Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim atas Kasus Penistaan Agama yang Dilakukan oleh Panji Gumilang (Studi Putusan Nomor 365Pid.Sus2023PN.Idm) Galuh Andika Septiadi; Lutfian Ubaidillah
JPNM Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin Vol. 4 No. 3 (2026): July : Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin (ACCEPTED)
Publisher : SM Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59945/jpnm.v4i3.1467

Abstract

Penelitian ini menganalisis pertimbangan hakim atas pembelaan kebebasan berpendapat dalam Putusan Nomor: 365/Pid.Sus/2023/PN.Idm terkait perkara penodaan agama yang melibatkan Panji Gumilang. Isu ini penting karena berada pada titik pertemuan antara perlindungan agama, kebebasan berekspresi, dan prinsip negara hukum demokratis. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer meliputi UUD 1945, KUHP, Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, dan putusan pengadilan, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur hukum serta artikel ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan secara deduktif melalui analisis isi terhadap norma hukum dan argumentasi hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebebasan beragama dan kebebasan berpendapat sama-sama merupakan hak fundamental, tetapi tidak bersifat absolut. Hakim perlu menilai unsur delik secara cermat, terutama unsur kesengajaan, berdasarkan alat bukti yang sah, fakta persidangan, dan keterangan ahli. Putusan dalam perkara penodaan agama harus mencerminkan keseimbangan antara ketertiban umum, perlindungan agama, dan hak konstitusional warga negara. Penelitian ini menegaskan perlunya penafsiran hukum yang proporsional agar pemidanaan tidak berubah menjadi kriminalisasi terhadap ekspresi intelektual yang sah dan ruang dialog keagamaan tetap terlindungi dalam masyarakat Indonesia yang majemuk dan demokratis.
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Terhadap Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Jalanan Nadia Putri Qurrotu Najah; Lutfian Ubaidillah
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 3 (2026): March
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i3.5484

Abstract

Pemenuhan hak pendidikan bagi anak jalanan masih menghadapi berbagai kendala, khususnya pada aspek akses dan keberlanjutan layanan pendidikan formal. Pemenuhan hak pendidikan bagi anak jalanan merupakan kewajiban konstitusional negara yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab semua pihak, salah satunya Pemerintah Daerah. Di Kabupaten Jember, komitmen tersebut diwujudkan melalui Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak yang mewajibkan fasilitasi pendidikan bagi anak putus sekolah melalui Sekolah Terbuka atau Pusat Kegiatan Belajar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dalam pemenuhan hak pendidikan bagi anak jalanan sebagai bagian dari hak asasi anak yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa undang-undang dan peraturan daerah, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sekolah Terbuka yang dimaksud dalam Perda Kabupaten Layak Anak merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus yang merupakan pendidikan formal yang fleksibel, tidak berbiaya, dan relevan untuk menjangkau anak jalanan serta anak putus sekolah sebagaimana diatur dalam. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa secara normatif pemerintah daerah telah memiliki dasar hukum dan kewenangan yang jelas dalam pemenuhan hak pendidikan anak jalanan, tetapi diperlukan penguatan pelaksanaan kebijakan, peningkatan sinergi lembaga, dan pengawasan berkelanjutan agar hak pendidikan anak jalanan dapat terpenuhi secara efektif, merata, dan berkeadilan.
KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS KABUPATEN JEMBER Fery Mahardika; Lutfian Ubaidillah
ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 2 No. 4 (2024): Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : LP3M INSTITUT KH YAZID KARIMULLAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59246/aladalah.v2i4.1007

Abstract

Poverty remains a persistent challenge for developing countries, including Indonesia. Poverty is classified into two types: structural poverty, caused by government policies, and cultural poverty, stemming from societal habits. One manifestation of poverty is the existence of beggars and homeless individuals (Gepeng), which arises from both internal factors such as poverty and lack of skills, and external factors like unfavorable environmental conditions. This study focuses on the implementation of Jember Regent Regulation No. 40 of 2014 concerning the Guidelines for Handling Beggars and Homeless People in Lojejer Village, Jember Regency. The aim of this research is to examine the role of the government in addressing the issue of Gepeng in Lojejer Village. The research employs a legal and conceptual approach with a normative juridical type of research. The findings of this study are expected to provide theoretical contributions as references for academics and practical benefits for policymakers in addressing social issues related to beggars and homeless people in Jember Regency. It is hoped that this research will enhance social welfare in line with the mandate of Law No. 11 of 2009 on Social Welfare and Jember Regent Regulation No. 40 of 2014.
Kebijakan Pemkab Jember Dalam Penanganan Covid-19 Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah Galuh Apatyarajni Nareswari; Lutfian Ubaidillah
Indonesian Journal of Law Vol. 1 No. 7 (2024): INLAW - JULI 2024
Publisher : PT. INOVASI TEKNOLOGI KOMPUTER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tahun 2020 adalah tahun yang menantang bagi umat manusia di semua wilayah di dunia. Untuk lebih spesifiknya, China mengaku telah mengidentifikasi virus baru yang menargetkan sistem pernapasan manusia dan memiliki tingkat penularan yang cepat dan mematikan. Covid-19 adalah nama patogen ini. Sejalan dengan arahan Presiden Jokowi, Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2020 diterbitkan pada 16 Maret 2020, oleh Bapak Jenderal Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri, tentang percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 di lingkungan pemerintahan daerah. Di antara pemerintah daerah yang mengambil tindakan untuk membendung penyebaran pandemi COVID-19 di daerahnya masing-masing adalah pemerintah Kabupaten Jember. Wakil Bupati Jember, Drs. KH. A. Muqit Arief, mengatakan bahwa Rp 400 miliar telah disisihkan oleh Pemerintah Kabupaten Jember. Oleh karena itu, sangat penting untuk menganalisis kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Jember terkait pandemi COVID-19 sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 20 Tahun 2020, yang membahas respons cepat pemerintah daerah Jember terhadap pandemi virus corona 2019. Metode regulasi konseptual dan undang-undang digunakan dalam penelitian ini, yang bersifat yuridis normatif. Temuan kajian kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Jember sejalan dengan Surat Edaran Nomor 20 Tahun 2020 dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Percepatan Penanganan Penyakit Virus Corona 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah. Masyarakat masih belum mempercayai kebijakan COVID-19 Pemkab Jember karena betapa buramnya kebijakan tersebut
Perlindungan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasca Pelaporan Lutfian Ubaidillah; Badril Risco Siswanto Herlambang
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 4 No. 1 (2026): September
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v4i1.6374

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) setelah laporan diterima kepolisian serta kedudukan dan kewenangan Bhabinkamtibmas dalam memberikan perlindungan awal kepada korban. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum oleh kepolisian terhadap korban KDRT pasca pelaporan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan secara segera, responsif, dan berkelanjutan. Pasal 16 ayat (1) UU PKDRT mewajibkan kepolisian memberikan perlindungan sementara dalam waktu 1 × 24 jam sejak menerima atau mengetahui adanya KDRT. Namun, ketentuan Pasal 16 ayat (3) yang mewajibkan kepolisian meminta penetapan perintah perlindungan dari pengadilan berpotensi menambah prosedur ketika korban masih berada dalam kondisi terancam, sehingga perlu dievaluasi agar tidak menghambat efektivitas perlindungan. Bhabinkamtibmas memiliki peran penting dalam memberikan tindakan awal karena memiliki kewenangan menerima laporan atau pengaduan, membantu tindakan pertama di tempat kejadian perkara, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Akan tetapi, Perkap Nomor 7 Tahun 2021 belum mengatur secara khusus mekanisme perlindungan korban KDRT oleh Bhabinkamtibmas. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa diperlukan evaluasi terhadap mekanisme Pasal 16 ayat (3) UU PKDRT serta pengaturan yang lebih spesifik mengenai peran dan mekanisme tindakan Bhabinkamtibmas dalam memberikan perlindungan kepada korban KDRT.
Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Narkotika Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Lutfian Ubaidillah; Dito An Nur Doirullah Halih
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 4 No. 1 (2026): September
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v4i1.6375

Abstract

Penyalahgunaan narkotika merupakan persoalan hukum dan sosial yang memerlukan penanganan tidak hanya melalui pemidanaan, tetapi juga melalui pendekatan rehabilitatif. Permasalahan muncul dalam kedudukan pengguna narkotika untuk diri sendiri yang dalam praktik masih berpotensi dikenakan ketentuan pidana mengenai kepemilikan atau penguasaan narkotika, sehingga hak untuk memperoleh rehabilitasi belum sepenuhnya terlindungi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pengguna narkotika dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika serta mengkaji penerapan rehabilitasi bagi pengguna narkotika untuk diri sendiri. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU Narkotika telah memberikan ruang perlindungan melalui ketentuan rehabilitasi, khususnya Pasal 54, Pasal 103, dan Pasal 127. Namun, ketidakjelasan kedudukan pengguna untuk diri sendiri serta penerapan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 117, dan Pasal 122 dapat menyebabkan pengguna lebih berorientasi pada pemidanaan. Penentuan penanganan seharusnya tidak hanya didasarkan pada jumlah barang bukti, tetapi juga mempertimbangkan tujuan penguasaan, keterlibatan dalam peredaran gelap, kondisi pengguna, dan hasil asesmen. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan dan penerapan hukum yang lebih jelas dan konsisten agar pengguna narkotika untuk diri sendiri memperoleh perlindungan hukum dan rehabilitasi secara proporsional.