Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Hukum The Juris Hermeneutika : Jurnal Ilmu Hukum Legislatif Collegium Studiosum Journal
Kadarudin Kadarudin
Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
KONVENSI HAK ANAK SEBAGAI INSTRUMEN PENANGANAN ANAK-ANAK KORBAN KEKERASAN DAN EKSPLOITASI Iin Karita Sakharina; S.M. Noor; Marcel Hendrapati; Aidir Amin Daud; Abdul Maasba Magassing; Kadarudin Kadarudin
The Juris Vol 2 No 2 (2018): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v2i2.38

Abstract

Children as entrusted by God must be guarded and given protection from all kinds of crimes that can happen anytime and anywhere. As a form of con- cern for the international community, several international legal instruments are made both in the form of declarations and conventions which basically regulate the types of children's rights that must be protected by anyone, as well as forms of crimes against children's rights. International instruments on the protection of children's rights as set out in United Nations Resolution No. 44/25 dated November 20, 1989 concerning the Convention on the Rights of the Child.
PERSOALAN HUKUM NELAYAN DAN KELOMPOK NELAYAN DI KABUPATEN TAKALAR Abd. Asis; Slamet Sampurno; Amir Ilyas; Dara Indrawati; Audyna Mayasari Muin; Kadarudin
The Juris Vol 2 No 2 (2018): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v2i2.55

Abstract

Geographically, Takalar Regency is mostly surrounded by the ocean and also borders the Makassar Strait, although geographically it is not the same as other regencies such as those in South Sulawesi (for example Selayar Islands Regency) but according to BPS Takalar Regency that sectors that have contributed Takalar's economy is very large, it is still in the agricultural sector, which is 49.94 percent, with the fisheries sub-sector contributing around 36.73 percent, thus the Regional Government of Takalar Regency should pay more attention to the lives of fishermen so that the fishermen do not change professions to jobs that on land.
TINJAUAN HUKUM ATAS BATAS MINIMAL USIA UNTUK MELAKUKAN PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN Padma D. Liman; Birkah Latif; Nur Azisa; Andi Syahwiah A. Sapiddin; Anhar Aswan; Maria Deriana Rosari Putrina Naha; Kadarudin Kadarudin
HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 2 (2021): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/hermeneutika.v5i2.5633

Abstract

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan junto Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rokhani juga mempunyai peranan yang penting. Salah satu akibat perkawinan yang dapat membentuk keluarga yang bahagia, adalah dengan hadirnya keturunan dalam perkawinan tersebut, yang pemeliharaan dan pendidikannya menjadi hak dan kewajiban orang tua. Agar diperoleh keturunan yang baik dan sehat maka calon suami dan istri yang akan melangsungkan perkawinan harus telah matang jiwa raganya sehingga dapat pula mewujudkan tujuan perkawinan karena tercipta keluarga yang harmonis dan tidak mudah berakhir dengan perceraian. Di samping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Berhubung dengan hal itu, maka diperlukan pengaturan batas usia minimal untuk kawin bagi pasangan calon suami isteri.
PROBLEMATIKA PENGGUNAAN RUANG BAWAH TANAH DARI ASPEK YURIDIS Ismail Alrip; Kadarudin Kadarudin
HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 2 (2021): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/hermeneutika.v5i2.5938

Abstract

Saat ini penggunaan atau pemanfaatan ruang bawah tanah sudah menjadi kebutuhan, khususnya bagi para pengembang di bidang pembangunan properti, seperti mall, apartemen, perhotelan, dan transportasi. Berbagai problematika yang melatari penggunaan ataupun pemanfaatan ruang bawah tanah di masyarakat, terlebih saat ini penggunaan ruang bawah tanah akibat pengembangan sektor usaha yang terbentur dengan terbatasnya luas lahan utamanya di kota-kota besar yang ada di Indonesia menjadi dasar bagi kami tim penulis untuk memetakan dan menganalisis izin penggunaan ruang bawah tanah dan masalah yuridis penggunaan ruang bawah tanah. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang dikumpulkan melalui studi dokumen. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Izin penggunaan ruang bawah tanah belum merata di setiap kota-kota besar yang ada di Indonesia, seperti Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Makassar, Medan, dan wilayah-wilayah lainnya dimana pengembang meluaskan sektor bisnisnya dengan memanfaatkan ruang bawah tanah, terlebih ketika Rancangan Undang-Undang tentang Pertanahan pada Tahun 2019 yang diharapkan dapat menambal ketidakjangkauan hukum sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria sebagai amanat dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 juga belum diundangkan hingga saat ini. Masalah yuridis penggunaan ruang bawah tanah adalah belum adanya aturan yang spesifik mengenai hal tersebut, adapun Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria serta Pasal 4 tersebut secara tegas hanya mengatur mengenai alas hak atas tanah di atas permukaan bumi saja, sehingga dapat dianggap bahwa hak atas sebidang tanah juga meliputi hak atas ruang bawah tanah di bawah sebidang tanah tersebut.
Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Kadarudin; Adi Wijaya; Sisilia
Collegium Studiosum Journal Vol 3 No 2 (2020): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v3i2.478

Abstract

To realize reliable, professional and moral civil servants as government administrators who apply the principles of good governance, civil servants as elements of the State Apparatus are required to be loyal and obedient to Pancasila, the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, The Unitary State of the Republic of Indonesia and the government as well as being disciplined, honest, fair, transparent and accountable in carrying out their duties. The objectives are to ensure order and smooth implementation of the main tasks and functions of civil servants, to encourage performance improvements and changes in civil servants' attitudes and behavior, to increase civil servant discipline, to increase civil servants' responsibilities, to accelerate the process of change towards increasing professionalism in work. The author uses the library research method or literature review. This literature review research is conducting research from library books, magazines, journals and articles and sources from the internet that are relevant to the problems discussed. The following is a study based on Government Regulation Number 94 of 2021 concerning Civil Servant Discipline.
GERAKAN SADAR HUKUM MENGENAI FAKE NEWS DAN AKIBAT HUKUMNYA Kadarudin; Marthen Napang; Iin Karita Sakharina; Girillano Reyhan Uno; Aviel Paelongan Dase
The Juris Vol. 6 No. 2 (2022): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v6i2.648

Abstract

Various fake news appears in the mainstream media and become a phenomenon that must be handled with a smart and wise attitude by its users, especially among junior high school students. The spread of fake news can occur massively due to the inaccuracy of students in receiving the information that is circulating. Something considered "viral" will easily affect existing rules, norms, and culture. Open spaces are easier to access as targets for the spread of fake news which can trigger disintegrative actions for the nation if they are not based on adequate references.
TANGGUNG JAWAB NEGARA ATAS PEMULIHAN HAK PEREMPUAN DALAM PERIZINAN SAWIT DI INDONESIA: PERSPEKTIF CEDAW Rastiawaty Rastiawaty; Birkah Latif; Ismail Alrip; Kadarudin
Legislatif VOLUME 9 NOMOR 2 2026
Publisher : UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/jl.v9i2.51230

Abstract

Abstract Oil palm licensing in Indonesia is not only related to business legality, but also concerns the protection of women’s human rights, environmental justice, and state responsibility in natural resource governance. Oil palm expansion affects women’s access to land, water, food, health, livelihoods, participation, information, and justice, while the licensing and certification regimes remain largely oriented toward administrative compliance and business sustainability. This article aims to formulate CEDAW-based state responsibility for ensuring women’s right to an effective remedy in response to integrity problems in Indonesia’s oil palm licensing system. This research uses normative legal research with conceptual and comparative approaches. The analysis shows that Indonesian positive law has provided constitutional, human rights, environmental, plantation, business licensing, and sustainable palm oil certification frameworks, but it has not explicitly regulated gender-responsive standards for restoring women’s rights. This weakness is reflected in the absence of gender-responsive human rights due diligence obligations, the lack of integrated indicators for women’s rights restoration in licensing and certification, and fragmented institutional coordination. The novelty of this article lies in the model of state responsibility based on CEDAW due diligence through the concept of gender environmental justice and a limited comparison with Malaysia. The study concludes that the state has an active obligation to prevent, protect, fulfill, and restore women’s rights in oil palm licensing. Oil palm licensing should be directed toward a CEDAW based gender responsive due diligence model so that women’s right to an effective remedy becomes an integral part of oil palm governance in Indonesia.
Co-Authors Abd Asis Abdul Maasba Magassing Adi Wijaya Aidir Amin Daud Andi Syahwiah A. Sapiddin Anhar Aswan Audyna Mayasari Muin Aviel Paelongan Dase Birkah Latif Dara Indrawati Girillano Reyhan Uno Iin Karita Sakharina Iin Karita Sakharina Ilyas, Amir Ismail Alrip Marcel Hendrapati Maria Deriana Rosari Putrina Naha Marthen Napang Nur Azisa Padma D. Liman Rastiawaty Rastiawaty S.M. Noor Sisilia Slamet Sampurno