Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.735
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ensiklopedia of Journal Unes Law Review Menara Ilmu Journal of Social And Economics Research Jurnal Pelayanan Masyarakat journal of social and economic research
Deni Syaputra
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Lubuk Sikaping
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS PANCASILA DAN AGAMA DALAM MENYELESAIKAN MASALAH KEBANGSAAN : MENGATASI INTOLERANSI DAN RADIKALISME Deni Syaputra; Febby Febriani
Journal of Social and Economics Research Vol 4 No 2 (2022): JSER, December 2022
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v4i2.1277

Abstract

Pendidikan karakter merupakan solusi yang sangat penting untuk mengatasi berbagai masalah kebangsaan di Indonesia. Dengan membentuk individu yang memiliki nilai-nilai toleransi, integritas, dan kepedulian sosial, pendidikan karakter dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih harmonis, adil, dan berintegritas. Implementasi pendidikan karakter yang efektif memerlukan kolaborasi antara pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat. Melalui upaya bersama, kita dapat membangun fondasi yang kuat untuk masa depan bangsa yang lebih baik dan berkelanjutan. Dalam konteks kebangsaan, pendidikan karakter dapat memperkuat fondasi sosial dan politik, mengurangi konflik, dan membangun masa depan yang lebih baik. Esai ini akan membahas betapa pentingnya pendidikan karakter sebagai solusi untuk masalah kebangsaan di Indonesia.
PERAN DAN FUNGSI BAWASLU REPUBLIK INDONESIA DALAM SISTEM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA Deni Syaputra; Diani, Diani
Journal of Social and Economics Research Vol 5 No 2 (2023): JSER, December 2023
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v5i2.1279

Abstract

Akuntabiltas penyelenggaraan Pemilu harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan kewenangannya kepada publik baik secara politik maupun secara hukum. Bertanggung jawab secara politik berarti setiap unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu mempunyai kewajiban menjelaskan kepada masyarakat fungsinya dan alasan tindakan yang diambil. Bertanggungjawab secara hukum berarti setiap pihak yang diduga melakukan pelanggaran hukum perihal asas-asas Pemilu yang demokratik wajib tunduk pada proses penegakan hukum berdasarkan asas praduga tak bersalah dan asas due process of law yang diatur dalam KUHAP, Oleh karena itu salah satu prasyarat penting dalam penyelenggaraan Pemilu adalah bahwa penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan oleh lembaga yang mandiri.
Service Learning in Strengthening Community Literacy Through the Penyengat Mosque Library, Indonesia Satriadi Satriadi; Darlisma Darlisma; Deni Syaputra; Nia Anggraini; Arzun SeptianAfizul; Elly Yantinur
Jurnal Pelayanan Masyarakat Vol. 2 No. 4 (2025): Desember:Jurnal Pelayanan Masyarakat
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/jpm.v2i4.2594

Abstract

The background of this activity is based on the low level of literacy among the community and the suboptimal use of mosque libraries as educational public spaces. This community service activity aims to strengthen the culture of literacy through the implementation of service learning at the Penyengat Mosque Library, Penyengat Island, Tanjungpinang City. The community service was carried out using a participatory approach through four main stages: needs identification, activity planning, programme implementation, and evaluation. The activities carried out included reading classes, discussions on books with Islamic and Malay cultural themes, and literacy visits to introduce the library's collection to the community. The results showed an increase in community enthusiasm for reading activities and strengthened the library's function as a centre for intellectual da'wah and community learning. For students, this activity provided contextual learning experiences and developed communication, leadership, and social empathy skills. Overall, this programme was effective in building a literacy ecosystem based on religious values and local culture.
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN KEWENANGAN KELEMBAGAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Syaputra, Deni
Menara Ilmu : Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah Vol 11, No 76 (2017): Vol. XI Jilid 2 No. 76, Juli 2017
Publisher : LPPM Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/mi.v11i76.299

Abstract

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkunganhidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asasmanfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasanlingkungan hidup. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalahupaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumberdaya, kedalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidupgenerasi masa kini dan generasi masa depan. Setiap orang mempunyai hak yang sama ataslingkungan hidup yang baik dan sehat, hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitandengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pemerintah menetapkan kebijaksanaannasional tentang pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang dengan tetapmemperhatikan nilai-nilai agama, adat istiadat, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.Kata kunci : Peran Serta, Masyarakat, Lembaga Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
BATASAN PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN PEMERINTAH (DETOURNEMENT DE POUVOI) DALAM RANGKA PELAKSANAAN GOOD GOVERNMENT Deni Syaputra; Nurul Hidayah
Journal of Social and Economics Research Vol 5 No 1 (2023): JSER, June 2023
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v5i1.1270

Abstract

Negara sebagai sebuah organisasi yang dikonstruksikan sebagai sebuah organisasi yang diberikan kewenangan untuk mengatur, menjaga dan mensejahterakan masyarakat tidak dapat berbuat semaunya. Untuk itu, segala kewenangan Negara harus dan boleh diatur oleh “hukum’. Pemerintah memiliki dua kedudukan yaitu sebagai salah satu organ negara dan sebagai administrasi negara. Di dalam negara hukum, setiap aspek tindakan pemerintahan baik dalam lapangan pengaturan maupun dalam lapangan pelayanan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan atau berdasarkan pada legalitastidak sepenuhnya dapat diterapkan ketika suatu negara menganut konsepsi welfare state, seperti halnya Indonesia. Dalam konsepsi welfare state, tugas utama pemerintah adalah memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Dalam hal-hal tertentu pemerintah dapat melakukan tindakan secara bebas yang didasarkan pada freies Ermessen, yakni kewenangan yang sah untuk turut campur dalam kegiatan sosial guna melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan kepentingan umum.
PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS PANCASILA DAN AGAMA DALAM MENYELESAIKAN MASALAH KEBANGSAAN : MENGATASI INTOLERANSI DAN RADIKALISME Deni Syaputra; Febby Febriani
Journal of Social and Economics Research Vol 4 No 2 (2022): JSER, December 2022
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v4i2.1277

Abstract

Pendidikan karakter merupakan solusi yang sangat penting untuk mengatasi berbagai masalah kebangsaan di Indonesia. Dengan membentuk individu yang memiliki nilai-nilai toleransi, integritas, dan kepedulian sosial, pendidikan karakter dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih harmonis, adil, dan berintegritas. Implementasi pendidikan karakter yang efektif memerlukan kolaborasi antara pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat. Melalui upaya bersama, kita dapat membangun fondasi yang kuat untuk masa depan bangsa yang lebih baik dan berkelanjutan. Dalam konteks kebangsaan, pendidikan karakter dapat memperkuat fondasi sosial dan politik, mengurangi konflik, dan membangun masa depan yang lebih baik. Esai ini akan membahas betapa pentingnya pendidikan karakter sebagai solusi untuk masalah kebangsaan di Indonesia.
PERAN DAN FUNGSI BAWASLU REPUBLIK INDONESIA DALAM SISTEM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA Deni Syaputra; Diani, Diani
Journal of Social and Economics Research Vol 5 No 2 (2023): JSER, December 2023
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v5i2.1279

Abstract

Akuntabiltas penyelenggaraan Pemilu harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan kewenangannya kepada publik baik secara politik maupun secara hukum. Bertanggung jawab secara politik berarti setiap unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu mempunyai kewajiban menjelaskan kepada masyarakat fungsinya dan alasan tindakan yang diambil. Bertanggungjawab secara hukum berarti setiap pihak yang diduga melakukan pelanggaran hukum perihal asas-asas Pemilu yang demokratik wajib tunduk pada proses penegakan hukum berdasarkan asas praduga tak bersalah dan asas due process of law yang diatur dalam KUHAP, Oleh karena itu salah satu prasyarat penting dalam penyelenggaraan Pemilu adalah bahwa penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan oleh lembaga yang mandiri.
Co-Authors Arzun SeptianAfizul Darlisma Diani, Diani Elly Yantinur Fauzia Zainin Febby Febriani Feby Adriani M. Nur, Sadath Nia Anggraini Nurul Hidayah Sadath M. Nur Salsabila Syafiah Satriadi Satriadi Yuni Andriani Yusmiarni Yusmiarni, Yusmiarni