Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.337
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Tadris: Jurnal keguruan dan Ilmu Tarbiyah Jurnal English Education: Jurnal Tadris Bahasa Inggris Journal of Humanities and Social Studies Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja PERSPEKTIF Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ) Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan INFOKUM Ethical Lingua: Journal of Language Teaching and Literature Jurnal Scientia Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Jurnal Informasi dan Komunikasi Administrasi (JIKAP) Innovative: Journal Of Social Science Research Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia Prosiding International Conference on Sustainable Innovation (ICoSI)
Kurniawati, Layla
Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 29 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

 1   2   3 
Need Analysis for Choosing English Teaching Concepts at IPDN Layla Kurniawati; Edi Wahyono
Ethical Lingua: Journal of Language Teaching and Literature Vol. 7 No. 2 (2020)
Publisher : Universitas Cokroaminoto Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30605/25409190.211

Abstract

English is a subject that given in the three curriculum systems at IPDN has not been implemented maximally. The three existing curriculum systems provide almost the same material and there are not clear and obvious differences. In order to improve the teaching conditions, need analysis is used to find and determine what English learning materials are appropriate and suitable for teaching and learning at IPDN. A descriptive qualitative approach through document study, interview, and observation was used in this research. From the analysis, teaching English must be developed with the collaborative approach among education personnel (lecturers, trainers, fellows) and students in the three curriculum systems at IPDN. English teaching emphasizes reading skills, where teaching reading focuses on English for Specific Purposes of Government administration as core knowledge.
Analysis of Learning Materials For Elementary Students Layla Kurniawati; Edi Wahyono; Efi Mulyasari
Ethical Lingua: Journal of Language Teaching and Literature Vol. 8 No. 1 (2021)
Publisher : Universitas Cokroaminoto Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This problem of research is learning English as foreign language for the elementary school which relate to teaching materials. This research has aim to see the form of teaching material in Elementary school English textbook grade 5 (Learning By Doing). Whenever Elementary school students can be categorized to be young learners in studying English as foreign language, so the approach of teaching should use the children learning theories and the good display of learning materials presentation in the textbook. Textbook for experienced English teacher will be source and way to get inspiration for teaching, meanwhile each single task and activity in the textbook is used as guidance for inexperienced English teacher. In this analysis, the researchers are interested in analyzing the elementary school English textbook with descriptive qualitative method and using content analysis based on the indicator of communicative English textbook and children learning principles in studying EFL. the technique for collecting the data based on worksheet, document, and checklist. The results of this study are 1). The learning materials in the textbook are discourse in the form of dialogs, stories, chants, and reading texts; 2). The second form of learning material is instruction tasks and activities (questions answer and Total Physical Response (TPR); 3. The other form of learning is instruction and the last games as form of learning materials in the textbook.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERUBAHAN KEDUDUKAN KELURAHAN DARI PERANGKAT DAERAH MENJADI PERANGKAT KECAMATAN DI KELURAHAN MATAWAI KECAMATAN KOTA WAINGAPU KABUPATEN SUMBA TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Umbu Raya Paskah Kulandima; Layla Kurniawati; Etin Indrayani
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 2 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (264.224 KB) | DOI: 10.54783/jv.v13i2.429

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan perubahan kedudukan kelurahan dari perangkat daerah menjadi perangkat kecamatan di Kelurahan Matawai Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur, serta untuk menganalisis strategi dalam mengatasi masalah yang timbul akibat kebijakan tersebut. Analisis dalam penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edwards III, yakni analisis dengan pendekatan komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Upaya penemuan solusi menggunakan analisis SOAR (strengths, opportunity, aspiration, result) serta menggunakan quantitative strategic planning matriks (QSPM) dalam menentukan alternatif strategi prioritas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif yang bertujuan mencari pemahaman berdasarkan fakta atau kenyataan yang ada di lokasi penelitian, kemudian dilakukan penelaahan agar diperoleh gambaran yang jelas dan sistematis dalam rangka pemecahan masalah yang dihadapi. Sumber data yang digunakan adalah person (orang), place (tempat), paper (data). Untuk pengambilan data dan informasi dilakukan menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, observasi, dan triangulasi. Kemudian teknik analisis data meliputi data collection (pengumpulan data), data display (penyajian data), data reduction (reduksi data), dan conclusion drawing (penarikan simpulan). Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data diperoleh: 1) Secara umum pelaksanaan kegiatan pemerintahan di Kelurahan Matawai berjalan dengan baik, namun masih terdapat masalah yang timbul, yakni menyangkut sumber daya manusia, anggaran, kewenangan, tugas pokok dan fungsi, pengangkatan birokrat, insentif dan SOP. 2) berdasarkan hasil pengolahan data, alternatif strategi terpilih yang menjadi prioritas adalah Kelurahan Matawai harus mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia/staf.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM INOVASI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN KEWILAYAHAN (PIPPK) DI KELURAHAN PELINDUNGHEWAN KECAMATAN ASTANAANYAR KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT Muhammad Try Ardian; Sampara Lukman; Layla Kurniawati
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 2 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (251.409 KB) | DOI: 10.54783/jv.v13i2.436

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Untuk menganalisis implementasi kebijakan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan di Kelurahan Pelindunghewan Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung dan mengetahui model implementasi kebijakan yang cocok dalam Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan di Kelurahan Pelindunghewan Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. Dalam menyelesaikan tesis ini, penelitian menggunakan teori dari E.S. Quade. Peneliti menggunakan desain penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang digunakan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, situasi dan kondisi dari lokal di mana penelitian ini dilakukan. Pengumpulan datanya menggunakan cara wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus atau observasi yang telah dituangkan dalam catatan lapangan. Dari data yang didapat peneliti terkait anggaran realisasi pada kegiatan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan di Kelurahan Pelindunghewan Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung belum terealisasi secara optimal. Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Kelurahan Pelindunghewan Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung berjalan dengan kurang optimal. Hal ini disebabkan oleh Pertama adalah variabel Kebijakan yang diimpikan di mana sudah tersedia petunjuk teknis dan kemudahan dalam menjalankan PIPPK tetapi pada kenyataannya masyarakat belum memahami prosedur yang tepat untuk melaksanakan kegiatan PIPPK, Kedua adalah variabel Kelompok Target di mana belum memiliki staf yang memadai, akan tetapi staf yang ada sudah memiliki kompetensi dan mau untuk melaksanakan tugasnya dengan baik tetapi belum berjalan dengan optimal karena terbatasnya dan kurangnya pengawasan dari masyarakat. Ketiga adalah variabel Organisasi yang melaksanakan di mana Kelurahan sudah siap melaksanakan PIPPK, Keempat adalah Faktor Lingkungan di mana sudah efektif dalam implementasi di bidang sosial karena dengan adanya pemberdayaan pada masyarakat dapat meningkatkan pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial.
COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN KAMPUNG WISATA PRAIIJING DI DESA TEBARA KECAMATAN KOTA WAIKABU-BAK KABUPATEN SUMBA BARAT Yoseph Molla; Tjahya Supriatna; Layla Kurniawati
Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa Vol 6 No 2 (2021): JURNAL ILMU PEMERINTAHAN SUARA KHATULISTIWA
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jipsk.v6i2.1790

Abstract

The purpose of this study is to observe the process and factors of Collaborative Governance in the management of Praiijing tourism village in Tebara village, Waikabubak city district. The qualitative descriptive method with the Collaborative Governance theory approach from Ansell and Gash (2007) is used as theoretically based in this study. The techniques of data collection are through interviews, documentation, and observations. This is due to the influence of internal and external factors in the management of Praiijing tourism village in the field such as cultural factors, institutional management, budgets, geographical location, community, human resources, cultural attractions, structuring, local government policies, regional accessibility, technology, the competitiveness of similar tourism objects and cultural value shifts that will be challenged in the future.
STRATEGI BADAN PENDAPATAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI SULAWESI UTARA Erick Evans Maabuat; Sutiyo Sutiyo; Layla Kurniawati
Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa Vol 7 No 2 (2022): JURNAL ILMU PEMERINTAHAN SUARA KHATULISTIWA
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jipsk.v7i2.2890

Abstract

As a manifestation of the implementation of regional autonomy, the duties and authorities to regulate and manage the government and interests of the local community are left to the local government itself. This task is carried out while still being guided by the legislation, namely Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government. Decentralization aims to make local government more efficient and effective. The Regional Autonomy System signals that a government prioritizes regional independence to regulate its own government affairs. The implementation of autonomy, one of the goals of which is to accelerate the service process in the community. Fiscal decentralization in the context of autonomy has become the basis of regional sources of revenue. In this case, local governments are given the right to obtain financial resources in the form of certainty of the availability of funding from the government according to the government affairs submitted. The government is given the authority to collect and utilize local taxes and levies, the right to obtain proceeds from national resources located in the regions and other balances as well as to manage regional wealth and obtain sources of financing (Soleh and Heru, 2010). The purpose of this study is to formulate and analyze how much potential Motor Vehicle Tax is and the impact of the Tax on Local Revenue (PAD) and then formulate the right strategy in answering problems in an effort to increase the realization of motor vehicle tax John W. Creswell (2019: 288) stated that, "mixing and blending this data can be stated to provide a stronger understanding of the problem formulation than done one after the other".By paying attention to the principle of Dominant tutoring, in this study quantitative data is more dominant than qualitative data. Thus, this study uses a mixed approach or what is known as Mixed Method. The results of this study show that there are several strategic issues that are very influential in the process of implementing an increase in regional tax targets, namely improving the quality of human resources, improving facilities and infrastructure for managing Motor Vehicle Tax, and maximizing the potential of motor vehicles.
Implementasi Kebijakan Layanan Pengaduan Masyarakat (Command Center) Di Kabupaten Yalimo (Studi Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Yalimo) Korina Peyon; Marja Sinurat; Layla Kurniawati
Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ) Vol. 4 No. 1 (2023): Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)
Publisher : Yayasan Pendidikan Riset dan Pengembangan Intelektual (YRPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37385/msej.v4i1.1299

Abstract

Kebijakan pelayanan pengaduan masyarakat (command center) Pemerintah Yalimo diindikasikan belum efektif. Hal ini terlihat dari minimnya sosialisasi, keterbatasan SDM dan jaringan internet untuk mengakses layanan pengaduan masyarakat (command center). Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan mendeskripsikan implementasi kebijakan pelayanan pengaduan masyarakat (command center) serta faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pelayanan pengaduan masyarakat (command center) di Kabupaten Yalimo. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulannya dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah Kabid Pelayanan, Kabid Komunikasi dan Informatika, Kabid Statistik dan Sandi serta masyarakat umum (Masyarakat). Secara umum kesimpulan dari penelitian ini adalah Implementasi kebijakan pelayanan pengaduan masyarakat (command center) di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Yalimo belum berjalan efektif, hal ini dapat dilihat dari: Sosialisasi, penyuluhan belum berjalan maksimal, SDM dan kerja fasilitas belum mendukung Belum ada SOP, juknis dan payung hukum yang mengatur kewenangan dalam menjalankan kebijakan, dan Tingginya persentase penduduk miskin dan tingginya angka pengangguran di Kabupaten Yalimo Faktor Pendukung Tersedianya kecanggihan berbasis teknologi secara online, Adanya peraturan yang menjadi acuan, dasar, komitmen semua elemen. Faktor penghambat: SDM yang kurang memadai, Sarana pendukung yang kurang, seperti jaringan koneksi internet, Pengawasan yang lemah, dan Partisipasi masyarakat yang rendah dalam mensukseskan kebijakan. Saran dalam penelitian ini adalah sebaiknya dinas terkait meningkatkan frekuensi komunikasi, sosialisasi, penyuluhan, pengajuan usulan penambahan pegawai (admin), membuat aturan, juknis, SOP, yang melibatkan kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Yalimo dalam layanan pengaduan. masyarakat (command center), serta melakukan terobosan dengan membuat layanan pusat pengaduan lainnya seperti melalui telepon gratis (Call Center) atau memperluas jaringan internet gratis (wifi). Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pelayanan Pengaduan Masyarakat
Implementasi Kebijakan Tentang Pengelolaan Kearsipan Dalam Percepatan Tertib Administrasi Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur Sarrey Taolin; Kusworo Kusworo; Layla Kurniawati
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 2 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research (Special Issue)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i2.1426

Abstract

Pengelolaan arsip kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia daerah Kabupaten Belu masih menggunakan pengelolaan kearsipan dalam bentuk konvesional sehingga pengeloaan kearsipan belum maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kearsipan Dalam Percepatan Tertib Administrasi Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Belu. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan daata yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi dan opserfasi. Dan untuk melihat situasi yang ada pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Belu tentang percepatan tertib administrasi peneliti menggunakan pendekatan analisis SWOT dengan uji Litmus. implementasi pengelolaan kearsipan di lapangan belum berjalan maksimal karena masih terdapat berbagai permasalahan yakni : tidak adanya dukungan anggaran dari pemerintah, kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia yang memiliki keahlian khusus dalam bidang kearsipan, pola pikir pegawai yang belum mau berubah tentang pentingnya kegiatan kearsipan, tidak adanya fasilitas yang memadai yang mendukung pelaksanaan kegiatan kearsipan dan tidak adanya tanggung jawab pegawai tentang pentingnya kegiatan kearsipan yang menyebabkan banyak arsip yang rusak atau hilang. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan kearsipan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kab. Belu belum optimal dan masih banyak permasalahan sehingga penulis menyampaikan beberapa isu strategis yakni : meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di bidang kearsipan dengan memberikan pelatihan atau diklat khusus kepada pegawai terkait kearsipan dan menyusun perencanaan anggaran kegiatan pengelolaan kearsipan serta pengembangan sumber daya manusia kearsipan.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN GEMPA BUMI LOMBOK 2018 BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Abdul Rahman; Murtir Jeddawi; Mansyur Mansyur; Layla Kurniawati
Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja Vol 13 No 1 (2023)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jiwbp.v13i1.3362

Abstract

Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Penanganan Gempa Lombok 2018 di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana, penanganan gempa Lombok 2018 masih belum optimal dengan banyaknya korban jiwa yang meninggal, dan rusaknya infrastruktur rumah, sarana ibadah, sarana kesehatan, sarana pendidikan, sarana ekonomi, gedung perkantoran, jembatan, tanggul, pertokoan dan sebagainya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan publik dari M.S Grindle (1980) tentang isi dan konteks kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan: 1) implementasi kebijakan Penanganan Gempa Lombok Tahun 2018 Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 telah memuat ketentuan yang dapat mendorong pemenuhan enam target secara optimal, namun dalam pelaksanaannya, beberapa target belum dapat dilaksanakan secara optimal. 2) Model implementasi kebijakan yang direkomendasikan adalah menggunakan model implementasi Interaktion Social Responsibility (ISR) yang disebut "Reality Mecure Model" dalam implementasi kebijakan penanganan gempa Lombok 2018. Kata kunci: implementasi kebijakan, penanggulangan bencana gempa bumi, Lombok
Dynamic Governance Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan Prepti Rian Anggraini; Marja Sinurat; Layla Kurniawati
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 3 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i3.2436

Abstract

Era VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity) menantang pemerintah untuk perubahan lingkungan strategis secara cepat, dinamis, kompleks, tidak terduga dan tidak dapat diprediksi. Hal ini membuat reorientasi program reformasi birokrasi perlu dilakukan oleh pemerintah Indonesia, agar dapat beradaptasi dengan tata kelola pemerintahan yang dinamis (Dynamic Governance). Kemajuan teknologi yang maju pesat saat ini menuntut pemerintah untuk menawarkan layanan publik yang lebih terampil dan mampu bereaksi cepat terhadap perubahan kondisi lingkungan. Salah satu layanan yang mendasar adalah administrasi kependudukan. Penelitian ini mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Neo dan Chen (2007), dimana komponen dari Dynamic Governance adalah budaya, kemampuan, orang yang berkemampuan, dan proses yang tangkas. Selain itu juga terdapat faktor pendukung dan penghambat dynamic governance dalam pelayanan administrasi kependudukan serta upaya dalam mengatasi faktor penghambat. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi dan observasi, teknik purposive atau criterian based selection dan snowball sampling untuk pemilihan informan, analisis data penelitian ini terdiri dari reduksi data, display data, pengkodean, pengelompokan data (kategorisasi ciri/klasifikasi sifat), hingga pada penarikan kesimpulan, yang ditunjang dengan triangulasi data untuk keabsahan data. Hasil penelitian bahwa pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Bone masih menuju Dynamic Governance.
Co-Authors Abdul Rahman Andre Patabang Bambang Supriyadi Effendy, Khasan Efi Mulyasari Eko Novipratama Erick Evans Maabuat Ermaya Suradinata Ermaya Suradinata Etin Indrayani Evi Yunita Kurniaty, Evi Yunita Hamim Hamdani Hawary Annisa Ilham, Muh. Ismail Nurdin Kawuryan , Megandaru W. Korina Peyon Kulacai, Waipot Kulachai, Waiphot Kusworo Kusworo Labolo, Muhadam M. Harun Alrasyid Madjid, Udaya Mansyur Mansyur Marja Sinurat Martinus Brasen Saba Masturina, Masruroh Luthfiah Miduh Sanches Marihot Muhammad Try Ardian Muhi, Ali Hanafiah Murtir Jeddawi Nur Rahmi Akbarini Nurliah Nurdin Nurliah Nurdin Oki Candra Supriyadi Pradana, Satria Adi Prepti Rian Anggraini Sadu Wasistiono Sampara Lukman Sarrey Taolin Silva, Francisco da Supriatna, Tjahya Susiamti, Indri Sutiyo Sutiyo Tjahya Supriatna Tri Murwaningsih Tri Puji Asti Umbu Raya Paskah Kulandima Wahoyono, Edi Wahyono, Edi Wangsih Wangsih Wartini, Rini Wirman Syafri Yoseph Molla Yudha, Galang Tirta