Garuda - Garba Rujukan Digital

Akibat Hukum dari Penyalahgunaan Wewenang oleh Panti Asuhan terhadap Anak Asuh dalam Penggunaan Live Sosial Media (Tiktok) menurut Perspektif Hukum Perlindungan Anak Nissya Maulydha Hikmah; Husni Syawali
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.9975

Abstract. Orphanage is a place where human beings are humanized, as this orphanage is a place for nurturing and educating children as an alternative last resort to replace the role of a family that has lost its function. In the current era of technology development, donations or assistance for orphanages given by the public are now done through the use of social media with different platforms such as billboards, Instagram, and TikTok. However, there are still some orphanages that exist without being known because they are not registered with the local Social Services Agency. Due to this, there have been cases of abuse of authority by orphanage managers who solicit contributions or donations using the TikTok platform for personal gain, resulting in the rights of the foster children within the orphanage not being fulfilled.Based on the above description, the writer formulates several issues as follows: First, what is the legal protection for foster children as a result of the misuse of live social media (TikTok) by the managers? Second, how is the implementation of the responsibility of orphanage managers towards foster children from the perspective of child protection law? The purpose of this research is to determine the legal protection provided for foster children and the implementation of the responsibility of orphanage managers according to the perspective of child protection law. The research method used is normative juridical, which primarily relies on secondary data supported by primary data as additional sources. This research is descriptive-analytical in nature and is related to legal theory and the implementation of positive law, aiming to obtain answers to the research problems.The results obtained indicate that the protection provided for foster children is the action taken by the Social Services Agency, which provides temporary care based on the Child Social Welfare Institution by LKSA, facilitates and supports alternative family-based care in accordance with the National Standards for Child Care. Furthermore, the implementation of accountability for orphanage managers includes a prison sentence of 5 years and additional penalties such as the return of money, goods, or assets that have been diverted or distributed from the Foundation.

Pertanggungjawaban Hukum terhadap Tindak Pidana Malapraktik Suntik Filler Payudara yang Dilakukan oleh Tenaga Bukan Profesional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Tasman, Adilla Tiara Putri Isram; Husni Syawali
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.11357

Abstrak. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi menciptakan kebutuhan masyarakat yang tidak hanya berkaitan dengan kesehatan, namun perawatan tubuh dan kulit menjadi salah satu kebutuhan yang diminati. Belakangan ini, prosedur suntik filler payudara menjadi prosedur kecantikan yang diminati, sehingga membuat sejumlah orang membuka jasa suntik filler payudara dengan bertindak seolah-olah tenaga medis tanpa kualifikasi yang memadai. Tindakan tersebut menimbulkan akibat hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana aturan hukum dan pertanggungjawaban hukum terhadap malpraktik suntik filler payudara yang dilakukan oleh tenaga bukan profesional berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Metode yang penulis gunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif mengacu pada tinjauan peraturan perundang-undangan. Penerapan sanksi dalam tindak pidana malpraktik suntik filler payudara yang dilakukan oleh tenaga bukan profesional termasuk dalam tindak pidana khusus. Bahwa pertanggungjawaban pelaku diatur dalam ayat (2) Pasal 435 dan Pasal 489 juncto Pasal 138 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku bersifat melawan hukum dan tidak ada alasan pemaaf. Abstract. The development of science and technology in the era of globalization has created public needs that are not only related to health, but also body and skin care. Recently, breast filler injections have become a popular beauty procedure, which has led a number of people to open breast filler injection services by acting as medical personnel without adequate qualifications. Such actions have legal consequences. This research aims to find out how the legal rules and legal liability for malpractice of breast filler injections performed by non-professional personnel based on Law Number 17 of 2023 concerning Health. The method that the author uses is a normative juridical approach. The normative juridical approach refers to the review of laws and regulations. The application of sanctions in the criminal offense of malpractice of breast filler injections committed by non-professional personnel is included in a special criminal offense. That the perpetrator's responsibility is regulated in paragraph (2) of Article 435 and Article 489 in conjunction with Article 138 of Law No. 17 of 2023 concerning Health. That the criminal act committed by the perpetrator is against the law and there is no excuse.

Perlindungan Hukum terhadap Anak Adopsi setelah Perceraian Orang Tua Angkat (Studi Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Ut) Aulia Amanda Putri; Husni Syawali
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.12488

Abstrak Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal serta untuk memperoleh keturunan. Pada faktanya tidak semua sebuah keluarga dikarunia anak, karena berbagai hal atau alasan tertentu keinginan memperoleh anak tidak dapat tercapai. Hal inilah yang membuat pasangan suami dan istri memutuskan untuk mengadopsi anak. Meskipun sudah mengadopsi anak, tidak selamanya perkawinan berjalan lancar yang berujung pada perceraian. Perceraian tidak hanya ada dikalangan Masyarakat biasa tetapi juga terjadi di lingkungan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Namun dalam kenyataannya ketika terjadi perceraian, seringkali bapak tidak memberikan nafkah kepada anak-anaknya, khususnya anak angkat atau anak adopsi. Seperti dalam kasus Nomor 63/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Ut. Berdasarkan uraian diatas, maka Penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut : pertama Bagaimana Tanggung jawab Bapak Angkat Terhadap Anak Adopsi Akibat Perceraian? Kedua, Bagaimana Perlindungan Hukum Anak Adopsi Setelah Perceraian Orang Tua Angkat? Dan yang ketiga, Apa Yang Menjadi Pertimbangan Hakim Menolak Tuntutan Nafkah Anak Adopsi Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 63/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Ut? Metode penelitian ini adalah Yuridis Normatif. Metode penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan, sehingga data yang digunakan berupa data sekunder. Serta penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang akan dibahas. Maka diperoleh hasil bahwa bapak angkat tetap bertanggung jawab terhadap anak sampai anak tersebut sudah mandiri atau sudah kawin meskipun sudah bercerai. Perlindungan Hukum Anak Adopsi tetap merupakan kewajiban kedua orang tuanya. Serta bapa tetap harus memberikan nafkah anak adopsi meskipun hak asuh ada ditangan ibunya. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, tanggungjawab, Anak Adopsi, Perceraian. Abstract Marriage is the outward and mental bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household) and to obtain offspring. In fact, not all families are blessed with children, because various things or certain reasons the desire to get children cannot be achieved. This is what makes a husband and wife decide to adopt a child. Even though you have adopted children, not always the marriage runs smoothly which leads to divorce. Divorce does not only exist among ordinary people but also occurs within the Civil Service (PNS). But in reality when divorce occurs, often fathers do not provide for their children, especially adopted children. As in the case of Number 63/Pdt.G/2020/PN. Jkt.Ut. Based on the description above, the author formulates the following problems: first How is the Responsibility of the Adoptive Father to the Adopted Child Due to Divorce? Second, what is the legal protection of adopted children after the divorce of adoptive parents? And third, what was the judge's consideration for rejecting the claim for the support of adopted children in the North Jakarta District Court Decision Number 63 / Pdt.G / 2020 / PN. Jkt.Ut? This research method is Normative Juridical. This research method is carried out by examining library materials, so that the data used is in the form of secondary data. And this research is descriptive analytical, which describes applicable laws and regulations associated with legal theories and positive law implementation practices concerning the issues to be discussed. So it is found that the adoptive father remains responsible for the child until the child is independent or married even though he is divorced. Legal Protection of Adopted Children remains an obligation of both parents. And the father still has to provide for the adopted child even though custody is in the hands of the mother. Keywords: Legal Protection, Responsibility, Adopted Child, Divorce.

Pembagian Harta Bersama berupa Royalti Lagu/Musik dalam Gugatan Cerai Dikaitkan dengan Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB Natasha Fitri; Husni Syawali
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i2.14151

Abstract. According to the Marriage Law, the definition of marriage is a physical and mental bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on the Almighty God. In marriage, it is known that there is joint property obtained by the husband and wife. In the event of divorce, joint property in marriage must be divided between the parties to the divorce. In Decision Number 1622/Pdt.G/2023/PA.JB the judge ordered the song/music creator to give 50% of his net royalty income to his ex-wife as a result of the divorce, because the royalties were proven to have been obtained by the creator while still in a marriage with his ex-wife. Royalties are given ½ part to his ex-wife without any time limit. This study aims to determine the provisions regarding the object of joint property in the form of song/music royalties in a divorce suit based on Decision Number 1622/Pdt.G/2023/PA.JB and to determine the copyright review of the division of joint property in the form of song/music royalties in a divorce suit based on Decision Number 1622/Pdt.G/2023/PA.JB. The research method used in this research is normative juridical research method, which puts forward literature data to analyze and resolve the issues raised. As for the results of the research, referring to Article 16 paragraph (2) of the UUHC and Article 30 of the UUHC that the economic rights of the creator cannot be given Abstrak. Menurut Undang-Undang Perkawinan, definisi perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam perkawinan dikenal dengan adanya harta bersama yang diperoleh pasangan suami istri. Jika terjadi Perceraian, harta bersama dalam perkawinan harus dibagi antara para pihak yang bercerai. Pada Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB hakim memerintahkan kepada pencipta lagu/musik untuk memberikan 50% pendapatan bersih royaltinya kepada mantan istrinya sebagai akibat perceraian, karena royalti tersebut terbukti didapatkan pencipta ketika masih dalam ikatan perkawinan dengan mantan istrinya. Royalti diberikan ½ bagian kepada mantan istrinya tanpa adanya batasan waktu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan mengenai objek harta bersama berupa royalti lagu/musik dalam gugatan cerai berdasarkan pada Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB dan untuk mengetahui tinjauan hak cipta terhadap pembagian harta bersama berupa royati lagu/musik dalam gugatan cerai berdasarkan Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yang mengedepankan data-data kepustakaan untuk menganalisis dan menyelesaikan permasalahan yang diangkat. Adapun hasil penelitiannya, merujuk pada Pasal 16 ayat (2) UUHC dan Pasal 30 UUHC bahwa hak ekonomi pencipta tidak bisa diberikan sepenuhnya tanpa batasan waktu kepada pihak lain, meskipun hanya diberikan setengah bagian, karena dalam hak cipta melekat hak moral. Royalti lagu/musik dapat diberikan kepada mantan istri dalam bentuk hibah yang telah ditentukan kadar/nominalnya dengan mengedepankan persetujuan dari penciptanya atas karya ciptaan.

Akibat Hukum Harta Warisan yang Dikuasai oleh Salah Satu Ahli Waris Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Mozariva Triane Rahayunisa; Husni Syawali; Faizal Adha
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i2.15210

Abstract. This research focuses on the consequences of inheritance law that is experienced by one of the heirs in terms of the Civil Code. The purpose of this research is to determine the legal consequences of one of the heirs controlling the inheritance and the considerations in Decision 388/Pdt.g/2020/PN.Bdg. Qualitative research approach method with doctrinal research type. The results of this research have legal consequences for one of the heirs who controls the inheritance, namely that they can be sued civilly on the basis of Article 834 of the Civil Code and Article 1365 of the Civil Code if the control is detrimental to other heirs. The judge's consideration in Decision 388/Pdt.g/2020/PN.Bdg which rejected the plaintiff's claim was because the judge was guided by Supreme Court Decision No. 232 PK/Pdt/2018 relates to rejection of inheritance defects which have permanent legal force. Abstrak. Penelitian ini berfokus pada akibat hukum warisan yang dikasai salah satu ahli waris ditinjau KUHPerdata. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui akibat hukum salah satu ahli waris yang menguasai harta warisan dan pertimbangan pada Putusan 388/Pdt.g/2020/PN.Bdg. Metode pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian doktrinal. Hasil penelitian ini akibat hukum bagi salah satu ahli waris yang menguasai warisan ialah dapat digugat secara perdata dengan dasar Pasal 834 KUHPerdata dan Pasal 1365 KUHPerdata apabila penguasaan tersebut merugikan ahli waris lainnya. Pertimbangan hakim pada Putusan 388/Pdt.g/2020/PN.Bdg yang menolak gugatan penggugat disebabkan hakim berpedoman pada Putusan MA No. 232 PK/Pdt/2018 berkaitan dengan penolakan pencacatan warisan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Title

Found 15 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 15 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 15 Documents
Search