Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal University Of Bengkulu Law Journal Abdihaz: Jurnal Ilmiah Pengabdian pada Masyarakat Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research
Marlinah Marlinah
Universitas Prof. Dr. Hazairin SH
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Sistem Noken Berbasis Hukum Progresif dalam Bingkai Demokrasi di Indonesia Wiwit Pratiwi; Sugiarto Sugiarto; Marlina Marlina
University Of Bengkulu Law Journal Vol 5, No 1 (2020): APRIL
Publisher : Universitas Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/ubelaj.5.1.62-73

Abstract

Penelitian ini difokuskan pada persoalan sistem pemilu yang menggunakan mekanisme adat yaitu sistem noken yang dilaksanakan masyarakat adat Papua di Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan: pertama, mekanisme sistem noken dalam pemilihan umum di Indonesia yang diterapkan masyarakat Papua. Sistem Noken tersebut dalam pelaksanaanya disesuaikan dengan mekanisme adat setempat. Kedua, Sistem pemilu di Indonesia menganut asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil seperti yang diamanatkan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun sistem noken bertentangan dengan asas pemilu tersebut, sehingga terjadi pertentangan antara sistem pemilu pada umumnya dengan sistem noken. Pada negara yang pluralistik seperti Indonesia, konstitusi juga harus mencerminkan watak dan praktik yang menghargai keberagaman sosial di dalam masyarakat. Gagasan mengenai hukum progresif menjadi jawaban dari pertentangan tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadikan model noken memiliki nilai konstitusional dapat dikatakan sebagai salah satu hukum progresif.
Moringa oleifera L. sebagai Solusi Sosioekonomi dan Kesehatan Masyarakat dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 di Bengkulu Risnita Tri Utami; Marlinah Marlinah
Abdihaz: Jurnal Ilmiah Pengabdian pada Masyarakat Vol 3 No 2 (2021): December
Publisher : Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32663/abdihaz.v3i2.1479

Abstract

Moringa oleifera L. for Socioeconomic and Public Health Solutions in Facing the Covid-19 Pandemic in Bengkulu The Corona virus (COVID-19) which causes disorders of the human respiratory system has spread rapidly in various parts of the world. One of Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH's efforts in providing solutions to the community during this pandemic was through community service activities. The target of the community service activities were residents who fall into the middle to lower economic class category in Pasar Baru, Pasar Melintang, and Jitra sub-districts, Teluk Segara district. The purpose of this program was to help empower the community to increase awareness of maintaining health and environmental hygiene as well as improving the economy through additional income from sales of moringa processed products. The methods used in this activity were socialization, education on the benefits of moringa, and training for the use of moringa. The results of the activity showed that the enthusiasm of the community was high. It could be seen from the seedlings of moringa that were given to life target residents reaching 94%. Furthermore, the understanding of the benefits of moringa increased during this program. The high enthusiasm was also seen from the village employees, PKK women, and youth groups to attend training on moringa processed products. Community service has been carried out well and received very good attention from community members in Pasar Baru, Pasar Melintang, and Jitra sub-districts.
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyebaran Video Asusila Di Media Sosial Berdasarkan Pasal 27 Ayat 1 JO Pasal 45 Ayat 1 UU No.1 Tahun 2024 Tentang ITE Di Wilayah Hukum Polda Bengkulu Agus Said Rachman; Dwikari Nuristiningsi; Marlinah Marlinah
Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research Vol. 4 No. 2 (2026): April - Juni
Publisher : Institute of Advanced Knowledge and Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijim.v4i2.761

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran video asusila di media sosial berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) jo Pasal 45 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 2024 tentang ITE di wilayah hukum Polda Bengkulu serta faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan penerapan sanksi pidana. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan penyidik Subdirektorat Siber Polda Bengkulu dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pertanggungjawaban pidana dilakukan melalui laporan, penyelidikan, penelusuran digital, pemeriksaan korban, saksi, dan pelaku, serta pembuktian unsur setiap orang, dengan sengaja, tanpa hak, dan mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya konten bermuatan asusila. Faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan penerapan sanksi pidana meliputi luas penyebaran, motif pelaku, tingkat kesengajaan, peran pelaku, alat bukti digital, dan dampak terhadap korban. Kesimpulannya, penerapan pertanggungjawaban pidana telah dilakukan sesuai UU ITE, sedangkan perbedaan penerapan sanksi pidana dipengaruhi oleh fakta hukum dan kondisi masing-masing perkara
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Melalui Aplikasi Pinjaman Online Di Provinsi Bengkulu Manti Laras Wati; Himawan Ahmed Sanusi; Marlinah Marlinah
Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research Vol. 4 No. 2 (2026): April - Juni
Publisher : Institute of Advanced Knowledge and Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijim.v4i2.940

Abstract

Maraknya platform peminjaman dana berbasis digital yang beroperasi tanpa izin resmi di Provinsi Bengkulu telah mendorong meningkatnya insiden pemanfaatan data kependudukan warga secara tidak sah. Meskipun regulasi perlindungan data seperti UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, UU ITE, dan KUHP Baru telah menetapkan ancaman sanksi yang signifikan, daya jera dari penegakan hukum yang ada dinilai masih jauh dari optimal. Kajian ini membahas dua persoalan pokok: (1) bagaimana konstruksi pertanggungjawaban pidana bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan data pribadi melalui kanal pinjaman digital, dan (2) sejauh mana instrumen sanksi pidana yang tersedia mampu menghadirkan perlindungan nyata bagi para korban. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan, penelitian ini menyimpulkan bahwa sanksi pidana yang diatur regulasi berlaku sudah memadai secara normatif, namun efektivitasnya terhambat oleh anonimitas pelaku, rekayasa identitas digital, lemahnya mekanisme verifikasi platform, serta rendahnya literasi keamanan siber masyarakat. Kajian ini merekomendasikan tiga pilar solusi: penguatan kapasitas forensik digital aparat penegak hukum, intensifikasi pengawasan regulator terhadap fintech lending, dan penyelenggaraan edukasi publik secara masif dan berkelanjutan.
Co-Authors Agus Said Rachman Dwikari Nuristiningsi Himawan Ahmed Sanusi Manti Laras Wati Risnita Tri Utami Sugiarto Sugiarto Wiwit Pratiwi