Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.829
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Voteteknika (Vocational Teknik Elektronika dan Informatika) IJTIHAD LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Dusturiah : Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Justisi : Jurnal Ilmu Hukum As-Siyadah: Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara JURISTA : Jurnal Hukum dan Keadilan Al-Mudharabah
Azmil Umur
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Religion Humanities Computer Science & IT Control & Systems Engineering Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search
Journal : Al-Mudharabah

 1 
KOMENTAR DAN TESTIMONI USER MARKETPLACE SHOPEE PADA PEMBELIAN PRODUK ELEKTRONIK DALAM PRESPEKTIF KHIYAR TA’YIN Azmil Umur
Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol 2 No 2 (2021): Al-Mudharabah : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/al-mudharabah.v3i2.2014

Abstract

Hak khiyar yang memberikan informasi spesifik terkait produk yang sejenis namun berbeda kualitas adalah khiyar ta’yin. Pada praktiknya dalam pemebelian produk elektronik pada marketplace Shopee, tersedia kolom komentar dan testimoni yang memuat berbagai pengalaman konsumen terkait produk elektronik yang telah mereka beli sebelumnya dalam kolom komentar dan testimoni tersebut juga terdapat ulasan terkait informasi produk baik dari segi kualitas dan lain sebagainya, namun banyak konsumen yang menggunakan testimoni dan komentar sebagai referensi merasa tertipu dalam hal kualitas produk karena tidak sesuai dengan isi keterangan yang diberikan dalam ulasan testimoni dan komentar pada marketplace Shopee, dengan demikian penulis ingin mengetahui tentang tinjauan hukum Islam terhadap implementasi khiyar ta’yin pada transaksi pembelian produk elektronik pada marketplace Shopee, permasalahan dalam skripsi ini adalah ; Bagaimana testimoni dan komentar dapat menjadi referensi calon konsumen dalam pembelian produk elektronik pada marketplace Shopee ? Bagaimana penjelasan kualitas dan spesifikasi produk elektronik dalam bentuk ulasan testimoni dan komentar pada marketplace Shopee ? Bagaimana tinjauan konsep khiyar ta’yin terhadap testimoni dan komentar sebagai referensi calon konsumen dalam pembelian produk elektronik pada marketplace Shopee. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan analisis deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, dokumentasi, dan kuesioner. Analisis data yang dilakukan yaitu dengan melihat kembali hasil wawancara yang telah dikumpulkan , lalu melakukan pengolahan data melalui proses penyuntingan. Penulis menyimpulkan bahwa implementasi khiyar ta’yin dalam bentuk ulasan testimoni dan komentar dalam pembelian produk elektronik pada marketplace Shopee belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam. Dikarenakan konsumen tidak menggunakan testimoni dan komentar sebagai referensi utama dalam melakukan pembelian produk elektronik karena adanya keraguan terhadap isi testimoni dan komentar, informasi terkait kualitas dan spesifikasi produk yang diberikan dalam bentuk testimoni dan komentar sering bertolak belakang dengan fakta sebenarnya dari barang yang sudah dibeli konsumen sehingga hal ini merugikan konsumen secara finansial, batas waktu khiyar ta’yin yang diberikan oleh pihak Shopee adalah 12 hari terhitung dari saat produk tersebut dikirimkan.
PERAN KPH WILAYAH V ACEH DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT MENURUT PERSPEKTIF MILK AL-DAULAH Azmil Umur
Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol 2 No 1 (2021): Al-Mudharabah : Jurnal ekonomi dan Keuangan Syariah
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hutan memiliki fungsi yang sangat penting bagi kehidupan manusia maupun ekosistem alam. Namun, kenyataan di lapangan berbeda dengan peraturan yang telah diterapkan dimana terjadinya kerusakan di hutan lindung lebih tinggi dibandingkan dengan kerusakan hutan produksi, banyak nya penebangan liar (illegal loging) dan perambahan lahan yang menjadi penyebab utama kerusakan. Salah satu faktor utama adalah karena masalah ekonomi masyarakat sekitar hutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak pereduksian dan penebangan liar di Kec. Pentan Cuaca Kab. Gayo Lues terhadap ekonomi masyarakat serta hambatan-hambatannya, bagaimana pengelolaan sumber daya ekonomi hutan lindung yang dilakukan oleh Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Wilayah V Aceh menurut konsep milk aldaulah, serta bagaimana upaya perlindungan dan pengelolaan sumber daya ekonomi yang dilakukan oleh (KPH) Wilayah V Aceh terhadap konservasi kawasan hutan lindung dan penindakan illegal loging. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dampak pereduksian yaitu pengurangan terhadap penebangan hutan memiliki dampak yang baik, akibat kerusakan yang dialami seperti perubahan iklim, terganggunya siklus air, mengakibatkan banjir dan erosi. Pengelolaan sumber daya ekonomi berdasarkan konsep milk al-daulah yaitu milik negara terhadap sesuatu yang terdapat di dalam wilayah yang tidak dapat dimiliki secara personal tanpa izin dari negara atau instansi tertentu. untuk meningkatkan ekonomi masyarakat perlunya kemampuan yang dimiliki sumber daya manusia, agar mampu mengelola hutan yang terlanjur ditebangi dan ditanam kopi di kawasan hutan lindung, KPH berkerjasama untuk memberikan izin pengelolaan kepada masyarakat di Pantan Cuaca Kabupaten Gayo lues, dengan adanya hak dan kewajiban dari kedua belah pihak, untuk meningkatkan ekonomi masyarakat setempat serta melakukan penghijauan kembali terhadap hutan.
JAMINAN KUALITAS PRODUK PADA TRANSAKSI JUAL BELI DI MARKETPLACE SHOPEE DALAM PERSPEKTIF AKAD BAI’ SALAM Azmil Umur
Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol 3 No 1 (2022): Al-Mudharabah : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jaminan kualitas produk sangat diperlukan dalam transaksi jual beli karena hal tersebut merupakan salah satu syarat sah nya jual beli, jika tidak terpenuhinya syarat sah jual beli maka jual beli tersebut menjadi fasid, maka dari itu shopee menghadirkan spesifikasi dari sebuah produk dan review dari pembeli sebelumnya, namun demikian masih ada pejual yang berbuat curang dengan menampilkan spesifikasi produk yang bagus tapi ketika sampai di tangan pembeli produk tersebut cacat atau tidak sesuai dengan deskripsi, pembeli akan merasa dirugikan dan akan meminta pertanggung jawaban dari penjual, dengan demikian penulis ingin mengetahui tentang jaminan kualitas produk yang dijual pada marketplace shopee, adapun masalah yang dikaji adalah ; (1) Bagaimana bentuk pertanggungjawaban penjual terhadap kualitas produk yang dijual pada marketplace shopee ? (2) Bagaimana perjanjian yang dilakukan oleh manajemen marketplace shopee dengan pihak penjual dalam perjaminan kualitas produk yang akan dijual pada konsumen ? (3) Bagaimana perspektif mabi’ pada akad bai’ terhadap jaminan kualitas produk pada transaksi jual beli di marketplace shopee. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan analisis deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, dokumentasi dan kuisioner. Penulis menyimpulkan bahwa bentuk pertanggung jawaban penjual terhadap kualitas produk pada situs Shopee ialah ada yang mau bertanggung jawab dan ada pula yang tidak mau bertanggung jawab, karena sebelumnya penjual telah memberikan informasi secara lengkap dan benar mengenai garansi produk yang ditawarkan pada kolom bagian deskripsi.Transaksi jual beli di marketplace shopee dalam perspektif mabi’ pada akad bai salam ini tidak sah, dikarenakan terdapat unsur gharar (penipuan), produk yang diterima oleh konsumen tidak sesuai dengan yang dideskripsi.
PERTANGGUNGAN RESIKO MENURUT FATWA DSN-MUI NO. 39 TAHUN 2002 TENTANG ASURANSI HAJI: STUDI PADA KEMENAG KOTA BANDA ACEH Mutia Martuna Ningsih; Armiadi Musa; Azmil Umur
Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol 5 No 1 (2024): Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/al-mudharabah.v5i1.4537

Abstract

This article aims to analyse the practice of Hajj insurance at the Ministry of Religious Affairs of Banda Aceh City with a review according to Fatwa DSN-MUI Number 39 of 2002 concerning Hajj insurance. The role of the government in the management of Hajj insurance and the mechanism for submitting Hajj insurance claims are analysed. The problems in this study focus on how is the practice of Hajj insurance for pilgrims and the mechanism for submitting Hajj insurance claims at the Ministry of Religious Affairs of Banda Aceh City with relevance to the DSN-MUI Fatwa Number 39 of 2002 concerning Hajj Insurance Practices. The primary data is gathered from interviews and observations. While secondary data is obtained from the results of research related to this study. The results showed that, first, the insurance practice at the Ministry of Religious Affairs of Banda Aceh City is only limited as a facility provider who proposes to the Central Ministry of Religion Office as a policy holder, so that the insurance claim process occurs at the central level and can be confusing for pilgrims. Nevertheless, the Hajj insurance used by pilgrims is considered in accordance with Islamic teachings because it is sharia-based. Second, the mechanism for submitting insurance claims, families can apply for insurance to the provincial ministry of religion office which will then be submitted to the centre while carrying a number of requirements. Some of the requirements include a death certificate (SKK), a statement letter of heirs from the sub-district and the account number of the deceased or heirs. Third, in the review of the DSN-MUI fatwa No.39 of 2002 concerning Hajj insurance, the practice of Hajj insurance that occurs at the Ministry of Religious Affairs of Banda Aceh City is still less than optimal. Hajj pilgrims do not even know at all about the insurance claim process. Especially for pilgrims from the regions, the process of submitting claims is considered difficult to understand. In fact, the heirs of pilgrims often do not know how to submit insurance claims used by pilgrims, the absence of representatives from PT Asuransi Takaful Keluarga in the regions is also an obstacle in the process of submitting claims, so that the families of pilgrims face challenges in submitting claims with a long procedures.
THE CONCEPT OF DEBT TRANSFER (HIWALAH) IN ISLAMIC BANKING BASED ON DSN-MUI FATWA NO. 31/DSN-MUI/VI/2002 Aidil Fikriadi; Azmil Umur
Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 5 No. 2 (2024): Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/al-mudharabah.v5i2.6560

Abstract

The purpose of the study carried out is to describe the implementation of hiwalah carried out in Islamic banking according to the DSN-MUI fatwa No.31/DSN-MUI/VI/2002 / regarding the transfer of debt which is generally closely related to hiwalah in hiwalah there are three parties involved, namely muhil, muhal, and muhal 'alaihi. The study method used in the study carried out is qualitative using the type of literature study (libarary research). Data is taken directly from primary data in the form of DSN-MUI fatwas and secondary data sourced from literature related to the discussion, namely books, scientific works in the form of journals and articles related to the research topic. The study findings indicate that if the transfer of debt from conventional financial institutions to Islamic financial institutions is carried out based on the DSN-MUI fatwa which explains about each alternative financing which is a series of contracts that are carried out, it has conformity and does not contradict the DSN-MUI fatwa No.31/DSN-MUI/VI/2002 regarding debt transfer. In practice, hiwalah is used in various Islamic financial transactions, for example in financing, investment, and risk management.
Co-Authors Aidil Fikriadi Andrian Minal Furqan Armiadi Musa Asrul Nizam Bin Mat Nod Chairul Fahmi Dedy Sumardi Ebi Purnama Lia Sahfitri Saraan Mohd. Kalam Daud Muhammad Syuib Mutia Martuna Ningsih Mutiara Fahmi Nurshadrina Ismail Sinta Kartika Putri Syifa Un Nafsi Thamrin