Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.756
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Lex Theory (JLT) Journal of Lex Generalis (JLG) Qawanin Jurnal Ilmu Hukum ADVANCED PRIVATE LEGAL INSIGHTS
Lauddin Marsuni
Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
Implementasi Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Partai Politik yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kota Parepare Ari  Prawibowo; Lauddin Marsuni; Abdul Azis
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Political parties need financial assistance from the state to carry out their duties and functions. Many parties raise and manage funds that are not based on the principles of transparency and accountability. The principle of transparency and accountabilty of party finances can be achieved byrequiring each party to produce financial reports on financial assistance received by the state . The problem examined in this research is that political parties are required to make fundamental improvements, namely building transparancy and accountability of their institutions to regain the trust of the public. Political parties are required to develop political ethics that stand on the values of transparancy and accountability. This study aims to determine whether the political party receiving the funds originating from the Parepare City regional budget has implemented the principles of transparency and accountability. For the reason, research is carried out using empiricial legal research methods, namely research conducted by examining legal norms that are contradictory to the prblems that exist in the field. Auditors conduct research by direct interviews and process data from various factual sources using qualitative techniques. The principle of transparency and financial accountability of parties in the City of Parepare can be achieved by requiring each party to disclose its financial reports to the public at large, both in print and electronic media. It is also necessary to regulate sanctions for parties who are late or even do not make their financial reports. Abstrak Partai politik memerlukan bantuan keuangan dari negara untuk melaksanakan tugas dan fungsi-fungsinya. Banyak terjadi penggalangan danpengelolaan dana oleh partai yang tidak dilandasi dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Prinsip transparansi dan akuntabilitas keuangan partai dapat dicapai dengan cara mewajibkan setiap partai membuat laporan keuangan atas bantuan keuangan yang diterimanya oleh negara. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah partai politik dituntut untuk melakukan pembenahan secara fundamental yaitu membangun transparansi dan akuntabilitas institusinya untuk kembali mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Partai politik dituntut untuk mengembangkan etika politik yang berdiri di atas nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah partaipolitik penerima dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Parepare telah mengimplementasikan prinsiptransparansi dan akuntabilitas. Untuk itu dilakukan penelitian dengan metode penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji norma-norma hukum yang bertentangan terhadap masalah-masalah yang ada di lapangan. Auditor melakukan penelitian dengan wawancara langsung dan mengolah data dari berbagai sumber yang faktual dengan menggunakan teknik kualitatif. Prinsip transparansi dan akuntabilitas keuangan partai di Kota Parepare dapat dicapai dengan cara mewajibkan setiap partai membuka laporan keuangannya ke masyarakat luas baik di media cetak maupun di media elektronik.Perlu diatur juga mengenai sanksi bagi partai yang terlambat atau bahkan tidak membuat laporan keuangannya.
Civil Liability of the Government for Accidents Resulting from Road Damage Andi Baso Maulana; Lauddin Marsuni; Satrih Hasyim
ADVANCED PRIVATE LEGAL INSIGHTS Vol. 1 No. 2 (2025): ADVANCES PRIVATE LEGAL INSIGHTS (APRIL)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/gesx8x07

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi tanggung jawab perdata Pemerintah Kabupaten Bulukumba terhadap kecelakaan lalu lintas akibat kerusakan jalan, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Infrastruktur jalan sebagai fasilitas publik memiliki peran vital dalam menjamin keselamatan pengguna jalan. Namun, kondisi sebagian ruas jalan di Kabupaten Bulukumba belum memenuhi standar kelayakan, sehingga berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas dan kerugian bagi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu mengkaji hukum sebagai norma dan sebagai praktik dalam masyarakat. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan  pejabat  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Tata  Ruang  Kabupaten Bulukumba, Satuan Lalu Lintas Polres Bulukumba, korban kecelakaan, serta akademisi dan praktisi hukum. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan pemeliharaan jalan dan keselamatan lalu lintas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi tanggung jawab perdata pemerintah daerah belum terlaksana secara optimal. Pemerintah Kabupaten Bulukumba telah melakukan pemeliharaan jalan secara rutin dan insidental serta koordinasi dengan pihak kepolisian, namun pelaksanaannya masih terkendala keterbatasan anggaran, prosedur birokrasi, dan faktor teknis sehingga tindak lanjut perbaikan sering terlambat. Selain itu, pemerintah daerah belum menyediakan mekanisme ganti rugi secara langsung bagi korban kecelakaan, sehingga korban pada umumnya diarahkan untuk mengajukan klaim kepada Jasa Raharja. Dari aspek hukum, masyarakat mengalami kesulitan dalam menuntut pertanggungjawaban perdata pemerintah akibat sulitnya pembuktian hubungan sebab-akibat dan keterbatasan akses terhadap mekanisme hukum, yang menimbulkan kesenjangan antara kewajiban hukum pemerintah dan praktik di lapangan.
Co-Authors Abd Rahman Abdul Azis Andi Asrul Sani Andi Baso Maulana Andi Elvira Fajarwati Ari  Prawibowo Askari Razak Hambali Thalib Hasbuddin Khalid Isnaeni Ardan Mahatir Mahajir Muh. Fadil Ashari A Muh. Kamal Hidjaz Muhammad Ridwan Saleh Muhammad Rinaldy Bima Muhammad Rizhal Djunu Sapri Sapri Satrih Hasyim Syahruddin Nawi Tahwin Alamsyah Yunan Andika Putra