Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.642
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Mizan (e-Journal) PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Hermeneutika : Jurnal Ilmu Hukum Al-Azhar Islamic Law Review Indonesian Journal of International Law SIGn Journal of Social Science Indonesia Law Review (ILREV) Jurnal Sosial dan Sains
Birkah Latif
Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar
Religion Humanities Astronomy Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Physics Social Sciences

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
Human Rights Protection in Trade: A Challenge Latif, Birkah; Noor, SM.; Sumardi, Juajir; Rawydharma, Irwansyah
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 5, No 2 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Padjadjaran University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (401.714 KB)

Abstract

AbstractIn a global economy, trade is a key element of states’ economic development. People performs various forms of trade since the beginning of time to the modern day. The debate over the protection of human rights has been excluded in the interests of trade since the occurrence of trade liberalization, despite codification of regulations through international institutions. The purposes of this paper are to analyze whether there are mechanisms for the protection of human rights and trade and to be an effort linking the human rights protection and trade. It is concluded that the protection of human rights in trade has not yet become something elaborated specifically in economic policies. First, in international cooperation, organizations such as WTO and international CSOs can do the propaganda of human rights and trade. Secondly, the government takes public choices and needs to shape the practices of human rights and trade. The WTO looks hesitant in performing its role; it especially moves around trade only. However, the insistence of mutual needs is voiced through the Millennium Development Goals (MDGs) program, Sustainable Development Goals (SDGs), as well as various other protections such as ICESCR, IUU, etc. The establishment of UN Guiding Principles of Principles on Business and Human Rights (UNGPs) in 2011 becomes the latest momentum for the framework to improve standards and practices of business and human rights. AbstrakDalam ekonomi global perdagangan merupakan kunci utama dalam peningkatan ekonomi negara-negara. Berbagai bentuk perdagangan telah dilaksanakan sejak dahulu hingga sampai kepada bentuk modern saat ini. Perdebatan atas perlindungan hak asasi manusia yang tersingkirkan demi kepentingan perdagangan telah dimulai sejak terjadinya liberalisasi perdagangan sekalipun telah dilakukan kodifikasi peraturan melalui lembaga internasional. Kasus-kasus yang menimpa mengantarkan pada tujuan dari tulisan ini yang ingin menganalisa isu atas: apakah terdapat mekanisme perlindungan terhadap hak asasi manusia dan perdagangan? serta bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk dapat menautkan antara perlindungan hak asasi manusia dan perdagangan. Dari penulisan ini disimpulkan bahwa perlindungan atas hak asasi manusia yang berkaitan dengan perdagangan belum menjadi sesuatu yang dibahas khusus di dalam kebijakan ekonomi. Pertama, dibutuhkan kerjasama internasional, organisasi seperti WTO dan CSO internasional dapat mempropagandakan agenda  perlindungan hak asasi manusia di dalam perdagangan. Peran dari WTO dirasakan “agak ragu” terlebih dengan melihat landasan bergeraknya yang fokus pada perdagangan semata. Namun, desakan atas nama kebutuhan bersama di suarakan melalui program Millennium Development Goals (MDGs)-Sustainable Development Goals (SDGs) dan juga berbagai proteksi lainnya seperti ICESCR, IUU dan lainnya. Setelah UN Guiding Principle on Business and Human Rights (UNGPs) lahir di tahun 2011 menjadi momentum terbaru dalam kaitannya kerangka kerja untuk meningkatkan standar dan praktik terkait bisnis dan hak asasi manusia.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v5n2.a9
Fenomena Tradisi Mabakkang Perspektif Masyarakat Hukum Adat Bunga Anggraini; Nur Awalia Rezkyanti asis; Rohit Purwadi; Birkah Latif
Al-Azhar Islamic Law Review VOLUME 4 NOMOR 1, JANUARI 2022
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37146/ailrev.v4i1.123

Abstract

Tradisi Mabbakang merupakan suatu bentuk tradisi adat yang berfungsi sebagai ajang untuk mentasbihkan pendewasaan yang dipadankan dalam proses aqiqah jika didalam Islam. Tradisi Mabbakang di Daerah Wanua Waru sangat disakralkan dan memiliki keunikan tersendiri yang mana para generasi penerus ditanamkan akan pentingnya kesehatan serta menjadi praktek turun temurun yang jika suatu pantangannya dilanggar maka akan menimbulkan akibat bagi masyarakat yang menjalankan. Seiring dengan perkembangan zaman saat ini sebagian masyarakat menganggap bahwa hal tersebut tidak lagi menjadi suatu kewajiban, karena pelaksanaannya dapat digantikan dengan hal yang dianggap serupa maknanya (aqiqah). Hal itulah yang kemudian menimbulkan perspektif yang berbeda pada masyarakat dan berpengaruh terhadap penegakan hukum adat disana. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan peninjauan terhadap ritual tradisi Mabbakang dewasa ini dengan mengkaji melalui pendekatan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, deskriptif dengan pendekatan fenomenologi, yaitu memberikan gambaran mengenai arti dari pengalaman-pengalaman beberapa individu. Adapun fenomena yang digali adalah mengenai proses pelaksanaan, perkembangan, dan dampak yang ditimbulkan dari ritual adat tersebut, serta bagaimana perspektif masyarakat terhadap tradisi Mabbakang. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, Masyarakat Wanua Waru dalam percaya bahwa selain sebagai ajang mentasbihkan pendewasaan bagi seorang anak tradisi Mabakkang sebagai tolak bala agar terhindar dari segala bencana dan berbagai penyakit seperti penyakit bisu, buta, lumpuh dan musibah lainnya, sedangkan Masyarakat Wanua Waru luar perlahan-lahan mulai meninggalkan dan menganggap sudah tidak lagi menjadi suatu dengan alasan lebih memilih proses akikah sesuai ajaran agama. Berdasarkan dua perspektif tersebut, dewasa ini tradisi Mabbakang telah mengalami adanya perubahan, hal ini dikarenakan adanya pola pergeseran hukum adat.
PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI DESA SAMPULUNGAN, KECAMATAN GALESONG UTARA KABUPATEN TAKALAR Birkah Latif; Hamzah Halim; Andi Bau Inggit AR; Ahmad Fikrul Ridha; Agung Syaputra
HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 2 (2021): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/hermeneutika.v5i2.5635

Abstract

Di Kabupaten Takalar, terdapat beberapa kasus kekerasan dalam rumah tangga, adapun yang menjadi permasalahan di Desa Sampulungan, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar adalah terkait (1) bentuk-bentuk tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga belum tersosialisasi dengan baik; (2) asyarakat belum banyak yang mengetahui mengenai sanksi yang dikenakan bagi pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; (3) perlunya peran aparat desa dalam merumuskan bentuk pencegahan bagi masyarakat agar terhindar dari perilaku kekerasan dalam rumah tangga;(4) perlunya peran aparat desa dalam merumuskan mekanisme pelakasanaan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh perangkat desa demi menciptakan ketentraman dan kenyamanan di masyarakat. Penyebarluasan informasi bagi masyarakat dan perangkat desa terkait dengan aturan-aturan hukum yang berlaku terkait dengan bentuk-bentuk tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, serta sanksi yang dikenakan bagi pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sangat penting dilakukan, sehingga masyarakat dapat mengetahui mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga secara komprehensif.
TINJAUAN HUKUM ATAS BATAS MINIMAL USIA UNTUK MELAKUKAN PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN Padma D. Liman; Birkah Latif; Nur Azisa; Andi Syahwiah A. Sapiddin; Anhar Aswan; Maria Deriana Rosari Putrina Naha; Kadarudin Kadarudin
HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 2 (2021): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/hermeneutika.v5i2.5633

Abstract

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan junto Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rokhani juga mempunyai peranan yang penting. Salah satu akibat perkawinan yang dapat membentuk keluarga yang bahagia, adalah dengan hadirnya keturunan dalam perkawinan tersebut, yang pemeliharaan dan pendidikannya menjadi hak dan kewajiban orang tua. Agar diperoleh keturunan yang baik dan sehat maka calon suami dan istri yang akan melangsungkan perkawinan harus telah matang jiwa raganya sehingga dapat pula mewujudkan tujuan perkawinan karena tercipta keluarga yang harmonis dan tidak mudah berakhir dengan perceraian. Di samping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Berhubung dengan hal itu, maka diperlukan pengaturan batas usia minimal untuk kawin bagi pasangan calon suami isteri.
Climate Change and Forest Governance: Lessons from Indonesia Latif, Birkah
Indonesia Law Review Vol. 5, No. 3
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Climate change and forest governance have always been discussed between scholars, governments and all stakeholders who engage in the issues. Discussions have been arisen from time to time on how devastating the impacts of environment loss caused by the acts of people. These impacts have brought people and countries to see the problems more seriously and attentively.
Membangun Ekonomi Kerakyatan atas Pengelolaan Peternakan Melalui Kerjasama Komunal yang Berbasis Pancasila Fauziyyah Divayanti; Birkah Latif
Jurnal sosial dan sains Vol. 1 No. 10 (2021): Jurnal Sosial dan Sains
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1707.09 KB) | DOI: 10.59188/jurnalsosains.v1i10.164

Abstract

Mewujudkan pembangunan ekonomi kerakyatan diterapkan atas pengelolaan peternakan melalui kerjasama komunal yang berbasis pancasila merupakan jawaban atas keresahan masyarakat akibat tidak meratanya perekonomian di masa pandemi seperti sekarang ini. Permasalahan yang menjadi hambatan bagi masyarakat dapat diminimalisir dengan pembangunan ekonomi kerakyatan. Pemerintah dengan tekad kuat untuk melaksanakan sebuah sistem ekonomi kerakyatan dengan mengeluarkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999, tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara yang menyatakan bahwa sistem perekonomian Indonesia yaitu sistem ekonomi kerakyatan. Dalam sistem ini, masyarakat berperan aktif dalam sebuah kegiatan ekonomi, sedangkan pemerintah berperan dalam menciptakan iklim yang sehat bagi pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha. Pengelolaan atau pengolahan hasil peternakan seperti telur, susu dan lain-lain yang diciptakan dalam suatu produk dipercaya mampu melahirkan terwujudnya pembangunan ekomi kerayatan
Kedudukan Badan Keamanan Laut dalam Penegakan Hukum di Laut Yusuf, Hari Sugiharto; Sumardi, Juajir; Latif, Birkah
Al-Mizan (e-Journal) Vol. 19 No. 2 (2023): Al-Mizan (e-Journal)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30603/am.v19i2.3757

Abstract

This research discusses the position of the Marine Security Agency in law enforcement at sea. This research uses a statutory approach and a historical approach. Descriptive qualitative analysis technique, namely by describing, explaining, describing, and describing primary legal materials and secondary legal materials following the problems closely related to this research, then drawing a conclusion based on the analysis that has been done. The results showed that the position of the Marine Security Agency (Bakamla) with fellow law enforcers at sea as a coordinator, but it does not eliminate the authority of other law enforcers. Bakamla is present to replace the function of the Marine Security Coordinating Agency (Bakorkamla) which was previously considered to fail in synergizing law enforcement at sea. Meanwhile, Bakamla's authority is to conduct instant pursuit, stop, inspect, arrest, bring ships, and hand over to related agencies. These authorities are authorities that are often found in the investigation process, but Bakamla as a law enforcer at sea, is not given the authority to conduct investigations. Bakamla's authority as an investigator is still waiting for the Omnibus Law on Marine Security which is currently being discussed in the House of Representatives.
Environmental Law and Economic Law Review: Is Green Economy and Environmental, Social, and Governance (ESG) Green Economy or Greenwashing? Latif, Birkah; Shah, Mohammad Qadam; Daud, Aidir Amin; Napang, Marthen; Liman, Padma D.; Camelia, Indah; Syarif, La Ode M.; Rifai, Andi Tenri Famauri; Ali, Aldi Yusa; Gloria, Adelin Yohana
Indonesian Journal of International Law
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In implementing the SDGs according to the principle of green economy, countries are competing to apply the ESG concept which aims to identify all non-financial risks and opportunities related to the company's routine, especially those related to Environment (E), Social (S), and Governance (G), to achieve sustainability development in business through corporate actions. Such well-founded implementation within a company will generate a positive impact and increase the appeal for investors amid today's fierce business competition. The ESG is expected to be the key in promoting economic improvement without sacrificing environmental aspects.
The Paradigm of Meaningful Guilty Pleas: Balancing Procedural Efficiency and Substantive Justice in the Indonesian Criminal Justice System Prasetyo, K. M. M. Gusti; Rivanie, Syarif Saddam; Karim, Muhammad Said; Latif, Birkah
SIGn Journal of Social Science Vol 6 No 2: Desember 2025 - Mei 2026
Publisher : CV. Social Politic Genius (SIGn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37276/sjss.v6i2.568

Abstract

This study is motivated by the systemic dysfunction of the Indonesian criminal justice system, characterized by case backlogs and overcrowding in correctional institutions. This condition prompted the adoption of the plea bargain mechanism in Article 78 of the New Criminal Procedure Code. However, the application of this special track potentially becomes trapped in procedural pragmatism that neglects the search for material truth and the essence of substantive justice. The objective of this study is to formulate the Meaningful Guilty Plea paradigm as a synchronization instrument between the procedural efficiency of Article 78 of the New Criminal Procedure Code and substantive justice values in the sentencing guidelines of Article 54 of the New Penal Code. The research method used is normative legal research, employing statutory, conceptual, and comparative approaches through qualitative-prescriptive analysis. The results indicate that plea bargain formalism requires a rigid material foundation so that granting sentence reduction is not speculative-transactional in nature. The construction of the meaningful guilty plea paradigm requires examining the quality of the defendant’s statement, based on indicators of sincere remorse, moral responsibility, and commitment to victim recovery, to ensure sentencing proportionality. This synchronization enables a transition from a retributive pattern to a restorative-corrective model, as mandated by the New Penal Code. The conclusion asserts that procedural efficiency must be governed by active judicial control, achieved through the integration of sentencing guidelines to prevent judicial decision-making disparities. This study recommends the formulation of implementing regulations in the form of sentencing guidelines that integrate the plea-bargaining mechanism nationwide as a crucial implementation step following the recent enforcement of the new criminal law on January 2, 2026. Under this ideal model, the criminal justice system is expected to achieve sustainable harmony between the speed of processes and the quality of decisions that are substantively just for both the defendant and the victim.
Anatomy of Administrative Immigration Oversight Blind Spots: A Socio-Legal Study on the Paralysis of Early Warning Systems in Makassar Pawallangi, Andi Zhafwan Iqrar; Sapiddin, Andi Syahwiah A.; Latif, Birkah; Rastiawaty, Rastiawaty; Rivanie, Syarif Saddam
SIGn Journal of Social Science Vol 6 No 2: Desember 2025 - Mei 2026
Publisher : CV. Social Politic Genius (SIGn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37276/sjss.v6i2.694

Abstract

This in-depth research investigates the anatomy of blind spots within post-admission administrative oversight mechanisms for foreign nationals at the Makassar Immigration Checkpoint and elucidates the causal determinants that trigger the paralysis of early warning systems. The urgency of this study stems from the high rate of overstays, which reflects structural dysfunction in immigration governance within the primary transit territory of Eastern Indonesia. Employing an empirical legal research method with a socio-legal approach, primary data are triangulated through in-depth interviews, field observations, and statistical analysis of violations. The research results uncover a critical discrepancy between digital data registration at the port of entry and continuous field surveillance, resulting in the state losing control over the dynamic nomadic movements of foreign legal subjects. Juridically, this systemic paralysis constitutes a violation of the Principle of Carefulness, triggered by a chronic human resource deficit in the intelligence unit and the nullity of regulatorily mandated cross-sectoral information technology interoperability. Consequently, law enforcement tends to be constrained by reactive patterns and dependent on repressive deportation measures during the repressive phase. This study concludes that a paradigm reorientation towards risk-based surveillance, the transformation of apparatuses into administrative data analysts, and the reinforcement of the legal framework mandating real-time inter-agency data integration are necessary. These policy implications constitute absolute prerequisites for restoring legal authority and guaranteeing state sovereignty through proactive prevention mechanisms in the preventive phase.
Co-Authors Agung Syaputra Ahmad Fikrul Ridha Ali, Aldi Yusa Andi Bau Inggit AR Andi Syahwiah A. Sapiddin Anhar Aswan Bunga Anggraini Camelia, Indah Daud, Aidir Amin Fauziyyah Divayanti Gloria, Adelin Yohana Hamzah Halim Irham Rapy Juajir Sumardi Kadarudin Kadarudin Karim, Muhammad Said Liman, Padma D. Maria Deriana Rosari Putrina Naha Marthen Napang, Marthen Mr. Iswansyah Mr. Maskun Noor, SM. Nur Awalia Rezkyanti asis Nur Azisa Padma D. Liman Pawallangi, Andi Zhafwan Iqrar Prasetyo, K. M. M. Gusti Rastiawaty Rastiawaty Rawydharma, Irwansyah Rifai, Andi Tenri Famauri Rohit Purwadi Sapiddin, Andi Syahwiah A. Shah, Mohammad Qadam Syarif Saddam Rivanie Syarif, La Ode M. Yusuf, Hari Sugiharto