<![CDATA[Penelitian ini membahas ketimpangan dan komunikasi sebagai faktor utama penyebab konflik antara masyarakat dan pemerintah terkait dampak transportasi angkutan pertambangan batubara di Kabupaten Indragiri Hulu. Ketimpangan yang dimaksud meliputi distribusi manfaat ekonomi yang tidak merata, kerusakan infrastruktur, dan pencemaran lngkungan yang dirasakanlebih berat oleh masyarakat dibandingkan dengan keuntungan yang diterima. Selain itu, kurangnya komunikasi yang transparan antara pemerintah, perusahaan tambang, dan masyarakat memicu kesalahpahaman dan kecurigaan yang memperburuk situasi. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapanga, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa minimnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan transportasi tambang memperbesar ketidakpuasan masyarakat. Konflik yang muncul berdampak pada hubungan sosia, menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerinta, dan menghambat upaya pembangunan daerah. Konflik adalah fenomena yang timbul sebagai bagian dari dinamika masyarakat. Ketimpangan dan komunikasi berperan penting dalam memicu serta menyelesaikan konflik. Ketimpangan, baik dalam bentuk sosial, ekonomi, maupun politik, sering kali menjadi sumber utama ketegangan antarkelompok atau individu. Ketidakadilan distribusi sumber daya dan kekuasaan memunculkan perasaan ketidakpuasan, yang berpotensi memicu konflik terbuka. Di sisi lain, komunikasi yang buruk, seperti kurangnya tranparansi atau kesalahpahaman, memperburuk situasi dan memperdalam konflik. Sebaliknya, komunikasi efektif memainkan peran penting dalam resolusi konflik. Dialog terbuka, mediasi, dan negosiasi menjadi kunci dalam menciptakan pemahaman bersama dan menemukan solusi yang dapat diterima semua pihak.]]>
