Garuda - Garba Rujukan Digital

IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DANA DESA DI KAMPUNG MEKURIMA DISTRIK KWAMKI NARAMA KABUPATEN MIMIKA PROVINSI PAPUA Rahmat Noviantara Rumbou; Murtir Jeddawi; Udaya Madjid
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 4 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Penelitian ini berjudul “Implementasi Pengelolaan Dana desa di Kampung Mekurima, Distrik Kwamki Narama, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua”, bertujuan: (1) Ingin menganalisis implementasi pengelolaan Dana Desa di Kampung Mekurima, Distrik Kwamki Narama, Kabupaten Mimika;. (2) Ingin menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi implementasi pengelolaan Dana Desa di Kampung Mekurima, Distrik Kwamki Narama, Kabupaten Mimika; serta (3) Ingin mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat serta solusinya dalam implementasi pengelolaan Dana Desa di Kampung Mekurima, Distrik Kwamki Narama, Kabupaten Mimika. Model yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Model George C. Edward III yaitu (1) Komunikasi; (2) Sumber Daya; (3) Disposisi (Sikap Pelaksana); (4) Struktur Birokrasi; dalam hubungannya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang di dalamnya memuat 4 dimensi pokok, yaitu (1) Perencanaan; (2) Pelaksanaan; (3) Penatausahaan; (4) Pelaporan; dan (5) Pertanggungjawaban. Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Kualitatif Deskriptif. Adapun Teknik Pengumpulan Data yang digunakan adalah: (1) wawancara; (2) Observasi; dan (3) Dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Implementasi Pengelolaan Dana Desa di Kampung Mekurima, Distrik Kwamki Narama yang dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan ideal seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang secara Implementatif tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Faktor-faktor penghambat yang memengaruhinya adalah: (1) Komunikasi dalam kaitannya dengan implementasi Pengelolaan Dana Desa dan kurang transparansinya pengelolaan Dana Desa; (2) Sumber daya dalam kaitannya dengan implementasi pengelolaan Dana Desa adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia; (3) disposisi/sikap pelaksana dalam kaitannya dengan implementasi pengelolaan Dana Desa disebabkan oleh kurangnya partisipasi sekelompok masyarakat dan konflik horizontal di masyarakat; (4) Struktur Birokrasi dalam kaitannya dengan implementasi pengelolaan Dana Desa yang menjadi faktor penghambat adalah lemahnya koordinasi dan dinamika perubahan masyarakat di Kampung Mekurima Distrik Kwamki Narama.

PENGEMBANGAN PARIWISATA BAWAH LAUT DI KOTA TERNATE PROVINSI MALUKU UTARA Ari Akbar Tanlain; Murtir Jeddawi; Slamet Djunaedi
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No `5 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Program pengembangan dan pemanfaatan sumber daya dan potensi pariwisata daerah diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pembangunan ekonomi. Provinsi Maluku Utara adalah salah satu surga bagi divers. Salah satunya adalah Kota Ternate, yang tidak hanya indah alamnya tetapi juga indah pemandangan bawah lautnya. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pengembangan pariwisata bawah laut, faktor-faktor yang mendukung dan menghambat, dan strategi yang dilakukan dalam rangka pengembangan pariwisata bawah laut di Kota Ternate. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomologis. Sumber data yang diperlukan berupa sumber data primer dan sekunder, sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dan observasi, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari dokumentasi berupa buku-buku, dokumen-dokumen dan peraturan-peraturan. Informan ditentukan melalui purposive sampling sebanyak 14 orang. Instrumen pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara mengacu pada konsep atau teori tentang pengembangan wisata (tourism development) menurut Mc Intyre, (1993: 10). Teknik analisis data menggunakan metode Milss Huberman dengan tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan simpulan (verifikasi). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengembangan wisata bawah laut di Kota Ternate belum berjalan secara optimal, Hal ini terlihat dari masih adanya dua dimensi pengembangan wisata bawah laut yang belum berjalan dengan baik, yaitu Tourist Attraction dan fasilitas dan pelayanan wisatawan. Faktor-faktor pendukung pengembangan pariwisata bawah laut di Kota Ternate di antaranya adalah 1). Keindahan panorama bawah laut, 2). Kemudahan akses dan infrastruktur wisata, 3). Dukungan masyarakat. 4). Kebijakan pemerintah dan 5). Dukungan pengusaha. Faktor-faktor penghambat pengembangan wisata bawah laut di Kota Ternate di antaranya adalah keterbatasan anggaran dan mahalnya biaya diving. Strategi yang dilakukan dalam rangka pengembangan pariwisata bawah laut di Kota Ternate melalui tiga strategi, yaitu: strategi kebijakan, strategi fasilitas dan aktivitas wisata dan strategi pemasaran, di mana untuk strategi pemasaran dilakukan melalui strategi produk, strategi harga dan strategi promosi.

IMPLEMENTASI MAL PELAYANAN PUBLIK DI KOTA BEKASI PROVINSI JAWA BARAT Petra Hasiholan; Murtir Jeddawi; Ika Sartika
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 2 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia ditandai dengan terwujudnya pelayanan publik kepada masyarakat yang berkualitas. Pelayanan publik menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan dalam rangka mencapai tujuan oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Implementasi Mal Pelayanan Publik di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini difokuskan untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Mal Pelayanan Publik dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif informan ditentukan dengan teknik purposive Sampling dan Snowball Sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara observasi dan dokumentasi teknik analisis data dengan cara reduksi data, penyajian data,verifikasi dan penarikan simpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan belum optimal disebabkan oleh kelemahan dalam dimensi produktivitas, linearitas, dan efisiensi. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi belum konsistennya para implementor terhadap isi kebijakan, belum optimal interaksi jejaring kerja, kurang memadai anggaran, belum maksimalnya kompetensi pegawai, dan belum optimalnya sarana dan prasarana. Upaya yang dilakukan penambahan anggaran, pengembangan kualitas sumber daya manusia terkait peningkatan kompetensi serta mengembangkan sistem online untuk menunjang adanya kualitas pelayanan.

PENERAPAN BUDAYA ORGANISASI DALAM MENINGKATKAN KINERJA PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANJARNEGARA PROVINSI JAWA TENGAH Muhammad Akbar Agung Pratama; Murtir Jeddawi; Sampara Lukman
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 2 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Dalam pembangunan nasional, aspek kependudukan merupakan dasar untuk tercapainya tujuan pembangunan. Akan tetapi, di Kabupaten Banjarnegara, ada puluhan ribu warga yang belum memiliki e-KTP. Hal ini disebabkan oleh berbelit-belitnya proses pelayanan administrasi kependudukan. Dalam konsep manajemen, salah satu upaya untuk mendorong kinerja adalah dengan memperhatikan budaya yang melekat pada organisasi tersebut yang mampu memberikan pengaruh positif terhadap kinerja pegawai. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian terkait penerapan budaya organisasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan induktif. Fokus kajian pada penelitian ini adalah penerapan budaya kerja, kinerja dinas, faktor penghambat dalam peningkatan kinerja dan penerapan budaya organisasi. Penelitian ini memilih partisipan dalam wawancara dengan menggunakan metode purposive sampling. Selain itu juga dilakukan kajian dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja dinas telah memenuhi target sasaran dari dinas yang dituangkan dalam RPJMD. Sasaran pertama adalah meningkatnya kualitas pelayanan prima kepada masyarakat di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Sasaran kedua adalah meningkatnya tertib administrasi kependudukan masyarakat Banjarnegara. Sementara dalam konteks penerapan budaya organisasi Dinas secara umum telah melaksanakan komponen budaya organisasi sesuai dengan teori Robbins. Ada beberapa faktor penyebab hal tersebut bisa diterapkan, yakni pertama, adalah ukuran organisasi dinas yang tidak terlalu besar. Perputaran pegawai di lingkup dinas juga tidak terlalu sering dilaksanakan sehingga budaya organisasi tertanam dengan baik.

STUDI KEMUNGKINAN PERUBAHAN STATUS DESA TELUK KAPUAS MENJADI KELURAHAN DI KABUPATEN KUBU RAYA Murtir Jeddawi; Abdul Rahman; m. nawawi
Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa Vol 3 No 1 (2018): Juli
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri

The purpose of this study is to explain whether the plan to change the status of Teluk Kapuas village into kelurahan in district of Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya is feasible and meets the requirements in terms of philosophical, sociological and juridical aspects. The research method used in this research is Descriptive method with normative and empirical juridical approach by using secondary data and primary data which analyzed qualitatively. Methods of data collection from this study are interviews, observations, and documentation studies in the form of proposals of pemekaran desa and others. Techniques to establish data validity are: credibility, transferability, dependability, and confirmability. Data analysis technique used in this research is data analysis technique model of Miles and Hubberman that is data reduction, display data and withdrawal conclusion. The results showed that: the philosophical, sociological, and jurisdiction of Teluk Kapuas Village based on the requirements established by Law no. 6/2014 on the Village and administrative requirements set forth in the Minister of Home Affairs Regulation no. 1/2017 on Village Arrangement has been fulfilled and deserves to change status to kelurahan

DISKRESI (FREIES ERMESSEN): PERANGKAT HUKUM PENUNJANG PEMBANGUNAN Murtir Jeddawi
Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa Vol 2 No 2 (2017): JURNAL ILMU PEMERINTAHAN SUARA KHATULISTIWA
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jipsk.v2i2.922

Implementation of development requires appropriate legal policy to avoid trapped in collusion, corruption and nepotism. However, it is not uncommon for state officials to hesitate to take a position with the reason "fear" is accused of corruption. As a result, development becomes impeded. Discretion is actually a legal basis that is safe to use, but the lack of understanding makes state officials do not use it. This paper tries to explain the discretion that is "Living Law" is with the intention that all parties understand.

Implementasi Kebijakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Sekretariat Daerah Kota Depok Provinsi Jawa Barat Darmawaty Darmawaty; Murtir Jeddawi; Sampara Lukman
Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah Vol 12 No 1 (2020): Public Service Innovation
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jiapd.v12i1.1349

The purpose of this study is directed at to find out and analyze the process of implementing the Government Agency Performance Accountability Policy policies carried out by the Regional Secretariat of the City of Depok. This study used a qualitative research method with a descriptive approach using the theory of Van meter and van horn policy implementation. Data sources obtained from primary data and secondary data. Data Analysis Techniques using the SWOT analysis strategy. The technique of collecting data through interviews, observation and documentation carried out at the Depok City Secretariat, informants as informants in this study include the Mayor of Depok, the Regional Secretary of Depok City, the Head of Section and several Head of Subdivisions at Depok City Secretariat. The results show that the Government Accountability System Policy Implementation Process has not reached the predetermined target due to inaccurate understanding of the substance of the main tasks and functions of measures, targets, policy program objectives of the implementers, lack of budget allocation, inadequate quality of human resources for implementing policies, unavailability of facilities supporting infrastructure, ineffective communication, coordination, limited support for authority and low discipline. Strategies that can be carried out to increase the target and realization of SAKIP by providing intervention and authority support, increasing resources to finance the SAKIP program, increasing the quality and quality of facilities and infrastructure and increasing the quality and professionalism of policy implementers in realizing excellent service.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN GEMPA BUMI LOMBOK 2018 BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Abdul Rahman; Murtir Jeddawi; Mansyur Mansyur; Layla Kurniawati
Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja Vol 13 No 1 (2023)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jiwbp.v13i1.3362

Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Penanganan Gempa Lombok 2018 di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana, penanganan gempa Lombok 2018 masih belum optimal dengan banyaknya korban jiwa yang meninggal, dan rusaknya infrastruktur rumah, sarana ibadah, sarana kesehatan, sarana pendidikan, sarana ekonomi, gedung perkantoran, jembatan, tanggul, pertokoan dan sebagainya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan publik dari M.S Grindle (1980) tentang isi dan konteks kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan: 1) implementasi kebijakan Penanganan Gempa Lombok Tahun 2018 Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 telah memuat ketentuan yang dapat mendorong pemenuhan enam target secara optimal, namun dalam pelaksanaannya, beberapa target belum dapat dilaksanakan secara optimal. 2) Model implementasi kebijakan yang direkomendasikan adalah menggunakan model implementasi Interaktion Social Responsibility (ISR) yang disebut "Reality Mecure Model" dalam implementasi kebijakan penanganan gempa Lombok 2018. Kata kunci: implementasi kebijakan, penanggulangan bencana gempa bumi, Lombok

ANALISIS POTENSI EKONOMI PROVINSI SULAWESI SELATAN SEBAGAI DAERAH PENYANGGA DALAM PEMBANGUNAN IBUKOTA NEGARA (NUSANTARA) Anindita Primastuti; Afif Syarifudin Yahya; Afni Nooraini; Alma’arif Alma’arif; Murtir Jeddawi
Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol 50 No 1 (2024)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan (LRPSP), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jipwp.v50i1.4077

Kebijakan pemindahan Ibukota Negara Indonesia dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur sejak tahun 2021 diharapkan dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia secara umum dan daerah penyangga secara khusus. Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Parepare adalah daerah penyangga yang berbatasan laut dengan Ibukota Nusantara. Sebagai daerah penyangga dan menjadi daerah penyupai utama makanan dan kebutuhan di Kalimantan Timur sebelum adanya IKN, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Parepare harus menyiapkan perangkat kebijakan dan memaksimalkan potensi ekonomi yang dimilikinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data yaitu wawancara, dokumentasi, dan focus group discussion (FGD). Adapun informan dalam penelitian ini adalah perangkat daerah dan pakar yang memiliki hubungan fungsional dengan kebijakan pembangunan dan potensi daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Daerah Kota Parepare. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Parepare memiliki potensi ekonomi yang besar sebagai daerah penyangga IKN. Sementara dari segi kesiapan kebijakan, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Parepare tidak menempatkan kebijakan khusus dalam rangka mengantisipasi kebijakan pemindahan ibukota, melainkan kebijakan pembangunan daerah yang ada saat ini dimaksimalkan untuk kepentingan internal daerah. Kata Kunci: Pemindahan Ibukota; Potensi Ekonomi; Perencanaan Pembangunan Daerah; Kebijakan Pemerintah Daerah.

The Cultural Role of Local Community-Based Organizations in Promoting the Work of National Civil Apparatus in Northern Lampung Province Agung Ilmu Mangkunegara; Muh. Ilham Muh. Ilham; Murtir Jeddawi; Sampara Lukman
International Journal of Economics Development Research (IJEDR) Vol. 4 No. 4 (2023): International Journal of Economics Development Research (IJEDR)
Publisher : Yayasan Riset dan Pengembangan Intelektual

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37385/ijedr.v5i2.5127

The aim of this research is to analyze the role of Piil Pesenggiri culture in improving the performance of ASN in North Lampung Regency. Based on the empirical data above, it shows that the programs implemented relating to the performance and discipline of state civil servants in North Lampung Regency are not yet in line with the implementation of Regional Regulation No. 2 of 2008 concerning the Maintenance of Lampung Piil Pesenggiri Culture have not played a role in improving the performance of ASN in North Lampung Regency. The method used in this research is a qualitative method, which is intended to describe or provide an overview of phenomena that occur in the field. The results of the research show that the cultural role of the Piil Pesenggiri Organization is very good as a benchmark for ASN in North Lampung Regency in their work, because the Piil Pesenggiri culture has guided every action or behavior that must be carried out to maintain self-esteem, and must not be done to avoid embarrassment. The Piil Pesenggiri Organizational Culture can improve the performance of ASN in North Lampung Regency, this is based on results-oriented performance as guided by Sakai Sembayan values to provide benefits to others.

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search