Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.062
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal) AEGIS : Journal of International Relations Prosiding Konferensi Nasional PKM-CSR Lectura: Jurnal Ilmu Komunikasi
Nasution, Elyzabeth Bonethe
Universitas Pelita Harapan
Arts Humanities Control & Systems Engineering Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
Mempromosikan Energi Terbarukan: Diplomasi Lingkungan Indonesia dalam Menanggulangi Perubahan Iklim [Promoting Renewable Energy: Indonesia's Environmental Diplomacy in Tackling Climate Change] Nasution, Elyzabeth Bonethe; Rolliansyah, Dylan Andre; Roring, Hanna Angel; Rino, Meyer Rafael; Lanjari, Rara Nindya Wijayantika
Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal) Vol. 15 No. 30 (2023): July - December
Publisher : Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/verity.v15i30.8171

Abstract

Providing sustainable energy has become a global priority in the face of increasingly alarming climate change. Renewable energy is a key solution to minimize environmental impact, reduce greenhouse gas emissions, and decrease reliance on fossil fuels that accelerate climate change. Indonesia, with its significant potential for renewable energy, has adopted strategies and policies supporting the development of renewable energy, emphasizing the role of environmental diplomacy in achieving these goals. Indonesia's position in regional and global geopolitics also influences the applied renewable energy policies. This study employs qualitative research methods and secondary data collection to gather information from literature sources, government reports, scientific journals, and news articles. This method allows researchers to analyze historical data, policies, and practices related to renewable energy in Indonesia, providing a comprehensive overview of Indonesia's diplomatic strategies for adopting and promoting renewable energy. The research will be analyzed from a neoliberal institutionalism perspective, emphasizing the importance of international institutions in achieving goals. Indonesia seeks international partnerships to develop and invest in renewable energy projects. This reflects a neoliberal institutionalist approach to energy sector development, with an emphasis on cooperation among states, technology transfer, and access to global financial resources. Through the neoliberal institutionalism framework, Indonesia's environmental diplomacy strategy in renewable energy development reflects the government's efforts to achieve balanced economic, environmental, and foreign policy goals. This research aims to delve into Indonesia's environmental diplomacy contributions to successfully implementing and promoting its renewable energy policies, anchored on neoliberal principles in addressing climate change.
McDonald's in Indonesia and Its Emerging Political and Security Risks [McDonald di Indonesia dan Risiko-risiko Politik dan Keamanan yang Timbul] Achmad, Fauzan Sameer; Nasution, Elyzabeth Bonethe
Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal) Vol. 15 No. 30 (2023): July - December
Publisher : Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/verity.v15i30.8172

Abstract

McDonald’s was embroiled in controversy following the decision of its branch in Israel to donate the company’s food products to the Israel Defense Forces (IDF), which has been accused of committing genocide on the people of Palestine. The company was boycotted by many worldwide, including the people of Indonesia which had always voiced their strong support for Palestine. The situation highlights a possible threat to McDonald’s as the independence of its individual national branches could result in clashing actions and negative public reception. Moreover, McDonald’s must be wary of the malleable governmental statuses and relationships in the countries it operates in, such as Indonesia, in which it originally opened during an extremely authoritarian regime before the country’s shift into a democratic system. However, the tides have been changing once again as recent political events have put Indonesia’s democracy under the threat of regression. With this newfound situation, McDonald’s must be able to find the proper solutions to address its emerging political and security risks.
PENGEMBANGAN WAWASAN SENSITIVITAS KONFLIK BAGI PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT Tambunan, Edwin M.B.; Jemaduu, Aleksius; Nasution, Elyzabeth Bonethe; Lung, Firman Daud Lenjau
Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR) Vol 7 (2024): PKMCSR2024: Kolaborasi Hexahelix dalam Optimalisasi Potensi Pariwisata di Indonesia: A
Publisher : Asosiasi Sinergi Pengabdi dan Pemberdaya Indonesia (ASPPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37695/pkmcsr.v7i0.2327

Abstract

Salah satu tanggung jawab dari penyelenggara negara, khususnya di lingkungan eksekutif dan legislatif, adalah merumuskan kebijakan publik. Bagi pemerintah, kebijakan publik merupakan instrumen dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sedangkan bagi masyarakat, kebijakan publik adalah jaminan untuk mengakses hak politik, ekonomi, sosial, dan hukum sebagai warga negara. Salah satu indikator kebijakan publik yang baik adalah apabila kebijakan tersebut dapat diimplementasikan tanpa penolakan dari masyarakat, baik berupa perdebatan, demonstrasi, bahkan konflik. Peluang penolakan sebuah kebijakan publik semakin tinggi di daerah dengan keragaman suku, agama, dan ras yang berlapis dengan perbedaan status sosial ekonomi. Risiko konflik semakin besar jika daerah tersebut menjadi daerah terbuka bagi pendatang sehubungan dengan pengembangan industri pariwisata, seperti Labuan Bajo, di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Untuk itulah Lokakarya Pengembangan Wawasan Sensitivitas Konflik dilaksanakan dengan menargetkan penyelenggara Kabupaten Manggarai Barat. Kegiatan berlangsung pada Jumat, 1 Maret 2024, bertempat di Kantor Bupati Manggarai Barat, dan dihadiri Wakil Bupati Manggarai Barat beserta perwakilan Perangkat Daerah. Pada lokakarya, peserta mendapat pemahaman mengenai potensi konflik di Kabupaten Manggarai Barat, wawasan konflik dan perdamaian, serta wawasan sensitivitas konflik. Hasil lokalarya kemudian diukur pada sesi praktik di mana para peserta berhasil mengaplikasikan pemahamannya pada tiga studi kasus yang disediakan berkisar perumusan kebijakan publik.
HUKUM INTERNASIONAL DALAM PERLINDUNGAN JURNALIS DAN MEDIA: STUDI KASUS ISRAEL-HAMAS DAN RUSIA-UKRAINA Nasution, Elyzabeth Bonethe; Aisha Nafitra Putri Yandri
Jurnal Lectura Vol. 2 No. 1 (2025): August
Publisher : Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/lectura.v2i1.10260

Abstract

Jurnalis dan media memainkan peran krusial namun beresiko tinggi ketika bertugas di zona konflik, dan Hukum Humaniter Internasional (HHI), hadir melalui ketentuan Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan menjamin perlindungan bagi jurnalis dan media di zona perang. Namun, masih sering ditemukan kelalaian dalam penerapannya. Maka, penelitian ini mengkaji penerapan HHI dalam melindungi jurnalis dan media di zona konflik, dengan fokus pada perang Israel-Hamas dan Rusia-Ukraina.  Kajian mengeksplorasi bagaimana ketentuan HHI diterapkan, tantangan yang dihadapi dalam penegakannya, dan respons internasional dalam mengatasi hambatan ini. Penelitian bersifat kualitatif dengan menggunakan data sekunder. Metode penelitian menggunakan metode studi kasus komparatif dan teknis analisis data komparatif untuk menganalisis kedua studi kasus tersebut. Hasil penelitian menemukan bahwa dalam kedua konflik tersebut, penerapan perlindungan HHI masih lemah. Para jurnalis menghadapi ancaman fisik, pembatasan akses, dan kurangnya adaptasi hukum terhadap perkembangan perang modern. Penelitian berhasil mengidentifikasi tantangan implementasi HHI, yang  meliputi alasan keamanan nasional untuk mencurigai kegiatan jurnalis, perkembangan sifat peperangan yang mempersulit identifikasi dan perlindungan jurnalis, serta kerangka hukum internasional yang terbatas dan kurang mencakup modernisasi perang. Selain itu, terdapat pula kesenjangan respons terhadap pelanggaran HHI, di mana komunitas internasional memberikan perhatian lebih kepada konflik Rusia-Ukraina. Rekomendasi menekankan pentingnya pengembangan dan penguatan kerangka hukum internasional, peningkatan kolaborasi global, dan penguatan mekanisme internasional dalam menangani kasus-kasus pelanggaran secara lebih efektif. Abstract  Journalists and the media play a crucial yet highly risky role when operating in conflict zones. International Humanitarian Law (IHL), through the provisions of the Geneva Conventions and Additional Protocols, guarantees protection for journalists and the media in wartime. However, there are frequent instances of negligence in its implementation. This study examines the application of IHL in safeguarding journalists and media in conflict zones, focusing on the Israel-Hamas and Russia-Ukraine wars. The analysis explores how IHL provisions are applied, the challenges faced in enforcement, and the international response to overcoming these barriers. A qualitative approach is employed, using secondary data, comparative case study methodology, and comparative data analysis techniques to examine both cases. The findings reveal that in both conflicts, the protection of journalists under IHL is weak, with journalists facing physical threats, restricted access, and a lack of legal adaptation to the realities of modern warfare. Identified challenges include national security concerns that view journalistic activities with suspicion, the evolving nature of warfare that complicates the identification and protection of journalists, and the limited scope of international legal frameworks to address modern warfare. Moreover, the research shows that the international community pays more attention to the failure of international law implementation in Russia-Ukraine. Recommendations emphasize strengthening international legal frameworks, enhancing global collaboration, and improving international mechanisms for addressing violations more effectively.
Co-Authors Achmad, Fauzan Sameer Aisha Nafitra Putri Yandri Andrea Rayi Galuh Palita Chrystle Feodore Manlee Cornelia Kristian Edwin M. B. Tambunan Jemaduu, Aleksius Jezzania Verlyn Christy Junika Gozal Lanjari, Rara Nindya Wijayantika Lenjau Lung, Firman Daud Lung, Firman Daud Lenjau Monica Kirana Pandjaitan XIV, Qanszelir GB Patricia Onasis Theda Qanszelir GB Pandjaitan XIV Rino, Meyer Rafael Rolliansyah, Dylan Andre Roring, Hanna Angel Tambunan, Edwin M.B. Theda, Patricia Onasis