Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.133
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Farabi Al-Syakhshiyyah : Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan AHKAM : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora DIKTUM: JURNAL SYARIAH DAN HUKUM Sosiologia : Jurnal Agama dan Masyarakat Jurnal Kajian Manajemen Dakwah Edumaspul: Jurnal Pendidikan Jurnal Hukum Keluarga Islam Jurnal Pengkajian Penelitian Syariah dan Ilmu Hukum Continuum: Indonesian Journal of Islamic Community Development Al-Hukamaa: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Muhiddin Muhiddin
Institut Agama Islam Negeri Parepare
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
Batasan Intervensi Mertua dalam Rumah Tangga Anak Perspektif Hukum Keluarga Islam Muh. Tahir; Agus Muchsin; Muhiddin Bakri
AHKAM Vol 5 No 2 (2026): AHKAM: Jurnal Hukum Islam dan Humaniora
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58578/ahkam.v5i2.9957

Abstract

Although family dynamics have been widely studied, research that specifically discusses the limits of parents-in-law’s intervention in their children’s households from the perspective of Islamic family law remains limited. This study aimed to identify forms of parents-in-law’s intervention, analyze their limits based on rights and obligations in Islamic family law, and evaluate their impact on family independence. This study used a qualitative approach with a normative juridical design supported by limited empirical data. The research participants consisted of 10 married couples selected using purposive sampling. Data were collected through semi-structured interviews and literature study, and were then analyzed using thematic analysis. The results showed that parents-in-law’s intervention generally occurred in family decision-making, economic management, and child-rearing patterns. Excessive intervention tended to reduce couples’ autonomy and trigger conflict within the household. From the perspective of Islamic family law, such intervention may conflict with the principle of qawwāmah and the wife’s right to proper housing (haq al-maskān) when it exceeds the limits of advice. These findings emphasize the importance of balancing the obligation to be dutiful to parents (birr al-wālidayn) and the independence of the nuclear family. Thus, this study contributes to the development of Islamic family law studies by offering a clarification of the limits of parents-in-law’s intervention so that interfamily relations remain harmonious, just, and do not disrupt the autonomy of the children’s household.
Pertimbangan Karier dalam Penundaan Kehamilan: Perspektif Maqāṣid Al-Syarī‘Ah sarman01; M Ali Rusdi; Muhiddin Bakri; sudirman L; Saidah
Al-Hukamaa: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 3 No. 3 (2025): Al-Hukamaa: Jurnal Hukum Keluarga Islam Special Edition
Publisher : Insitut Agama Islam Negeri Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35905/al-hukamaa.v3i3.16050

Abstract

Penelitian ini mengkaji fenomena penundaan kehamilan oleh wanita karir di Kabupaten Polewali Mandar melalui perspektif Maqāṣid al-Syarī‘ah. Perubahan peran perempuan di ruang publik mendorong sebagian wanita karir menunda kehamilan, yang sering menimbulkan tekanan sosial dan dinamika internal rumah tangga. Penelitian difokuskan pada: alasan penundaan, metode yang digunakan dan keterlibatan suami, dampak penundaan tanpa musyawarah terhadap ketahanan keluarga, serta tinjauan Maqāṣid al-Syarī‘ah terhadap praktik tersebut. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif studi kasus, dengan data dari observasi, wawancara mendalam empat wanita karir yang menunda kehamilan, serta dokumentasi pendukung. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan penundaan meliputi beban kerja tinggi, mobilitas pekerjaan, kebijakan institusi yang kurang mendukung, kesiapan mental, dan pertimbangan ekonomi. Metode yang umum digunakan adalah kontrasepsi modern, namun keputusan sering diambil sepihak tanpa musyawarah suami-istri. Penundaan tanpa musyawarah berdampak pada menurunnya komunikasi, kepercayaan, munculnya konflik peran, dan potensi melemahkan ketahanan keluarga. Dari perspektif Maqāṣid al-Syarī‘ah, penundaan kehamilan dibenarkan jika menjaga kemaslahatan keluarga dan tujuan pokok syariat (ḥifẓ al-dīn, al-nafs, al-‘aql, al-nasl, al-māl), tetapi penundaan tanpa musyawarah bertentangan dengan prinsip syura, merusak keharmonisan, dan mengancam kelestarian keturunan. Dengan demikian, penundaan kehamilan hanya syar‘i jika dilakukan melalui kesepakatan bersama, memperhatikan maslahat keluarga, dan menjaga stabilitas rumah tangga sesuai kerangka Maqāṣid al-Syarī‘ah.
Implementasi Keadilan Gender dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam Yuliana; Hannani; Muhiddin Bakri
Al-Hukamaa: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 3 No. 3 (2025): Al-Hukamaa: Jurnal Hukum Keluarga Islam Special Edition
Publisher : Insitut Agama Islam Negeri Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35905/al-hukamaa.v3i3.16242

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengedentifikasi implementasi keadilan gender dalam perkawinan dari perspektif hukum Islam. Isu keadilan gender dalam konteks rumah tangga menjadi relevan, khususnya berkaitan dengan distribusi peran, hak, dan kewajiban antara suami dan istri. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan teologis normatif dan sosiologis, serta pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan pasangan suami istri, pemuka agama, dan aparat Kantor Urusan Agama, didukung observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi, penyajian, dan verifikasi untuk menghasilkan temuan yang kredibel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai keadilan gender masih bervariasi. Sebagian besar masih mempraktikkan relasi tradisional yang menempatkan laki-laki sebagai otoritas utama, sementara perempuan cenderung berada pada posisi subordinat. Namun, terdapat praktik perkawinan yang menekankan kesetaraan dalam pengambilan keputusan, pembagian tanggung jawab domestik, serta akses terhadap pendidikan dan ekonomi. Perspektif hukum Islam memberikan basis normatif yang memungkinkan tercapainya keadilan gender melalui prinsip musyawarah, kesalingan (muwāzanah), dan perlindungan hak-hak masing-masing pihak dalam perkawinan. Temuan ini merekomendasikan penguatan pendidikan dan sosialisasi keadilan gender berbasis nilai-nilai Islam melalui lembaga pendidikan, kegiatan dakwah, dan kebijakan publik sebagai upaya mewujudkan kehidupan perkawinan yang adil dan harmonis.
Reinterpretasi Syarat al-‘Aql dalam Ḥaḍānah: Integrasi Hukum Keluarga Islam dan Asesmen Kapasitas Pengasuhan Muh Aksan; Hannani Hannani; Muhiddin Muhiddin; Ahmad Ahmad
SAKINAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 4 No. 2 (2026): SAKINAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : State Islamic University of Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini menganalisis bagaimana syarat al-‘aql dalam ḥaḍānah seharusnya ditafsirkan ketika orang tua memiliki kondisi kesehatan mental. Alih-alih menjadikan diagnosis sebagai penghalang otomatis, penelitian mengintegrasikan fikih empat mazhab, hukum keluarga Indonesia, putusan pengadilan, dan literatur psikologi klinis tentang kapasitas pengasuhan. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan analitis. Bahan primer meliputi kitab fikih klasik, Kompilasi Hukum Islam, peraturan perkawinan dan perlindungan anak, hukum disabilitas, Convention on the Rights of Persons with Disabilities, hukum acara mengenai keterangan ahli, serta putusan ḥaḍānah terpilih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fikih klasik lebih bernuansa daripada model sehat–gila yang sepenuhnya biner: selain al-‘aql, fukaha menilai amanah dan kemampuan aktual mengasuh, sementara sebagian doktrin memperhatikan sifat gangguan yang sementara dan mengembalikan hak asuh ketika penghalang berakhir. Hukum Indonesia juga telah menyediakan standar keselamatan anak, tetapi belum memiliki pedoman pembuktian teknis untuk menilai kesehatan mental orang tua. Artikel ini menawarkan kerangka penilaian fungsional berbasis risiko yang menguji kemampuan pengasuhan aktual, faktor pelindung, terapi, sistem dukungan, dan risiko bahaya konkret sebelum hak asuh dibatasi atau dialihkan. Kerangka ini diarahkan untuk melindungi anak tanpa diskriminasi berbasis disabilitas serta tetap menempatkan hakim sebagai pengambil keputusan hukum.
Co-Authors A. Nurkidam Abd Rasyid Abd. Halim K Abdul Karim bin Khairuddin Agung Agus Muchsin Ahmad Ahmad Anita Apriliani Aris Dian Angreini Fikri H. Sudirman L. Hannani Hannani Hannani ISKANDAR Islamul Haq Megawati Muh Aksan Muh. Tahir Muhammad Ali Rusdi Bedong Muhammad Saleh Muhammad Zaldy Febry Nur Dewi Muh. Nur Nur, Muhammad Yaumil Awal Nurlina Nurlina Rusdaya Basri, Rusdaya Saidah Saidah sarman01 Sitti Jamilah Amin Suci Cahaya Ningsi Wiwik Ulfia - Yuliana