah diatur dalam aturan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten. Dalam penelitian ini menggunakan teori yang berkaitan dengan aspek pendidikan, pengetahuan kerja, keterampilan kerja dan pengalaman kerja. Untuk penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif, dengan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, serta dokumentasi. Dari hasil penelitian ini bahwa pelaksanaan penempatan pegawai dari aspek pendidikan, pengetahuan kerja dan keterampilan kerja masih belum optimal, sedangkan dari aspek pengalaman kerja sudah optimal. Masih ada beberapa bagian yang masih kosong dalam penempatannya, perlu pengevaluasian untuk memperoleh pegawai yang sesuai dengan setiap bagiannya. Kata kunci : Penempatan, Struktural, OrganisasiTHE IMPLEMENTATION OF EMPLOYEE PLACEMENT IN STRUCTURAL POSITIONS IN NATIONAL LAND AFFAIRS AGENCY SANGGAU REGENCY By: AGUNG HARI NUGROHO1* NIM: E1011141081 Dr. Azrita Mardhalena, M.Si 2 , Deni Darmawan, SE, M.Si 2 *Email: agung96agst@gmail.com 3. Student of Public Administration Study Program of Social and Political Sciences Faculty of Tanjungpura University Pontianak. 4. Lecturer of Public Administration Study Program of Social and Political Sciences Faculty of Tanjungpura University Pontianak. ABSTRACT This descriptive qualitative study aimed to describe the process of placement of structural positions which is implemented by the office of National Land Affairs Agency (or BPN) of Sanggau regency. The existence of problems in the implementation of the placement of structural positions in the BPN office is interesting to investigate because there are still problems that occur in that agency. The Sanggau district BPN office should have been able to carry out the organization. However, there are still staffs placement that are not yet in accordance with professionals that meet the qualifications set in the BPN regulations at the district level. This study used a theory related to aspects of education, work knowledge, work skills and work experience. Data collection techniques used in this study were interviews, observation, and documentation. The result show that the implementation of structural positions placement has not been optimal in terms of education, work knowledge and work skills was still not optimal Nevertheless, aspects of work experience are optimal. However, there are still some positions that are still empty in their placement. Thus, evaluation is necessary to determine employees of officers who are in accordance with each position. Keywords: Placement, Structural, Organization

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUT ASAP DI KOTA PONTIANAK NANDA PURNAMA RIZKI NIM. E1011141108; Rusdiono *; Deni Darmawan *
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 8, No 4 (2019): PublikA, Edisi Desember 2019
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v8i4.2519

Penelitian ini dilatar belakangi oleh bencana kabut asap yang terjadi dikota pontianak setiap tahun. Tujuan penelitian adalah Untuk menggali dan menganalisis faktor apa yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabut Asap Di Kota Pontianak, dilihat dari faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi yang ditinjau dengan teori George C. Edward III. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabut Asap belum berhasil dengan maksimal. Masih terdapat kendala dalam melaksanakan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana kabut asap di Kota Pontianak. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan penanggulangan bencana kabut asap adalah minimnya transmisi komunikasi yang dilakukan BPBD tentang bahayanya kabut asap, terbatasnya sarana dan prasarana dalam menanggulangi bencana kabut asap, respon pemerintah dalam menanggulangi bencana kabut asap masih lemah, pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan penanggulagan bencana kabut asap tidak sesuai dengan pedoman SOP, tingkat kepatuhan dan respon masyarakat terhadap kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana kabut asap masih renda. Faktor-faktor tersebut merupakan yang mempengaruhi apakah suatu kegiatan itu berjalan secara optimal Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Bencana Kabut Asap. THE IMPLEMENTATION OF POLICY ON SMOG DISASTER HANDLING IN PONTIANAK By: NANDA PURNAMA RIZKI 1* STUDENT NO. E1011141108 Dr. Rusdiono, M.Si 2, Deni Darmawan, SE, M.Si 2 *Email: nandhapurnamarizki@gmail.com 1. A student of Public Administration Study Program Faculty of Social and Political Sciences Universitas Tanjungpura Pontianak. 2. Lecturers of Public Administration Study Program Faculty of Social and Political Sciences Universitas Tanjungpura Pontianak. ABSTRACT The background of this study was the smog disaster occurring every year. This study aims to examine factors that influence the implementation of Local Government policy on smog disaster handling in Pontianak from communication factors, human resources, disposition, bureaucracy structure using the theory of George C. Edward III. The results indicate that insignificant implementation of Local Government policy on smog disaster handling in Pontianak due to lack of smog, limited infrastructures to handle the disaster, government relatively low response to handle the disaster, inappropriate procedure of smog handling, and little response from society on the implementation of the policy. Those are factors that may influence the optimum result of an activity. Keywords: Implementation Policy, Smog Disaster

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN NO. 51/M-DAG/PER/7/2015 TAHUN 2015 TENTANG LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS DI KABUPATEN SAMBAS Nurdiansyah NIM. E.1012141099; Isdairi *; Deni Darmawan *
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 8, No 3 (2019): PublikA, Edisi September 2019
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Larangan Impor Pakaian Bekas di Kabupaten Sambas. Penulisan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian Deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan dalam penelitian ini dipastikan mengetahui dan berperan terhadap Implementasi Kebijakan Larangan Impor Pakaian Bekas di Kabupaten Sambas. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah teknik observasi, wawancara, dokumentasi, dan subjek penelitian ini adalah Kepala Bidang Perdagangan Kabupaten Sambas, Kasubsi PSO KPPBC TMP C Sintete , dan KA SPKI RU I POLSEK Semparuk. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam struktur birokrasi yang terjadi di bidang perdagangan masih kurangnya pelaksana dimana masih belum ada PPNS sehingga menghambat jalannya kebijakan. Pada dasarnya yang melakukan pengawasan adalah petugas pengawas di bidang Perdagangan untuk kemudian dilaporkan kepada penyidik. Akan tetapi pada praktiknya instansi yang terkait maupun aparat bea cukai juga melakukan pengawasan jika terdapat kapal mencurigakan yang membawa barang ilegal, salah satunya pakaian bekas. Namun karena adanya barang yang lepas dari pengawasan sehingga pakaian bekas masih dapat masuk ke Indonesia, karena pelaku yang semakin banyak sehingga dapat mengelabui petugas pengawasan. Saran dari hasil penelitian ini adalah pemerintah juga harus melihat bagaimana dampak yang diberikan dari impor pakaian bekas. Masyarakat Indonesia tidak semua berasal dari ekonomi yang cukup sehingga pakaian bekas atau “lelong” bisa menjadi alternatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sehingga, pemerintah perlu melihat pula apakah memang diperlukan larangan terhadap hal ini atau tidak. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Larangan Impor Pakaian Bekas, Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi.

Sosialisasi Pemanfaatan E-Journal Langganan DIKTI di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Elyta Elyta; Deni Darmawan
Jurnal Buletin Al-Ribaath Vol 18, No 1 (2021): Buletin Al-Ribaath
Publisher : Universitas Muhammadiyah Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29406/br.v18i1.2556

Jurnal memainkan peran utama dalam karya ilmiah setiap akademisi dan juga merupakan salah satu media informasi yang paling istimewa selain dari buku. Memasuki era globalisasi dengan perkembangan teknologi yang pesat, jurnal saat ini dapat diakses secara elektronik yang dikenal dengan e-journal. Tujuan pengabdian masyarakat ini ialah untuk melakukan sosialisasi pemanfaatan e-journal langganan Dikti di kalangan komunitas akademis agar semakin banyak yang mengakses dan memanfaatkan referensi tersebut untuk tujuan produktivitas publikasi artikel ilmiah yang lebih baik dan akuntabel. Metode yang digunakan yaitu melalui sosialisasi kepada dosen FISIP Untan pada tahun 2014 dengan tahapan yakni presentasi, tayangan visual, dan tanya jawab/bimbingan teknis. Hasil pengabdian masyarakat ini menunjukan bahwa peserta sosialisasi telah memahami pentingnya pemanfaatan e- journal internasional baik yang dilanggan Dikti atau institusi guna meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi artikel ilmiah para dosen dan peneliti. Namun pemahaman tersebut belum maksimal. Untuk itu saran yang diberikan yakni perlu dilakukan revitalisasi unit pengelola e-journal di tingkat fakultas; pengembangan sistem publikasi jurnal dengan basis Open Journal System (OJS); pengelolaan jurnal secara profesional menuju akreditasi dan indeksasi internasional; dan pelatihan berkala penggunaan OJS, penyusunan konten artikel, dan gaya sitasi berbasis aplikasi Mendeley.

Koordinasi Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Pengembangan Destinasi Wisata Hutan Mangrove Setapuk Kota Singkawang E1011161008 Andy Prolamir; Lina Sunyata; Deni Darmawan
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 3 (2020): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2020
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v9i3.2798

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis koordinasi Pemerintah Kota Singkawang dan masyarakatdi sekitar kawasan Hutan Mangrove Setapuk dalam pengembangan Hutan Mangrove Setapuk. Fokusdari penelitian ini adalah peran pemerintah dan peran masyarakat setempat dalam upayapengembangan Hutan Mangrove Setapuk. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodekualitatif, dengan pendekatan deskripsif. Penelitian ini menggunakan teori koordinasi dari Kencana(2011:35) yang terdiri dari : 1) Pengaturan, pemerintah Kota Singkawang dengan pihak pengembangsudah melakukan koordinasi dengan baik, koordinasi dilakukan secara langsung maupun secara tidaklangsung; 2) Sinkronisasi, pengembangan Destinasi Wisata Hutan Mangrove dilakukan oleh beberapapihak, setiap pihak yang berkontribusi melakukan koordinasi dengan satu tujuan; 3) Kepentinganbersama, dalam hal pengembangan Destinasi Wisata Hutan Mangrove Setapuk pemerintah memilikiperan yang dapat membawa kontribusi besar bagi masyarakat; 4) Tujuan bersama, tujuan daripengembangan Destinasi Wisata Hutan Mangrove Setapuk ialah untuk menyejahterakan masyarakatsekitar dan melakukan konservasi hutan mangrove. Hutan Mangrove Setapuk termasuk ke dalamsalah satu destinasi wisata yang sudah dikelola namun belum maksimal. Hutan Mangrove Setapukdikembangkan oleh Kelompok Peduli Mangrove Surya Perdana Mandiri dengan tujuan pelestarianlingkungan wilayah pesisir dan menjadikan destinasi wisata berbasis wisata konservasi di KelurahanSetapuk Besar. Hasil penelitian menunjukan bahwa koordinasi Pemerintah Kota Singkawang denganmasyarakat setempat sudah berjalan dengan baik serta sudah menjalankan perannya masing-masingdengan baik. Adapun saran yang direkomendasikan oleh peneliti adalah pengembangan yangdilakukan oleh Pemerintah Kota Singkawang dan masyarakat setempat agar dapat berkembangdengan baik dan dapat menjadi prioritas destinasi wisata di Kota Singkawang.

Title

Found 21 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 21 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 21 Documents
Search