Raden Muhamad Ibnu Mazjah
Universitas Mathla'ul Anwar Banten

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

Kesesuaian Sistem Hukum Asli Dengan Reformasi Pidana: Studi Kasus Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Kurdi, Kurdi; Mazjah, Ibnu
UNES Law Review Vol. 7 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i2.2355

Abstract

Penelitian ini mengkaji keberadaan hukum adat sebagai representasi sistem hukum asli Indonesia serta kesesuaiannya dengan reformasi hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Hukum adat dipandang sebagai pilar yang mencerminkan nilai-nilai lokal dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun, sekaligus diakui secara konstitusional sebagai bagian penting dari kerangka hukum nasional. Penelitian ini juga membahas upaya modernisasi hukum pidana yang tetap mengakomodasi nilai-nilai hukum asli bangsa, termasuk prinsip-prinsip hukum adat, nilai agama, dan tradisi lokal, guna menciptakan keadilan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi hukum adat dalam konteks hukum nasional dan tantangan harmonisasi antara hukum adat dengan hukum pidana modern, serta memberikan rekomendasi untuk penguatan sistem hukum nasional yang inklusif dan responsif terhadap keberagaman budaya Indonesia.
Pergeseran Fungsi Jaksa Sebagai Dominus Litis Ke Arah Restorative Justice: Analisis Normatif Dan Empiris Kurdi, Kurdi; Mazjah, Ibnu; Dadek, Teuku Ahmad
ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Vol 7, No 2 (2025): ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum November
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/arbiter.v7i2.6728

Abstract

The Indonesian criminal justice system is undergoing a fundamental transformation from a retributive approach to restorative justice. This study aims to analyze the implications of this paradigm shift on the dominus litis principle upheld by the Prosecutor's Office, and evaluate its implementation in ensuring legal certainty and justice for victims. The research method used is socio-legal, combining normative analysis of laws and regulations (Criminal Procedure Code, Prosecutor's Office Law, New Criminal Code, Perja 15/2020) with empirical analysis related to the reality of law enforcement. The results of the study indicate that restorative justice does not weaken the dominus litis principle, but rather functionalizes it into a more humane discretionary authority, changing the role of prosecutors from mere prosecutors to peace facilitators. However, empirically, weaknesses were found in the legal product of the Decree on Termination of Prosecution (SKPP), which is purely administrative in nature, making it vulnerable to pretrial and weak in the execution of compensation for victims. This study concludes that to ensure complete legal certainty without compromising victims' rights, the implementation of restorative justice must be synchronized with Article 132 of Law No. 1 of 2023 (New Criminal Code) and adopt a judicial scrutiny mechanism to ensure that peace agreements have binding enforcement power.