Garuda - Garba Rujukan Digital

IMPLEMENTASI KEPUTUSAN REKTOR UNIVERISTAS TANJUNGPURA NO. 1679/ UN 22/ KA/ 2019 TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP (JRA) SUBTANTIF DAN FASILITATIF DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK E1012161080 Lasdi; Isdairi Isdairi; Ira Patriani
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 3 (2020): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2020
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v9i3.2786

Tujuandaripenelitianini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses implementasi JRA substantif dan fasilitatif di Sub Bagian Tata Usaha Biro Umum dan Keuangan Universitas Tanjungpura Pontianak. Permasalahan bersumber dari Jadwal Retensi Arsip terkait erat dengan proses penyusutan arsip merupakan proses kegiatan penyiangan perjalanan arsip, mulai dari arsip diciptakan hingga arsip untuk memisahkan arsip aktif dari inaktif dimusnahkan belum terlaksana secara maksimal. Metode yang digunakan yaitu jenis penelitian deskrpitif kualitatif. Hasil penelitian menurut teori yang digunakan yaitu Charles O.Jones (dalam Tahir 2014:81), proses implementasi merupakan suatu kegiatan untuk mengoperasikan sebuah program, dengan tiga kegiatan sebagai pilarnya, yaitu: 1) Pengorganisasian, kesimpulannya adalahpada umumnya pengelolaan kearsipan di Universitas Tanjungpura Pontianak sudah baik, namun masih ada beberapa yang perlu diperhatikan dari segi sarana dan prasarana yang representatif sehingga akhirnya berdampak pada pengembangan kegiatan kearsipan pada JRAsubstantif dan fasilitatif di lingkungan Universitas Tanjungpura Pontianak.2) Interpretasi, kesimpulannyaadalah JRA SubstantifdanFasilitatifdaripetugasarsipmasih belum seperti yang diharapkan, dimanakemampuanpetugasdalamkearsipan belum menunjangpadapengembangankegiatankearsipanitusendiri. 3)Aplikasi, kesimpulannyaadalah JRA SubstantifdanFasilitatif yang dilaksanakanpetugasarsipbelumterlaksanasecaramaksimal, karena kurangnyasaranadanprasaranadalamketersediannya, dimanamasihkurangnyagedung yang khususuntukkerasipan. Saran yang direkomendasikan oleh peneliti adalahdiharapkan dapat meningkatkan sarana dan prasarana kearsipan dan kemampuan petugas dalam kearsipan, dengan dilakukanpendidikandanlatihankhususbidangkearsipan, sehingga dapat meningkatkan pengelolaan kearsipan di Universitas Tanjungpura Pontianak sesuai dengan yang diharapkan.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA HILIR KANTOR KECAMATAN NGABANG KABUPATEN LANDAK SELVIANA WENI E1013161015; Isdairi Isdairi; Ira Patriani
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 10, No 4 (2021): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2021
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v10i4.2879

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak. Masalah dalam penelitian ini adalah kurangnya Sumberdaya Manusia atau petugas pendamping. Jumlah keluarga penerima manfaat tidak sesuai dengan jumlah penduduk miskin sehingga banyak penduduk miskin yang tidak menerima bantuan Program Keluarga Harapan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan desain penelitian analisis deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori George C. Edward III dalam Agustino (2016:136-141) yang terdiri dari: 1) Komunikasi, transmisi dan konsistensi dalam penyampaian Implmentasi kebijakan Program Keluarga Harapan masih kurang, perlu adanya kosisten dan kejelasan dalam penyampaian informasi kepada masyarakat yang menerima agar lebih paham tentang PKH. 2) Sumber Daya, Staf atau petugas pendamping PKH masih kurang, hanya berjumlah 1 (satu) orang sehingga pelaksanaan PKH di Desa Hilir Kantor belum sesuai harapan. 3) Disposisi, dalam pelaksanaan PKH di Desa Hilir Kantor perlu di tingkatkan lagi dalam hal ini insentif bagi pelaksana dilapangan. 4) Struktur Birokrasi, perlu ditingkatkan lagi untuk mencapai sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Adapun saran yang direkomendasikan oleh peneliti adalah perlu adanya penambahan staf atau petugas pendamping PKH di Desa Hilir Kantor agar pelaksanaan PKH bisa sesuai harapan. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Program Keluarga Harapan

PELAKSANAAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KECAMATAN ENTIKONG KABUPATEN SANGGAU Studi Kasus Pelayanan Administrasi Pembuatan E-Ktp, Kk, Akta Kelahiran dikantor Desa Suruh Tembawang MARKUS MARKUS E1012161063; Sri Haryaningsih; Ira Patriani
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 10, No 4 (2021): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2021
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v10i4.2878

Penelitian ini menggunakan teori Fitzsimmons dalam Sinambela, dkk (2019:7) Kualitas Pelayanan Publik yaitu: 1) dimensi bukti fisik, belum memenuhi fasilitas pelayanan yang memadai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 2) dimensi kehandalan, pegawai dalam menangani setiap keluhan pelayanan belum sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat. 3) dimensi ketanggapan, pegawai sudah menunjukkan sikap tanggap membantu masyarakat ketika mengalami kesulitan pada proses pelayanan pembuatan kartu tanda penduduk elektronik, kartu keluarga dan akta. 4) dimensi jaminan, ketepatan jaminan tepat waktu pelayanan belum sesuai dengan harapan masyarakat. 5) dimensi empati, sudah berupaya meningkatkan kualitas pelayanan yaitu dengan memberikan kesan menyenangkan dalam proses pelayanan. Adapun saran yang direkomendasikan oleh peneliti adalah berupaya meningkatkan pelayanan pembuatan kartu tanda penduduk elektronik, kartu keluarga, akta yang mudah dan cepat dalam melayani masyarakat setempat untuk mewujudkan Kantor Desa Suruh Tembawang menjadi panutan bagi Desa-desa di sekecamatan Entikong Kabupaten Sanggau. Kata Kunci : Pelaksanaan, Pelayanan Kependudukan, E-Ktp, Kk, Akte Lahir

ANALISIS DYNAMIC GOVERNANCE DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN INOVASI PELAYANAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PONTIANAK Riyoldi Riyoldi; Zulkarnaen Zulkarnaen; Ira Patriani
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 11, No 1 (2022): PUBLIKA, EDISI MARET 2022
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v11i1.2931

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis proses implementasi kebijakan inovasi pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak dalam perspektif tata kelola pemerintahan dinamis (dynamic governance). Permasalahan dalam implementasi kebijakan inovasi pelayanan ini menarik untuk diteliti, karena masih ditemukannya masalah seperti tidak tersedianya standar operasional prosedur (SOP) resmi, kendala teknis down server pada media pelayanan online, dan dilakukan reduksi (pengurangan) jumlah pelayanan untuk mengantisipasi hambatan teknis pelayanan online. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif, dengan mendeskripsikan fenomena berdasarkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, studi pustaka dan data yang dianggap relevan. Hasil penelitian menemukan inovasi pelayanan administrasi kependudukan dalam aktivitas pengorganisasian masih terkendala dengan keterbatasan jumlah kuantitas sumber daya pelaksana bidang teknologi informasi (TI) untuk sarana dan prasarana pelayanan sudah mendukung untuk pelaksanaan pelayanan online, pada aktivitas interpretasi pemahaman pelaksana terkait substansi kebijakan sudah dapat dikatakan baik, hanya saja kurangnya sosialisasi kepada masyarat, aktivitas aplikasi menjelaskan bagaimana aktivitas itu masih kaku dan rigid dan kurang preventif, kemudian pemecahan masalah teknis yang kurang antisipatif sekalipun terhadap aktivitas rutin organisasi. Kata Kunci: Administrasi Penduduk, Inovasi Pelayanan, Dynamic Governance, Disdukcapil, Kebijakan Publik.

Implementasi kebijakan pembelajaran daring di kota Pontianak Sri Haryaningsih; Ira Patriani; Farah Devi Andriani
Jurnal Konseling dan Pendidikan Vol 10, No 1 (2022): JKP
Publisher : Indonesian Institute for Counseling, Education and Therapy (IICET)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29210/178300

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pembelajaran daring di Kota Pontianak. Pelaksanaan model pembelajaran daring selama pandemi virus Covid-19 ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pemerintah Kota Pontianak penerbitan surat edaran No 13/DIKDIKBUT/ Tahun 2020 Tentang Kebijakan Pendidikan Pada Masa Darurat Penyebaran Virus Corona (Covid-19) tahun yang dikeluarkan oleh Kota Pontianak dalam upaya pencegahan covid-19. Implementasi pembelajaran daring dirumah ini menggunakan media watshapp, google classroom atau zoom. Fokus dalam penelitian ini adalah model implementasi menurut George Edward III yaitu Komunikasi (communication), Sumber Daya (Resources), Disposisi (Disposition) dan Struktur Birokrasi (Bureucratic Structure). Hasil penelitian menjukkan bahwa Komunikasi yang terjadi di jajaran Pemerintah Kota Pontianak dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak sudah cukup baik, terlihat dalam penerbitan surat edaran yang dikeluarkan oleh Kota Pontianak dalam upaya pencegahan covid-19, selanjutnya di respon oleh Dinas Pendidikan Kota Pontianak dengan mengeluar-kan surat edaran perihal pencegahan covid-19 dengan meliburkan sementara kegiatan belajar mengajar di sekolah dan mengintruksikan untuk belajar di dalam rumah. Ada beberapa kendala yang dialami saat melaksanakan kebijakan pembelajaran daring, seperti keterbatasan akses jaringan internet dibeberapa wilayah di kota Pontianak, dengan adanya pembelajaran daring ini juga bisa memberatkan orang tua siswa karena harus mempunyai gadget beserta kuota internet untuk mengaksesnya. Ada beberapa Siswa yang kesulitan dalam mengakses materi yang diberikan secara onlinen karena tidak memiliki kuota.

IMPLEMENTATION OF RISK-BASED BUSINESS LICENSING POLICY (OSS-RBA) AT THE ONE-STOP SERVICE AND INVESTMENT OFFICE OF PONTIANAK CITY Jelita Rahmawati; Ira Patriani; Ade Risna Sari
INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIETY REVIEWS Vol. 2 No. 7 (2024): JULY
Publisher : Adisam Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Business activities are very identical to the licensing process to obtain legality of business activities. In order to simplify the procedures, time, and costs of licensing services, the government has implemented e-government on the aspects of licencing services by issuing a Risk-Based Enterprise Licensing Policy through the OSS-RBA system. However, in the implementation process of this policy there are still problems so that implementation is not optimal. The problem raised in this study is the poor understanding of the entrepreneur to the use of the system, the socialization held by DPMPTSP Pontianak City is still ineffective, and still the low knowledge that the officials possessed by the DPMPsP Pontian City about using the OSS-RBA system. The purpose of this research is to know and analyze the implementation process of the policy of licensing attempts based on risk on DPMPSP Pontiaanak City. The methods used are descriptive qualitative research methods. Data is obtained through observation, interviews, documentation, and triangulation. This study uses the implementation theory of Donald S. Van Meter and Carl E. Van Horn. The results of the research show that implementation of a risk-based licensing policy on Pontianak City DPMPTSP is not optimal. This can be seen from the absence of the Operational Standards Procedures in service, the many features in the OSS- RBA system becoming an obstacle to the entrepreneur, the participation of entrepreneurs is still low to understand the use of the system, the lack of knowledge and skills of some staff on how the system works, training of staff uneven, and ineffective socialization programmes.

Government Bureaucracy Performance in Public Services at the Jangkang Satu Village Office Kubu District Kubu Raya Regency Ahmad Tohirin; Yulius Yohanes; Ira Patriani
International Journal of Education, Vocational and Social Science Vol. 3 No. 01 (2024): Pebruary, International Journal of Education, vocational and Social Science (I
Publisher : Cita konsultindo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63922/ijevss.v3i01.690

Public service is likened to a process, where there are people served, served, and the type of service provided. So that the thought of public services contains basic things that are different from the services provided by the private sector. Especially the Government of Jangkang Satu Village, Kubu District, is required to realize the work discipline of the village apparatus in an effort to improve service effectiveness. Judging from service, it is necessary to improve services with the hope that the services provided will be reliable, accurate, cost-effective, and beneficial to the community. This thesis aims to describe and analyze the Performance of the Village Government Bureaucracy in Public Services at the Jangkang Satu Village Office, Kubu District, Kubu Raya Regency. This research uses descriptive research with qualitative data analysis. The problems that occur are related to the implementation of administrative activities that are not optimal and not effective, the lack of optimal performance of the village government in carrying out its duties to the community, due to the lack of understanding of the apparatus of their main duties and functions, the lack of ability and expertise of the apparatus in the field of information technology, such as the lack of knowledge of the apparatus in operating computers or laptops. The lack of training and skills of the apparatus and the limited facilities and infrastructure supporting the work. In addition, in carrying out its main duties and functions, the apparatus is less responsive and has not fully met the needs of the community. The theory used in describing and analyzing is the theory according to Dwiyanto, namely productivity, service quality, responsiveness, responsibility and accountability. Data collection techniques in this research are observation, interviews and documentation. The informants in this research are the Head of Jangkang Satu Village. Village Secretary, Head of Administration and General Affairs, Head of Service Section, Head of People's Welfare Section and Jangkang Satu Village Community. From the results of this study, it can be seen that the ability and expertise of the apparatus in carrying out their main duties and functions are still low, which has an impact on the performance of the village government. Therefore, it is expected to improve human resources through training and skills, adding facilities and infrastructure to support the work of the apparatus. Keywords: Performance; Government; Public Service.

Innovation of Political Policy Based on Community Development in Handling Covid-19 Elyta, Elyta; Jamaliah, Jamaliah; Ira Patriani; Laras Putri Olifiani; Syarifah Nurma Afhiani; Saiman Pakpahan
International Journal of Education, Vocational and Social Science Vol. 1 No. 01 (2022): NOVEMBER, International Journal of Education, Vocational and Social Science (I
Publisher : Cita konsultindo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63922/ijevss.v1i01.59

In March 2020, World Health Organization states that Covid-19 is an ongoing global pandemic where the disease has claimed thousands of human lives worldwide in a short period. This problem has an impact on almost all countries in the world and all lines of state life, including those related to political policies. This paper aims to analyze the innovation of political policy based on community development in handling Covid-19. This paper uses descriptive qualitative research with literature study methods related to political policies based on community development in the Covid-19 pandemic in Indonesia. The results and discussions of this research have been carried out the innovation of political policy based on community development in handling Covid-19. First, the political policy in health protocol based on community development. Second, the political policy in distribution of welfare based on community development. According to the findings of this study, in dealing the impact of Covid-19, the political policy and community development with active participation have been carried out optimally in Indonesia. This shows the Indonesia government's commitment to global health.

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search