Garuda - Garba Rujukan Digital

STRATEGI MANAJEMEN KOMUNIKASI ORGANISASI DI SEKOLAH Patton, Adri
Management of Education: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Vol 6, No 2: Agustus 2020
Publisher : Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari

Penelitian ini membahas tentang implementasi komunikasi organisasi di sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi komunikasi di sekolah. Penelitian ini merupakan penelitian yang berkualitas sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan Observasi, Dokumentasi dan Wawancara. Dalam menganalisis data penulis menggunakan analisis data kualitatif dengan metode triangulasi data melalui tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menemukan bahwa dalam pelaksanaan komunikasi organisasi di sekolah belum berjalan dengan baik, terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala dalam berkomunikasi seperti faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal seperti penyampaian pesan dari atasan disampaikan secara bertahap dan mengakibatkan pesan tersebut memiliki arti yang berbeda bagi setiap penerimanya. Sedangkan faktor eksternal bagaimana pengaruh dari luar dalam berkomunikasi. Penulis menyarankan kepada pihak sekolah khususnya kepada kepala sekolah agar membangun komunikasi yang baik demi tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Strengthening Internal Responsibilities of Good Parenting Skill in Process of Child Protection from Dangers of Drug Abuse: An Phenomenology Social Life in North Kalimantan Adri Patton
Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Vol 4, No 4 (2021): Budapest International Research and Critics Institute November
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v4i4.2840

The family is a household that is related by blood or marriage or provides the implementation of basic instrumental functions and expressive functions of the family for its members who are in a network. For this reason, the research wants to know the Strengthening of the Functions and Responsibilities of Parents, Families and Society in the Process of Parenting and Protection of Children from the dangers of drugs in North Kalimantan Province (Good Parenting Skill). The theory used in this research is Grand Theory (Umbrella Theory); it is any attempted theory of the overall explanation of social life, history, or human experience. Broadly speaking, trying to explain a problem or case. Middle-range theory as a theory that lies between minors but requires hypotheses that develop in abundance. Applied Theory, namely the Theory of Child Protection. The research method used is normative social studies research or has similarities with doctrinal research (doctrinal research). The data collection technique used is library research or document study. The results of this study, namely they cannot effectively control children's behavior in terms of keeping children away from the dangers of drugs in the province of North Sumatra. So that parents are indifferent or not interested and pay less attention to the behavior of their children so that they are permissive.

IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PENGGUNAAN ANGGARAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI KECAMATAN MALINAU KOTA KABUPATEN MALINAU Syafitri Syafitri; Adri Patton; Djumadi Djumadi
Jurnal Paradigma (JP) Vol 8, No 2 (2019): JURNAL PARADIGMA
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

The purpose of this study is to describe and analyze the Implementation of the Supervisory Function of the Regional House of Representatives in the budget’s utilizatin of Infrastructure Development in Sub-district Malinau Kota. Types of research conducted include descriptive qualitative. The data source is taken by informant and key informance chosen purposively and direct observation result, and supported by secondary data. The data analysis used is an interactive model. The result of the research shows that the implementation of oversight function by DPRD of Malinau District towards Infrastructure Development in Sub-district Malinau Kota has complied with the prevailing regulations, but DPRD supervision is not maximal yet. Keywords: Implementation, DPRD, Oversight Function

EFEKTIVITAS STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DALAM KEDUDUKANNYA SEBAGAI PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016 Halim Hamilton; Hartutiningsih Hartutiningsih; Adri Patton
Jurnal Paradigma (JP) Vol 9, No 2 (2020): JURNAL PARADIGMA
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/jp.v9i2.5073

This article will review the organizational structure's effectiveness through the complexity, formalization, and centralization of BAPPEDA Kutai Kartanegara Regency in its position as a regional apparatus based on Government Regulation Number 18 of 2016. With a qualitative approach and interactive data analysis, the research findings show that the BAPPEDA organizational structure's effectiveness in Kutai Regency Kartanegara is quite effective and follows existing regulations. It can be seen from the achievement of the targets that have been set.Keywords: Effectiveness, Organizational Structure, Complexity, Formalization, Centralization

IMPLEMENTASI PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT STUDI PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN SKALA KECIL DI KECAMATAN KAYAN HILIR KABUPATEN MALINAU Samion Samion; Adri Patton; Nur Fitriyah
Jurnal Paradigma (JP) Vol 8, No 1 (2019): JURNAL PARADIGMA
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

This study aims to describe and analyze the Implementation of the Delegation of the Authority of the Regent to the Camat (Study Service License to Build a Small-Scale Building in Kayan Hilir Sub-district, Malinau District). This research includes descriptive research with a qualitative approach. The data analysis technique to be used is data analysis using an interactive model of analysis. The result of the research shows that the Implementation of the Delegation of the Authority of the Regent to the Camat (Study of Small Scale Building Permit Service in Kayan Hilir Sub-district, Malinau District) has not been optimally implemented.Keywords: Implementation, Delegation, Building Permit

DALAM FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK UNTUK MENCEGAH KONFLIK SOSIAL DI KOTA BONTANG Janur, Nirwana; Patton, Adri; Daryono, Daryono; hariati, Hariati
Jurnal Paradigma Vol 13, No 1 (2024): JURNAL PARADIGMA
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/jp.v13i1.10992

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bentuk partisipasi masyarakat dalam Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk melakukan pencegahan konflik sosial secara dini di Kota Bontang serta mengidentifikasi dan menganalisis faktor – faktor penghambatnya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang berlokasi di Kota Bontang. Fokus Penelitian mengacu pada bentuk partisipasi masyarakat dan faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat. Data yang didapatkan dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan model analisis interaktif melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat partisipasi masyarakat dalam Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk pencegahan konflik sosial secara dini yang dilaksanakan melalui tahapan: (1) tahap perencanaan, dimana pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dilakukan oleh masyarakat dan ditetapkan, dibina dan difasilitasi oleh Pemerintah Kota Bontang, (2) tahap pelaksanaan, terdapat bentuk pelaksanaan kegiatan, antara lain : (a) kegiatan rapat koordinasi, pertemuan, dialog dan silaturahmi, (b) kegiatan sosialisasi kewaspadaan dini, (c) kegiatan pelatihan pengurus Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat terkait deteksi dini dan cegah dini, (d) kegiatan studi banding pengurus Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat ke daerah lain, dan (e) kegiatan pemantauan dan patroli, (3) tahap manfaat, dalam hal ini menjalankan kewaspadaan dini masyarakat sebagai upaya deteksi dini dan cegah dini terhadap berbagai potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan di wilayah, dan menyampaikan segala informasi yang didapatkan di lapangan kepada Pemerintahan Daerah. Terdapat adanya faktor-faktor penghambat dalam partisipasi masyarakat dalam Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat sebagai berikut : (1) Belum adanya perangkat aturan yang menjadi pedoman/juknis dalam melaksanakan tugas. Peraturan yang ada masih bersifat umum, belum terjabar secara tegas mengenai standar operasi dalam pelaksanaan tugas, (2) Dukungan anggaran yang belum cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat secara optimal, (3) Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengurus Forum, (4) Sarana dan Prasarana yang belum memadai. Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang mencakup hal-hal sebagai berikut : (1) Keterbatasan literatur hasil penelitian sebelumnya yang masih kurang peneliti dapatkan, (2) Keterbatasan data yang digunakan dalam penelitian ini membuat hasil kurang maksimal.

Implementasi Kebijakan Pengembangan UMKM dalam Rangka Good Local Governance (Studi pada Pemerintah Kota Samarinda) Patton, Adri; Paselle, Enos; Nurrahman, Muhammad Arif; Aditya Defiga, Ferdinand Raffi; Aggriani, Gita Riski
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 9, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v9i1.2025.209-218

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, pemerintah telah membuat kebijakan yaitu dengan dikeluarkannya UU No. 20/2008 yang mengatur tentang UMKM, disusul dengan PP No. 07/2021 tentang fasilitasi, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM. Namun, kenyataan menunjukkan Pemerintah Kota Samarinda belum menindaklanjuti kebijakan-kebijakan tersebut ke dalam peraturan daerah dan peraturan lain yang lebih rendah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis instrumen kebijakan yang digunakan oleh pemerintah Kota Samarinda, partisipasi dan upaya pemangku kepentingan dalam membangun infrastruktur dan meningkatkan sumber daya manusia pelaku UMKM untuk mendukung implementasi kebijakan pengembangan UMKM dalam konteks tata kelola pemerintahan daerah yang baik. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi melalui teknik analisis data dengan menggunakan model interaktif oleh Miles, Huberman, dan Saldana. Hasil penelitian menunjukkan dalam implementasi kebijakan pengembangan UMKM, Pemerintah Kota Samarinda telah berpedoman pada instrumen kebijakan. Adanya partisipasi dan upaya stakeholder dalam implementasi kebijakan pengembangan UMKM di Kota Samarinda juga diterapkan untuk menciptakan Infrastruktur UMKM dan memajukan sumber daya manusia pelaku usaha dalam mendorong implementasi kebijakan pengembangan UMKM di Kota Samarinda.

Implementasi Kebijakan Pengembangan UMKM dalam Rangka Good Local Governance (Studi pada Pemerintah Kota Samarinda) Patton, Adri; Paselle, Enos; Nurrahman, Muhammad Arif; Aditya Defiga, Ferdinand Raffi; Aggriani, Gita Riski
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 9, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v9i1.2025.209-218

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, pemerintah telah membuat kebijakan yaitu dengan dikeluarkannya UU No. 20/2008 yang mengatur tentang UMKM, disusul dengan PP No. 07/2021 tentang fasilitasi, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM. Namun, kenyataan menunjukkan Pemerintah Kota Samarinda belum menindaklanjuti kebijakan-kebijakan tersebut ke dalam peraturan daerah dan peraturan lain yang lebih rendah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis instrumen kebijakan yang digunakan oleh pemerintah Kota Samarinda, partisipasi dan upaya pemangku kepentingan dalam membangun infrastruktur dan meningkatkan sumber daya manusia pelaku UMKM untuk mendukung implementasi kebijakan pengembangan UMKM dalam konteks tata kelola pemerintahan daerah yang baik. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi melalui teknik analisis data dengan menggunakan model interaktif oleh Miles, Huberman, dan Saldana. Hasil penelitian menunjukkan dalam implementasi kebijakan pengembangan UMKM, Pemerintah Kota Samarinda telah berpedoman pada instrumen kebijakan. Adanya partisipasi dan upaya stakeholder dalam implementasi kebijakan pengembangan UMKM di Kota Samarinda juga diterapkan untuk menciptakan Infrastruktur UMKM dan memajukan sumber daya manusia pelaku usaha dalam mendorong implementasi kebijakan pengembangan UMKM di Kota Samarinda

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search