Garuda - Garba Rujukan Digital

Akibat Hukum Perkawinan yang Salah Satu Pihak Berpindah Agama Pasca Perkawinan ditinjau dari Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Salma Aisha Rahmat; Husni Syawali
Jurnal Riset Ilmu Hukum Volume 1, No. 2, Desember 2021, Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Abstract. In Islamic law the marital status is Faskh or damaged and this is also reinforced by the MUIFatwa. Meanwhile, regarding the legal consequences of religious conversion on child custody, if itrefers to Islamic law, the Muslim party has the right to take care of his child if one of the husband andwife is an infidel. However, in the Decision of Case Number 0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi, the child whois the object of the dispute falls his custody (hadhanah) to his apostate mother. The Panel of Judgesbased their argument on the application of the legal principle regarding "BEST INTEREST FOR THECHILDREN" because it was known from the facts of the trial that the child was still breastfeedingand of course the custody rights of the mother could not be released even though the mother was anapostate. Abstrak. Dalam hukum Islam status perkawinannya adalah fasakh atau rusak dan hal ini diperkuatpula dengan adanya Fatwa MUI. Sedangkan mengenai akibat hukum perpindahan agama terhadaphak asuh anak jika merujuk pada hukum Islam maka pihak yang beragama Islam yang berhakmengasuh anaknya jika ada salah satu dari pasangan suami Istri yang kafir. Tetapi dalam PutusanPerkara Nomor 0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi anak yang menjadi obyek sengketa tersebut jatuh hakasuhnya (hadhanah) pada ibunya yang telah murtad. Majelis Hakim mendasarkan dalil mereka padapenerapan asas hukum mengenai “KEPENTINGAN YANG TERBAIK BAGI ANAK” karenadiketahui dari fakta sidang bahwa Anak masih dalam kondisi menyusui dan tentunya tidak bisadilepaskan hak asuh dari Ibunya walupun Ibu dalam kondisi murtad.

Pertanggungjawaban PT. Nindya Berlyn 1 Akibat Keterlambatan Pengiriman Barang Rotan pada PT. Bariq Kemilau berdasarkan Surat Perjanjian No:003/Surat Kontrak Kerja/Vi/2021 Ditinjau dari Kitab Hukum Undang-Undang Perdata Baharian Rizky; Husni Syawali
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. The sale and purchase agreement will be in line when both parties agree on the content of the contract where the content of the contract aims to guarantee legal protection to the agreeing party. The research identified the problem of what the legal consequences would be if the seller violated the contract article, namely the delay in delivery in the sale and purchase agreement in terms of the Civil Code. In addition, it is also to examine how the liability for the seller if he has violated the article of the contract, namely the delay in delivery in the sale and purchase agreement reviewed from the Civil Code. The purpose of this study is to examine and find out the legal consequences if the seller violates the contract article, namely the delay in delivery in the sale and purchase agreement and the form of liability to the seller if it has violated the contract article, namely the delay in delivery which is based on the provisions of the Civil Code. The research method used in this study is a normative juridical approach through the use of secondary data. The normative approach is based on the use of laws and regulations as secondary data made from primary law. Other secondary data are obtained through the collection of secondary and tertiary legal materials such as through legal dictionaries and the internet. Based on the results of research on the legal consequences of sellers who violate the application of the contract article, it is necessary to provide compensation as stipulated in Article 1246 of the Civil Code. Abstrak. Perjanjian jual beli akan bejalan ketika kedua belah pihak menyetujui isi kontrak dimana isi kontrak tersebut bertujuan untuk menjamin perlindungan hukum kepada pihak yang bersepakat. Namun dalam praktiknya penjual melanggar isi kontrak yang sudah disetujui keduanya. Penelitian mengidentifikasi permasalahan tentang bagaimana akibat hukum apabila penjual melanggar pasal kontrak yaitu keterlambatan pengiriman dalam perjanjian jual beli ditinjau dari Kitab Hukum Perdata. Selain itu juga untuk meneliti tentang bagaimana pertanggungjawaban bagi penjual apabila telah melanggar pasal kontrak yaitu keterlambatan pengiriman dalam perjanjian jual beli ditinjau dari Kitab Hukum Undang-Undang Perdata. Tujuan penelitian ini guna mengkaji dan mengetahui akibat hukum apabila penjual melanggar pasal kontrak yaitu keterlambatan pengiriman dalam perjanjian jual beli dan bentuk pertanggungjawaban terhadap penjual apabila telah melanggar pasal kontrak yaitu keterlambatan pengiriman yang didasarkan pada ketentuan Kitab Hukum Undang-Undang Perdata. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif melalui penggunaan data sekunder. Pendekatan normatif didasarkan kepada penggunaan peraturan perundang-undangan sebagai data sekunder berbahan hukum primer. Data sekunder lainnya diperoleh melalui pengumpulan bahan hukum sekunder dan tersier seperti melalui kamus hukum dan internet. Berdasarkan hasil penelitian akibat hukum terhadap penjual yang melanggar penerapan pasal kontrak adalah perlunya memberikan ganti rugi sebagaimana yang sudah diatur dalam Pasal 1246 KUHPerdata.

Gugatan Akibat Penguasaan Harta Warisan oleh Salah Satu Ahli Waris Secara Melawan Hukum berdasarkan KUHPerdata dan Hukum Islam Moch Fachril Faizal Rachman; Husni Syawali
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. The division of inheritance is a very sensitive issue and there are often disputes between the heirs because it is related to the dissatisfaction and selfishness of the heirs. related to the case of the Bandung religious court decision number: 3124/Pdt.G/2018/Pa.Badg, this study examines the control of inheritance by one of the heirs against the law in terms of Civil Law and Islamic Law; and the basis for the judge's consideration in deciding the inheritance dispute case based on the decision of the Bandung religious court number: 3124/Pdt.G/2018/Pa.Badg. The research method used is normative juridical, with the writing specifications used are descriptive analytical. The data collection technique was carried out by studying literature on primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The method of data analysis is qualitative analysis. This study concludes that Defendants I and II have violated Article 183 in conjunction with 188 KHI concerning the possession of inheritance from the plaintiffs that have not been distributed and also violated Article 1365 of the Civil Code regarding unlawful acts. Abstrak. Pembagian harta warisan merupakan masalah yang sangat sensitif dan bahkan sering terjadi perselisihan antara para ahli waris karena berkaitan dengan ketidakpuasaan dan keegoisan para ahli waris. berkaitan dengan kasus putusan pengadilan agama Bandung nomor: 3124/Pdt.G/2018/Pa.Badg, Penelitian ini mengkaji penguasaan harta warisan oleh salah satu ahli waris secara melawan hukum ditinjau dari Hukum Perdata dan Hukum Islam; dan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara sengketa waris berdasarkan putusan pengadilan agama Bandung nomor: 3124/Pdt.G/2018/Pa.Badg. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif, dengan Spesifikasi Penulisan yang digunakan bersifat Deskriptif Analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Metode analisis data adalah analisis kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tergugat I dan II telah melanggar pasal 183 jo 188 KHI tentang penguasan harta warisan dari para penggugat yang belum dibagikan dan juga melanggar pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum.

Tanggung Jawab Driver Ojek Online Akibat Jual Beli Akun Driver terhadap Perjanjian Kerjasama Kemitraan dengan Perusahaan Pemilik Platform Transportasi Online Ditinjau dari Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Nisrina Nabilah Rozan; Husni Syawali
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. The global era has changed the field of transportation where people can order transportation through applications. Gojek establishes partnerships with drivers through electronic agreements. The limitation number of partners has driver resulted in the practice of buying and selling accounts driver. This study aims to determine the implementation and responsibilities of partnership agreements between drivers and companies that own platforms in transportation online terms of Book III of the Civil Code. The research method used is the normative juridical with descriptive analytical research specifications, the data used are secondary data with library materials consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. The data collection technique is literature study using qualitative juridical analysis methods. The results of the study indicate that the partnership agreement between Gojek and the driver does not violate the provisions of Book III of the Civil Code. Practice of buying and selling accounts driver violates Article 1338 Paragraph (1) of the Civil Code and Article 4.5 of the Terms of Use of Partners where partners are prohibited from transferring their accounts to third parties. Traded accounts are included the principle of responsibility based on the element of error and responsibility based on presumption. Based on Articles 3.5, 11.1, and 11.4 of the Partner Terms of Use, Gojek isn’t responsible for losses that occur due to the transfer accounts to other parties. Abstrak. Era global telah merubah bidang transportasi dimana masyarakat bisa memesan transportasi melalui aplikasi. Gojek menjalin kerjasama kemitraan dengan driver melalui perjanjian elektronik. Adanya pembatasan jumlah mitra driver mengakibatkan timbulnya praktik jual-beli akun driver. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan tanggung jawab perjanjian kerjasama kemitraan antara driver dengan perusahaan pemilik platform transportasi online ditinjau dari Buku III KUHPerdata. Metode penelitian yang dipakai yaitu yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, data yang digunakan yaitu data sekunder dengan bahan kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan yaitu studi kepustakaan dengan metode analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kerjasama kemitraan antara Gojek dengan driver tidak melanggar ketentuan Buku III KUHPerdata. Praktik jual-beli akun driver melanggar Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata dan Pasal 4.5 Ketentuan Penggunaan Mitra dimana mitra dilarang untuk mengalihkan akunnya kepada pihak ketiga. Akun yang diperjual-belikan termasuk kedalam prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan dan prinsip tanggung jawab atas dasar praduga. Berdasarkan Pasal 3.5, 11.1, dan 11.4 Ketentuan Penggunaan Mitra, Gojek tidak bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi karena adanya peralihan akun kepada pihak lain.

Penerapan Sifat Aktif Mediator dalam Mediasi Perkara Perdata di Pengadilan dalam Mewujudkan Perdamaian Para Pihak Ditinjau dari Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Erfan Prasetiawan; Husni Syawali; Rimba Supriatna
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. In social relations, conflicts or disputes that occur in the community in general involve rights and obligations classified as civil disputes, Mediation is a method of peaceful dispute resolution that is appropriate, effective and can open wider access to the parties to obtain a satisfactory settlement. and fair. This study discusses mediation as an alternative dispute resolution since the issuance of Supreme Court Regulation (Perma) No. 2 of 2003 which was later replaced by Supreme Court Regulation (Perma) No. 1 of 2008 and lastly replaced by Supreme Court Regulation (Perma) No. 1 of 2016 concerning procedures mediation in court. This regulation is an implementation of Article 130 of HIR (Herzine Inlandsch Reglemen) which applies to Java and Madura and Article 154 of RBg (Rechtsreglemen voor de Buitengewesten) which applies to areas outside Java and Madura. In this study, it will be arranged using a descriptive qualitative research research type which aims to find out how the implementation of the Mediator's duties in assisting the parties in the negotiation process of civil dispute resolution at the Bandung District Court and knowing in depth the role of the mediator in the negotiation process in civil cases Number 150/ Pdt.G/2021/PN Bdg. Abstrak. Dalam hubungan sosial kemasyarakatan, konflik atau sengketa yang terjadi pada masyarakat pada umumnya menyangkut hak dan kewajiban yang digolongkan kedalam sengketa perdata, Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Penelitian ini membahas mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa sejak dikeluarkannnya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 2 Tahun 2003 yang kemudian diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 1 Tahun 2008 dan terakhir diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 1 Tahun 2016 Tentang prosedur mediasi di pengadilan. Perma ini merupakan implementasi dari Pasal 130 HIR (Herzine Inlandsch Reglemen) yang berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura dan Pasal 154 RBg (Rechtsreglemen voor de Buitengewesten) yang berlaku untuk wilayah di luar Jawa dan Madura pada intinya menginsyaratkan upaya perdamaian dalam menyelesaikan sengketa di Pengadilan. Dalam penelitian ini akan disusun dengan menggunakan tipe penelitian penelitian metode kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan tugas Mediator dalam membantu para pihak dalam proses perundingan penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Bandung dan mengetahui secara mendalam peranan mediator dalam proses perundingan dalam perkara perdata Nomor 150/Pdt.G/2021/PN Bdg.

Pelaksanaan Pembagian Warisan Jika Salah Satu Ahli Waris Keluar dari Agama Islam Ilham khaery ananda; Husni Syawali
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.4924

Abstract. In life humans experience three significant events-the time of their birth, the time of their marriage, and the time of their death. Then man will at some time depart from the world, this event being of great importance because of the transition of rights and obligations to the living, it being called an inheritance. Inheritance is the process of moving the inheritance from an heir to an heir according to the legal rule of the community, whereby a deceased person (heir), heir, and inheritance are passed on. Inheritance isa thing that must exist because it is what causes the hereditary possession. The purpose of this study is to know and analyze the administration of the dissecting of the inheritance to non-religious heirs and to know the verdict of the judge in establishing an inheritance based on the court ruling of probolinggo religion number 0026.Pdt.P/2021/ PA.Prob. The research method used was normatif yuridis, with the writing specifications used was descriptive analysis. Data collection techniques are done with literature studies of primary legal materials, secondary law materials, and leaked legal materials. Data-analysis methods use qualitative methods. The results of this study are the disproportionate division of property to disinherited religious heirs, in the civil law book no rules on religious differences can be a barrier to inheritance, but in Islam the claim that religious differences between heirs and heirs are a barrier to inheritance. It is found in article 171 point b that the heir is a person who at death or upon being pronounced dead on the basis of islamic court ruling and leaves an heir and legacy. Article 171 point c also states that the beneficiary is a person who at the time of death has a blood relation ora marriage relationship with an heir, a variety of Islam, and is not hambed by the law of becoming an heir. But a religious heir can still receive a portion of the inheritance with a natural will, which isa large portion of the natural will of the heir as much as 1/3 of the inheritance. May conclude the court of probolinggo religion number 0026/ PDT p /2021/ pa. The prob determines that the applicant is worthy and worthy in obtaining a portion of the inheritance by means of a natural will, in which the natural will must not exceed the legal heir's clause, or the amount of one-third (third) of the inheritance. It is right and fair to both sides and not against the law. Abstrak. Dalam kehidupan, manusia mengalami 3 peristiwa yang penting yaitu waktu ia dilahirkan, waktu ia kawin, dan waktu ia meninggal dunia. Kemudian manusia pada suatu saat akan meninggalkan dunia, peristiwa ini merupakan peristiwa yang sangat penting karena terjadinya peralihan hak-hak dan kewajiban kepada orang yang masih hidup, hal ini disebut dengan pewarisan. Pewarisan adalah proses beralihnya harta warisan dari pewaris kepada ahli waris menurut aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat, yaitu adanya orang yang meninggal dunia (Pewaris), ahli waris, dan harta yang diwariskan. Harta yang diwariskan merupakan perkara yang harus ada karena harta itulah yang menyebabkan terjadinya pewarisan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pembagian warisan terhadap ahli waris yang berlainan agama dan mengetahui putusan hakim dalam menetapkan perkara waris berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 0026.Pdt.P/2021/PA.Prob. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif, dengan spesifikasi penulisan yang digunakan bersifat deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode analisis data menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini adalah pembagian harta warisan terhadap ahli waris beda agama, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak terdapat aturan mengenai perbedaan agama dapat menjadi penghalang dalam pewarisan, akan tetapi dalam Islam menegaskan bahwa perbedaan agama yang terjadi antara pewaris dan ahli waris merupakan suatu penghalang dari suatu kewarisan. Dalam pasal 171 poin c juga menyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragam Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Akan tetapi seorang ahli waris yang berbeda agama masih dapat menerima bagian dari harta warisan dengan wasiat wajibah dimana besar dari wasiat wajibah yaitu sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta pewaris. Dapat disimpulkan putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 0026/Pdt.P/2021/PA.Prob memutuskan pemohon I patut dan layak dalam memperoleh bagian dari harta peninggalan Pewaris dengan cara wasiat wajibah, dimana wasiat wajibah tidak boleh melebihi ketentuan bagian ahli waris yang sah, atau sebanyak – banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan pewaris. Sudah tepat dan adil bagi kedua pihak dan tidak bertentangan dengan hukum.

Implementasi Pelaksanaan Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur di Pengadilan Agama Kabupaten Sukabumi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Warda Diana Rahmah; Husni Syawali
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.5019

Abstract. Marriage is a bond that gives birth to a family as one of the important elements in the life of society and the state. Law Number 16 of 2019 concerning Marriage is expected that all Indonesian citizens can marry with reference to the Law, entering into marriage after reaching the age of 19 years. Marriage Dispensation the most important goal of the implementation of dispensation of underage marriage is to achieve happiness, if there are parties who have not met the age limit set by Law Number 16 of 2019, it is necessary to obtain dispensation from the Court appointed by the parents of the prospective bride and groom. So this research formulates the following problems: 1. How is the Implementation of Underage Marriage Dispensation in Sukabumi Regency? 2. What are the Efforts and Policies of the Sukabumi District Government in Overcoming Underage Marriage? The method of approach taken in this research is a normative juridical approach, which means that it is carried out by examining library materials or secondary data of a legal nature and supporting data, namely primary data by examining applicable legal provisions and what has happened in community life. The research specification used by the author is descriptive analytical. The type of research conducted by the author is qualitative research, collecting data that depends on the object of research. Research result 1) The implementation of dispensation for underage marriage can be done by submitting an application for dispensation of marriage to the Court, which can be done by the parents of the prospective groom or the prospective bride by completing the requirements that have been determined. 2) Efforts that have been made by the Sukabumi Regency Government include conducting general counseling in each KUA of Sukabumi Regency, conducting guidance and counseling for prospective brides and grooms before the implementation of marriage. Abstrak. Perkawinan merupakan suatu ikatan yang melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan diharapkan seluruh warga Negara Indonesia dapat melakukan pernikahan dengan mengacu pada Undang-Undang tersebut, melangsungkan perkawinan setelah mencapai usia 19 tahun. Dispensasi Perkawinan tujuan terpenting dari adanya pelaksanaan dispensasi perkawinan di bawah umur adalah untuk mencapai suatu kebahagiaan, apabila ada pihak yang belum memenuhi batas umur yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka diperlukannya dispensasi dari Pengadilan yang ditunjuk oleh pihak orang tua calon kedua mempelai. Maka penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana Pelaksanaan Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Sukabumi? 2. Bagaimana Upaya dan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam Menanggulangi Perkawinan di Bawah Umur? Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis normatif artinya dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum dan data pendukung yakni data primer dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Spesifikasi penelitian yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif analitis. Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah penelitian kualitatif, pengumpulkan data yang bergantung pada objek penelitian.Hasil penelitian 1) Bahwa pelaksanaan dispensasi perkawinan di bawah umur ini dapat dilakukan dengan mengajukan surat permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan pengajuan dispensasi dapat dilakukan oleh orang tua dari pihak calon mempelai pria maupun calon mempelai wanita dengan melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan 2) Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi salah satunya adalah melakukan Penyuluhan umum di setiap KUA Kabupaten Sukabumi, Melakukan Bimbingan dan Konseling terhdapat calon pengantin sebelum dilaksanakan nya perkawinan.

Perlindungan Hukum bagi Konsumen Akibat Terjadinya Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Unit Apartemen yang Dilakukan oleh Pelaku Usaha Shen Hilda Sulis; Husni Syawali
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.5021

Abstract. Consumer Protection is any effort that guarantees legal certainty to provide protection to consumers, this is regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection concerning the interests of the parties that must be protected by law, for example Consumer Protection of apartment sale and purchase agreements. In the event that marketing is carried out prior to the construction of flats, everything promised by the developer and/or marketing agent is binding as a PPJB. Buying an apartment before it is built is of course very vulnerable for potential buyers, so consumers need to get consumer protection. So this research formulates the following problems: 1. Legal protection for consumers due to default in the sale and purchase agreement of apartment units carried out by business actors associated with decision number 465/Pdt.G/2020/PN.Bdg? 2. What legal efforts can be made by the consumer, if the business actor does not carry out his achievements (building an apartment)? The approach used in this study is a normative juridical approach, meaning that it is carried out by examining theories, concepts, legal principles and literature by studying the laws and regulations related to this research. The research specifications used by the authors are descriptive analysis. The type of research conducted by the author is qualitative research. The results of this study are 1) In one party not carrying out this obligation, it results in the violation of the rights of the other party so that the aggrieved party must receive legal protection. Criminal sanctions are not what consumers expect. Consumers expect more compensation for the losses they suffer. 2) If the builder does not carry out his achievements, then the consumer can settle the dispute contained in Article 105 UURS, such as suing through court. Abstrak. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen, hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai kepentingan para pihak harus dilindungi oleh hukum, contohnya Perlindungan Konsumen terhadap perjanjian jual beli apartemen. Dalam hal pemasaran dilakukan sebelum pembangunan rumah susun, segala sesuatu yang dijanjikan oleh pelaku pembangunan dan atau agen pemasaran mengikat sebagai PPJB. Membeli apartemen sebelum dibangun tentunya sangat rentan bagi calon pembeli, sehingga konsumen perlu mendapatkan perlindungan konsumen. Maka penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut: 1. Perlindungan hukum bagi konsumen akibat terjadinya wanprestasi dalam perjanjian jual beli unit apartemen yang dilakukan oleh pelaku usaha dikaitkan dengan putusan nomor 465/Pdt.G/2020/PN.Bdg? 2. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh pihak konsumen, apabila pelaku usaha tidak melakukan prestasinya (membangun sebuah apartemen)?. Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis normatif artinya dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta kepustakaan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Spesifikasi penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu deskriptif analisis. Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah penelitian kualitatif, Hasil dari penelitian ini 1) Dalam salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban inilah yang mengakibatkan dilanggarnya hak pihak lain sehingga pihak yang dirugikan harus mendapat perlindungan hukum. Sanksi pidana bukanlah yang diharapkan konsumen. Konsumen lebih mengharapkan ganti rugi atas kerugian yang dideritanya. 2) Apabila pihak pembangun tidak melakukan prestasinya, maka konsumen dapat melakukan penyelesaian sengketa yang terdapat pada Pasal 105 UURS, seperti menggugat melalui pengadilan.

Kedudukan Harta Kekayaan dalam Perkawinan Poligami berdasarkan Perspektif Hukum Islam dan KUH Perdata Widi Restu Anengsih; Husni Syawali
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.9899

Abstract. In terms of fulfilling needs as social creatures, humans need a family. Thus, marriage is one of the many goals of human life, both men and women generally yearn for marriage. In marriage, it is appropriate that at the same time, a man only has one woman as his wife, as well as a woman, only has one man as her husband. However, it turns out that besides the principle of monogamy, polygamy and polyandry are also known. Polygamy is a man marrying more than one woman at the same time. However, the Court can give permission to a husband to have more than one wife, this permission is given if polygamy is desired by the parties concerned. In this research, the occurrence of polygamous marriages triggers joint property. Based on Article 119 of the Civil Code, it is stated that from the time a marriage takes place, according to the law there is joint property between husband and wife, as far as this is concerned there are no other provisions in the marriage agreement. Joint assets, as long as the marriage lasts, cannot be eliminated or changed by agreement between the husband and wife. Apart from that, based on Article 94 Paragraph (1) of the Compilation of Islamic Law, it is stated that joint assets from the marriage of a husband who has more than one wife, each of them is separate and independent. It is necessary to know the cause of equal distribution of joint assets according to the first, second, third and so on wives. Therefore, the author conducted research with the aim of knowing and understanding the position of marital assets in polygamous marriages based on the perspective of Islamic Law and the Civil Code and the responsibility of husband and wife in polygamous marriages regarding marital assets based on Islamic Law and the Civil Code. The research method used is a normative juridical approach, research specifications are analytical descriptive, research data collection techniques are based on literature, and the analysis method is qualitative analysis. Abstrak. Dalam hal memenuhi kebutuhan sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan adanya suatu keluarga. Dengan demikian perkawinan merupakan salah satu dari banyak tujuan hidup manusia, baik laki-laki maupun perempuan secara umum akan mendambakan sebuah perkawinan. Dalam perkawinan, sudah selayaknya jika pada saat bersamaan, seorang pria hanya memiliki seorang wanita sebagai istrinya, begitupun seorang wanita, hanya memiliki seorang pria sebagai suaminya. Namun ternyata, disamping asas monogami tersebut, juga dikenal poligami dan poliandri. Poligami yaitu seorang laki-laki beristri lebih dari satu orang perempuan dalam waktu yang sama. Akan tetapi Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang, izin ini diberikan apabila poligami ini dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam penelitian ini, terjadinya perkawinan poligami yang memicu adanya harta bersama. Berdasarkan Pasal 119 KUHPerdata disebutkan bahwa sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri. Selain itu, berdasarkan Pasal 94 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing‐masing terpisah dan berdiri sendiri. Hal tersebut perlu diketahui penyebab terjadinya pemerataan harta bersama yang sesuai bagi pihak istri pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Maka dari itu, penulis melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui dan memahami kedudukan harta perkawinan dalam perkawinan poligami berdasarkan perspektif Hukum Islam dan KUHPerdata dan pertanggungjawaban suami istri dalam perkawinan poligami terhadap harta kekayaan dalam perkawinan berdasarkan Hukum Islam dan KUHPerdata. Adapun metode penelitian yang digunakan berupa metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian berupa deskriptif analitis, teknik pengumpulan data penelitian berdasarkan kepustakaan, dan metode analisis berupa analisis kualitatif.

Kedudukan Hukum Pembagian Harta Warisan pada Perempuan di Minangkabau dengan Sistem Matrilineal Ditinjau dari Hukum Islam Salsabilla Putri Ananda; Husni Syawali
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.9958

ABSTRACT The Minangkabau kinship system, which adheres to a matrilineal descent, especially in the context of inheritance division, presents a unique situation due to the differences between Minangkabau customary law, which values female heirs, and the Islamic inheritance law, which is bilateral. Despite the philosophy of "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah" emphasizing adherence to Islamic Sharia in customs, distinctions arise, particularly concerning the role of women in the ownership and management of inheritance. This research aims to identify the factors that lead to women in Minangkabau receiving more inheritance than men, and to examine the impact from an Islamic legal perspective. The research methodology employed is qualitative normative, utilizing primary, secondary, and tertiary literature data. The research findings indicate that the main factor for women in Minangkabau receiving more inheritance is their elevated status as holders of "amban puruak" and their right to use the inherited property. The distribution of inheritance to women is considered a form of family endowment (wakaf) that holds significant benefits in supporting the economic livelihood of Minangkabau women

Title

Found 15 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 15 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 15 Documents
Search