Articles
<![CDATA[KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUBU RAYA ]]>
<![CDATA[E1012161023 Husnawati]]>;
<![CDATA[Hardilina Hardilina]]>;
<![CDATA[erdi erdi]]>
<![CDATA[ PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 1 (2020): PUBLIKA, EDISI MARET 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v9i1.2745
<![CDATA[Tujuan dari penulisan ini, yaitu untuk mengetahui dan mendeskripsikan Kualitas Pelayanan Administrasi pada pembuatan KTP-el di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya. Namun terdapat persoalan menunjukan adanya keluhan masyarakat dalam pengurusan dengan pihak aparat, bahwa membuat KTP- el seperti ketidaksesuaian atau keterlambatan proses penyelesaian dari waktu yang telah ditentukan, rendahnya daya tanggap pegawai, serta sarana dan prasarana kurang memadai. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dilakukan dengan cara melakukan wawancara dengan para informan yang menjadi pemberi pelayanan KTP-el, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kualitas Pelayanan KTP-el di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Zeitham ( dalam Hardiansyah 2017,95) yakni dimensi 1) tangible yaitu sarana dan prasarana dalam pelayann yang masih kurang; 2) reliability yaitu tidak telitinya pegawai dalam memasukan data dalam KTP-el; 3) responsiviness yaitu kurangnya informasi mengenai prosedur pelayanan dan persyaratan pelayanan; 4) assurance yaitu ketidakpastian waktu penyelesaian pembuatan KTP-el; dan 5) emphaty yaitu pegawai tidak cepat tanggap dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat melalui website. Adapun saran yang direkomendasikan oleh peneliti adalah, perlu menambah sarana prasarana seperti kursi di luar kantor, agar yang menunggu di luar merasa nyaman dan penambahan pegawai pada bagian informasi, membuat sepanduk (banner) yang berkaitan dengan alur pelayanan dan mempromosikan laman web resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya kepada masyarakat.]]>
<![CDATA[KINERJA PEGAWAI DI KANTOR KECAMATAN SIMPANG HULU KABUPATEN KETAPANG ]]>
<![CDATA[E1012161112 Hermiati Resiani]]>;
<![CDATA[Hardilina Hardilina]]>;
<![CDATA[Ida Rochmawati]]>
<![CDATA[ PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 1 (2020): PUBLIKA, EDISI MARET 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v9i1.2753
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis Kinerja Pegawai di Kantor Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan analisis data secara kualitatif. Penelitian ini menggunkan teori Dwiyanto (dalam pasolong, 2007, 178) yang terdiri dari : 1) Produktivitas, kesimpulannya adalah mengembangkan suatu ukuran produktivitas yang lebih luas dengan memasukkan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang didapatkan yang diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting. 2) Kualitas Pelayanan, kesimpulannya adalah kualitas pelayanan cenderung manjadi semakin penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik, kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja organisasi publik. 3) Responsivitas, kesimpulannya adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. 4) Responsibilitas, kesimpulannya adalah apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun emplisit. 5) Akuntabilitas, kesimpulannya adalah menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Adapun saran yang direkomendasikan oleh peneliti adalah kinerja pegawai dikantor kecamatan simpang hulu lebih ditingkatkan, supaya tujuan yang ingin dicapai dapat terlaksana dengan baik. Sehingga menjadikan kantor kecamatan simpang hulu lebih maju dan unggul di kabupaten ketapang.]]>
<![CDATA[FUNGSI PENGAWASAN PEMERINTAH KECAMATAN DALAM MENANGANI PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN DI DESA MADAK KECAMATAN SUBAH KABUPATEN SAMBAS ]]>
<![CDATA[E1011161079 Albina Dewi]]>;
<![CDATA[Hardilina Hardilina]]>;
<![CDATA[Arifin Arifin]]>
<![CDATA[ PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 3 (2020): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v9i3.2785
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses pengawasan yangdilakukan oleh pemerintah kecamatan dalam menangani pertambangan emas tanpa izin diDesa Madak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah kurangnya pengawasan yangdilakukan oleh pemerintah kecamatan dalam menangani pertambangan emas tanpa izin.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif(descriptive research) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan teoripengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung (Brantas 2009, 195), yaitu: 1)Pengawasan langsung. Pemerintah kecamatan kurang tegas dalam memberantaspertambangan serta tidak adanya koordinasi antara pemilik tanah dengan pemerintah daerah.2) pengawasan tidak langsung. Pemerintah kecamatan hanya menerima laporan dari petugaspengawasan di lapangan. Saran perlu adanya masukan dan kerjasama antar pihak Pemerintahdan masyarakat saling berkoordinasi dengan pihak pemerintah kabupaten, pemerintahkecamatan, dan pemerintah desa. Sebagai Pimpinan pengawasan sebaiknya juga ikut sertadalam pengawasan di lapangan, tidak hanya menerima laporan dari petugas di lapangan.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA PONTIANAK ]]>
<![CDATA[E1012161118 Andre Julius Hutasoit]]>;
<![CDATA[Hardilina Hardilina]]>;
<![CDATA[Hairil Anwar]]>
<![CDATA[ PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 3 (2020): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v9i3.2791
<![CDATA[Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan implementasi kebijakan pemerintah daerah dalampemberdayaan pedagang kaki lima di kota Pontianak belum optimal. Terbatasnya danadan sumber daya manusia yang tersedia menjadikan permasalahan bagi para pedagangkaki lima untuk diberdayakan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptifdengan pendekatan kualitatif. Lokasi dalam penelitian ini yaitu Kecamatan PontianakBarat Kota Pontianak. Dalam penelitian ini, dilihat dari teori yang dikemukakan olehGeorge Edward III (Widodo, 2011:96) ada 4 (empat) variabel faktor penyebab kebijakanpemerintah daerah dalam pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Pontianak belumoptimal yaitu: 1). Komunikasi. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan, 2). Sumber Daya.Kurangnya sumber daya manusia di dalam mengimplementasikan kebijakan, 3).Disposisi. Sikap target sasaran yang kurang mendukung dan 4). Struktur Birokrasi. SOPyang diterapkan tidak berjalan dengan optimal sesuai dengan prosedur. Hasil Penelitianini menunjukkan bahwa kurangnya sosialisasi yang diberikan terkait dengan kebijakanini, kurangnya sumber daya manusia di dalam mengimplementasikan kebijakan, sikaptarget sasaran yang kurang mendukung, dan SOP yang diterapkan tidak berjalan denganoptimal. Saran yang berkenaan dengan hasil penelitian ini adalah diharapkan untuk paraimplementor meningkatkan lagi sosialisasi, menambah SDM dalam implementasikebijakan, membuat target sasaran mendukung kebijakan dan mengoptimalkan SOPyang sudah diterapkan.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SINTANG ]]>
<![CDATA[E1012141029 Kiki Sakinah]]>;
<![CDATA[Hardilina Hardilina]]>;
<![CDATA[Agus Eka]]>
<![CDATA[ PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 1 (2020): PUBLIKA, EDISI MARET 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v9i1.2749
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemahaman mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Administrasi Kependudukan khususnya dalam pembuatan akta kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang. Permasalahan mengenai proses pembuatan akta kelahiran yang terjadi ini cukup menarik untuk diteliti mengingat masih banyak penduduk di Kabupaten Sintang yang belum memiliki akta kelahiran. Proses pelaksanaan kebijakan ini di analisis dengan menggunakan teori Charles O. Jones, yaitu: Pengorganisasian, Interpretasi, dan Aplikasi dengan demikian dapat diketahui dengan jelas hambatan yang menyebabkan belum terlaksananya dengan baik kebijakan ini. Di dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik wawancara dan teknik dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan Implementasi Peratran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Administrasi Kependudukan dalam pembuatan akta kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang adalah: 1) Pengorganisasian, kesimpulannya adalah pembentukan atau penataan sumber daya masih kurang efektif; 2) Interpretasi, kesimpulannya adalah sosialisasi yang dilakukan masih kurang; 3) Aplikasi, kesimpulannya adalah pengaplikasian belum optimal dilakukan. Adapun saran untuk penelitian ini adalah menambah jumlah pegawai, serta sosialisasi harus dilakukan secara rutin dan intensif dengan memanfaatkan media sosial dan dilakukan ke seluruh Kabupaten Sintang.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PROGRAM JEMPUT BOLA DALAM PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN DISDUKCAPIL KABUPATEN KETAPANG ]]>
<![CDATA[E1012171008 Munad Ziroh]]>;
<![CDATA[Hardilina Hardilina]]>;
<![CDATA[Ida Rochmawati]]>
<![CDATA[ PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 2 (2020): PUBLIKA, EDISI JUNI 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v9i2.2770
<![CDATA[This research aims to give understanding about the implementation of proactive service in making birth certificate worked by Civil Registry Service Office of Ketapang Regency. The issue related to the birth certificate happening in this area was quiet interesting to be researched if we take consideration to many resistances toward the implementation of this proactive service program. The implementation of this proactive program in making birth certificate in Ketapang Regency has been the responsibility of Civil Registry Service Office of Ketapang Regency. This program was implemented in order to achieve the maximum level of birth certificate ownership so that people could accept their rights completely as Indonesian citizens although there are still limited access of infrastructures and resources. The main problem of this research was because the communication between Civil Registry Service Office and the people in delivering information about the proactive program was not optimal yet. Besides, the facilities and infrastructures such as record equipment and transportation were limited, also small number of human resources and staffs were available. This research used the theory of public policy implementation by George C. Edward III about supporting and resistor factors related to policy, which include communication, resources, disposition and bureaucracy hierarchy.]]>
<![CDATA[PENGEMBANGAN OBYEK WISATA RIAM JEJAK BURU DI DESA GOMBANG KECAMATAN SENGAH TEMILAH KABUPATEN LANDAK ]]>
<![CDATA[E1012171022 Cindi Desefia]]>;
<![CDATA[Hardilina Hardilina]]>;
<![CDATA[Joko Triyono]]>
<![CDATA[ PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 1 (2020): PUBLIKA, EDISI MARET 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v9i1.2764
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai peran Pemerintah Desa dalam menyediakan sarana dan prasarana dalam pengembangan objek wisata Riam Jejak Buru di Desa Gombang. Permasalahan mengenai pengembangan objek wisata ini masih terbatasnya sarana dan prasarana yang terdapat di objek wisata Riam Jejak Buru serta kurangnya peran Pemerintah Desa dalam mempromosikan objek wisata ini. Jenis penelitian yang adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini dengan menggunakan teori Pitana dan Gayatri (2005, 95) Pemerintah Daerah memiliki peran untuk mengembangkan potensi pariwisata menunjukan bahwa : 1) Motivator, Pemerintah Desa belum optimal dalam melakukan fungsi motivator sebagai pemerintah dalam pembinaan masyarakat, pemerintah desa hanya memberikan pembinaan kepada masyarakat tiga bulan sekali. 2) Fasilitator, pemerintah desa sudah menjadi fasilitator dalam pengembangan objek wisata riam tersebut dengan membangun jalan rabat beton dan membuat fasilitas seadanya, namun fasilitas tersebut masih sangat minim terutama belum adanya toilet khusus, gazebo atau rumah singgah untuk wisatawan beristirahat dan tempat parkir sehingga menyebabkan kurangnya daya tarik. 3) Dinamisator, Pemerintah Desa dalam mengembangkan objek wisata Riam Jejak Buru tentunya membutuhkan kerjasama dengan pihak yang memiliki kepentingan, saat ini pemerintah desa hanya menjalin kerjasama dengan masyarakat setempat saja sehingga belum adanya bantuan anggaran dari pihak lain. Saran dari penelitian ini adalah pemerintah desa harus lebih giat melakukan pembinaan kepada masyarakat untuk sadar wisata, dan lebih meningkatkan kerjasama dengan pihak lain.]]>
<![CDATA[KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PELAYANAN E-KTP DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MELAWI ]]>
<![CDATA[Yulita Pincesia Kusuma]]>;
<![CDATA[Hardilina Hardilina]]>;
<![CDATA[Martinus Martinus]]>
<![CDATA[ PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 10, No 3 (2021): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v10i2.2844
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami dan mengungkapkan tentang kinerja aparatur sipil negara dalam pelayanan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitan jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori Dwiyanto (2015:44) untuk mengukur kinerja organisasi publik yang terdiri dari : 1) Produktivitas, kesimpulannya kinerja pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi belum optimal karena faktor kenyamanan dan faktor kemudahan bagi masyarakat kurang diperhatikan. 2) Kualitas layanan, kesimpulannya respon aparatur terhadap kebutuhan pelayanan sejauh ini sudah bagus tetapi jaringan yang lambat dan verifikasi data yang lama oleh pusat membuat terhambatnya proses pembuatan E-KTP. 3) Responsivitas, kesimpulannya respon aparatur di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi terhadap kebutuhan pelayanan sejauh ini sudah bagus. Adapun saran yang direkomendasikan aparatur di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi dalam meningkatkan kinerja pelayanan E-KTP harus mampu menciptakan suasana kerja yang merangsang produktivitas kerja yang lebih tinggi lagi dan perlu ditingkatkan lagi kemampuan aparatur dalam menjalankan pekerjaan terutama dalam menjalankan alat teknologi. ]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PROGRAM BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DI DESA SEMANDANG KANAN KECAMATAN SIMPANG DUA KABUPATEN KETAPANG ]]>
<![CDATA[E1012161117 Monika Marila]]>;
<![CDATA[Hardilina Hardilina]]>;
<![CDATA[Martinus Martinus]]>
<![CDATA[ PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 1 (2020): PUBLIKA, EDISI MARET 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v9i1.2766
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, mengidentifikasi dan menganalisis Masyarakat Desa Semandang Kanan dalam proses pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Semandang Kanan Kecamatan Simpang Dua Kabupaten Ketapang. Adapunmetode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan desain penelitian analisis deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori Implementasi Kebijakan dari O’ Jones (dalam Agustino 2016:154-155) yang terdiri dari : 1) Organisasi, kesimpulannya yaitu pembentukan atau penata ulang sumberdaya, unit dan metode kebijakan pada program usaha BUMDes Desa Semandang Kanan belum dapat memberikan hasil atau dampak yang baik; 2) Interpretasi yaitu kesimpulannya adalah kebijakan, rencana dan penganggaran yang di lakukan BUMDes Desa Semandang Kanan belum tepat dan belum dapat diterima serta dilaksanakan oleh masyarakat Desa Semandang Kanan dengan baik; 3) Penerapan yaitu kesimpulannya adalah ketentuan rutin dari para pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan perlengkapan program belum dapat di implementasikan dengan baik oleh pengurus BUMDes Desa Semandang Kanan Kecamatan Simpang Dua. Adapun saran yang direkomendasikan oleh peneliti adalah pengurus harus melakukan penataan ulang struktur organisasi serta program usaha BUMDes dengan memilih program kerja yang dapat memberdayakan masyarakat sesuai dengan potensi sumberdaya alam dan sumber daya manusia yang ada di Desa Semandang Kanan Kecamatan Simpang Dua sehingga masyarakat dapat ikut serta dalam proses implementasi program BUMDes dengan baik sesuai potensi yang mereka miliki. ]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASIvPERATURANvBUPATIvTENTANG PETUNJUK PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET DI KECAMATAN KAPUAS KABUPATEN SANGGAU ]]>
<![CDATA[Veronika Stephani]]>;
<![CDATA[Hardilina Hardilina]]>;
<![CDATA[Agus Eka]]>
<![CDATA[ PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 11, No 2 (2022): PUBLIKA, EDISI JUNI 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v11i2.2945
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hasil implementasi Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2015 di Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan analisis kualitatif. Teori yang digunakan adalah teori hasil implementasi dari Grindle (dalam Subarsono 2013:93) yang mana terdapat dua variabel besar yaitu isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). Hasil penelitian diketahui bahwa implementasi belum optimal, adapun kondisi setelah implementasi berdasarkan variabel isi kebijakan (content of policy), yaitu: 1) Kepentingan kelompok sasaran tidak terakomodasi; 2) Belum adanya manfaat yang diterima oleh target groups; 3) Perubahan yang diinginkan belum tercapai; 4) Ketepatan program kurang sesuai terkait dengan besarnya tarif pajak; 5) Implementor sudah tercantum dengan rinci; 6) Sumber daya penunjang implementasi belum optimal. Adapun berdasarkan variabel lingkungan implementasi (context of implementation),yaitu: 1) Strategi implementasi oleh implementor yaitu sosialisasi kebijakan menggunakan cara lama yang sudah tidak efektif untuk menjangkau seluruh masyarakat di Kecamatan Kapuas; 2) Institusi yang berkuasa memberikan dukungan untuk kebijakan ini dapat diimplementasikan; 3) Rendahnya kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran juga mempengaruhi implementasi kebijakan ini. Saran terkait penelitian ini adalah kiranya pemerintah dapat meningkatkan strategi berbasis elektronik dan internet sehingga kebijakan ini dapat menjangkau seluruh masyarakat terutama pengusaha sarang burung walet di desa, sehingga dapat mengoptimalkan kinerja kebijakan pemungutan pajak sarang burung walet ini. Kata kunci : Budidaya Walet, Implementasi, Pajak Sarang Burung Walet]]>
