Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.503
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Masyarakat Merdeka (JMM) Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Tematik Jurnal Pengabdian Sosial Journal of Islamic economics Perspectives (JIEP)
Mukharom, Mukharom
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
Peningkatan Pemahaman Peserta Didik SMA IT Harapan Bunda Semarang Mengenai Konsep Pelajar Sadar Hukum mulyani, tri; Mukharom, Mukharom; Putra, Aista Wisnu
TEMATIK Vol. 4 No. 1 (2024): Januari
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/tmt.v4i1.8390

Abstract

Negara Indonesia adalah negara hukum, yang bertujuan menghadirkan ketertiban, keadilan, dan melindungi hak-hak dasar masyarakat. Dalam negara hukum segala sesuatu harus dilakukan menurut hukum, tak terkecuali dunia pendidikan. Mengingat begitu pentingnya posisi hukum maka seluruh elemen masyarakat mulai pemerintah hingga masyarakat, tak terkecuali pelajar atau para peserta didik sangat diharapkan mempunyai kesadaran hukum, salah satunya  SMAIT Harapan Bunda Semarang. Meskipun sudah ada tata tertib dan kebijakan sekolah, pada kenyataannya banyak peserta didik yang melakukan pelanggaran terhadap tata tertib dan kebijakan sekolah, bahkan dalam kasus ekstrem peserta didik juga melakukan pelanggaran terhadap hukum positif yang berlaku di Indonesia. Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatatkan 54 orang  anak yang berhadapan dengan hukum sepanjang tahun 2022. Bertitik tolak dari sinilah, maka perlu dilakukan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum dengan merumuskan permasalahan yaitu kurangnya pemahaman Peserta Didik SMAIT Harapan Bunda Semarang Mengenai Konsep Pelajar Sadar Hukum. Adapun kontribusi mendasar pada khalayak sasaran diharapkan adanya Peningkatan Pemahaman Mengenai Konsep Pelajar Sadar Hukum, sehingga setiap peserta didik mempunyai kesadaran hukum dalam berbagai bidang kehidupan, dan terhindar dari berbagai permasalahan hukum. Pengabdian ini dilakukan dengan metode ceramah dan tanya jawab secara langsung, dan evaluasi dilakukan dengan membandingkan hasil penyebaran kuesioner pree-test dan post-test peningkatan pemahaman siswa. pemahaman  peserta didik SMAIT Harapan Bunda Semarang mengenai konsep pelajar sadar hukum, menunjukkan adanya peningkatan 72,4%, itu artinya bahwa terdapat respon yang positif dari peserta didik SMAIT Harapan Bunda Semarang mengenai konsep pelajar sadar hukum. 
PENINGKATAN PEMAHAMAN SISWA MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 PURWODADI MENGENAI BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA (PRODEO) Mukharom, Mukharom; Triasih, Dharu; Abib, Agus Saiful
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 1 No. 1 (2020): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/kdrkm.v1i1.2413

Abstract

Pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma (prodeo) saat ini telah diatur pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dengan pertimbangan bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Bantuan hukum secara cuma-cuma (prodeo) sebagai wujud nyata kehadiran negara sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan. Dalam hal pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma (prodeo) diselenggarakan dalam rangka mewujudkan keadilan sekaligus berorientasikan kepada terwujudnya keadilan social yang berkeadilan. Selama ini banyak siswa yang belum mengetahui bantuan hukum secara Cuma-cuma, oleh karena itu perlu dilakukan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk peningkatan pemahaman siswa MAN 2 Purwodadi mengenai pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma. Pengabdian ini dilakukan dengan cara ceramah dan tanya jawab secara langsung dan evaluasi dengan penyebaran quesioner sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan. Pengabdian ini dilaksanakan oleh tim pelaksana yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua, dan 2 (dua) orang anggota. Tim pelaksana ini adalah para dosen Fakultas Hukum Universitas Semarang yang berkompeten dalam penguasaan materi mengenai hak-hak penyandang disabilitas. Adapun hasil pengabdian yang mengambil tema hak-hak penyandang disabilitas ini berdasarkan rata-rata mengalami kenaikan sebesar 67,3%.
Peningkatan Pemahaman Guru PG-TK-TPA Islam Mellatena Semarang Terhadap Batas Usia Menikah Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Mukharom, Mukharom; Kridasaksana, Doddy
JMM - Jurnal Masyarakat Merdeka Vol 4, No 2 (2021): NOVEMBER
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/jmm.v4i2.93

Abstract

Indonesia menempati posisi ke-2 di ASEAN dan ke-7 di dunia sebagai negara dengan angka perkawinan anak paling tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2018, 1 dari 9 perempuan usia 20-24 tahun (11%) menikah pada usia anak. Perkawinan anak pada ujungnya akan menghambat Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sebelumnya Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terkait batas usia perkawinan. MK menyatakan perbedaan batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan menimbulkan diskriminasi. Pada Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan mengatur batas minimal usia perkawinan laki-laki adalah 19 tahun sementara perempuan adalah 16 tahun.MK memberi tenggat waktu tiga tahun bagi pembuat Undang-Undang melakukan perubahan tentang Undang-Undang Perkawinan terkait usia batas pernikahan bagi perempuan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan membatasi usia perkawian menjadi 19 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Pengabdian kepada Masyarakat kali ini ditempatkan di PG-TK-TPA Islam Mellatena Kota Semarang. Adapun metodenya yaitu, ceramah, diskusi tanya jawab dan kuesioner pre dan postest. Tujuannya agar guru dapat memahami Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Dari data hasil yang telah diterima melalui kuisioner menunjukan bahwa para guru banyak yang belum mengetahui tentang aturan terbaru tentang perkawinan. Sehingga sangatlah penting Pengabdian kepada masyarakat untuk terus dilaksanakan.Kata Kunci: Perkawinan, Indeks, Pembangunan
Peningkatan Pemahaman Akibat Pergaulan Bebas dan Perkawinan Usia Dini bagi Peserta Didik SMAN 16 Semarang Triasih, Dharu; Septiandani, Dian; Sukmadewi, Yudhitiya Dyah; Mukharom, Mukharom
Jurnal Pengabdian Sosial Vol. 2 No. 9 (2025): Juli
Publisher : PT. Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/awdaxx36

Abstract

Pengabdian kepada masyarakat bermitra dengan SMAN 16 Semarang dengan sasaran peserta didik di sekolah tersebut. Adapun tujuan dilaksanakannya kegiatan ini yaitu pertama, meningkatkan pemahaman  bagi Peserta didik SMAN 16 Semarang  secara maksimal terhadap  masalah yang berkaitan dengan akibat pergaulan bebas dan perkawinan usia dini. Kedua, meningkatkan pemahaman bagi peserta didik SMAN 16 Semarang ,  mengenai masalah yang dihadapi khususnya penyelesaian masalah tentang akibat pergaulan bebas dan perkawinan dini. Guna mewujudkan tujuan tersebut maka dilaksanakan dengan metode penyuluhan. Tahapan kegiatan dimulai dari tahap persiapan, kemudian dilanjutkan tahap pelaksanaan melalui penyuluhan dan diskusi, pre-test serta post test. Pada tahap akhir dilaksanakan evaluasi dan pelaporan. Adapun hasil kegiatan menunjukkan pertama, capaian pelaksanaan program ditunjukkan dengan adanya peningkatan pemahaman Peserta Didik SMAN 16 Semarang tentang akibat pergaulan bebas dan perkawinan usia dini sebanyak 70 %. Selain itu Mitra sangat antusias mengikuti kegiatan ini, hal tersebut ditunjukkan dari respon positif Mitra yang berperan aktif selama kegiatan dilaksanakan. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya preventif agar peserta didik sebagai generasi muda terhindar dari pernikahan dini dan pergaulan bebas, sehingga tepat sasaran apabila dilaksanakan dengan target siswa-siswi SMA.
Divorce in the Digital Era: Legal Analysis of Divorce via WhatsApp in the Perspective of Fiqh and Indonesian Positive Law Mukharom, Mukharom; Sugianto, Sugianto; Wasman, Wasman; Sukardi, Didi
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i2.6610

Abstract

This study aims to analyze the phenomenon of divorce carried out throughdigital communication media, especially the WhatsApp application, fromthe perspective of fiqh and positive Indonesian law. Along with thedevelopment of information technology, many couples have broken offtheir marital relationship through text messages, which raises questionsabout the legal validity of talaq carried out through the media. In fiqhstudies, talaq via WhatsApp is considered valid by some scholars if it meets the requirements of clear intentions and deliberate delivery. However, there is an opinion that direct interaction is more recommended. In Indonesia's legal system, divorce must be processed through religious court procedures to be considered legally valid. At the same time, talaq carried out via WhatsApp has not been explicitly regulated in the applicable laws and regulations. The study also identified the legal impact of digital divorce, including the difficulties faced by individuals who divorce without a court decision, such as the inability to prove divorce status and difficulties in remarriage. Based on these findings, the study recommends regulatory updates regarding digital divorce and the need for public legal education on divorce procedures in Indonesia.
Penggunaan Tanah di Kawasan Resapan Air Untuk Pemukiman Sesuai Asas Berkelanjutan Alifika El Ul, Khaidara; Mukharom, Mukharom; Aryaputra, Muhammad Iftar
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2355

Abstract

The aim of this research is to determine and analyze the criteria for balanced land use in water catchment areas and ideal higher education so that they remain in accordance with sustainable principles and the efforts of the Semarang City Government in controlling the spatial planning of Semarang City, especially water catchment areas. The research method used by the author is an empirical juridical approach with analytical descriptive specifications. The source and type of data used in this research uses primary data in the form of interviews. Data analysis uses qualitative and the results of the data analysis that have been collected are drawn to conclusions and presented deductively. The results of the research found that the balanced criteria for land use in the water catchment area in Sekaran Subdistrict, which is the center of higher education, is not in accordance with Article 118 paragraph (2) of the Semarang City RTRW PERDA because the community does not build absorption wells and does not take into account the water that seeps into the ground which is not in accordance with the concept of sustainable development. Settlements located in water catchment areas can achieve balanced criteria if they implement 3 pro-development, namely pro-economic, pro-social justice, and pro-sustainable environment. The Semarang City Government's efforts are to create regulations that every boarding house must have a boarding house management permit as regulated in the Semarang City Perwal for Boarding House Management, one of the conditions of which is the IMB. However, the public is still indifferent to these regulations due to the lack of firm action by the Semarang City Government in carrying out supervision and imposing sanctions. The conclusion of this research is that land use in Sekaran Village, Gunungpati District does not meet the balanced criteria, especially in terms of pro-sustainable environment. The efforts of the Semarang City Government have not been fully effective due to the lack of firm action by law enforcement officials regarding violations of the law.
Sharia Economic Legal Contribution of Economic Development in Indonesia: - Mukharom, Mukharom; Heryanti, B. Rini; Astanti, Dhian Indah; Aravik, Havis
Journal of Islamic Economics Perspectives Vol. 1 No. 2 (2020): February (2020) Journal of Islamic Economics Perspectives
Publisher : Faculty of Islamic Economics and Business, State Islamic University of  Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35719/jiep.v1i2.21

Abstract

As part of the teachings of Islam, Islamic economic law is important to be taken into account in the formation of national law. Factually Islamic economic law is a living law (the living law) in Indonesian society since the entry of Islam into the archipelago. This research was conducted analytically descriptively, that is a study that described and described the conditions and facts in detail, systematically and thoroughly about the contribution of sharia economic law in economic development in Indonesia and the approach used was juridical empirical, so that the data used in this study namely primary data and secondary data. Primary data is collected by interviewing the subjects determined by the researchers, namely the authorized institutions / agencies, while secondary data is obtained from literature, legislation and related documents. The problem in this study is how the contribution of Islamic economic law to economic development in Indonesia. The results of his research are 1. Islamic economics as a surefire solution to poverty alleviation, this is very appropriate because the poor are not seen as a lazy party, but as a party that does not get access to a better life. Here in lies the difference between the Islamic and conventional economic systems. The Islamic economic system does not aim to accumulate as much wealth as possible. But, how a better life can be achieved together, the meaning is mutual help in the good between those who have excess property against those who need these assets. 2. The efforts to positivate the Islamic economy itself have actually been going on for a long time and this needs to be supported. 3. One of the problems now faced by the Islamic finance industry in Indonesia is the availability of quality human resources. The continued development of the Islamic finance and banking industry is driving the need for quality human resources. Economics is an integral part of Islamic teachings, and therefore Islamic economics will be realized only if Islamic teachings are fully believed and implemented. Islamic economics studies the economic behavior of individuals who are consciously guided by the teachings of Islam, the Koran and the Sunnah in solving the economic problems they face.
MENCEGAH PERNIKAHAN DINI DEMI TERWUJUDNYA GENERASI UNGGUL DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) MIFTAHUL ULUM KABUPATEN SEMARANG Mukharom, Mukharom; Sihotang, Amri Panahatan
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 3, No 1 (2020): Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jpm.v3i1.149-155

Abstract

Marriage is a marriage ceremony binding ceremony that is celebrated or carried out by two people to formalize the marriage bond in religious law, state law, and customary law. Early marriage is a great institution to tie two teenage opposite sex people into one family bond. Several factors cause first marriage, namely personal factors and family factors. So far, there are still many communities, including students who do not know the impact of early marriage. Therefore it is necessary to do Community Service in the form of students' understanding of Semarang Regency Miftahul Ulum Vocational School about Prevention of Early Marriage to Realize Superior Generation. This service is doing by lecturing, and direct question and answer and evaluation after the activity carried out. This service carried out in a team. The implementation was carried out by the University of Semarang Faculty of Law Lecturer, who was competent in mastering the material regarding the prevention of early marriage to realize superior generations. Community service was held with a concentration on the prevention of first marriage for the sake of the realization of excellent productions.
Co-Authors Abib, Agus Saiful Alifika El Ul, Khaidara Aravik, Havis B. Rini Heryanti Dhian Indah Astanti, Dhian Indah Doddy Kridasaksana Muhammad Iftar Aryaputra, Muhammad Iftar Putra, Aista Wisnu Septiandani, Dian Sihotang, Amri Panahatan Sugianto Sugianto Sukardi, Didi Tri Mulyani Triasih, Dharu Wasman Wasman, Wasman Yudhitiya Dyah Sukmadewi, Yudhitiya Dyah