The rapid advancement of digital technology requires education systems to adapt by integrating new competencies such as coding and artificial intelligence (AI) into primary and lower secondary school curricula. In response, the Indonesian government introduced the Merdeka Curriculum, which includes coding and AI as elective subjects. However, the extent to which schools are prepared to implement this policy remains a critical issue. This study aims to analyze school readiness using a narrative literature review approach by examining research findings, policy documents, and academic sources published between 2019 and 2025. The analysis focuses on three key areas: digital infrastructure, curriculum integration, and teaching strategies. Findings reveal significant challenges, including infrastructure gaps, lack of standardized curriculum guidelines, and limited teacher competence in technological and pedagogical integration. The study recommends more operational policy support, teacher training based on the TPACK framework, and equitable infrastructure development to ensure the digital transformation of education is both effective and inclusive. ABSTRAKPerkembangan teknologi digital yang pesat menuntut sistem pendidikan untuk beradaptasi dengan cara mengintegrasikan keterampilan baru, seperti koding dan kecerdasan buatan (AI), ke dalam kurikulum dasar dan menengah pertama. Pemerintah Indonesia telah merespons melalui kebijakan Kurikulum Merdeka yang memasukkan koding dan AI sebagai mata pelajaran pilihan. Namun, kesiapan sekolah dalam mengimplementasikan kebijakan ini masih menjadi pertanyaan krusial. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan tersebut melalui pendekatan kajian literatur naratif dengan menelaah hasil-hasil penelitian, dokumen kebijakan, dan sumber ilmiah lainnya dalam rentang 2019–2025. Fokus analisis mencakup tiga aspek utama: infrastruktur digital, integrasi kurikulum, dan strategi pembelajaran. Hasil kajian menunjukkan bahwa hambatan utama terletak pada keterbatasan sarana prasarana, kurangnya pedoman kurikulum yang terstandar, serta rendahnya kompetensi guru dalam aspek teknopedagogi. Kajian ini merekomendasikan perlunya dukungan kebijakan yang lebih operasional, pelatihan berbasis model TPACK, serta pemerataan infrastruktur agar transformasi digital pendidikan dapat berjalan secara adil dan efektif.