Articles
<![CDATA[STRATEGI PENGEMBANGAN KAMPUNG WISATA SANTANA BERBASIS EKOWISATA DI KOTA SANGGAU OLEH DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN SANGGAU ]]>
<![CDATA[Ahmad Rosadi NIM. E01112174]]>;
<![CDATA[H. Martoyo *]]>;
<![CDATA[Rasidar *]]>
<![CDATA[ PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 8, No 4 (2019): PublikA, Edisi Desember 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (790.505 KB)
|
DOI: 10.26418/publika.v8i4.2505
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah terlaksana nya pengembangan kampung wisata Santana berbasis ekowisata di kota sanggau yang dilakukan oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sanggau bersama dengan masyarakat setempat melalui kelompok sadar wisata. Penelitian ini memiliki rumusan masalah bagaimana konsep pengembangan yang dilakukan dinas pariwisata terhadap Kampung Wisata Santana. Maka dari itu Dinas Pariwisata Kabupaten Sanggau membuat destinasi wisata baru yang mengusung konsep wisata tepian sungai, yaitu Kampung wisata Santana. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Adapun data yang akan digunakan berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi pada lokasi penelitian dan beberapa data dari pihak terkait yang menjadi narasumber wawancara. Data akan diolah menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian yang teliti lakukan adalah pengembangan kampung wisata Santana masih banyak area yang tertata rapi dan beberapa tepian sungai belum diberikan pembatas sehingga pengunjung aman. Berdasarkan hasil analasis dan wawancara maka dapat disimpulkan bahwa pengembangan objek wisata kampung wisata Santana tidak bisa berjalan hanya karena satu pihak namun sinergis antara pihak terkait dalam upaya pengembangan kampung wisata santana yang lebih baik kedepannya sehingga banyak wisatawan yang berkunjung ke kampung wisata Santana. Kata Kunci : Kampung Wisata, Pengembangan, Sinergis.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT ]]>
<![CDATA[Anggi Dwi E1011161042 Febrianty]]>;
<![CDATA[Sri Haryaningsih]]>;
<![CDATA[Rasidar Rasidar]]>
<![CDATA[ PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 9, No 3 (2020): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (219.068 KB)
|
DOI: 10.26418/publika.v9i3.2641
<![CDATA[Penelitianinididasaripadafenomena yang terjadikurangnyasumberdayamanusiadansumberdayafasilitas di Biro PengadaanBarang/JasaSekertariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat terkaitImplementasiPenyelenggaraanPengadaanBarang/Jasa Di LingkunganPemerintahProvinsi Kalimantan Barat.Permasalahan yang terjadipadaPenyelenggaraanPengadaanBarang/Jasainimenarikuntukditeliti.Tujuandaripenelitianiniadalahuntukmengetahui, menggambarkandanmenganalisisterkait faktor yang mempengaruhi keberhasilanImplementasiPenyelenggaraanPengadaanBarang/Jasa secara elektronik Di LingkunganPemerintahProvinsi Kalimantan Barat.Penelitianinimenggunakanmetodepenelitiandeskriptifdenganpendekatankualitatif.Dalampenelitianinimenggunakanteori George C Edward III yang mengatakanbahwaadaempatvariabel yang sangatmenentukankeberhasilanimplementasisuatukebijakan, yaitu:1) komunikasi, kesimpulannyaadalahdalamImplementasiPenyelenggaraanPengadaanBarang/Jasa Di LingkunganPemerintahProvinsi Kalimantan Barat sudahcukupbaik2) Sumberdaya, kesimpulannya adalah sumber daya terdiridaribeberapabagianyaitustaf, informasi, wewenangdanfasilitasmasihbelum optimal terutamapadabagiansumberdayastaf yang adamasihkurangdarisegikualitasdankuantitas, hinggasumberdayafasilitas yang belummemadai dan disarankan untuk melakukan penambahan staf dan melakukan diklat untuk meningkatkan kualitas serta peningkatan sarana dan prasarana3) Disposisi. kesimpulannya adalah sudah berjalan dengan baik dalam ImplementasiPenyelenggaraanPengadaanBarang/Jasa Di LingkunganPemerintahProvinsi Kalimantan Barat dan4) Strukturbirokrasi, kesimpulannya adalahpadaImplementasiPenyelenggaraanPengadaanBarang/Jasa Di LingkunganPemerintahProvinsiKalimantan Barat sudahberjalan dengan baik.Adapun saran yang direkomendasikan peneliti adalah melakukan perbaikan dan membuat sistem yang mempermudah pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan BaratKata Kunci: Implementasi, KebijakanPengadaanBarang/Jasa]]>
<![CDATA[STRATEGI PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN PADA BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA PONTIANAK ]]>
<![CDATA[Yutie Monika]]>;
<![CDATA[Pudjianto Pudjianto]]>;
<![CDATA[Rasidar Rasidar]]>
<![CDATA[ PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 10, No 3 (2021): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v10i3.2847
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisisstrategi peningkatanpenerimaanpajakbumi dan bangunanperdesaan dan perkotaan pada Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak. Permasalahan yang ada di sumberdayaaparatur yang belummemadaimenyebabkanbelummaksimalnyarealisasipenerimaanpajakbumi dan bangunanperdesaan dan perkotaan. Penelitianinimenggunakanjenispenelitiandeskriptifdenganpendekatankualitatif. Penelitianinibisamemperolehinformasimelaluiteknikwawancara, observasi, dan dokumentasi. PenelitianinimenggunakanSafi’i (2007: 217) analisis SWOT: 1. Faktor Internal: 1.1 KekuatanyaitusudahadanyaStandarOperasionalProsedur (SOP) dan adanyainsentifatauupah yang dapatmemaksimalkanmeningkatkanpenerimaanpajak PBB-P2, 1.2 Kelemahanyaitujumlahpegawai yang kurang, sarana dan prasarana yang harussegeradiatasigunamemakimalkanpeningkatanpenerimaanpajak PBB-P2. 2. FaktorEksternal: 2.1Peluangyaituteknologi dan pembangunan yang sudahberkembangdapatmenjadistrategi dalammeningkatkanpenerimaanpajak PBB-P2 oleh Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak, 2.2 Ancamanyaitukurangsadarnyamasyaarkatdalammembayarpajakdapatmenjadisuatuancamanjikatidaksegeradiatasi. Saran untukpenelitianinimemaksimalkanpengelolaan data pajak yang berbasis online, menambahpegawai, mengadakansosialisasi yang rutin dan memaksimalkankualitaspelayanan.]]>
<![CDATA[KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KETAPANG DALAM MENANGGULANGI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN KETAPANG ]]>
<![CDATA[E1O11171093 Januardi]]>;
<![CDATA[Lina Sunyata]]>;
<![CDATA[Rasidar Rasidar]]>
<![CDATA[ PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 4 (2020): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v9i4.2820
<![CDATA[Tujuan Penelitian ini untuk mendeskripsikan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ketapang dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang. Permasalahan kebakaran hutan dan lahan merupakan suatu permasalahan yang sangat menarik untuk diteliti karena kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang mengalami peningkatan dan menimbulkan banyak dampak negatif, yaitu bagi manusia, lingkungan serta ekosistem hewan dan tumbuhan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teori indikator kinerja dari Dwiyanto (2017:50), yaitu: 1.)Produktivitas, secara produktivitas masih belum maksimal, karena dari target yang ditetapkan belum mendapatkan hasil seperti yang diharapkan, selain itu proses pemadaman kebakaran juga masih kurang efektif dan efisien. 2.)Kualitas Layanan, ditinjau dari kualitas layanan bisa dikatakan sudah cukup baik, karena masyarakat sudah merasa puas dengan pelayanan BPBD Kabupaten Ketapang.]]>
<![CDATA[Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembangunan Pelabuhan Kijing Kabupaten Mempawah ]]>
<![CDATA[E1011161154 Jumratul Aswa]]>;
<![CDATA[Azrita Mardhalena]]>;
<![CDATA[Rasidar Rasidar]]>
<![CDATA[ PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 10, No 1 (2021): PUBLIKA, EDISI MARET 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v10i1.2828
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui interaksi masyarakat dengan pemerintahan desa dengan PT Pelindo dan mengetahui partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Permasalahan penelitian ini adalah terdapat sebagian masyarakat tidak menghadiri rapat maupun diskusi dalam musyawarah pengambilan keputusan dan terdapat beberapa masyarakat menolak pembebasan lahan pada proses pembangunan Pelabuhan Kijing di Desa Sungai Kunyit Laut Kabupaten Mempawah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan teknik analisis kualitatif. Adapun teori yang peneliti digunakan dalam penelitian ini adalah teori yang dikemukakan oleh Cohen dan Uphoff (dalam Dwiningrum, 2011:61-62) ada empat (4) bentuk partisipasi dalam pengambilan keputusan yaitu: 1) Kehadiran dalam rapat, dinyatakan rendah yang dipengaruhi oleh waktu rapat yang bersamaan dengan waktu bekerja bagi masyarakat dan ketidaktahuan masyarakat terkait informasi rapat. 2) Diskusi, masyarakat masih mempertahankan hak mereka dan hanya sebagian dan hanya sebagian dari masyarakat hadir.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 1 TAHUN 2010 TENTANG KETERTIBAN UMUM (Studi pada Pedagang Kaki Lima di Waterfront Kota Pontianak) ]]>
<![CDATA[E1011161088 Ahmad Hamdan Bastomi]]>;
<![CDATA[Sri Maryuni]]>;
<![CDATA[Rasidar Rasidar]]>
<![CDATA[ PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 2 (2020): PUBLIKA, EDISI JUNI 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v9i2.2781
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengungkapkan faktor-faktor yangmempengaruhi keberhasilan Implementasi Peraturan Daerah No 1 Tahun 2010 TentangKetertiban Umum (Studi pada Pedagang Kaki Lima di Waterfront Kota Pontianak).Permasalahan dalam penelitian ini yaitu masih banyak para pedagang kaki lima yangberjualan di atas area Waterfront. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Deskriptifmelalui teknik pengumpulan data dengan cara Observasi, Wawancara dan Dokumentasimelalui Pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori dariMazmanian dan Sabatier (2006) yang didasarkan pada variabel-variabel yang mempengaruhiimplementasi kebijakan yaitu: karakteristik masalah, karakteristik kebijakan dan lingkungankebijakan. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan ini belum berjalan dengan baikkarena masih banyak pedagang kaki lima yang berjualan di atas Waterfront, kurang tegasnyapetugas terkait dalam menerapkan aturan tersebut. Selain itu, kondisi sosial ekonomimasyarakat juga dapat mempengaruhi implementasi kebijakan ini. Saran dari peneliti yaituDinas dan Kelurahan harus terus memberikan sosialisasi kepada para pedagang kaki limadalam setiap waktu dan kesempatan, memberikan sanksi yang tegas agar dapat menimbulkanefek jera, meningkatkan pengawasan dilapangan secara berkala dan menyediakan lokasi yangstrategis untuk pedagang kaki lima agar tertib dalam berjualan.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK DI KOTA PONTIANAK ]]>
<![CDATA[Yofie Pranata]]>;
<![CDATA[Sri Maryuni]]>;
<![CDATA[Rasidar Rasidar]]>
<![CDATA[ PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 11, No 2 (2022): PUBLIKA, EDISI JUNI 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v11i2.2951
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan Kota Layak Anak. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III (1980), dengan empat variabel yaitu : 1) Komunikasi; Penyampaian informasi kebijakan Kota Layak Anak kepada Dinas DP2KBP3A dimulai dari Kementerian PPPA melalui Pemerintah Daerah, yang kemudian memberikan tugas kepada Dinas DP2KBP3A sebagai Satgas Pelaksana Kota Layak Anak. Namun, kebijakan Kota Layak Anak adalah semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berbagi tanggung jawab. 2) Sumber Daya; Dukungan SDM dalam penerapan kebijakan Kota Layak Anak saling berkesinambungan dari satu layanan ke layanan lainnya. Evaluasi pelaksanaan Kota Layak Anak akan dilakukan ke berbagai instansi terkait sehingga kinerja pelayanan yang satu dengan pelayanan yang lain akan saling terkait. 3) Disposisi; Kemauan, keinginan, dan kecenderungan Dinas DP2KBP3A untuk menjalankan kebijakan Kota Layak Anak secara sungguh-sungguh dilandasi oleh komitmen Kepala Daerah untuk mewujudkan cita-cita tersebut. 4) Struktur Birokrasi; Struktur birokrasi Dinas DP2KBP3A dalam mengimplementasikan kebijakan Kota Layak Anak dinilai sudah berjalan cukup efektif. Kesesuaian jumlah pegawai yang tugas pokok dan fungsinya diatur sedemikian rupa dalam Peraturan Walikota Pontianak Nomor 60 Tahun 2016. Saran yang diberikan peneliti adalah agar pelayanan DP2KBP3A dan seluruh OPD di Kota Pontianak dapat melaksanakan dan mewujudkan Kota Layak Anak secara lebih optimal dan penegakan sanksi yang tegas bagi pelaku tindak pidana terhadap pelaku tindak pidana anak menjauhkan anak-anak Kota Pontianak dari berbagai bentuk kekerasan.Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Kota Layak Anak]]>
<![CDATA[FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS PELAYANAN PERNIKAHAN PADA KANTOR URUSAN AGAMA SUNGAI DURI KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN BENGKAYANG ]]>
<![CDATA[Dinda Herwayanti]]>;
<![CDATA[Lina Sunyata]]>;
<![CDATA[Rasidar Rasidar]]>
<![CDATA[ PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 11, No 3 (2022): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v11i3.2982
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kualitas Pelayanan Pernikahan Kantor Urusan Agama Sungai Duri Di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif jenis penelitian deskriptif. Menurut Zeithhaml, Parasuraman & Berry (Hardiansyah 2011:46) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Pelayanan Publik adalah: 1) Tangibles (berwujud) : Kesimpulananya yaitu fasilitas fisik yang tersedia di Kantor Urusan Agama Kabupaten Bengkayang masih kurang memadai dan juga peralatan pendukung yang dibutuhkan dalam memberikan pelayanan Pelayanan Pernikahan kepada masyarakat masih belum mencukupi. 2) Realibility (kehandalan): kesimpulannya kualitas sumber daya manusia di Kantor Urusan Agama Kabupaten Bengkayang cukup baik. Hal ini diketahui berdasarkan penilaian kualitas sumber daya manusia yang dinilai cukup baik pada indikator competence (kompetensi), credibility (kredibilitas), kejelasan aparatur pelayanan publik, tapi kedisiplinan aparatur pelayanan publik harus bisa lebih baik lagi. 3) Responsivess (ketanggapan) : kesimpulannya adalah respon petugas terhadap kritikan penerima layanan dan indikator respon petugas terhadap kesulitan penerima layanan yang belum sepenuhnya memenuhi harapan pihak penerima layanan. 4) Assurance (jaminan): kesimpulannya adalah dalam pelayanan pernikahan masih adanya diskriminasi bagi penerima layanan jika ada kerabat atau klien maka akan di lakukan terlebih dahulu sehingga dimensi keadilan masih kurang baik 5) Emphaty (Empati) : kesimpulannya adalah keperdulian dan sikap pehatian petugas kepada masyarakat belum terwujud dengan baik.Kata Kunci: KUA, Kualitas, Pelayanan, Pernikahan. ]]>
<![CDATA[PENGAWASAN BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA PONTIANAK TERHADAP WAJIB PAJAK SARANG BURUNG WALET ]]>
<![CDATA[Syahidah Nur Auliyah]]>;
<![CDATA[Pudjianto Pudjianto]]>;
<![CDATA[Rasidar Rasidar]]>
<![CDATA[ PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 11, No 1 (2022): PUBLIKA, EDISI MARET 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v11i1.2942
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pengawasan yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Pontianak terhadap wajib pajak sarang burung walet. Penelitian ini didasarkan atas permasalahan masih banyaknya wajib pajak sarang burung walet yang tidak melaporkan usahanya dan masih banyak yang tidak membayar pajaknya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori pengawasan langsung menurut Siagian (2012, 259) untuk mengetahui teknis pengawasan yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah (BAKUDA) Pontianak terhadap Wajib Pajak Sarang Burung Walet, terdiri dari 1) on the spot observation, kesimpulannya BAKUDA sudah melakukan pengawasan dengan cara mengamati dilapangan sesuai dengan Peraturan walikota Pontianak nomor 33 tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet namun terdapat kendala pengawasannya tidak dapat dilakukan dengan detail karena terhambat akses masuk dari wajib pajak itu sendiri; 2) on the spot report pengawasannya sudah dilakukan dengan baik berdasarkan sistem self assessment. Dengan cara memantau data-data pelaporan dari wajib pajak namun kendalanya masih banyak wajib pajak yang tidak menyerahkan surat/laporan tentang usahanya. Adapun saran/rekomendasi kepada Badan Keuangan Daerah Pontianak perlu kiranya memperhatikan pengawasan secara langsung yang tersistematis (official assessment system) dan kontinu terhadap wajib pajak sarang burung walet dalam pelaporannya. Kata kunci : Pengawasan, Sarang Burung Walet, Wajib Pajak.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PROGRAM POSYANDU LANJUT USIA DI PUSKESMAS MERANTI KECAMATAN MERANTI KABUPATEN LANDAK ]]>
<![CDATA[Nurleli Nurleli]]>;
<![CDATA[Rusdiono Rusdiono]]>;
<![CDATA[Rasidar Rasidar]]>
<![CDATA[ PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 4 (2020): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v9i4.2918
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program posyandu lanjut usia di Puskesmas Meranti Kecamatan Meranti Kabupaten Landak. Berdasarkan pada permasalahan yang ditemukan dalam observasi yakni dalam penyampaiann informasi mengenai posyandu lanjut usia belum optimal dilaksanakan, sehingga banyak masyarakat khususnya lansia yang belum mengetahui dan memahami posyandu lansia. Pada sumber daya manusia belum memadai sehingga staff mengerjakan lebih dari satu pekerjaan dan membuat pelayanan tidak efektif, pada sumber daya anggaran masih terbatas, kehadiran lansia pada kegiatan posyandu masih rendah, serta pelayanan Lima meja yang belum diterapkan karena keterbatasan fasilitas yang dimiliki. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Di dukung dengan teori Edward III (dalam Widodo, 2012:97) yang terdiri dari empat variabel yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program posyandu lanjut usia di Puskesmas Meranti Kecamatan Meranti kabupaten Landak dipengaruhi oleh faktor komunikasi yang meliputi transmisi dimana pada proses penyampain informasi mengenai posyandu lansia belum berjalan secara efektif kurangnya minat dan partisipasi lansia dalam menghadiri posyandu, selain sosialisasi yang tidak optimal dilaksanakan pemahaman lansia tentang posyandu juga masih kurang. Sumbee daya yang meliputi sumber daya anggraan yang masih terbatas karena hanya bersumber paad dana Desa setempat, untuk faktor disposisi sudah cukup baik para kader telah menunjukkan sikap yang sopan, ramah, dan peduli kepada lansia.Kata kunci : Implementasi, Program, Posyandu Lanjut Usia]]>
