Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

1.503

P-Index

This Author published in this journals

All Journal AL IMARAH : JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM University Of Bengkulu Law Journal jurnal hukum das sollen Majalah Keadilan NEGREI: Academic Journal of Law and Governance Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi

Wiwit Pratiwi

Faculty Of Law, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH, Bengkulu, Indonesia

Author-ID : 7223474

Religion Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

SISTEM PEMILIHAN INTERNAL PARTAI DALAM MENENTUKAN KANDIDAT LEGISLATIF YANG DEMOKRATIS DAN BERINTEGRITAS Pratiwi, Wiwit; Sugiarto, Sugiarto
Majalah Keadilan Vol 20 No 1 (2020): MAJALAH KEADILAN
Publisher : Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH

Tujuan penulisan ini merancang sistem pemilihan internal partai dalam menentukan kandidat legeslatif untuk menentukan kandidat legislatif yang demokratis dan berintegritas, agar semua parpol dapat melaksanakan serta menguatkan sistem demokrasi dan kepartaian yang efektif berdasarkan pasal 22E (3) UUD RI 1945 serta pasal 29 ayat (1) huruf b UU No. 2 tahun 2011 tentang partai politik. maka diperlukan penguatan kelembagaan serta peningkatan fungsi dan peran partai politik dalam menentukan bakal calon legislatif. Penulisan ini penting dilakukan karena tugas dan tanggungjawab parpol semakin berat di masa mendatang karena bertanggung jawab untuk mendidik kader bangsa untuk menjadi legislator dengan kriteria :demokratis dan berintegritas. Diperlukan reformasi sistemik dari hulu ke hilir. Reformasi dari hulu dimulai dengan mendesain model baru penentuan tim seleksi partai dan reformasi sistemik di hilir dilakukan melalui model yang lebih baik didalam seleksi akhir penentuan balon oleh parpol. Model baru seleksi Timsel yang diisi oleh tokoh-tokoh internal partai yang profesional di bidang ilmu : hukum tata negara, ilmu politik, ekonomi, sosiologi, psikologi dan informasi/teknologi (IT). sistim serta model seleksi bakal calon dimulai dengan menetapkan syarat calon legislatif di internal partai yaitu: kader atau anggota parpol yang aktif serta loyalis; profesional,pernah atau sedang menjadi salah satu organisasi kemasyarakatan, berlatar belakang sarjana dan demokratis serta berintegritas: jujur dan adil. Proses dalam melakukan model seleksinya dimulai dengan tahap seleksi pemenuhan syarat administrasi, tahap uji kompetensi tentang legislatif: melalui tulis dan makalah, tahap uji kepribadian psikologi, dan tahap menyajikan visi-misi proyeksi calon dan seleksi wawancara melibatkan partisipasi kader â€“ kader internal partai. Model seleksi yang bagus melalui fit and proper test secara terbuka.

OMNIBUS LAW SEBUAH PROBLEMATIK DAN PARADIGMA HUKUM DI INDONESIA Zico Junius Fernando; Wiwit Pratiwi; Yagie Sagita Putra
AL IMARAH : JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM Vol 6, No 1 (2021): Vol 6, No 1 Tahun 2021: Januari
Publisher : Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/imr.v6i1.4122

Abstract: This study uses a normative legal research method in the form of library research, which is conducted by collecting primary, secondary and or tertiary legal materials. The technique of collecting materials used in this research is literature study, which is carried out by identifying literature in the form of statutory regulations, books, official documents, papers, and several other sources related to this research. Then, the whole material that has been collected, the authors process and make an analysis of the collected material. The materials that have been collected are analyzed qualitatively and to classify legal materials, the authors use content analysis. This study discusses the concept of Omnibus Law whose ultimate goal is to find a solution to legal certainty in Indonesia. Whether the Omnibus Law approach can provide legal harmonization in Indonesia or vice versa, it raises new problems, but it is hoped that in the future the Law resulting from the Omnibus Law concept can lead to a Law that can cover all the rules as a whole so that the ideals of this concept can be realized well. Keywords: Omnibus Law, Problematics, Legal Paradigms

Sistem Noken Berbasis Hukum Progresif dalam Bingkai Demokrasi di Indonesia Wiwit Pratiwi; Sugiarto Sugiarto; Marlina Marlina
University Of Bengkulu Law Journal Vol 5, No 1 (2020): APRIL
Publisher : Universitas Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/ubelaj.5.1.62-73

Penelitian ini difokuskan pada persoalan sistem pemilu yang menggunakan mekanisme adat yaitu sistem noken yang dilaksanakan masyarakat adat Papua di Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan: pertama, mekanisme sistem noken dalam pemilihan umum di Indonesia yang diterapkan masyarakat Papua. Sistem Noken tersebut dalam pelaksanaanya disesuaikan dengan mekanisme adat setempat. Kedua, Sistem pemilu di Indonesia menganut asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil seperti yang diamanatkan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun sistem noken bertentangan dengan asas pemilu tersebut, sehingga terjadi pertentangan antara sistem pemilu pada umumnya dengan sistem noken. Pada negara yang pluralistik seperti Indonesia, konstitusi juga harus mencerminkan watak dan praktik yang menghargai keberagaman sosial di dalam masyarakat. Gagasan mengenai hukum progresif menjadi jawaban dari pertentangan tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadikan model noken memiliki nilai konstitusional dapat dikatakan sebagai salah satu hukum progresif.

HUKUM DAN MORAL DALAM KASUS-KASUS HUKUM DI INDONESIA Ria Anggraeni Utami; Zico Junius Fernando; Wiwit Pratiwi; David Aprizon Putra
AL IMARAH : JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM Vol 7, No 2 (2022): JULI
Publisher : Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/imr.v7i2.7467

Abstrak Hukum selalu berkaitan erat dengan moralitas. Hukum tidak ada artinya jika tidak dibarengi dengan moral, sehingga kualitas hukum sangat ditentukan oleh kualitas moral. Hukum lebih dikodifikasikan daripada moralitas, artinya dituliskan dan secara lebih sistematis disusun dalam peraturan perUndang-Undang, Hukum membatasi diri pada tingkah laku secara lahiriah, sedangkan moral menyangkut sikap batin seseorang subjek hukum. Hukum didasarkan atas kehendak masyarakat dan akhirnya atas kehendak negara dan moralitas didasarkan pada norma-norma moral yang melampaui para individu dan masyarakat. Meninggalkan moral dalam berhukum sama saja dengan hukum yang kehilangan ruhnya. Kata kunci: Hukum, Moral, Penegakan Hukum, Indonesia

The Urgence of Regulation of Environmental Aesthetic Standards and Security of Administration in The Spatial Detail Plan Zico Junius Fernando; Wiwit Pratiwi; Rangga Jayanuarto; Muhammad Yusuf Akbar
NEGREI: Academic Journal of Law and Governance Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Billboards have a considerable influence on urban life because the advertising media often has a location orientation on the main urban roads which has advantages such as strategic location, easy access, agglomeration of activities, completeness of social and economic facilities/facilities, as well as the readiness of the infrastructure. due to the desire to stand out so that the information conveyed is more effective. Advertisements with all their visual characteristics have a major contribution to the impression of an environment. For this reason, it is necessary to arrange advertisements. The arrangement needs to be based on an understanding of the potential and limitations of nature, the development of existing socio-economic activities, as well as the demands of current livelihood needs and environmental sustainability in the future

Evaluation of the Fulfillment of Political Rights for Persons with Disabilities to Welcome the 2024 General Election Wiwit Pratiwi; Sherly Nelsa Fitri; Zico Junius Fernando; Jaco Barkhuizen
Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Vol. 6 Issue 1 (2023) Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi
Publisher : Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri (UIN) Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24090/volksgeist.v6i1.7886

2024 is the year of simultaneous general elections. All citizens can participate, and every vote counts, including that from people with disabilities. This paper aims to determine the fulfilment of the political rights of persons with disabilities in general elections in Bengkulu City to welcome the general elections to be held simultaneously in 2024. This legal paper used an empirical method with a qualitative approach by collecting primary data from persons with disabilities in Bengkulu City. In-depth interviews were used to find out the fulfilment of the political rights of persons with disabilities in the general elections in Bengkulu City. This paper concludes that the political rights of persons with disabilities in elections in Bengkulu City had not been fulfilled optimally. These rights included the rights to (i) be registered to cast a vote, (ii) access polling stations (TPS), (iii) cast their votes confidentially, (iv) receive information, including information about the elections, and (v) take part in elections. This was because the organizers, namely KPU, failed to play their role optimally. They failed because they had limited funding and persons with disabilities themselves were self-isolating and did not know their political rights.

PERLUASAN LEGAL STANDING DALAM PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA Ependi; Pratiwi, Wiwit
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 9 No 2 (2023): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v9i2.2883

Dalam pengaturan pada peraturan perundang-undangan, ternyata terdapat hambatan dalam implementasi terkait pembubaran partai politik, karena pemberian peran tunggal kepada pemerintah untuk mengusulkan pembubaran partai politik jelas menutup pihak lain, seperti perseorangan atau kelompok masyarakat, akan tumpul peran warga negara dalam pengawasan partai politik, padahal dalam negara yang demokratis peran warga negara sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sangat strategis. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Adapun metode pendekatan yang digunakan yaitu Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) dan Pendekatan konseptual (conceptual approach). Tehnik pengumpulan data/bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan dikumpulkan dengan tehnik studi dokumen. Adapun analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan analisis dari pembahasan, dengan diberikannya legal standing bagi perseorangan atau kelompok masyarakat maka pengawasan warganegara terhadap partai politik akan semakin efektif karena warganegara dapat secara langsung melakukan koreksi yang konstruktif yaitu melalui usul pembubaran partai politik. Hal ini juga menjadi peringatan bagi partai politik yang tidak menjalankan amanah rakyat serta juga dapat menimbulkan efek jera kepada partai-partai politik yang berjalan tidak pada koridor yang semestinya

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN BERBASIS ONLINE DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (UU ITE) Pratiwi, Wiwit; Fernando, Zico Junius
MAJALAH KEADILAN Vol 21 No 2 (2021): MAJALAH KEADILAN
Publisher : Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH

Dalam tindak pidana penipuan berbasis online tidak banyak yang menggunakan pasal-pasal yang ada pada UU ITE. Tindak pidana penipuan berbasis online, yang seharusnya menggunakan pasal 28 ayat 1 UU ITE, tetapi aparat penegak hukum terutama penyidik lebih cenderung menggunakan pasal 378 KUHP. Maka menjadi penting untuk menkaji tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis online. Metode pendekatan penulisan adalah yuridis normatif yaitu mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Metode penulisan ini dikenal juga sebagai penelitian doktrinal, metode yang digunakan untuk melihat permasalahan berdasarkan hukum tertulis atau analisis yuridis. Hasil dari penelitian ini adalah tercapainya penegakkan hukum dan peraturan yang tepat dalam menindak tindak pidana penipuan berbasis online. Selain itu, UU ITE pasal 28 ayat 1 dapat diterapkan secara maksimal oleh aparat penegak hukum terutama penyidik.

Co-Authors David Aprizon Putra Ependi Fernando, Zico Junius Jaco Barkhuizen Marlinah Marlinah Muhammad Yusuf Akbar Rangga Jayanuarto Ria Anggraeni Utami Sherly Nelsa Fitri Sugiarto S Sugiarto Sugiarto Yagie Sagita Putra

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search