Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.697
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Dusturiah : Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial El-Mashlahah SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Takammul : Jurnal Studi Gender dan Islam Serta Perlindungan Anak El-Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah As-Siyadah: Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara Al-Mudharabah Jarima: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam
Misran Ramli
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 23 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

 1   2   3 
ANALYSIS OF MAQASHID SYARI'AH IN PRACTICE SETTING A 25% SERVICE FEE FOR UMKM CAPITAL REPAYMENT AT PNM MEKAAR SYARI'AH ACEH BESAR Marjani, Dhia; Abdullah, Arifin; Ramli, Misran
Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 6 No. 1 (2025): Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/al-mudharabah.v6i1.8257

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai prinsip hifzh al-maal (menjaga harta) dalam konteks penetapan uang jasa sebesar 25% pada program pembiayaan PNM Mekaar Syari’ah di Aceh Besar. Program ini merupakan bentuk pembiayaan usaha mikro yang ditujukan khusus bagi perempuan prasejahtera tanpa agunan, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaan ekonomi. Namun, adanya penetapan uang jasa sebesar 25% secara flat (tetap) setiap tahun menimbulkan persoalan tersendiri, terutama bagi pelaku UMKM yang memiliki pendapatan tidak tetap. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan apa yang dimaksud dengan maqashid syari’ah dan prinsipnya dalam kehidupan Masyarakat, bagaimana praktik pembiayaan modal dan pandangan pelaku UMKM terhadap penetapan uang jasa 25% oleh PNM Mekaar Syari’ah Aceh Besar, serta bagaimana ketentuan tersebut ditinjau dari prinsip hifzh al-maal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dengan pendekatan kualitatif, mengumpulkan data melalui wawancara langsung kepada nasabah dan pegawai PNM Mekaar Syari’ah Aceh Besar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun program ini membantu akses modal usaha, penetapan uang jasa yang tetap tanpa mempertimbangkan fluktuasi pendapatan dinilai memberatkan sebagian nasabah dan berpotensi bertentangan dengan prinsip hifzh al-maal. Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga dan mengelola harta secara proporsional dan menghindari beban yang merugikan. Oleh karena itu, penyesuaian sistem pembiayaan yang lebih adaptif terhadap kondisi ekonomi nasabah sangat diperlukan agar pelaksanaan program tetap sesuai dengan nilai-nilai maqashid syari’ah dan benar-benar menghadirkan kemaslahatan.
Pembinaan Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh Leni Nur Vinta Sari; Misran; Nurul Fithria
Jarima: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam Vol. 1 No. 1 (2025): Jarima: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam
Publisher : Program Studi Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jarima.v1i1.821

Abstract

Perlindungan anak merupakan bagian penting dalam pembangunan nasional, kasus anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika di Banda Aceh, khususnya di LPKA Kelas II, menunjukkan fluktuasi dengan rata-rata 5 kasus per bulan pada tahun 2023-2024. Terdapat tiga rumusan masalah dalam penelitian ini, Pertama mengetahui bentuk pembinaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika; Kedua, mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh terhadap pembinaan anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika; dan Ketiga, mengetahui pembinaan bagi anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika dalam perspektik hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yuridis empiris, data dikumpulkan melalui wawancara dengan Kepala Seksi Pembinaan dan dan Satuan Pengamanan Tahanan/Narapidana.di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh, observasi, dan dokumentasi, dianalisis secara deskriptif dengan triangulasi untuk menjamin validitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan di LPKA Kelas II Banda Aceh mencakup pendidikan formal (paket A, B, C), pelatihan keterampilan, dan pembinaan kepribadian, keagamaan, serta sosial untuk membentuk moral dan kemandirian anak binaan, dengan dukungan kerja sama berbagai pihak. Hambatan utama meliputi keterbatasan fasilitas, seperti ruang belajar dan sarana olahraga, serta kurangnya motivasi sebagian anak untuk berpartisipasi aktif. Dalam perspektif hukum Islam, pembinaan berfokus pada rehabilitasi melalui konsep ta’dib untuk memperbaiki moral, spiritual, dan sosial, sejalan dengan ajaran Islam meskipun fasilitas masih perlu ditingkatkan. Kata kunci: Pembinaan Anak, LPKA Kelas II Banda Aceh, Hukum Islam
THE SYSTEM OF DETERMINING SUBSIDIZED FERTILIZER RECIPIENTS FOR COFFEE FARMERS BY THE BENER MERIAH AGRICULTURE AND PLANTATION OFFICE ACCORDING TO THE CONCEPT OF AT-TAS'IR AL-JABARI Yusriga; Ramli, Misran
Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 7 No. 1 (2026): Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/al-mudharabah.v7i1.9691

Abstract

The construction of the Wastewater Treatment Plant (WWTP) in Aceh Tengah Regency is a strategic government project implemented through a construction service contract between the P2P Work Unit as the project owner and PT Meudang Pirak as the service provider. During its implementation, the project encountered various technical and non-technical constraints that resulted in contract changes through three addendum contracts. This condition raised legal issues regarding the validity of the addendum contracts under both positive law and the perspective of Islamic jurisprudence (fiqh muamalah), particularly within the framework of the ijārah 'ala al-'amāl contract. Therefore, the research problems of this study focus on the validity of the main contract and its addendums in the Aceh Tengah WWTP project and their conformity with the principles of ijārah 'ala al-'amāl. This study employs a qualitative method with a descriptive-analytical approach through library research by examining contract documents, statutory regulations, and relevant fiqh muamalah literature. The findings indicate that all addendum contracts implemented constitute legally valid contractual adjustments from administrative, juridical, and sharia perspectives, as they do not eliminate the pillars and conditions of the ijārah contract. Instead, the addendums function to maintain contractual continuity, ensure clarity of the work object, guarantee certainty of ujrah (wages), and realize the principles of justice and public benefit (maṣlaḥah). Accordingly, the main contract and its addendums in the Aceh Tengah WWTP project are deemed valid and consistent with both positive law and Islamic jurisprudence
Co-Authors Abidin Nurdin Arif Firmansyah Arifin Abdullah Auliana, Nurul Aulil Amri Cut Putrau Ujong Desi Royanti Leni Nur Vinta Sari Malika, Irhamni Marjani, Dhia Marwah Adi Halim, Zahratun Mawar, Sitti Mirza Hazaki Mursyid Djawas Nur Fatin Adila Binti Idereh Nurul Fithria Surya, Reni Syamsul Rijal Syarifah Rahmatillah Yusriga