Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Bacarita Law Journal
Natanel Lainsamputty
Universitas Pattimura
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
MODEL PENGAWASAN DAN TATA HUBUNGAN KEWENANGAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA Sherlock Halmes Lekipiouw; Hendrik Salmon; Natanel Lainsamputty
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 1 (2022): Maret
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v6i1.4405

Abstract

This research was conducted to review and analyze the technical aspects of the law, especially in the approach of constitutional law and administrative law related to governance and accountability and responsibility in managing village funds and how efforts are made in the framework of prevention, especially the supervision aspect of minimizing the existence of village funds. Misuse and corruption in the use of village funds by village officials. This study uses a socio-legal method (doctrinal analysis of the law) using 3 (three) approaches, namely first, the conditional approach, which refers to the village fund management policy strategy, mainly related to the high cases of corruption in village funds; (2) statute approach, which refers to the system to legislation relating to the management of village funds; and (3) legal policy, which relates to government policies in terms of monitoring and preventing corruption in the direction of village funds. All stages in this research are carried out using a community service research scheme that has been determined by the research institution to be carried out by the Research Team in the field of constitutional law studies and administrative law. The focus of the research will be directed at structuring the relationship of authority between law enforcement agencies and the government, in this case, the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP), in conducting supervision and law enforcement on the management of village funds. This is intended to obtain a model and policy framework for managing village funds free from criminal acts of corruption to realize the principles of transparency and accountability by the applicable laws and regulations.
Optimalisasi Penyerapan Aspirasi Masyarakat dalam pelaksanaan Musyawarah Desa di Negeri Suli Natanel Lainsamputty; Benyamin Charel Picauly
Bacarita Law Journal Vol 2 No 1 (2021): Agustus (2021) Bacarita Law Journal
Publisher : Programs Study Outside the Main Campus in Law Pattimura University ARU Islands Regency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (608.667 KB) | DOI: 10.30598/bacarita.v2i1.4686

Abstract

This paper uses a normative legal research method because the focus of the study departs from the vagueness of norms, using the approaches: statute approach, conceptual approach, and analytical approach, and the results of this paper regulate that village consultations are the authority of the Village Consultative Body, or what is called the Negeri Suli Government. namely Saniri authority. The Village Deliberation is a deliberation related to strategic matters so that it cannot be ruled out, the fact that has occurred over a period of 7 years since the Village Fund was disbursed, the Negeri Suli Government has neglected the stages of the Village Deliberation, and this has greatly impacted the sub-optimal development process. in the Suli country. Village deliberations aim to maximize the aspirations of the community which will be implemented through targeted government work programs
PENGUATAN KAPASITAS SANIRI NEGERI DALAM MEMBENTUK PERATURAN NEGERI DI NEGERI NUSANIWE KOTA AMBON Natanel Lainsamputty; Ronny Soplantila; Garciano Nirahua
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 3 (2022): Volume 3 Nomor 3 Tahun 2022
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v3i3.7242

Abstract

Peraturan Negeri merupakan dasar dalam bertindak oleh pemerintah, sehingga arah pembentukan peraturan harus menjawab kebutuhan masyarakat. Kenyataan yang terjadi di pemerintah Negeri kewenangan pembentukan peraturan Negeri dimiliki oleh Saniri Negeri. Realita yang terjadi sumber daya yang ada pada Saniri Negeri Nusaniwe masih terbatas kemampuannya dalam membentuk peraturan Negeri. Adapun metode yang dipakai dalam pengabdian ini adalah metode penyuluhan dan praktek pembentukan peraturan negeri di Negeri Nusaniwe. Harapan kami kegiatan ini dapat menambah kapasitas pengetahuan Saniri Negeri Nusaniwe dalam mebenruk Peraturan Negeri.
PENYULUHAN EKSEKUSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA DAN PENERAPAN EKSEKUSI UANG PAKSA Dezonda R Pattipawae; Hendry J Piris; Natanel Lainsamputty
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 3 (2023): Volume 4 Nomor 3 Tahun 2023
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v4i3.17256

Abstract

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan judul “Penyuluhan Eksekusi Peradilan Tata Usaha Negara Dan Penerapan Eksekusi Uang Paksa” bertujuan untuk : (1). Mengimplementasikan hasil penelitian terdahulu dengan permasalahan mengenai Pembayaran Uang Paksa dan Sanski Administrasi Terhadap Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak Patuh terhadap Putusan Tata Usaha Negara, (2). Sebagai bentuk edukasi dan peningkatan pemahaman hukum khususnya di bidang Hukum Acara Tata Usaha Negara dan Praktek Peradilan bagi masyarakat di Negeri Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah yang minim akan pendidikan hukum Hukum Acara Tata Usaha Negara dan Praktek Peradilan ini menggunakan metode pelaksanaan berupa kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan secara panel oleh pemateri yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan tanya jawab antara masyarakat dengan pemateri.
PENYULUHAN EKSEKUSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA DAN PENERAPAN EKSEKUSI UANG PAKSA Dezonda R Pattipawae; Hendry J Piris; Natanel Lainsamputty
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 3 (2023): Volume 4 Nomor 3 Tahun 2023
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v4i3.18366

Abstract

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan judul “ Penyuluhan Eksekusi Peradilan Tata Usaha Negara dan Penerapan Uang Paksa” bertujuan untuk : (1). Mengimplementasikan hasil penelitian terdahulu dengan permasalahan mengenai Pembayaran Uang Paksa dan Sanski Administrasi Terhadap  Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak Patuh terhadap Putusan Tata Usaha Negara, (2). Sebagai bentuk edukasi dan peningkatan pemahaman hukum khususnya di bidang Hukum Acara Tata Usaha Negara dan Praktek Peradilan  bagi masyarakat di Negeri Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah yang minim akan pendidikan hukum Hukum Acara Tata Usaha Negara dan Praktek Peradilan  ini menggunakan metode pelaksanaan berupa kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan secara panel oleh pemateri yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan tanya jawab antara masyarakat dengan pemateri.
Co-Authors Benyamin Charel Picauly Dezonda R Pattipawae Garciano Nirahua Hendrik Salmon Hendry J Piris Ronny Soplantila Sherlock Halmes Lekipiouw