Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Awang Long Law Review Hermeneutika : Jurnal Ilmu Hukum Legislatif
Ismail Alrip
Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PROBLEMATIKA PENGGUNAAN RUANG BAWAH TANAH DARI ASPEK YURIDIS Ismail Alrip; Kadarudin Kadarudin
HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 2 (2021): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/hermeneutika.v5i2.5938

Abstract

Saat ini penggunaan atau pemanfaatan ruang bawah tanah sudah menjadi kebutuhan, khususnya bagi para pengembang di bidang pembangunan properti, seperti mall, apartemen, perhotelan, dan transportasi. Berbagai problematika yang melatari penggunaan ataupun pemanfaatan ruang bawah tanah di masyarakat, terlebih saat ini penggunaan ruang bawah tanah akibat pengembangan sektor usaha yang terbentur dengan terbatasnya luas lahan utamanya di kota-kota besar yang ada di Indonesia menjadi dasar bagi kami tim penulis untuk memetakan dan menganalisis izin penggunaan ruang bawah tanah dan masalah yuridis penggunaan ruang bawah tanah. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang dikumpulkan melalui studi dokumen. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Izin penggunaan ruang bawah tanah belum merata di setiap kota-kota besar yang ada di Indonesia, seperti Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Makassar, Medan, dan wilayah-wilayah lainnya dimana pengembang meluaskan sektor bisnisnya dengan memanfaatkan ruang bawah tanah, terlebih ketika Rancangan Undang-Undang tentang Pertanahan pada Tahun 2019 yang diharapkan dapat menambal ketidakjangkauan hukum sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria sebagai amanat dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 juga belum diundangkan hingga saat ini. Masalah yuridis penggunaan ruang bawah tanah adalah belum adanya aturan yang spesifik mengenai hal tersebut, adapun Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria serta Pasal 4 tersebut secara tegas hanya mengatur mengenai alas hak atas tanah di atas permukaan bumi saja, sehingga dapat dianggap bahwa hak atas sebidang tanah juga meliputi hak atas ruang bawah tanah di bawah sebidang tanah tersebut.
THE GAMBLING CRIME PREVENTION EFFORTS MAYASARI MUIN, AUDYNA; TENRI FAMAURI, ANDI; MARWAH; ALRIP, ISMAIL
Awang Long Law Review Vol. 3 No. 1 (2020): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (136.042 KB) | DOI: 10.56301/awl.v3i1.99

Abstract

The crime of gambling is regulated in Article 303 and Article 303 bis of the Criminal Code (KUHP), this crime is included in the category of crimes against decency. The sanctions for gambling crimes stipulated in the Criminal Code are of an alternative nature, that is, they are punishable by the main punishment in the form of imprisonment or a fine, in which the punishment is based on the qualification of the act committed by the perpetrator. Prevention efforts that can be made against the prevalence of gambling cases, especially in Wajo Regency, use a criminological approach which consists of pre-emptive, preventive and regressive efforts. The form of preventive efforts taken is in the form of structuring laws and regulations, providing legal counseling to the public and optimal law enforcement against gambling crimes.
Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal: Perspektif Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi Rastiawaty, Rastiawaty; Alrip, Ismail
Legislatif VOLUME 8 NOMOR 1 2024
Publisher : UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/jl.v8i1.41596

Abstract

The phenomenon of illegal cosmetics circulation in Indonesia is increasing and is a serious threat to public health. Based on reports from the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM), these products often contain hazardous materials and do not have distribution permits, thus endangering consumers. This article aims to analyze law enforcement against the circulation of illegal cosmetics in Indonesia using Travis Hirschi's Social Control Theory. The research method used is normative research using a conceptual and legislative approach used by utilizing the social control theory framework to understand the factors that influence regulatory violations in the distribution of illegal cosmetics. The results of the analysis show that weak social control, such as low social attachment and belief in the law, are dominant factors that allow for rampant violations. The novelty of this study lies in the integration of social control theory into the study of law enforcement, which has not been widely applied in similar studies. The conclusion of this article is that to increase the effectiveness of law enforcement, it is necessary to strengthen regulations, increase public legal awareness, and stricter supervision, especially in the online sector.
Co-Authors Kadarudin Kadarudin Marwah Mayasari Muin, Audyna Rastiawaty Rastiawaty TENRI FAMAURI, ANDI