Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.686
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Mujtama': Jurnal Pengabdian Masyarakat JPNM : Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin Indonesian Journal of Law and Justice Journal of Golden Generation Legal Science Fairness and Justice ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Ubaidillah, Lutfian
Universitas Muhammadiyah Jember
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Social Sciences Transportation Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim atas Kasus Penistaan Agama yang Dilakukan oleh Panji Gumilang (Studi Putusan Nomor 365Pid.Sus2023PN.Idm) Galuh Andika Septiadi; Lutfian Ubaidillah
JPNM Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin Vol. 4 No. 3 (2026): July : Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin (ACCEPTED)
Publisher : SM Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59945/jpnm.v4i3.1467

Abstract

Penelitian ini menganalisis pertimbangan hakim atas pembelaan kebebasan berpendapat dalam Putusan Nomor: 365/Pid.Sus/2023/PN.Idm terkait perkara penodaan agama yang melibatkan Panji Gumilang. Isu ini penting karena berada pada titik pertemuan antara perlindungan agama, kebebasan berekspresi, dan prinsip negara hukum demokratis. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer meliputi UUD 1945, KUHP, Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, dan putusan pengadilan, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur hukum serta artikel ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan secara deduktif melalui analisis isi terhadap norma hukum dan argumentasi hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebebasan beragama dan kebebasan berpendapat sama-sama merupakan hak fundamental, tetapi tidak bersifat absolut. Hakim perlu menilai unsur delik secara cermat, terutama unsur kesengajaan, berdasarkan alat bukti yang sah, fakta persidangan, dan keterangan ahli. Putusan dalam perkara penodaan agama harus mencerminkan keseimbangan antara ketertiban umum, perlindungan agama, dan hak konstitusional warga negara. Penelitian ini menegaskan perlunya penafsiran hukum yang proporsional agar pemidanaan tidak berubah menjadi kriminalisasi terhadap ekspresi intelektual yang sah dan ruang dialog keagamaan tetap terlindungi dalam masyarakat Indonesia yang majemuk dan demokratis.
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Terhadap Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Jalanan Nadia Putri Qurrotu Najah; Lutfian Ubaidillah
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 3 (2026): March
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i3.5484

Abstract

Pemenuhan hak pendidikan bagi anak jalanan masih menghadapi berbagai kendala, khususnya pada aspek akses dan keberlanjutan layanan pendidikan formal. Pemenuhan hak pendidikan bagi anak jalanan merupakan kewajiban konstitusional negara yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab semua pihak, salah satunya Pemerintah Daerah. Di Kabupaten Jember, komitmen tersebut diwujudkan melalui Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak yang mewajibkan fasilitasi pendidikan bagi anak putus sekolah melalui Sekolah Terbuka atau Pusat Kegiatan Belajar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dalam pemenuhan hak pendidikan bagi anak jalanan sebagai bagian dari hak asasi anak yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa undang-undang dan peraturan daerah, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sekolah Terbuka yang dimaksud dalam Perda Kabupaten Layak Anak merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus yang merupakan pendidikan formal yang fleksibel, tidak berbiaya, dan relevan untuk menjangkau anak jalanan serta anak putus sekolah sebagaimana diatur dalam. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa secara normatif pemerintah daerah telah memiliki dasar hukum dan kewenangan yang jelas dalam pemenuhan hak pendidikan anak jalanan, tetapi diperlukan penguatan pelaksanaan kebijakan, peningkatan sinergi lembaga, dan pengawasan berkelanjutan agar hak pendidikan anak jalanan dapat terpenuhi secara efektif, merata, dan berkeadilan.
KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS KABUPATEN JEMBER Fery Mahardika; Lutfian Ubaidillah
ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 2 No. 4 (2024): Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : LP3M INSTITUT KH YAZID KARIMULLAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59246/aladalah.v2i4.1007

Abstract

Poverty remains a persistent challenge for developing countries, including Indonesia. Poverty is classified into two types: structural poverty, caused by government policies, and cultural poverty, stemming from societal habits. One manifestation of poverty is the existence of beggars and homeless individuals (Gepeng), which arises from both internal factors such as poverty and lack of skills, and external factors like unfavorable environmental conditions. This study focuses on the implementation of Jember Regent Regulation No. 40 of 2014 concerning the Guidelines for Handling Beggars and Homeless People in Lojejer Village, Jember Regency. The aim of this research is to examine the role of the government in addressing the issue of Gepeng in Lojejer Village. The research employs a legal and conceptual approach with a normative juridical type of research. The findings of this study are expected to provide theoretical contributions as references for academics and practical benefits for policymakers in addressing social issues related to beggars and homeless people in Jember Regency. It is hoped that this research will enhance social welfare in line with the mandate of Law No. 11 of 2009 on Social Welfare and Jember Regent Regulation No. 40 of 2014.
Co-Authors Abdul Rozak Aryo Priyambodo Astrin Bernita Rahma Fery Mahardika Galuh Andika Septiadi Hanifah Zahra Al Muhdlar Miftahul Huda Nadia Putri Qurrotu Najah Nikita Maulidya Rasendryo Wahyu Ramadhanianto Rusdiyanto Rusdiyanto Yunita Reykasari