Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL PIONIR Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Innovative: Journal Of Social Science Research
Syahrunsyah Syahrunsyah
Universitas Asahan
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PERTANGGUNG JAWABAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN YANG SALAH AKIBAT KETERANGAN PALSU Syahrunsyah Syahrunsyah
JURNAL PIONIR Vol 5, No 3 (2019): Juli-Desember
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (185.001 KB) | DOI: 10.36294/pionir.v5i3.737

Abstract

Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 1 ayat (1) menerangkan bahwa kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.                Untuk menemukan jawaban permasalahan mengenai Pertanggungjawaban hakim terhadap putusan yang salah akibat keterangan palsu dan Sanksi  terhadap hakim yang memberikan putusan salah akibat keterangan palsu dalam skripsi ini. Penulis menggunakan yuridis normati atau study kepustakaan yaitu  suatu penelitian yang secara deduktif dimulai dari analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan di atas.                Hasil pembahasan mengenai Pertanggungjawaban hakim terhadap putusan yang salah akibat keterangan palsu, hakim mempunyai tanggung jawab kepada Tuhan tentunya tak seorang manusia pun tahu apa dampak/imbalan yang akan di terima seorang hakim akibat putusanya tersebut. Hakim juga bertanggung jawab terhadap hukum dimana seorang hakim sadar akan jika pengadilan yang lebih tinggi menilai putusan tersebut keliru maka putusan tersebut dapat dibatalkan. Pertanggung jawabannya hakim kepada masyarakat berwujud pada adanya sikap keterbukaan dan kesiapan lembaga peradilan/hakim untuk di beri penilaian berupa kritik ataupun dukungan terhadap putusan yang dikeluarkan oleh hakim. Dan Sanksi  terhadap hakim yang memberikan putusan salah akibat keterangan palsu, hakim akan di kenai sanksi apa bila terbukti melakukan pelanggaran, sanksi-sanksi tersebut berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara maupun pemberhentian tetap. Kata Kunci: Pertanggungjawaban Hakim, Putusan Salah 
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 10. Tahun 2020 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya Syahrunsyah Syahrunsyah; Deta Putra Halawa
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 2 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research (Special Issue)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i2.1833

Abstract

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika bukan menjadi suatu hal yang tabu, melainkan sudah menjadi masalah kompleks, baik factor penyebab maupun dampaknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan No. 10 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya. Jenis penelitian dalam penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Istilah lain yang digunakan yaitu penelitian hukum sosiologis atau dapat dikatakan penelitian dilapangan. Narasumber dalam penelitian ini yaitu Bapak Afifudin, S.E sebagai Kepala Bidang Pembinaan Ideologi dan Ketahanan Bangsa pada Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Asahan. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika merupakan turunan serta amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dan sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan No. 10 Tahun 2020. Implementasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya dilakukan dengan cara komunikasi yaitu sosialisasi (penyuluhan) yang dilakukan oleh Tim Terpadu P4GN serta dilakukannya deteksi dini yaitu dengan cara tes urin. Upaya pencegahan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya melakukan kerjasama kepada seluruh aparat penegak hukum dan masyarakat. Hambatan dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan No. 10 Tahun 2020 adalah masih kurangnya keefektifan partisipasi masyarakat, keterbatasan anggaran dana, dan tidak adanya Balai Rehabilitasi
SOSIALIASI PENGGUNAAN ALAT DALAM PENANGKAPAN IKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN Emiel Salim Siregar; Syahrunsyah Syahrunsyah; Dicky Apdillah; Eko Bayu Syahputra; Joshua Robinsar Tamba; Annisa Nasution; Dormada Lestari Luhur Sitorus; Puteri Leida Ratna Hayati Harahap
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 6 No. 2 (2025): Volume 6 No. 2 Tahun 2025
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v6i2.42583

Abstract

Sosialisasi penggunaan alat dalam penangkapan ikan merupakan langkah pentingdalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap peraturan yang berlaku di sektor perikanan. Kegiatan ini dilakukan di SMAN 7 Tanjung Balai dengan tujuan memberikan pemahaman kepada siswa mengenai Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, khususnya terkait alat tangkap yang diperbolehkan dan dilarang. Sosialisasi ini bertujuan untuk menanamkan kesadaran hukum sejak dini agar generasi muda dapat berperan aktif dalam menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah pemaparan materi oleh narasumber, diskusi interaktif, dan simulasi penggunaan alat tangkap ramah lingkungan. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa siswa memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai regulasi perikanan serta dampak penggunaan alat tangkap yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Selain itu, sosialisasi ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam membentuk kesadaran masyarakat untuk mendukung kebijakan perikanan berkelanjutan. Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan para siswa dapat menjadi agen perubahan dalam mengedukasi masyarakat sekitar tentang pentingnya kepatuhan terhadap hukum perikanan guna menjaga kelestarian sumber daya laut Indonesia.
PERAN HUKUM PERIKANAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PESISIR WILAYAH TANJUNGBALAI Emiel Salim Siregar; Syahrunsyah Syahrunsyah; Zaid Afif; Dicky Apdilah; Harmayani Harmayani; Firman Syukur Mendrofa
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 6 No. 2 (2025): Volume 6 No. 2 Tahun 2025
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v6i2.43756

Abstract

Masyarakat pesisir yang sangat bergantung pada sumber daya laut sering kali menghadapi eksploitasi yang tidak berkelanjutan seperti penggunaan alat tangkap ikan yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang, penangkapan ikan secara berlebihan, penangkapan ikan dalam musim larangan, pencemaran air laut dengan membuang limbah sembarangan,perusakan habitat laut, , serta ketidakadilan dalam pengelolaan hasil perikanan. Hukum perikanan yang ada, meskipun bertujuan untuk mengatur dan melindungi sumber daya laut, sering kali menghadapi berbagai kendala dan dalam implementasinya, seperti lemahnya pengawasan, tumpang tindih regulasi, dan kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Selain itu, kebijakan yang tidak tepat sasaran dan kurangnya koordinasi antar lembaga juga menghambat efektifitas penerapan hukum perikanan. hukum perikanan telah mengatur segala ketentuan ketentuan tersebut dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009  perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang berkontribusi dalam  meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir , atas dasar tersebut Indonesia sebagai negara hukum tidak akan optimal apabila hukum itu sendiri tidak  tersampaikan kepada masyarakat,  Pengabdian masyarakat dilakukan dengan metode sosialisasi atau penyuluhan kepada warga, tepatnya pada Kelurahan Sumber Sari, Kecamatan Sei Tulang Raso Kota Tanjungbalai, hasil dari pengabdian yang dilakukan terdapat temuan bahwa Warga yang menjadi peserta sosialisasi didominasi oleh warga yang merupakan nelayan tradisional yang mengalami diskriminasi dari pada nelayan modern yang bekerja di Perusahaan . Oleh karena itu, pemerintah kota tanjungbalai perlu memperhatikan keberadaan Masyarakat wilayah pesisir khususnya nelayan tradisional dalam meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat tersebut agar adanya keadilan penegakkan hukum sehingga para pihak tidak ada yang di rugikan.
Co-Authors Annisa Nasution Deta Putra Halawa Dicky Apdilah Dicky Apdillah Dormada Lestari Luhur Sitorus Eko Bayu Syahputra Emiel Salim Siregar Firman Syukur Mendrofa Joshua Robinsar Tamba Puteri Leida Ratna Hayati Harahap Zaid Afif