Garuda - Garba Rujukan Digital

TINJAUAN HUKUM PENERAPAN SERTIFIKASI HALAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL Rastiawaty Rastiawaty; Andi Tenri Famauri Rifai; Muh Hasrul; Andi Bau Inggit; Muhammad Ilhamsyah Taufan; Andi Muhammad Aqil Imanullah
Jurnal Ilmiah Publika Vol 11, No 1 (2023): JURNAL ILMIAH PUBLIKA
Publisher : Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v11i1.8224

Sertifikasi halal memiliki peran penting dalam suatu produk sebagai bukti bahwa produk tersebut tidak mengandung bahan-bahan yang dilarang dan telah memenuhi syarat pengolahan sesuai dengan Syariat Islam. Keberadaan sertifikasi halal akan meningkatkan minat konsumen muslim dengan label halal pada kemasan produk yang mereka pilih sebagai jaminan mutu dan kualitas dari produk tersebut sehingga dapat memberi keamanan, kenyamanan, keselamatan, dan kepastian bagi masyarakat. Selain itu, sertifikasi halal sebagai jaminan produk halal menjadi Unique Selling Point bagi pelaku usaha sehingga dapat meningkatkan nilai produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Negara menyiapkan regulasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang disempurnakan lagi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Perincian produk hukum ini selanjutnya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Keputusan Menteri Agama Nomor 982 Tahun 2019 tentang Layanan Sertifikasi Halal. Kurangnya informasi dan pemahaman hukum masyarakat perihal kebijakan pemerintah tentang kewajiban sertifikasi halal, di Kecamatan Soreang, Kota Parepare merupakan masalah dan tantangan tersendiri guna mewujudkan program Pemerintah Kota Parepare dalam pengembangan Kawasan Wisata Kuliner Halal. Metode pelaksanaan kegiatan adalah ceramah dan diskusi interaktif antara masyarakat, pelaku UMKM, perangkat pemerintah kota, dan narasumber. Sertifikat halal merupakan garansi kepastian atas kehalalan produk yang diperjualbelikan. Apabila produk yang diperdagangkan tersebut adalah halal, maka wajib bersertifikat halal, terkecuali bagi pelaku usaha yang memproduksi barang dengan unsur-unsur yang dianggap haram menurut syariat Islam, maka wajib mencantumkan keterangan tidak halal (label non-halal) berupa gambar, tanda, dan/atau tulisan.

SOSIALISASI SISTEM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA MASYARAKAT DESA MONCONGLOE LAPPARA Rastiawaty Rastiawaty; Muh Hasrul; Andi Tenri Famauri Rifai; Andi Bau Inggit AR; Muhammad Faisal; Raisha Yasmin Assania
Jurnal Ilmiah Publika Vol 11, No 1 (2023): JURNAL ILMIAH PUBLIKA
Publisher : Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v11i1.8209

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan. Negara hadir dengan pengadaan sistem administrasi kependudukan untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak asasi setiap penduduk yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa diskriminasi pelayanan publik. Adapun permasalahan di Desa Moncongloe Lappara, Kecamatan Moncongloe, kabupaten Maros, yaitu cakupan kepemilikan KTP-el yang belum merata dan masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan peristiwa pencatatan sipilnya maupun setiap perubahan data pribadi kependudukannya. Kegiatan sosialisasi hukum ini merupakan solusi terbaik yang dapat ditawarkan, sehingga metode pelaksanan yang digunakan adalah ceramah dan diskusi interaktif antara narasumber dan masyarakat desa. Disdukcapil Maros, membuat terobosan baru dalam pelayanan administrasi kependudukan berupa aplikasi: pertama, pelayanan Administrasi Kependudukan Terintegrasi Keliling (Pakintaki) yaitu pelayanan yang diperuntukkan bagi desa-desa pelosok dan desa yang memiliki berbagai ragam lapis masyarakat yang menghadapi kesukaran dalam pengurusan dokumen catatan sipil di waktu kerja serta masyarakat desa terkena bencana alam yang menyebabkan kehilangan dokumen kependudukannya; kedua, Program Tanggap Dukcapil (Tandu) yaitu pelayanan bagi masyarakat yang menghadapi kesulitan karena faktor lansia, kesehatan, disabilitas, dan lain-lain berupa perekaman KTP dan KK; ketiga, Pelayanan Ojek Melayani Dokumen Kependudukan (OM Duk) yaitu dokumen kependudukan yang telah dicetak oleh Tim Tandu akan dibawa oleh OM Duk.

Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal: Perspektif Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi Rastiawaty, Rastiawaty; Alrip, Ismail
Legislatif VOLUME 8 NOMOR 1 2024
Publisher : UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/jl.v8i1.41596

The phenomenon of illegal cosmetics circulation in Indonesia is increasing and is a serious threat to public health. Based on reports from the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM), these products often contain hazardous materials and do not have distribution permits, thus endangering consumers. This article aims to analyze law enforcement against the circulation of illegal cosmetics in Indonesia using Travis Hirschi's Social Control Theory. The research method used is normative research using a conceptual and legislative approach used by utilizing the social control theory framework to understand the factors that influence regulatory violations in the distribution of illegal cosmetics. The results of the analysis show that weak social control, such as low social attachment and belief in the law, are dominant factors that allow for rampant violations. The novelty of this study lies in the integration of social control theory into the study of law enforcement, which has not been widely applied in similar studies. The conclusion of this article is that to increase the effectiveness of law enforcement, it is necessary to strengthen regulations, increase public legal awareness, and stricter supervision, especially in the online sector.

COMMUNITY PARTICIPATION IN WASTE MANAGEMENT IN PINRANG REGENCY: TOWARDS A WASTE-FREE ENVIRONMENT AR, Andi Bau Inggit; Ruslan, Achmad; Annisa, Arini Nur; Arifin, Arnita Pratiwi; Lestari, Arini Enar; AR, Andi Bau Medlin; Imanullah, Andi Muhammad Aqil; Kadarudin; Rifai, Andi Tenri Famauri; Rastiawaty
Awang Long Law Review Vol. 7 No. 1 (2024): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/awl.v7i1.1362

The problem of waste management in Penrang Village is caused by the fact that many people are not yet aware of disposing of waste in its place, the lack of community participation due to the lack of understanding and legal awareness of the community in protecting the environment, the suboptimal management of waste by the local government through TPS3R, and the lack of community understanding regarding Pinrang Regency Regulation no. 7 of 2013 concerning Waste Management. Legal socialization is the best solution that can be offered, so the method of implementing the activities used in lectures and discussions between the PPMU-PK-M Team of Hasanuddin University with the village apparatus and the surrounding community. The community's lack of understanding and awareness regarding their role in waste management causes many problems related to environmental management, especially concerning waste management in Penrang Village. The number of cleaning staff in Penrang Village is also inadequate, so they are overwhelmed in carrying out their duties. The lack of officers hampers the distribution of household waste to the final disposal site. This is because many people refuse to pay their waste transportation fees, even though the fees are managed to become the wages of cleaning staff in the village. In this case, the local government should be able to resolve the issue of wages for cleaning staff in order to achieve good waste management in Penrang Subdistrict.

SOSIALISASI SISTEM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA MASYARAKAT DESA MONCONGLOE LAPPARA Rastiawaty, Rastiawaty; Hasrul, Muh; Rifai, Andi Tenri Famauri; AR, Andi Bau Inggit; Faisal, Muhammad; Assania, Raisha Yasmin
Jurnal Ilmiah Publika Vol 11 No 1 (2023): Jurnal Ilmiah Publika
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v11i1.8209

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan. Negara hadir dengan pengadaan sistem administrasi kependudukan untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak asasi setiap penduduk yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa diskriminasi pelayanan publik. Adapun permasalahan di Desa Moncongloe Lappara, Kecamatan Moncongloe, kabupaten Maros, yaitu cakupan kepemilikan KTP-el yang belum merata dan masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan peristiwa pencatatan sipilnya maupun setiap perubahan data pribadi kependudukannya. Kegiatan sosialisasi hukum ini merupakan solusi terbaik yang dapat ditawarkan, sehingga metode pelaksanan yang digunakan adalah ceramah dan diskusi interaktif antara narasumber dan masyarakat desa. Disdukcapil Maros, membuat terobosan baru dalam pelayanan administrasi kependudukan berupa aplikasi: pertama, pelayanan Administrasi Kependudukan Terintegrasi Keliling (Pakintaki) yaitu pelayanan yang diperuntukkan bagi desa-desa pelosok dan desa yang memiliki berbagai ragam lapis masyarakat yang menghadapi kesukaran dalam pengurusan dokumen catatan sipil di waktu kerja serta masyarakat desa terkena bencana alam yang menyebabkan kehilangan dokumen kependudukannya; kedua, Program Tanggap Dukcapil (Tandu) yaitu pelayanan bagi masyarakat yang menghadapi kesulitan karena faktor lansia, kesehatan, disabilitas, dan lain-lain berupa perekaman KTP dan KK; ketiga, Pelayanan Ojek Melayani Dokumen Kependudukan (OM Duk) yaitu dokumen kependudukan yang telah dicetak oleh Tim Tandu akan dibawa oleh OM Duk.

TINJAUAN HUKUM PENERAPAN SERTIFIKASI HALAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL Rastiawaty, Rastiawaty; Rifai, Andi Tenri Famauri; Hasrul, Muh; Inggit, Andi Bau; Taufan, Muhammad Ilhamsyah; Imanullah, Andi Muhammad Aqil
Jurnal Ilmiah Publika Vol 11 No 1 (2023): Jurnal Ilmiah Publika
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v11i1.8224

Sertifikasi halal memiliki peran penting dalam suatu produk sebagai bukti bahwa produk tersebut tidak mengandung bahan-bahan yang dilarang dan telah memenuhi syarat pengolahan sesuai dengan Syariat Islam. Keberadaan sertifikasi halal akan meningkatkan minat konsumen muslim dengan label halal pada kemasan produk yang mereka pilih sebagai jaminan mutu dan kualitas dari produk tersebut sehingga dapat memberi keamanan, kenyamanan, keselamatan, dan kepastian bagi masyarakat. Selain itu, sertifikasi halal sebagai jaminan produk halal menjadi Unique Selling Point bagi pelaku usaha sehingga dapat meningkatkan nilai produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Negara menyiapkan regulasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang disempurnakan lagi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Perincian produk hukum ini selanjutnya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Keputusan Menteri Agama Nomor 982 Tahun 2019 tentang Layanan Sertifikasi Halal. Kurangnya informasi dan pemahaman hukum masyarakat perihal kebijakan pemerintah tentang kewajiban sertifikasi halal, di Kecamatan Soreang, Kota Parepare merupakan masalah dan tantangan tersendiri guna mewujudkan program Pemerintah Kota Parepare dalam pengembangan Kawasan Wisata Kuliner Halal. Metode pelaksanaan kegiatan adalah ceramah dan diskusi interaktif antara masyarakat, pelaku UMKM, perangkat pemerintah kota, dan narasumber. Sertifikat halal merupakan garansi kepastian atas kehalalan produk yang diperjualbelikan. Apabila produk yang diperdagangkan tersebut adalah halal, maka wajib bersertifikat halal, terkecuali bagi pelaku usaha yang memproduksi barang dengan unsur-unsur yang dianggap haram menurut syariat Islam, maka wajib mencantumkan keterangan tidak halal (label non-halal) berupa gambar, tanda, dan/atau tulisan.

PENINGKATAN KESADARAN HUKUM ANAK BINAAN MELALUI PENYULUHAN HUKUM KEKERASAN SEKSUAL DI LPKA KELAS II MAROS Putry Ilyas, Nurannisyah; Rastiawaty, Rastiawaty
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 8, No 9 (2025): MARTABE : JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jpm.v8i9.3750-3756

Fenomena tindak pidana kekerasan seksual yang melibatkan anak sebagai pelaku masih menjadi masalah serius di Indonesia, termasuk di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros. Data internal menunjukkan bahwa lebih dari 50% kasus yang ditangani berkaitan dengan tindak pidana asusila, mencerminkan lemahnya pemahaman hukum, kontrol diri, dan kesadaran moral anak binaan. Untuk menjawab kondisi tersebut, program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Hukum Gelombang 114 Universitas Hasanuddin melaksanakan penyuluhan hukum bertema “Pahami Hukum, Renungkan Diri, Hentikan Kekerasan”. Kegiatan bertujuan meningkatkan pemahaman hukum dan kesadaran moral anak binaan sebagai upaya preventif sekaligus rehabilitatif. Metode yang digunakan meliputi ceramah hukum, diskusi interaktif, refleksi diri, serta evaluasi melalui pre-test dan post-test. Hasil menunjukkan adanya peningkatan signifikan pemahaman hukum dengan perbedaan skor sebelum dan sesudah kegiatan, serta partisipasi aktif dalam diskusi dan refleksi diri. Beberapa peserta juga mengungkapkan penyesalan serta komitmen untuk tidak mengulangi kesalahan. Program ini berkontribusi pada proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak binaan serta dapat menjadi model edukasi hukum berkelanjutan di lembaga pembinaan anak

COMMUNITY PARTICIPATION IN WASTE MANAGEMENT IN PINRANG REGENCY: TOWARDS A WASTE-FREE ENVIRONMENT AR, Andi Bau Inggit; Ruslan, Achmad; Annisa, Arini Nur; Arifin, Arnita Pratiwi; Lestari, Arini Enar; AR, Andi Bau Medlin; Imanullah, Andi Muhammad Aqil; Kadarudin; Rifai, Andi Tenri Famauri; Rastiawaty
Awang Long Law Review Vol. 7 No. 1 (2024): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/awl.v7i1.1362

The problem of waste management in Penrang Village is caused by the fact that many people are not yet aware of disposing of waste in its place, the lack of community participation due to the lack of understanding and legal awareness of the community in protecting the environment, the suboptimal management of waste by the local government through TPS3R, and the lack of community understanding regarding Pinrang Regency Regulation no. 7 of 2013 concerning Waste Management. Legal socialization is the best solution that can be offered, so the method of implementing the activities used in lectures and discussions between the PPMU-PK-M Team of Hasanuddin University with the village apparatus and the surrounding community. The community's lack of understanding and awareness regarding their role in waste management causes many problems related to environmental management, especially concerning waste management in Penrang Village. The number of cleaning staff in Penrang Village is also inadequate, so they are overwhelmed in carrying out their duties. The lack of officers hampers the distribution of household waste to the final disposal site. This is because many people refuse to pay their waste transportation fees, even though the fees are managed to become the wages of cleaning staff in the village. In this case, the local government should be able to resolve the issue of wages for cleaning staff in order to achieve good waste management in Penrang Subdistrict.

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search