Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum Jurnal Ius Constituendum Unes Law Review Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan JURNAL RECHTENS Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Majalah Hukum Nasional Journal Of World Science Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)
Raden Muhamad Ibnu Mazjah
Universitas Mathla'ul Anwar Banten
Religion Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
Pemisahan Kekuasaan Dalam Sistem Pemerintahan: Studi Atas Implementasi Trias Politica Di Indonesia Kurdi, Kurdi; Mazjah, Ibnu
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i3.4446

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip pemisahan kekuasaan (trias politica) dalam sistem pemerintahan Indonesia, dengan fokus pada tantangan dan peluang perbaikan yang dihadapi. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini mengeksplorasi perkembangan sejarah pemisahan kekuasaan di Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga era Reformasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun amandemen UUD 1945 telah memperkuat independensi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Hal ini terlihat dari dominasi eksekutif dalam proses legislasi, lemahnya independensi lembaga yudikatif, dan ketidakjelasan batas kewenangan antar lembaga. Oleh karena itu, diperlukan upaya komprehensif untuk mengoptimalkan penerapan prinsip pemisahan kekuasaan, baik melalui penguatan regulasi maupun reformasi kelembagaan, guna menciptakan pemerintahan yang lebih efektif dan demokratis.
Kesesuaian Sistem Hukum Asli Dengan Reformasi Pidana: Studi Kasus Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Kurdi, Kurdi; Mazjah, Ibnu
UNES Law Review Vol. 7 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i2.2355

Abstract

Penelitian ini mengkaji keberadaan hukum adat sebagai representasi sistem hukum asli Indonesia serta kesesuaiannya dengan reformasi hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Hukum adat dipandang sebagai pilar yang mencerminkan nilai-nilai lokal dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun, sekaligus diakui secara konstitusional sebagai bagian penting dari kerangka hukum nasional. Penelitian ini juga membahas upaya modernisasi hukum pidana yang tetap mengakomodasi nilai-nilai hukum asli bangsa, termasuk prinsip-prinsip hukum adat, nilai agama, dan tradisi lokal, guna menciptakan keadilan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi hukum adat dalam konteks hukum nasional dan tantangan harmonisasi antara hukum adat dengan hukum pidana modern, serta memberikan rekomendasi untuk penguatan sistem hukum nasional yang inklusif dan responsif terhadap keberagaman budaya Indonesia.
Pergeseran Fungsi Jaksa Sebagai Dominus Litis Ke Arah Restorative Justice: Analisis Normatif Dan Empiris Kurdi, Kurdi; Mazjah, Ibnu; Dadek, Teuku Ahmad
ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Vol 7, No 2 (2025): ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum November
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/arbiter.v7i2.6728

Abstract

The Indonesian criminal justice system is undergoing a fundamental transformation from a retributive approach to restorative justice. This study aims to analyze the implications of this paradigm shift on the dominus litis principle upheld by the Prosecutor's Office, and evaluate its implementation in ensuring legal certainty and justice for victims. The research method used is socio-legal, combining normative analysis of laws and regulations (Criminal Procedure Code, Prosecutor's Office Law, New Criminal Code, Perja 15/2020) with empirical analysis related to the reality of law enforcement. The results of the study indicate that restorative justice does not weaken the dominus litis principle, but rather functionalizes it into a more humane discretionary authority, changing the role of prosecutors from mere prosecutors to peace facilitators. However, empirically, weaknesses were found in the legal product of the Decree on Termination of Prosecution (SKPP), which is purely administrative in nature, making it vulnerable to pretrial and weak in the execution of compensation for victims. This study concludes that to ensure complete legal certainty without compromising victims' rights, the implementation of restorative justice must be synchronized with Article 132 of Law No. 1 of 2023 (New Criminal Code) and adopt a judicial scrutiny mechanism to ensure that peace agreements have binding enforcement power.
Co-Authors Cahayo, Raul Gindo Dadek, Teuku Ahmad Dominikus Rato Esa Lupita Sari Kornelius Benuf Kristianus Jimy Pratama Kurdi Kurdi Kurdi Kurdi Kurdi Lina Kushidayati Lista Widyastuti Moh Rosyid Muhaimin Teuku Ahmad Dadek