Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

PENERAPAN PERLINDUNGAN, PENGUPAHAN DAN KESEJAHTERAAN PEKERJA DALAM UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN PADA PERATURAN KEPEGAWAIAN STIKES HARAPAN BANGSA PURWOKERTO Marlia Hafny Afrilies; Yuris Tri Naili; Fania Mutiara Savitri
Transparansi Hukum Vol 4, No 1 (2021): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v4i1.1597

Abstract

AbstrakPekerjaan sangat dibutuhkan semua orang untuk membiayai kebutuhan sehari-hari dan menjaga kelangsungan kehidupannya. Bagi sebagian orang, melakukan suatu pekerjaan tidak hanya untuk mendapatkan pendapatan agar dapat memenuhi kebutuhan hidup, akan tetapi juga sarana untuk menyalurkan hobi, berkarya sesuai dengan keinginan hati sehingga pekerjaan menjadi salah satu kenikmatan hidup dan menjadi lebih bermakna tidak hanya secara personal bagi diri sendiri, tetapi juga bermanfaat bagi keluarga serta lingkungan sekitarnya.Dalam menjalankan manajemen dan operasionalnya sehari-hari, setiap perusahaan membutuhkan peraturan kepengawaian yang harus dilaksanakan oleh seluruh karyawan dan pengusaha agar dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK) atau sering disebut dengan UU Naker telah menjelaskan megenai kebutuhan tersebut. UUK merupakan pokok dasar hukum dalam pembuatan peraturan-peraturan kepegawaian dalam suatu perusahaan. Hal yang selalu menjadi perhatian bagi kalangan pekerja adalah masalah kesejahteraan dan perlindungan pekerja yang diberikan perusahaan kepada pekerjanya.Penelitian ini merupakan penelitian hukum dalam bidang ketenagakerjaan yang menggunakan metode analisis data kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Metode pengumpulan data menggunakan metode observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi peraturan perlindungan pekerja, pengupahan pekerja, dan kesejahteraan pekerja dalam UU No.13 Tahun 2003 sudah dilaksanakan. Sedangkan rekomendasi yang diberikan penelitian ini adalah: (1) bagi pekerja diharapkan menjaga kedisiplinan dan mematuhi peraturan yang ditentukan perusahaan, (2) bagi pemerintah diharapkan dapat memberikan bekal yang memadai bagi pekerja terhadap pengetahuan dasar tentang ketenagakerjaan, (3) bagi perusahaan diharapkan untuk melengkapi peraturan kepegawaian yang sudah dibuat agar menjadi lebih baik. Kata kunci: Implementasi Perlindungan, Pengupahan, Kesejahteraan Pekerja
Optimalisasi Akses Literasi Produk Hukum Secara Digital di Era Ketebukaan Informasi Publik Alan Bayu Aji; Marlia Hafny Afrilies; Hesti Ayu Wahyuni; Maya Ruhtiani; Litya Surisdani Anggraeniko
Jurnal Pengabdian Masyarakat - PIMAS Vol 2 No 1 (2023): Februari
Publisher : LPPM Universitas Harapan Bangsa Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35960/pimas.v2i1.976

Abstract

The current era of Public Information Openness has had an impact on all sectors of people's lives, one of which is in the field of law. Disclosure of public information is a right of the community and an obligation for the state, in this case the provision of public information in the field of law in the form of legal products. The community is still very low in understanding regarding access to legal product literacy. This can be seen from the fact that there are still many misunderstandings about a draft legal product made by the Government and the DPR. To overcome these problems, through collaboration with the Legal Research and Writing Community, an activity has been carried out on the socialization of legal information documentation literacy. The activity was carried out directly and attended by students with legal backgrounds from several universities in Purwokerto. In carrying out these activities it aims to provide an understanding of how to optimally access legal product literacy digitally. This is considered important because apart from being a source of student knowledge, it can also be a means of effective outreach to the community, so as to minimize misunderstanding of a legal product made by the state.
Kedudukan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasca Pemberlakuan serta Pengaruhnya pada Bidang Kesehatan Litya Surisdani Anggraeniko; Marlia Hafny Afrilies
Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2021: Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (SNPPKM 2021)
Publisher : Universitas Harapan Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (446.485 KB)

Abstract

The employment introduction circumstance has brought superiorities and deprivations in indefinite fields. In the wellness sector, e.g., many inconsistencies chalk up been constitute with wellness collection no. 36 of 2009 and the collection on wellness working man No. 36 of 2014. The disposition euphemistic pre-owned is touchstone and legal. The emanations discussed are how the substitutions in the wellness sphere in the collection on Manpower modifications change, and how the collection on Manpower modifications make an analogy with with the wellness collection and the wellness Manpower circumstance for analysis. finally, in the collection on employment introduction related wellness services, the wellness sphere has identified many substitutions and if many existences over-the-counter than wellness working man and examination facilitate personnel. moreover, the three-year infirmary licensing transaction is anticipated to come around the superiority of utilities if by medical centre to the agreement thanks to the superiority of utilities has not changed. moreover, it was constitute that many percentages of the collection were not in conformation with collection No. 36 on wellness of 2009 and collection No. 36 of wellness working man of 2014These contents had existed before, causing new distortions and deviations. Keyword: Judicial Review, Omnibus Law, health
KESADARAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI MEDIA SOSIAL (STUDI MAHASISWA HUKUM BANYUMAS) Vina Okta Vidiana; Maya Ruhtiani; Marlia Hafny Afrilies
LONTAR MERAH Vol 6, No 1 (2023): Hukum Perlindungan Konsumen
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perlindungan data pribadi merupakan upaya untuk melindungi data pribadi pada rangkaian pemrosesan data pribadi untuk menjamin hak konstitusional subjek data pribadi. Perlindungan data pribadi ini penting karena apabila data pribadi tidak ada jaminan keamanannya maka akan terjadi kebocoran data pribadi khususnya pada media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum pengguna media sosial terhadap pentingnya perlindungan data pribadi. Maka masalah kesadaran hukum pengguna media sosial terhadap perlindungan data pribadi akan sangat penting dan mengandung masalah jika penggunanya tidak sadar akan pentingnya perlindungan data pribadi. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum mahasiswa hukum pada Perguruan Tinggi di Wilayah Banyumas. Sampel dalam penelitian ini adalah 100 mahasiswa hukum angkatan 2019 di wilayah Banyumas dengan pengambilan sampel menggunakan teknik random sampling dan cluster sampling. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, yaitu data yang telah diperoleh selanjtunya di analisis sesuai isu hukum yang dihadapi untuk kemudian ditarik kesimpulan yang menggambarkan apa yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari hasil jawaban kuesioner responden berdasarkan ke 4 (empat) indikator kesadaran hukum, mahasiswa hukum pada Perguruan Tinggi di Banyumas memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi
Socialization of Basic Software and Microsoft Word Application Training for Elementary Students Musafa Widagdo; Purwono Purwono; Marlia Hafny Afrilies; Hadi Jayusman
Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Indonesia Vol. 3 No. 2 (2023)
Publisher : Peneliti Teknologi Teknik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59247/jppmi.v3i2.116

Abstract

The progress of software is increasing along with the rapid development of technology. Software is made to facilitate human work. The convenience of the application cannot be maximized if users do not understand how to use it properly. This is generally caused by a lack of facilities and experts in the technology field, and it impacts users' lack of knowledge and insight. To keep pace with technological developments, each individual must learn the latest technologies, and one way is to attend training. Karang Duren Village is one of the areas in Sokaraja District, Banyumas Regency, Indonesia. Awareness in the field of Education in the Karang Duren Village area is very high, but they have problems related to education costs. This prompted the lecturers and students of Harapan Bangsa University to become resource persons in providing outreach and training to grade 6 students at SD Negeri 2 Karangduren as a form of effort to help increase insight and knowledge about operating software, especially Microsoft Word, correctly. This training is beneficial for elementary school students to add understanding and knowledge about Microsoft Word software and training. The training objectives can be achieved optimally if supported by more complete software facilities for student learning media.
Determinasi Ekonomi Pancasila Pasca Resesi Pada Konsep Welfare State Efendi Simanjuntak; Litya Surisdani Anggraeniko; Marlia Hafny Afrilies
Jurnal Hukum In Concreto Vol 1 No 1 (2022): Jurnal Hukum In Concreto
Publisher : LPPM Universitas Harapan Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia menjadi salah satu negara yang mengalami resesi akibat pandemi, meski telah berhasil keluar dari resesi ekonomi tetapi dampaknya saat ini masih begitu terasa, berbagai kebijakan dan juga pendekatan telah dikeluarkan tetapi luput mempertimbangkan kesejahteraan rakyat. Kunci utama dalam permasalahan ekonomi pasca resesi adalah dengan determinasi ekonomi Pancasila. Metode Penelitian yang digunakan adalah Yuridis-Normatif yakni penelitian yang mengalisa determinasi ekonomi Pancasila dan konsep Welfare State sesuai dengan ketentuan PUU dan norma yang berlaku. Hasil penelitian menunjukan bahwa pada konsep welfare state terdapat tanggungjawab negara terhadap kesejahteraan warga (social security) cirinya adalah terdapat program peningkatan kesejahteraan bagi keseluruhan warganya melalui stabilisasi ekonomi. Indonesia menjadi Negara yang menganut konsep ini diwujudkan melalui optimalisasi sistem ekonomi Pancasila. Pancasila dalam kehidupan ekonomi saat ini adalah sistem ekonomi Pancasila atau ekonomi kerakyatan yang berasaskan kekeluargaan, dengan mengimplementasikan Koperasi Unit Desa, mengidupkan kembali siklus ekonomi mikro dan juga langkah strategis lainnya yang menempatkan masyarakat sebagai faktor utama pemulihan.
Pendampingan dan Implementasi Tes Seleksi Perangkat Desa Karangsari Menggunakan CBT Efendi Simanjuntak; Monica Puspa Dewi; Marlia Hafny Afrilies
Jurnal Pengabdian Masyarakat - PIMAS Vol 2 No 3 (2023): Agustus
Publisher : LPPM Universitas Harapan Bangsa Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35960/pimas.v2i3.1214

Abstract

Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk melaksanakan pendampingan dan implementasi tes seleksi perangkat desa di Desa Karangsari Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas. Masalah mitra yang hendak diselesaikan dengan kegiatan ini adalah kekosongan perangkat desa Formasi Kaur Perencanaan Desa. Dimana dalam penyelesaiannya masih terdapat masalah lain yaitu masih kurang efektif dan efisien untuk proses pemilihan perangkat desa yaitu karena masih menggunakan sistem manual yang memiliki beberapa kelemahan baik dari operasionalnya yang membutuhkan banyak kertas, banyak tenaga kerja dan juga banyak biaya maupun dari sisi kualitasnya yang masih kurang karena masih ada kemungkinan besar terjadinya kecurangan. Solusi yang ditawarkan oleh Fakultas Sains dan Teknologi dan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Harapan Bangsa sebagai tim pengabdian adalah dengan mengadakan Seleksi Perangkat Desa menggunakan CBT dan tes praktik berkualitas. Kegiatan PKM telah berjalan dengan baik dan lancar dengan tiga proses seleksi yaitu Ujian Penyaringan Tertulis, Uji Praktik, serta Penilaian Prestasi dan Dedikasi
Penegakan Hukum Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor “Thrifting” Di Wilayah Banyumas Yulianti, Tri; Marlia Hafny Afrilies; Maya Ruhtianti
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 17 No 01 (2024): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 17 No 01 Tahun 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59582/sh.v17i01.827

Abstract

This study examines the buying and selling of imported used clothing in the Banyumas area which aims to identify and analyze law enforcement against the buying and selling of imported used clothing in the Banyumas area, and to identify and analyze the obstacles to law enforcement against the buying and selling of imported used clothing "thrifting" in the Banyumas area. This type of research uses empirical legal research, with the nature of descriptive research. The research location is at the Satria Sports Arena (GOR) Sunday Market, Purwokerto. Types and sources of data in research consists of two types, primary data and secondary data. Data collection techniques are by observation, interviews, and literature studies. Qualitative data analysis techniques. The results of this study are that law enforcement against the buying and selling of imported used clothing in the Banyumas area has not been carried out optimally, this can be proven by the absence of law enforcement carried out by the Department of Trade and Industry in the Banyumas area against traders of imported used clothing. Obstacles to law enforcement against thrifting buying and selling of imported used clothing in the Banyumas area is the lack of awareness of traders and consumers to comply with a statutory regulation.
Sosialisasi Pemberdayaan Remaja Perempuan dalam Menyikapi Tantangan Hak dan Privasi Digital di Era AI dan Media Sosial : Studi Kasus di SMA Negeri Wangon Apitta Rahmawati; Yuris Tri Naili; Marlia Hafny Afrilies
Nusantara Mengabdi Kepada Negeri Vol. 2 No. 3 (2025): August : Nusantara Mengabdi Kepada Negeri
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/numeken.v2i3.1167

Abstract

The advancement of artificial intelligence (AI) technology and social media has significantly influenced the dynamics of societal life, including women. Social media offers a space for the empowerment of women, but at the same time, it also presents various risks such as privacy violations, digital violence, and misuse of personal data. This community service activity aims to strengthen digital literacy among women, particularly in raising awareness of digital risks, protecting digital rights, and promoting safe and responsible social media use. The implementation methods of the activities include outreach in the form of workshops, discussion forums, and case simulations. The results of the activities indicate that there has been an increase in participants' knowledge about privacy in the digital world, forms of gender-based violence in the online realm, and strategies for preventing digital risks. This program is expected to serve as a model for empowering women through the enhancement of digital literacy in responding to the challenges of an increasingly digitalized era.