Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.701
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Jendela Hukum Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum TANJUNGPURA LAW JOURNAL ADIL : Jurnal Hukum JURNAL KEISLAMAN TERATEKS Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS) Supremasi Hukum Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Collegium Studiosum Journal Indonesia of Journal Business Law Innovative: Journal Of Social Science Research Journal of Progressive Law and Legal Studies International Journal of Law, Crime and Justice Green Social: International Journal of Law and Civil Affairs Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Moh. Zeinudin
Dosen Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Wiraraja
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 25 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

 1   2   3 
UKURAN KECAKAPAN PENYANDANG DISABILITAS TUNA AKSARA DALAM PERJANJIAN OTENTIK Amin, Aidi; Zeinudin, Moh.; Fithry, Abshoril; Rofiqi, Imam
SUPREMASI HUKUM Vol. 20 No. 01 (2024): Supremasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Syekh Yusuf

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Authentic agreements are executed in the presence of a notary, what if the agreement is executed by a person with a disability who is illiterate, the provisions of Article 1320 of the civil law book contain requirements for agreement skills, in addition to the provisions of Article 9 of law number 8 of 2016 explaining that persons with disabilities have the right for equal treatment before the law. This research is normative by using a statutory approach, a conceptual approach, and an analytical approach. Persons with disabilities who are illiterate can carry out authentic agreements themselves in accordance with Article 9 of the disability law. If this is not possible, then: first, ask for help from a notary, second, give power of attorney to someone who is capable and third; ask for pardon from the district court for family assistance. As for legal remedies that can be implemented, namely by Negotiation and filing civil and criminal lawsuits. Keywords: Illiterate; Agreement; Authentic.
Konsekuensi Yuridis Tindak Pidana Pada Pelaku Ujaran Kebencian (Hate Speech) Melalui Media Sosial Afriasdiyanto, Okta; Zeinudin, Moh.; Munir, Miftahul
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 1 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan teknologi dan informasi membawa berbagai macam dampak terhadap seluruh aspek kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Perkembangan ini tidak hanya memberikan good impact bahkan juga memberikan adverse effects. Apapun yang diinginkan, melalui teknologi dan informasi ini akan menjadikan lebih mudah dan membantu aktivitas dan kegiatan manusia. Aktivitas manusia yang awalnya dilakukan secara konvensional, saat ini berubah menjadi cara-cara non konvensional. Salah satunya adalah dalam menyampaikan berkomunikasi dengan orang lain yang dilakukan dengan cara menyampaikan pendapat. Dengan teknologi informasi yang berkembang saat ini, maka akan memudahkan orang untuk dapat mengetahui ataupun berkomunikasi dalam jarak jauh pada berbagai belahan bumi secara seketika dalam hitungan detik sekalipun. Sarana yang dapat digunakan mulai dari radio, televisi, telepon, telepon genggam, telegram, faximile, dan yang terakhir internet. Penyampaian pendapat melalui teknologi informasi yang semakin pesat dan sangat canggih ini, telah berfusi menjadi gaya hidup ( lifestyle ) bagi masyarakat diseluruh dunia tidak terkecuali di Indonesia.Hal ini merupakan imbas perkembangan teknologi informasi di era globalisasi ini.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative (normative law research). Hasil yang diperoleh berdasarkan penelitian yaitu  konsekuensi yuridis tindak pidana pada pelaku ujaran kebencian (hate speech) melalui media sosial. Kehadiran teknologi informasi   yang demikian canggih telah memberikan berbagai nuansa yang baru serta menyentuh berbagai aspek kehidupan dan memberikan dampak   positif yang relatif besar.
Recognition of Electronic Signatures in Proving Civil Procedure Law in Indonesia Syaiful Bahri; Moh. Zeinudin; Miftahul Munir
International Journal of Law, Crime and Justice Vol. 1 No. 3 (2024): September : International Journal of Law, Crime and Justice
Publisher : Asosiasi Penelitian dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/ijlcj.v1i3.131

Abstract

This research is normative legal research that uses a normative judicial approach. The research results show that: (1) There are differences of opinion between judges, e-commers and notaries. regarding the strength of proof of a signature on an electronic document in proving civil procedural law in Indonesia. Judges and e-commers are of the opinion that electronic documents that have been signed with an electronic signature have the same evidentiary power as authentic deeds made by authorized officials, after the issuance of Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. Meanwhile, the notary is of the opinion that an electronic document signed with an electronic signature only has the power of proof under the hand, because it does not meet the requirements as an authentic deed, that is, it does not appear before an authorized official; and (2) Settlement of disputes resulting from non-fulfillment of the agreement can be resolved using a court or an institution outside the court, but e-comers generally use institutions outside the court because it is considered easier and faster to resolve and the costs are cheaper.The use of an electronic signature on an electronic document can guarantee the security of an electronic information message, which uses a public network, because electronic signatures are created based on asymmetric cryptography technology. From this research, there are differences of opinion regarding the evidentiary power of electronic documents signed with electronic signatures that are used as evidence in trials. The use of an electronic signature on an electronic document can guarantee the security of an electronic information message, which uses a public network, because electronic signatures are created based on asymmetric cryptography technology. From this research, there are differences of opinion regarding the evidentiary power of electronic documents signed with electronic signatures that are used as evidence in trials. Furthermore, electronic signatures need to be certified so that they have evidentiary power such as authentic deeds and there is no need to carry out digital forensic tests in the evidentiary process at trial.
Waris Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Berbasis Hak Asasi Manusia Halimah, Syahnaz; Zeinudin, Moh; Fithry, Abshoril
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 6 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10654317

Abstract

Hubungan perkawinan dapat menimbulkan akibat hukum. Terdapat juga perkawinan beda agama yang menjadi perbincangan mengenai keabsahan perkawinan serta terhadap hak waris anak yang berbasis Hak Asasi Manusia. Apabila salah satu pasangan meninggal menjadi pewaris yang akan di wariskan kepada ahli waris. Waris berupa harta kekayaan yang dimiliki oleh pewaris dilakukan peralihan harta kekayaan tersebut dilakukan secara adil berbasis pada Hak Asasi Manusia. Berdasarkan pada hal tersebut mengenai waris anak hasil perkawinan beda agama penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimana hak waris anak hasil perkawinan beda agama berbasis Hak Asasi Manusia ? 2. Bagaimana penyelesaian waris anak hasil pernkawinan beda agama berbasis Hak Asasi Manusia. Adapun mengenai metode penelitian yang dugunakan penulis adalah jenis penelitian normatif, dilakukan dengan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan serta norma hukum dan juga melalui pendekatan konseptual mengenai waris anak hasil dari perkawinan beda agama. Hasil dari penelitian penulis ditemukan bahwa, waris terhadap anak hasil perkawinan beda agama harus mendapatkan hak yang adil dan sesuai ketentuan dengan tidak adanya diskriminasi terhadap hak anak tersebut serta ada beberapa hal untuk penyelesaian mengenai waris anak dari perkawinan beda agama yang dimana penulis dalam menulis berbasiskan Hak Asasi Manusia. Hak waris anak hasil perkawinan beda agama diberikan secara adil sesuai ketentuan yang berlaku dan penyelesaian waris anak hasil perkawinan beda agama menurut komplikasi hukum islam dapat dilakukan dengan cara wasiat wajibah
Regulasi Penerapan Euthanasia di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Ayuning Tyas Azis Putri; Moh. Zeinudin
Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 2 No. 3 (2024): Agustus: Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Publisher : International Forum of Researchers and Lecturers

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v2i3.3462

Abstract

Humans must go through life events, including babies, children, teenagers, adults, the elderly and death. Death itself is a process that is greatly feared by humans. However, in the development of technology and science in the medical world, death does not come suddenly, death itself can occur with a plan, this action, namely killing in a predictable place and time, is called euthanasia, which is a killing process that is still controversial today. and has not been resolved properly by several parties. The aim of this research is: 1) To identify regulations for implementing euthanasia from a human rights perspective. 2). To identify the application of euthanasia in positive law in Indonesia. This research methodology uses normative juridical which includes primary, secondary and tertiary legal materials. The results of the research state that euthanasia regulations from a human rights perspective in Indonesian society believe that euthanasia is a practice that ignores a person's right to life and is not permitted, but the implementation of euthanasia already exists, which is called passive euthanasia, one of which is the act of doctors sending their patients home on the grounds that there is no treatment or desire. to recover still deserves to be punished if Indonesian law still prohibits euthanasia. However, this behavior does not violate the law, and often occurs in our society
Co-Authors Abshoril Fithry Afriasdiyanto, Okta Akhmadi Yasid Amin, Aidi Anita Anita Arief Santoso Ayuning Tyas Azis Putri Halimah, Syahnaz Imam Rofiqi Kristiyono, Feri Made Warka, Made Maliyanto Effendi Miftahul Munir, Miftahul Nugroho, Wedianto Adi Nurullah, Lutfi Oos Ariyanto Oos Ariyanto Putra, Dery Irawan Aditya Putri, Ayuning Tyas Azis R. Aj. Nindya Rizky Utamie Robeith Al Faroh, Ahmad Rudiyanto Rudiyanto, Rudiyanto Safitri, Dwi Rani Sjaifurrachman Sjaifurrachman Slamet Suhartono Solly Aryza Sunariyah, Siti Syaiful Bahri Utamie, R. Aj. Nindya Rizky Uus, Uus Yayuk Sugiarti Yuliarto, Ramdhanul Zain Zainuri