Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Ully Nuzulian
untan
Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
IMPLEMENTASI PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG) DI FAKULTAS KEGURUAN DANI LMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK Kastono Kastono; Zulkarnaen Zulkarnaen; Ully Nuzulian
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 10, No 2 (2021): PUBLIKA, EDISI JUNI 2021
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v10i2.2833

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis proses implementasi program pendidikan profesi guru (PPG) di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pedidikan Universitas Tanjungpura Pontianak. Permasalahan mengenai proses implementasi program pendidikan profesi guru ini cukup menarik untuk diteliti mengingat masih minimnya jumlah pelaksanaan program PPG yang di laksanakan di LPTK Universitas Tanjungpura. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menurut teori yang digunakan, teori Charles O. Jones (Gaffar 2006:89) dalam tiga tahap menunjukkan bahwa: 1) Pengorganisasian, kesimpulannya adalah dalam tahap pengorganisasian belum sepenuhnya efektif, dimana penetapan jadwal kegiatan dalam pelaksanaan program pendidikan profesi guru PPG di FKIP Untan sudah sesuai dengan timeschedule yang di tetapkan oleh pusat. 2) Interprestasi, kesimpulannya adalah peserta kurang dalam memahami isi dan tujuan, serta kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh FKIP Universitas Tanjungpura Pontianak 3) Aplikasi, pelaksanaan kebijakan Program Pendidikan Profesi Guru PPG belum sepenuhnya optimal, karena masih terdapat kendala-kendala. Kendala yang sering terjadi dalam Program Pendidikan Profesi Guru PPG adalah guru yang gaptek teknologi dan kondisi geografis. Adapun saran yang direkomendasikan oleh peneliti yaitu dalam interprestasi dimana dalam sosialisasi dan penyampaian materi dalam program PPG lebih dimaksimalkan lagi sehingga program pendidikan profesi guru Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjungpura Pontianak berjalan dengan optimal.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MENTERI KESEHATAN NO 29 TAHUN 2019 TENTANG PENANGGULANGAN MASALAH GIZI BAGI ANAK AKIBAT PENYAKIT OLEH PEMERINTAH DESA SEMADE KECAMATAN BANYUKE HULU KABUPATEN LANDAK Asac Aghitama Djustinian; Hardilina Hardilina; Ully Nuzulian
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 11, No 3 (2022): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2022
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v11i3.2972

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses implementasi Kebijakan Menteri Kesehatan No 29 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Masalah Gizi Bagi Anak Akibat Penyakit oleh Pemerintah Desa Semade dan mitra kerja dalam mengimplementasikan kebijakan ini adalah Puskesmas Simpang Tiga Banyuke Hulu. Penelitian ini menggunakan teori O Jones (dalam Agustino 2016: 154 – 155) yang terdiri dari : 1) pengorganisasian, kesimpulannya bahwa anggaran yang disedaiakan untuk penuntasaan stunting di desa Semade, anggaran tersebut berasal dari dana Desa Semade, namun ada bantuan makanan berupa roti dari Puskesmas Simpang Tiga Banyuke, yang berasal dari dinas Kesehatan Kabupaten Landak, namun anggaran dan bantuan yang disediakan belum menuntaskan stunting secara cepat karena dana Desa harus dibagi dengan program program lain orang tua penderita stunting juga mengaku tidak sanggup untuk membeli maknan yang bergizi baik setiap hari karena himpitan ekonomi ; 2) interpretasi, kesimpulannya adalah sosialisai yang dilakukan saat Posyandu setiap satu bulan sekali ada kegiatan posyandu, kader dan petugas gizi selalu menyampaikan bahaya stunting dan cara mencegahnya, namun proses sosialisasi belum berjalan maksimal karena masih ada orangtua yang terkadang tidak ikut Posyandu karena harus ke sawah atau ke lading, diperparah lagi dengan kondisi pandemic yang belum berakhir kaibatnya proses pelaksanaan sosialisasi terkendala dan tertunda sihingga masih banyak para orang tua, yang belum paham apa itu stunting dan yang terpenting bagaimana cara mencegah stunting pada anak mereka..Kata kunci:. Kebijakan, Menganalisis. Proses, Stunting
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG BANGUNAN GEDUNG KOTA PONTIANAK Almira Maulidya Admizan; Zulkarnaen Zulkarnaen; Ully Nuzulian
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 11, No 2 (2022): PUBLIKA, EDISI JUNI 2022
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v11i2.2967

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menggambarkan dan menganalisa Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 tahun 2008 tentang Bangunan Gedung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori kebijakan Edwards III (dalam Suharno, 2010: 188-189) yang terdiri dari : 1) Komunikasi, kesimpulannya pemerintah Kota Pontianak berusaha menjalin komunikasi yang baik dengan calon investor dan warga masyarakat kota Pontianak melalui penyuluhan atau sosialisasi mengenai regulasi terkait yang diberikan oleh Pejabat Kantor DPMTKPTSP Kota Pontianak kepada beberapa perwakilan masyarakat sebagai cara dalam mengimplementasikan kebijakan mengenai perizinan pembangunan hotel di Kota Pontianak dan dalam pengambilan keputusan pengeluaran izin oleh kantor DPMTKPTSP Kota Pontianak, yakni komunikasi dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat. 2) Sumberdaya, kesimpulannya sumberdaya yang dimiliki kantor DPMTKPTSP Kota Pontianak sudah sangat memadai dan sudah memberikan pelayanan dan fasilitas terbaik untuk membantu warga masyarakat Kota Pontianak dalam melakukan proses pendaftaran izin. 3) Sikap Para Pelaksana, kesimpulannya dalam pelaksanaannya sering mendapat keluhan dari masyarakat terkait dampak-dampak pengeluaran izin tersebut, pegawai Kantor DMPTKPTSP Kota Pontianak selaku pelaku pelaksana kebijakan selalu menerima dan menimbang serta meninjak lanjuti keluhan dari masyarakat-masyarakat untuk diperbaiki dan menjadikan kinerja yang lebih baik sehingga menghasilkan yang baik pula untuk masyarakat Kota Pontianak. Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Perizinan.
Co-Authors Almira Maulidya Admizan Asac Aghitama Djustinian Hardilina Hardilina Kastono Kastono Zulkarnaen Zulkarnaen Zulkarnaen Zulkarnaen